Momentum ini menjadi inisiatif pertama di Jateng, yang mengintegrasikan riset akademik dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah.

Direktur Program Pascasarjana USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH menjelaskan, audiensi ini bertujuan membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Jateng, melalui riset mahasiswa pascasarjana.

BACA JUGA: USM Juara Umum di Pencak Silat Kendal Open Championship 2026

”Ini merupakan momentum pertama bagi Pemerintah Provinsi Jateng, yang juga diinisiasi Pascasarjana Universitas Semarang, untuk berkolaborasi dalam penguatan pendidikan S2 dan S3. Kami menawarkan skema, bagaimana daftar inventarisasi masalah di Jateng, dapat diselesaikan mahasiswa melalui penelitian akademik,” ujarnya.

Selain kolaborasi riset, Pascasarjana USM juga menawarkan skema pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), bagi aparatur Pemprov Jateng, melalui kerja sama pendidikan lanjutan dan beasiswa.

Skema itu mencakup beasiswa yang telah tersedia di Pemprov Jateng, maupun potongan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berasal dari instansi pemerintah daerah, dengan tetap menjaga standar mutu pendidikan.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Raih Bronze Medal di Malaysia

”Penguatan SDM menjadi kunci. Kami membuka peluang beasiswa maupun potongan biaya pendidikan bagi aparatur pemerintah, namun kualitas akademik tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dr Junaidi menegaskan, kerja sama ini juga akan memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mendukung kebijakan dan pelayanan publik di sektor pariwisata dan pembangunan daerah Jateng.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan, dalam membangun ekosistem kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan publik dapat berbasis riset ilmiah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Riyan

The post Direktur Program Pascasarjana USM Audiensi dengan Gubernur Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Batang dalam memperkuat tata kelola perpajakan berbasis teknologi informasi.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Batang Sri Purwaningsih mengungkapkan, rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian tersebut. Alhamdulillah, perasaan saya bahagia dan bangga Kabupaten Batang memperoleh penghargaan Bhumandala Ariti.

“Keunggulan utama inovasi GIS-PBB SILEPBAH terletak pada kemampuannya menghadirkan akses peta seluruh objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam jangka panjang, sistem ini ditargetkan dapat memetakan seluruh objek pajak daerah,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan peta digital ini memangkas waktu petugas dalam menelusuri objek pajak, sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan.

“Dengan adanya inovasi GIS-PBB SILEPBAH, pelayanan pajak daerah sangat terbantu. Ke depan, tampilan objek pajak yang sudah dan belum memenuhi kewajiban akan lebih jelas, sehingga lebih efisien untuk penagihan dan pengawasan,” jelasnya.

Inovasi ini disebut telah memberikan dampak langsung bagi pelayanan PBB-P2. Petugas mampu menelusuri objek pajak lebih cepat, sehingga waktu pelayanan berkurang signifikan.

Ia berharap, semoga sistem ini dapat menjadi instrumen penting dalam pemantauan tingkat kepatuhan pajak masyarakat.

“Dengan percepatan pelayanan dan validasi database, harapannya kepatuhan pajak meningkat dan tentu bisa menambah PAD, khususnya dari sektor PBB-P2,” harapnya.

Sebagai proyek jangka panjang, Pemkab Batang menyiapkan langkah strategis untuk mengintegrasikan GIS-PBB SILEPBAH dengan portal terpadu sistem pengelolaan pajak daerah.

Dalam jangka panjang, sistem ini juga akan dihubungkan dengan tata ruang dan pertanahan. Selain meningkatkan efektivitas internal, Pemkab Batang berencana membuka akses informasi GIS tersebut kepada masyarakat.

“Masyarakat nantinya bisa melihat dan menelusuri objek pajak yang mereka miliki. Besar harapan kami, inovasi ini ke depan dapat dinilai lebih baik dan meraih Bhumandala Utama,” pungkasnya.

Penghargaan Bhumandala Ariti sendiri diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan infrastruktur informasi geospasial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Batang Siapkan Integrasi Layanan Pajak Berbasis GIS appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu program unggulan yang diterapkan yakni, integrasi budi daya ikan dalam ember (budikdamber), dan pengolahan limbah airnya menjadi Pupuk Organik Cair (POC), dalam satu sistem terintegrasi.

