Acara ini dihadiri langsung Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, didampingi Wakil Bupati Ahmad Kholid, jajaran Forkopimda Kabupaten Tegal, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Ischak Maulana Rohman memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia menegaskan, kehadiran kantor imigrasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjawab tingginya kebutuhan masyarakat.

“Hadirnya Kantor Imigrasi ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain memperkuat layanan publik, keberadaan kantor imigrasi juga dinilai strategis dalam mendukung iklim investasi, khususnya melalui pengawasan tenaga kerja asing di tengah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yang pada 2025 mencapai 5,92 persen.

Pemerintah daerah juga menyiapkan rencana pembangunan kantor permanen di sekitar Terminal Slawi, mengingat saat ini layanan masih menempati gedung sementara sebagai bagian dari penguatan layanan ke depan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Arief Yudistira, menyampaikan dalam sambutannya bahwa berdirinya kantor ini adalah bentuk implementasi arahan Direktur Jenderal Imigrasi agar institusi memberikan dampak nyata bagi rakyat.

“Dukungan penuh dari Pemkab Tegal menjadi faktor kunci sehingga kantor ini bisa hadir dalam waktu singkat. Kami mengapresiasi kinerja tim yang dipimpin Bapak Purbo Satrio dalam membangun sistem jaringan keimigrasian dengan cepat,” ungkap Yudistira.

Kantor Imigrasi Tegal juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Adonia Footwear terkait Kerja Sama Pelatihan Bahasa Asing melalui program Imigrasi Mengajar Untuk Masyarakat. Melalui program ini, pihak Imigrasi akan terlibat aktif dalam memfasilitasi pelatihan bahasa asing bagi masyarakat dan karyawan industri lokal.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Purbo Satrio, menegaskan komitmennya untuk menjalankan prinsip pelayanan prima dan berintegritas. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas,” ujarnya.

Dengan hadirnya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mengakses layanan keimigrasian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu, kenyamanan, serta kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan.

Nur Muktiadi

The post Kantor Imigrasi Kini Hadir di Kabupaten Tegal, Urus Paspor Makin Dekat appeared first on SuaraBaru.id.

GCI merupakan kebijakan yang memberikan izin tinggal tetap tanpa batas waktu kepada warga negara asing yang memiliki ikatan darah, kekerabatan, hubungan historis, atau keterikatan kuat dengan Indonesia, tanpa mengubah status kewarganegaraan asal yang bersangkutan.

Subjek kebijakan ini antara lain eks WNI, keturunan eks WNI hingga derajat kedua, pasangan sah WNI, serta anak hasil perkawinan campuran, termasuk juga anggota keluarga dari pemegang izin tinggal GCI melalui skema penyatuan keluarga.

“Kebijakan tersebut menjadi solusi atas isu kewarganegaraan ganda, dengan tetap menjunjung prinsip kedaulatan hukum kewarganegaraan Indonesia. GCI juga membuka ruang partisipasi diaspora dan individu dengan kedekatan khusus dengan Indonesia untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan,” jelas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Ari Widodo, Rabu (4/2/2026).

Sebelumnya, seorang diaspora Indonesia, Adam Welly Tedja mengatakan, jika dirinya sudah meninggalkan Indonesia selama 43 tahun. Dengan progam GCI adalah kesempatannya untuk mengunjungi semua provinsi di Indonesia yang sangat kaya dalam kebudayaan.

“Saya melihat di Indonesia ada yang saya sebut sebagai sleeping giants, talenta-talenta yang belum bangun. Saya harap ada kesempatan untuk membagikan pengalaman saya pribadi dan membangkitkan mereka. Saya berterima kasih banyak kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan inisiatifnya menghubungkan diaspora Indonesia di mana-mana untuk kembali ke Indonesia. Saya rasa ini inisiatif yang terbaik,” ujarnya.