Hal itu seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Tim KKN Rejosari, Nuku Amali. Mahasiswa semester enam Fakultas Hukum USM itu, merupakan inisiator dalam penerapan program ini.

BACA JUGA: Mahasiswa Prodi MH USM Studi Banding di Singapura-Malaysia

”Budikdamber memang bukan hal baru, namun kami mencoba menerapkannya di Rejosari sebagai alternatif pangan rumah tangga. Uniknya, limbah air kolam yang biasanya terbuang, kini kami olah menjadi POC. Sistem ini bisa mandiri dijalankan warga, dan punya nilai ekonomi jika dikembangkan lebih lanjut,” ujar Amalia.

Kegiatan diawali dengan edukasi lengkap tentang budikdamber, mulai dari persiapan ember, aklimatisasi ikan lele, hingga cara menanam kangkung di cup plastik yang ditaruh di tutup ember.

Amalia menjelaskan, teknik perawatan ini agar sistim dapat berjalan mandiri di rumah warga. Setelah itu, warga dibimbing mengolah limbah air kolam menjadi POC siap jual. Air bekas budi daya ikan tidak langsung dibuang, melainkan difermentasi untuk menjadi pupuk cair yang bernilai ekonomi.

BACA JUGA: Prodi Magister Hukum USM Gelar Dialog Ilmiah

Sebagai mahasiswi hukum, Amalia tidak hanya fokus pada aspek teknis. Dia juga menekankan pentingnya legalitas produk pupuk yang berbeda dari legalitas produk UMKM biasa.

Menurutnya, masyarakat perlu diedukasi, agar tidak asal menjual pupuk tanpa memahami regulasi hukum yang berlaku.

”Kalau warga nanti serius menjual POC, maka izin edar, hak kekayaan intelektual, dan aspek legal lainnya, perlu mulai dipahami sejak dini. Saya bantu menjembatani pemahaman itu,” ungkap Amalia.

BACA JUGA: Tim Tenis Meja USM Gelar Tanding Persahabatan dengan Upgris

Dengan menggabungkan ilmu hukum, empati sosial, dan inovasi lapangan, Nuku Amalia membuktikan, kontribusi mahasiswa tak sebatas teori di kelas. Lewat satu ember dan sedikit kesadaran hukum, solusi besar bisa lahir untuk menjawab persoalan sehari-hari masyarakat.

Program itu ternyata juga mendapat apresiasi dari Lurah Rejosari, Ema Nurhayati SE MM. Menurut dia, pendekatan itu sebagai inovatif dan berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi ketahanan pangan keluarga.

Respons positif juga datang dari masyarakat RW 08. Sosialisasi, pelatihan, dan demo langsung telah dilakukan secara intensif, menumbuhkan semangat warga untuk meneruskan program ini, bahkan setelah masa KKN berakhir.

Riyan

The post Mahasiswa KKN USM di Rejosari Gagas Budikdamber dan POC Jadi Inovasi appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, organisasi perempuan seperti Aisyiyah, mau tidak mau harus merespon keadaan itu, dengan melakukan transformasi digital. Hal itu sebagai proses pemanfaatan teknologi digital yang ada, seperti virtualisasi, komputasi bergerak, komputasi awan dan integrasi sistem dalam orgniasasi.

Kasmui menyampaikan ini, saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA) se-Jawa Tengah, yang berlangsung di Wisma Kartini BBPMP Srondol, Kota Semarang, Minggu (5/1/2025).

BACA JUGA: Awal Tahun Car Free Day di Purwodadi Dibuka Kembali, Pedagang Mulai Tertib

Dalam kegiatan yang diikuti lebih dari 100 peserta dari semua Kabupaten/Kota di Jateng itu, dia membawakan tema ‘Transformasi Digital Organisasi Aisyiyah Menghadapi Era AI’.

”Dengan tranformasi, diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan inovasi organisasi. Pemanfaatan AI misalnya, dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran, seperti modul dakwah interaktif dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Dr Luluk Fauziyah MSi menjelaskan, rakor ini diharapkan akan membuat organisasi perempuan seperti Aisyiyah, yang sudah berumur 107 tahun, tidak ketinggalan zaman dengan Gen Z, dalam bidang teknologi.