Pemegang GCI lainnya, Karna Gendo juga menyatakan apresiasi. Ia menyampaikan pengalaman layanan secara keseluruhan lancar dan komunikasi sangat profesional.
“Saat ini, fokus saya adalah keluarga. Kontribusi apapun di masa depan akan berada dalam batas-batas hukum dan profesional, seperti berbagi pengetahuan. Terima kasih untuk program GCI ini, saya sangat bersyukur dapat berpartisipasi dan merasa sangat terhormat diterima,” ungkapnya.

Sementara itu untuk permohonan GCI sendiri dapat diajukan secara daring melalui sistem visa elektronik (evisa.imigrasi.go.id). E-visa GCI (indeks E31A, E31B, E31C, E32E, E32F, E32G, E32H) terintegrasi dengan sistem perlintasan, baik autogate maupun konter pemeriksaan imigrasi manual.

Pemohon yang ingin menggunakan fasilitas autogate diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan All Indonesia sebelum tiba di RI. Dalam kurun waktu 24 jam setelah memasuki Indonesia, pemegang e-visa GCI akan langsung menerima Izin Tinggal Tetap (ITAP) tak terbatas, tanpa perlu pergi ke kantor imigrasi.

The post Imigrasi Resmikan Global Citizen of Indonesia, Simak Penjelasannya appeared first on SuaraBaru.id.

Pengungkapan ini dilakukan dalam Operasi Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Berdasarkan sumber dari Biro Humas dan Protokol BNN, kasus terungkap dari pengawasan keimigrasian dan pemeriksaan kepabeanan terhadap penumpang dan barang bawaan asal Malaysia.

Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan mengamankan dua orang penumpang berinisial HHS dan DM yang kedapatan membawa bahan yang diduga mengandung narkotika jenis MDMA dan Ethomidate.

Berdasarkan temuan tersebut, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua orang lainnya, yakni PS alias S dan HSN, yang diduga berperan sebagai pengendali lapangan serta pengatur operasional jaringan.

Dari hasil pendalaman berhasil diungkap adanya keterlibatan pihak lain yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), masing-masing berinisial CY (WN China) yang berperan sebagai “koki”, ZQ alias J (WN China) yang berperan sebagai pengendali, pemilik barang, sekaligus pendana bisnis terlarang tersebut, serta H yang berperan sebagai penjaga gudang di Jakarta.

Dari keterangan tersangka PS alias S, tim gabungan kemudian melakukan penggerebekan di sebuah apartemen di Jakarta, yang digunakan sebagai lokasi peracikan narkotika. Di tempat tersebut, bahan MDMA dan Ethomidate yang diselundupkan dari luar negeri dicampur dengan minyak nikotin dan cairan perasa untuk dijadikan liquid vape sebelum dipindahkan ke lokasi lain.

Pengembangan lanjutan mengarah ke sebuah gudang di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Dari lokasi ini, petugas menyita bahan diduga narkotika, puluhan cartridge liquid vape mengandung narkotika siap edar, ribuan cartridge kosong, serta berbagai bahan dan peralatan peracikan.

Hasil penyidikan mengungkap bahwa jaringan ini menerapkan modus penyamaran berlapis. Selain mencampurkan narkotika ke dalam liquid vape, bahan baku, termasuk Ethomidate, juga dikemas menyerupai sachet minuman energi yang tampak seperti produk legal. Modus ini digunakan untuk mengelabui petugas, menyamarkan narkotika sebagai produk konsumsi sehari-hari, serta mempermudah penyelundupan lintas negara.

Liquid vape mengandung narkotika tersebut kemudian dikemas dengan menggunakan merek dagang Love Ind yang sudah disiapkan oleh tersangka PS dan diedarkan ke sejumlah tempat hiburan malam, dengan sasaran utama kalangan muda dan pengguna vape. Setiap cartridge dijual dengan harga berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, tergantung kandungan zat berbahaya di dalamnya.

The post BNN Bersama Bea Cukai dan Imigrasi Bongkar Jaringan Narkotika Berkedok Minuman Energi appeared first on SuaraBaru.id.