BACA JUGA: Jakarta Garuda Jaya Dua Kali Kalah di Seri Pembuka

”LPPA ini ibarat dapur, yang sangat penting. Lembaga ini yang menggodok dan memasak berbagai data, untuk digunakan pada Lembaga lain. Selain itu, lembaga ini yang mengkaji berbagai isu yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu, kita harus update dan tidak boleh ketinggalan zaman. Aisyiyah adalah organisasi perempuan berkemajuan,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA), Dr Eny Winaryati MPd. Disebutkan dia, LPPA sebagai tempat yang mengkaji berbagai bidang, untuk pengembangan organisasi guna kebermanfaata bagi masyarakat.

”Misalnya tentang Kesehatan mental. LPPA mengadakan riset, mengumpulkan data dan mengkajinya. Hasilnya bisa diserahkan pada lembaga yang membutuhkan ataupun masyarakat,” terangnya.

Dalam kegiatan itu juga dipaparkan materi dari Divisi Kajian yang dibawakan Dr Ernawati MSi. Ada juga Dr Sri Syamsiyah LS MSi (Divisi Riset), lalu Dr Upik Nurbaiti (Divisi Pendataan).

Riyan

The post Aisyiyah Harus Lakukan Transformasi Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Pendampingan ini pada basis komunitas satu kampung, yang mengintegrasikan inisiatif empat pilar Public Contribution Roadmap. Yaitu, Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, dan Astra untuk Indonesia Kreatif.

Salah satu pendampingan dilakukan di wilayah Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Seperti dalam keterangan tertulisnya, ada yang unik di daerah itu. Yakni, banyaknya tumbuhan berupa bunga telang, atau dengan nama latinnya, clitoria ternatea.

BACA JUGA: Pemprov Jateng Mulai Mitigasi Bancana Hadapi Musim Hujan

Bunga berwarna kebiruan ini, ternyata banyak manfaatnya. Bunga ini bisa dijadikan teh yang menghasilkan warna kebiruan. Bila dicampur lemon, gula batu, es batu, dan selasih, bisa menjadi mocktail, atau minuman segar warna kemerahan.

Tidak hanya itu, nasi yang akan ditanak bila diberi perasan bunga telang, akan menjadi berwarna kebiruan. Di negeri tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, sebutannya adalah nasi kerabu.

Keseruan menyimak ragam tanaman di lingkungan KBA Pekayon, Bekasi ini, bisa dirasakan pengunjung yang ikut serta dalam Go Green Mini Tour KBA Pekayon Zona Hijau, yang digelar PT Astra International Tbk.

BACA JUGA: Pasutri Boncengan Kehujanan Tertimpa Pohon di Sumberlawang, Istri Meninggal di Tempat Kejadian

Para tamu di KBA Pekayon, diajak menikmati kesejukan hijau alami tanaman warga setempat. Selain bunga telang serta berbagai tanaman obat keluarga, juga diajak melihat proses pembuatan kompos, pupuk cair, kebun hidroponik. Dilanjutkan menyantap teh bunga telang, serta salad buah dengan yogurt yang diberi pewarna bunga telang.

Semangat Astra dalam mengembangkan KBA Pekayon yang mengedukasi lingkungan yang terintegrasi serta berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa, dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Astra sendiri telah mendampingi lebih dari 194 KBA, dan 78 di antaranya adalah Kampung Proklim (Program Kampung Iklim), sebagai komitmen Astra untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim.

BACA JUGA: Dinsospermades Jepara Sambut Baik Kemensos RI Fokus di Perbaikan Data Penerima Bansos

Astra juga membina 1.060 Desa Sejahtera Astra (DSA), bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa, dalam pengembangan ekonomi pedesaan berbasis sumber daya lokal.

Melalui program DSA, sejumlah UMKM di KBA dan DSA yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, berhasil mengekspor produknya.

Selain menggelar wisata go green, KBA Pekayon juga memiliki Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa kain ecoprint, atau printing motif dedaunan dengan menggunakan konsep ramah lingkungan. Setidaknya terdapat 50 UMKM yang aktif di KBA Pekayon, yang memiliki kurang lebih 800 Kepala Keluarga (KK) ini.