“Ada 322 penolakan, penolakan permohonan paspor yang terindikasi akan menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI NP) sebanyak 321 kasus, dan penolakan atau penundaan keberangkatan di TPI ada 1 kasus,” ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan dalam konferensi pers capaian kinerja Kanwil dan UPT Imigrasi se Jateng 2025 yang berlangsung di Kanwil Ditjenim Jateng, Jumat (12/12/2025).

Haryono menyebut, Imigrasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan WNI agar tidak menjadi korban TPPO/TPPM melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi sebagai upaya pencegahan.

“Ada 44 Desa Binaan Imigrasi telah dibentuk di Jawa Tengah dengan didampingi 39 Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) pada seluruh Kantor Imigrasi di Jawa Tengah,” ujarnya.

Program Desa Binaan ini memiliki tujuan untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa, memberikan sosialisasi mengenai peraturan keimigrasian, serta memperkuat pemahaman warga tentang pentingnya pencegahan TPPO melalui peningkatan kewaspadaan, deteksi dini, dan edukasi mengenai berbagai modus yang digunakan.

Dalam rilis akhir tahun 2025 ini, Haryono mengungkapkan, pada periode Januari hingga Desember 2025, Imigrasi Jawa Tengah dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jauh melampaui target dan penegakan hukum keimigrasian yang tegas.

“Secara keseluruhan, Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah berhasil mencatatkan realisasi PNBP sebesar Rp283.332.479.912 dari target yang ditetapkan Rp111.879.084.000, dengan persentase realisasi sebesar 253%,” kata Haryono.

Sementara untuk total Paspor yang diterbitkan selama periode Januari hingga Desember 2025 adalah 288.742 Paspor Elektronik, 27.500 Paspor Biasa 48 Halaman, dan 3.567 Paspor Biasa 24 Halaman, serta 1.356 Paspor Polikarbonat.

“Total Penerbitan dan Perpanjangan Izin Tinggal mencapai 61.117, dengan rincian Visa On Arrival 25.442, Izin Tinggal Kunjungan 25.596, Izin Tinggal Terbatas 9.822, Izin Tinggal Tetap 78, dan Affidavit 179,” imbuhnya.

Sedangkan untuk perlintasan keluar masuk Indonesia pada 4 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Jawa Tengah, yakni TPI Bandara Ahmad Yani Semarang, TPI Bandara Adi Soemarmo, TPI Laut Tanjung Intan Cilacap, dan  TPI Laut Tanjung Emas Semarang, tercatat sebanyak 174.330 perlintasan.

The post Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jateng Pastikan WNI Tak Jadi Korban TPPO appeared first on SuaraBaru.id.

Delegasi RSISA dipimpin langsung dr H Agus Ujianto MSI Med SpB, didampingi Konsultan Akreditasi dan Auditor Klinis dr H Galih Endradita MKM SpFM, Manager Diklat Dr Galih Pambayun Phd, DTO Predigti Subhan Ners MKes dan staf transportasi Asnawi.

Dalam pertemuan itu, dr Agus Ujianto menyampaikan gagasan dan langkah inisiasi RSISA ke depan. Pada paparannya disebutkan, RSISA merupakan rumah sakit Tipe B dengan Akreditasi Paripurna, dan Pusat Diklat bertaraf internasional sesuai SK dari Kementerian Kesehatan.

BACA JUGA: Tiga Kecamatan di Grobogan Diterjang Banjir, Ratusan Rumah dan Areal Persawahan Terendam

”Kami juga memiliki layanan unggulan, yang dipersiapkan menjadi pusat rujukan Nasional di wilayah Jawa Tengah. Termasuk pula ada pusat jantung terintegrasi, eye center, neuroscience, pusat nyeri, pusat halal stemcell, congenital center dan sebagainya,” kata dr Agus Ujianto dalam keterangan tertulisnya.

Diungkapkan juga, RSISA merupakan rumah sakit pendidikan yang bisa dijadikan workshop, research dan benchmark layanan bagi instansi kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.

Menurut dr Agus Ujianto, sejak melakukan kerja sama dengan lembaga terakreditasi sebagai pusat studi standar mutu bagi pelayanan kesehatan, RSISA membuka semua bentuk kerja samanya dengan berbagai pihak yang mengelola irisan kesehatan, termasuk kementerian di bawah Menko Kumham Imipas.

BACA JUGA: Satpol PP Kebumen Juara III Lomba Penegakan Perda se Jateng

Sejumlah gagasan dan inisiasi itu langsung diapresiasi Prof Yusril, yang kemudian menunjuk Deputi LP dan Imigrasi, I Nyoman Gedhe Surya Mataram, yang diminta untuk segera membuat tim.

Nantinya, tim itu bersama kementerian terkait bisa berkerja sama, terutama dalam hal pendidikan dan pelatihan kompetensi. Hal itu kemudian juga bisa dikolaborasikan dengan RSISA Semarang.

Seperti diketahui, dr Agus Ujianto selama ini aktif berkeliling untuk melaksanakan amanah yang diberikan Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Semarang, Prof Dr H Bambang Tribawono SH MH. Relasi yang kuat, menjadikan RSISA mampu menapaki perjuangan dengan segenap elemen masyarakat, baik swasta dan pemerintah.

Riyan

The post RSI Sultan Agung Jalin Kolaborasi dengan Menko Kumham Imipas appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperluas konektivitas global dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut dilakukan peninjauan area strategis di Bandara Ahmad Yani, meliputi loket pelayanan Imigrasi, Balai Karantina, dan Bea Cukai. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pelayanan lintas batas yang akan mendukung operasional penerbangan internasional secara optimal.

“Momentum reaktivasi Bandara Ahmad Yani ini harus kita respons dengan serius dan penuh semangat. Semua pihak harus bersinergi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah,” kata Luthfi dalam rapat koordinasi bersama stakeholder.

Gubernur Jawa Tengah menyampaikan optimisme bahwa reaktivasi Bandara Ahmad Yani akan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. “Dengan diaktifkannya kembali Bandara Ahmad Yani menjadi bandara internasional, kita membuka lebih banyak jalur usaha, pariwisata, investasi, sekaligus memperkenalkan potensi besar Jawa Tengah kepada dunia,” tandasnya.

Dalam rapat koordinasi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan menegaskan kesiapan penuh dari jajaran Imigrasi. “Kami telah menyiapkan sistem pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi serta menyiagakan personel untuk mendukung reaktivasi Bandara Ahmad Yani sebagai bandara internasional,” ujarnya.

Sementara itu General Manager PT. Angkasa Pura Semarang, Fajar Purwawidada menginformasikan bahwa pihak Malaysia dan Singapura telah menyatakan kesiapannya untuk membuka jalur penerbangan dari dan menuju Semarang. Selain itu, pendekatan juga sedang dilakukan untuk membuka rute penerbangan internasional ke China, Hongkong, Taiwan, dan Jepang.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh seluruh stakeholder yang hadir, seperti AirNav Indonesia, Bea Cukai, Balai Karantina, Kadin, Dinas Pariwisata, hingga unsur TNI. Seluruh pihak menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam kelancaran pengoperasian kembali Bandara Ahmad Yani sebagai pintu gerbang internasional di Jawa Tengah.

Ning S

The post Bandara Ahmad Yani Bangkit Jadi Penerbangan Internasional, Imigrasi Siap Dukung 100 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Informasi tersebut dirilis di situs resmi Skytrax World Airport Awards (https://www.worldairportawards.com/worlds-best-airport-immigration-2025/).Dalam situs tersebut dijelaskan, penilaian untuk layanan Imigrasi bandara terbaik dunia ini mencakup berbagai aspek.

Seperti kedatangan dan keberangkatan, layanan Imigrasi dan kontrol perbatasan, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, jalur prioritas, sistem dan efisiensi e-gate (pintu otomatis) hingga efisiensi dan kesopanan staf Imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto mengatakan, pencapaian tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap transformasi dan inovasi pelayanan keimigrasian Indonesia, khususnya di bandara internasional.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada prestasi yang berhasil dicapai oleh Imigrasi Soekarno-Hatta (Soetta), dengan masuk 10 besar layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia,” katanya.