Riyan

The post Hijau Pepohonan di Kampung Berseri Astra dalam Hiruk-pikuk Kota Besar appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Rutan Salatiga, Andri Lesmano mengatakan, bahwa sembilan WBP diusulkan program asimilasi rumah dan integrasi setelah mendapat persetujuan dalam proses sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Andri menjelaskan, sidang TPP merupakan bagian evaluasi dalam tahap pembinaan Narapidana, sehingga diperlukan masukan dari berbagai pihak. Selain itu sidang ini harus dilakukan secara objektif dan transparan.

“Sidang TPP merupakan bagian evaluasi dalam tahap pembinaan Narapidana, dan diperlukan masukan dari berbagai pihak,” jelasnya, Minggu (11/6/2023).

Andri menerangkan, dalam pelaksanaan sidang TPP juga dihadirkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Yang nantinya PK Bapas ini juga sebagai pembimbing dan pengawas saat pelaksanaan asimilasi rumah maupun integrasi.

“Kami juga hadirkan petugas Bapas sebagai pembimbing dan pengawas saat pelaksanaan asimilasi rumah maupun integrasi,” terangnya.

Andri menegaskan seluruh pelayanan dan pembinaan di Rutan Salatiga tidak dipungut biaya. Terlebih dalam pemberian hak bersyarat seperti asimilasi rumah, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, remisi dan program lainnya.

”Dalam pemenuhan hak warga binaan, kami pastikan seluruh layanan dan program pembinaan di Rutan Salatiga tidak dipungut biaya alias gratis,” tandasnya.

Ruwiyanto, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan yang juga Ketua TPP Rutan menambahkan, WBP yang diusulkan mendapat program re-integrasi memiliki sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi.

”Program re -ntegrasi tidak serta merta diberikan kepada seluruh WBP, tetapi memiliki sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi,” kata Ruwiyanto.

Persyaratan tersebut diantaranya telah mengikuti program pembinaan dengan baik dibuktikan dengan nilai SPPN (Sistem Pembinaan Penilaian Narapidana) yang terpenuhi, Narapidana berkelakuan baik, telah menunjukkan penurunan risiko, serta persyaratan tahapan pidana yang sudah terpenuhi.

Salah satu WBP, Nanda yang mengikuti proses sidang TPP mengaku sangat senang atas diajukannya dalam program asimilasi rumah.

“Saya dan teman-teman sangat senang diajukan dalam program asimilasi rumah maupun integrasi, saya juga berterimakasih sudah dibimbing dengan baik di Rutan. Ke depan saya berjanji menjadi pribadi yang lebih baik,” ucapnya.

Ning S

The post 9 Orang WBP Rutan Salatiga Diusulkan Program Asimilasi – Integrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu untuk menganalisis RUPTL 2021-2030, kemajuan teknologi dan harga, perubahan harga bahan bakar, dan proyeksi permintaan listrik sehingga mampu memberikan peluang yang lebih luas terhadap integrasi energi terbarukan pada jaringan listrik di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, kajian tersebut berdasar pada skenario sistem energi Indonesia mencapai net zero emission di 2050, yang selaras dengan target membatasi kenaikan temperatur dibawah 1,5°C sesuai dengan persetujuan Paris.

Pada skenario tersebut, pertumbuhan listrik diasumsikan mencapai 4,5 % dan ditambah dengan penambahan permintaan listrik dari akselerasi elektrifikasi di sektor transportasi dan industri (heating).

Menggunakan model optimasi sistem tenaga listrik yang serupa digunakan oleh PLN, IESR menemukan bahwa kapasitas energi terbarukan di jaringan listrik di tahun 2030 dapat ditingkatkan menjadi 129 GW energi terbarukan dengan rincian 112,1 GW berasal dari PLTS, 9,2 GW PLTA, 5,2 GW PLTP, 1,5 GW PLTB, dan 1 GW biomassa dalam sistem gabungan Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan pun diproyeksi akan mencapai 32%, 35%, 35%, dan 51% masing-masing di sistem Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

PLTS dominan karena selain ketersediaan sumber daya yang besar, ditopang juga dengan harga yang semakin turun, serta kecepatan waktu pembangunan serta dapat diaplikasikan secara luas, baik di atas atap atau terapung.