Pencapaian ini, lanjut dia, merupakan hasil kerja keras yang dicurahkan petugas pemeriksaan keimigrasian Bandara Soetta. Banyak tantangan yang telah dilalui oleh jajaran di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Soetta dalam bertugas.

Petugas di TPI pun tetap bekerja di libur-libur panjang demi kelancaran lalu lintas penumpang. Tugas mereka tidak mudah, dan butuh dedikasi yang besar.

“Alhamdulillah, semua itu membuahkan hasil, membawa kebanggaan bagi Indonesia,” ujar Menteri Agus, Jumat (11/4/2025).

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menjelaskan, Ditjen Imigrasi mengimplementasikan program digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan di bandara-bandara dan pelabuhan internasional.

Salah satunya pemanfaatan autogate berteknologi mutakhir sehingga penumpang dapat merasakan pengalaman yang mulus (seamless) saat menggunakan, dengan proses pemeriksaan hanya 10-15 detik per perlintasan.

“Autogate di bandara internasional Indonesia juga sudah melayani WNA (warga negara asing) dan bahkan dapat dilalui anak yang berusia enam tahun ke atas,” ujar dia.

“Hal itu, dimungkinkan dengan elektronik visa (eVisa) Indonesia dan teknologi face recognition (pengenal wajah) yang semakin canggih,” tutur Godam.

Sistem autogate juga terintegrasi dengan border control management (BCM) dan data Interpol. Hingga saat ini, autogate telah dioperasikan di beberapa titik perlintasan utama Indonesia. Meliputi Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Kualanamu, Bandara Juanda serta Pelabuhan Batam Center, dengan total 264 unit.

The post Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Masuk 10 Besar Terbaik Dunia appeared first on SuaraBaru.id.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menegaskan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi siap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di hari kerja pertama setelah libur Idul Fitri 1446 H.

“Jajaran Ditjen Imigrasi telah melakukan sidak ke 12 Kantor Imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal. Baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana yang ada,” ungkap Godam.

Selain pelayanan paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelayanan visa dan izin tinggal sudah beroperasi optimal. Masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan keimigrasian secara normal.

“Jumlah visa pada tanggal 28 Maret hingga 7 April 2025 mencapai 217.695 permohonan. Pada Selasa, 8 April 2025, jumlah visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan yaitu 12.770 permohonan,” bebernya.

Godam menambahkan, pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional berjalan dengan baik selama libur dan cuti bersama Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi.

Sepanjang 28 Maret hingga 7 April 2025, tercatat sebanyak 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia. Selama waktu tersebut petugas Kantor Imigrasi siap siaga melayani permohonan paspor maupun visa.

“Petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi juga menunjukkan performa yang sangat baik selama liburan panjang, mengingat tingginya lalu lintas di bandara dan pelabuhan internasional dalam periode tersebut,” katanya.

Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian, lanjutnya, juga didukung dengan autogate, sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan lancar dan terhindar dari penumpukan.

Dirinya menegaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk di masa libur lebaran 2025.

“Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Usai Libur Idul Fitri, Imigrasi Layani Hampir 10.000 Pemohon Paspor di Seluruh Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Aplikasi ini memiliki berbagai fitur, yang memermudah proses pelaporan tamu asing yang menginap, ataupun tinggal di tempat mereka.

Ditjen Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing kepada hotel atau tempat lain, yang berfungsi sebagai tempat penginapan. Dalam hal ini, menggunakan APOA sebagai platformnya.

BACA JUGA: UKSW dan BukSU Filipina Perkenalkan COIL, Pembelajaran Global di Era Digital

”Pemilik atau pengelola penginapan, cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini. Kemudian datanya dapat diakses petugas Imigrasi, untuk keperluan pengawasan,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Yuldi Yusman.

Menurutnya, implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan perubahannya ada dalam Undang-Undang Nomor 63 tahun 2024.

Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam UU itu menyebutkan, pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap, apabila diminta petugas Imigrasi.

BACA JUGA: Tiga Pilar Kawal Gelaran Seni Ronthek Gugah Sahur

”Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan, atau denda hingga Rp 25 juta,” ujar dia.

Proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA, lanjutnya, dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA.

”Setelah masuk, mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap, kemudian mengunggah foto halaman depan paspor itu, atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi,” terangnya.

BACA JUGA: Cegat Pengguna Jalan untuk Bagikan Takjil Gratis, Ini Profil Organisasi ‘Bepro’ yang Perlu Kamu Ketahui

Setelah itu, tambah Yuldi, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem, dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya.

”Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti laporan telah berhasil dikirim melalui APOA,” ujarnya.

Dikatakan Yuldi, untuk pelaporan check-out, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA, dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan.

BACA JUGA: Pati, Blora, Bojonegoro dan Ngawi Kompak Bangun Kawasan Perbatasan Jateng-Jatim

”Mereka harus memastikan, data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out. Setelah melakukan verifikasi, mereka dapat melanjutkan dengan memilih tombol check-out pada aplikasi,” imbuhnya.

Dengan langkah ini, kata dia, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem, dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian. Proses ini penting, untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat, dan terpantau dengan baik.

Mengacu pada database Imigrasi per 24 Maret 2025, menurut Yuldi, total data tamu asing di penginapan seluruh Indonesia yang tercatat di APOA, ada sebanyak 78.077 orang. Mereka terdiri dari 23.835 check-in, dan 54.242 check-out.

BACA JUGA: Diawali Pembacaan Kitab Albarzanji dan Sholawat Mahalul Qiyam

”Asal orang asing didominasi dari Australia sebanyak 13.104 orang, disusul Republik Rakyat Cina sebanyak 12.493 orang, India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang dan Jepang 3.869 orang,” terang dia.

Sementara itu, provinsi yang catatan okupansi orang asing di penginapan tertinggi yaitu Bali, sebanyak 47.772 orang, Kepulauan Riau (6.068), Jawa Timur (4.647), Nusa Tenggara Timur (4.066) dan DK Jakarta (3.210).

”Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara, menjadi lebih besar,” tambah Yuldi.

BACA JUGA: Pramuka Peduli Pengabdian Masyarakat Kwarda Jateng Gelar Aksi Bakti Lebaran

Mendukung pernyataan itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait, guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, Saffar berharap, pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, dapat berjalan lebih optimal.

”Penggunaan teknologi dalam sistem keimigrasian ini, menjadi langkah maju dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Melalui Aplikasi APOA, Pengelola Penginapan Wajib Laporkan Keberadaan Tamu Asing appeared first on SuaraBaru.id.

Ketiga WNA tersebut berinisial SZ, ZC, dan YY mengaku telah berada di Magelang selama seminggu dengan menggunakan Visa C20 yang seharusnya hanya untuk kunjungan sementara.

Mereka mengklaim datang untuk bekerja, namun perusahaan yang mereka tuju membantah adanya interaksi atau kerja sama dengan ketiganya.

Setelah menerima laporan, petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo melakukan pengintaian dan pengamatan terhadap ketiga WNA tersebut.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Is Edy Ekoputranto menyatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dokumen keimigrasian.

“Kami akan terus menyelidiki kasus ini lebih lanjut,” tegas Edy di Kantor Imigrasi Wonosobo, Senin (23/12/2024) malam.

Edy mengatakan, jika terbukti melanggar, ketiga WNA tersebut akan dijerat dengan Pasal 123 Huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran ini dapat dikenakan pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah.

“Penyelidikan terus berlanjut, dan Imigrasi berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas jika ketiga WNA tersebut terbukti menggunakan dokumen palsu untuk bekerja di Indonesia,” tandasnya.

Ning S

The post Diduga Gunakan Dokumen Palsu untuk Bekerja, Tiga WNA asal China Diperiksa appeared first on SuaraBaru.id.