Sementara bauran listrik dari PLTU batubara akan menurun signifikan menjadi hanya 39% di tahun yang sama. Selain itu, untuk mengatasi variabilitas dan intermitensi energi terbarukan dan mempertahankan keandalan sistem, Indonesia dapat mengoptimalkan pembangkit gas dan membangun penyimpanan energi (baterai).

Temuan dari kajian ini jauh lebih besar dibandingkan rencana pengembangan energi terbarukan di RUPTL 2021-2030 yang hanya menargetkan 20,9 GW.
”Hasil kajian IESR ini sangat relevan dengan persetujuan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diumumkan di G20 lalu. Target dari JETP adalah bauran energi terbarukan 34 persen di 2030.

“Melalui kajian ini ditunjukkan bahwa penetrasi pembangkit energi terbarukan di sistem kelistrikan kita dimungkinkan tanpa berdampak pada keandalan sistem dan biaya produksi listrik,” ungkap Fabby dalam Peluncuran Studi dan Diskusi “Perencanaan Sistem Tenaga Listrik yang Selaras dengan Persetujuan Paris yang berlangsung virtual, Kamis (24/11/2022).

Hasil analisis IESR menunjukkan, walau dengan penetrasi energi terbarukan yang tinggi, reserve margin (persentase kapasitas terpasang tambahan terhadap permintaan puncak tahunan) tetap pada batas ideal PLN, yakni minimal sekitar 30%. Kajian ini juga melakukan analisis aliran daya dan analisis stabilitas frekuensi sistem pada sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sulawesi di tahun 2030.

“Hasilnya, memang membutuhkan upgrade pada beberapa gardu induk agar daya dapat dialirkan dengan baik. Namun kebutuhan tersebut dapat diminimalisasi dengan distribusi pembangunan pembangkit energi terbarukan. Stabilitas frekuensi pun masih tercapai dan memenuhi grid code (aturan jaringan) Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu Akbar Bagaskara, Penulis Utama laporan Enabling high share of renewable energy in Indonesia’s Power System by 2030 menyebut, salah satu kunci integrasi energi terbarukan adalah peningkatan fleksibilitas operasi jaringan, diantaranya dengan menerapkan pengoperasian PLTU secara fleksibel.

“Intermitensi dari energi terbarukan merupakan tantangan, tetapi ada banyak opsi strategi yang dapat dikaji untuk diterapkan di Indonesia. Misalnya, saja pemanfaatan energy storage seperti baterai dan juga forecasting (prediksi) energi terbarukan yang lebih akurat. Operasi sistem perlu diubah untuk mengakomodasi hal tersebut,” terang Akbar

Kapasitas jaringan transmisi dan distribusi perlu pula ditingkatkan untuk memastikan kelancaran pasokan listrik dari energi terbarukan, terutama di sistem Jawa-Bali dan Sulawesi.

IESR memandang integrasi energi terbarukan yang lebih tinggi di sistem ketenagalistrikan perlu didorong oleh pembuat kebijakan di Indonesia dengan menerbitkan peraturan yang mendukung akselerasi pengembangan energi terbarukan, mempercepat elektrifikasi di sektor industri, menetapkan aturan pengoperasian PLTU yang fleksibel, serta mendukung pengembangan industri panel surya dalam negeri.

Tidak hanya itu, PLN selaku perusahaan utilitas ketenagalistrikan perlu pula secara aktif mengembangkan infrastruktur dan operasi jaringan menjadi operasi jaringan yang lebih fleksibel untuk memungkinkan integrasi energi terbarukan yang tinggi.

“Perlu perubahan paradigma operasi sistem kelistrikan ke operasi fleksibel, bukan lagi baseload. Tentunya perlu disusun kerangka operasi sistem kelistrikan yang dapat memberikan insentif untuk aset yang dapat memberikan jasa untuk menjaga kehandalan jaringan atau ancillary services. Desain dari kerangka ini perlu disusun dari sekarang agar siap diimplementasikan ketika bauran energi terbarukan mulai bertambah dengan cepat,” jelas Deon Arinaldo, Manager Program Transformasi Energi, IESR.

Ning Suparningsih

The post IESR: Integrasi Energi Terbarukan di RUPTL Capai 129 GW pada 2030 appeared first on SuaraBaru.id.