Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Mengungkap Sisi Lain Lembaga Pendidikan Agama: Belajar dari Kekerasan Seksual di Ponpes Ndolokusumo Pati” yang digelar pada Selasa, 6 Mei 2026.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, Indar Wahyuni; Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Kastomo; Sekretaris PC Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Pati; Sekretaris LBHNU Kabupaten Pati, M. Miftah; serta Aminuddin.

Dalam forum tersebut, Indar Wahyuni menyoroti lemahnya implementasi PMA 73/2022 di satuan pendidikan keagamaan. Ia mengungkapkan, masih sangat sedikit madrasah maupun pesantren yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus dalam penanganan kekerasan seksual.

Sementara itu, Kastomo menyampaikan pengalamannya mengawal tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain kasus di Pondok Pesantren Ndolokusumo yang berlokasi di Kecamatan Tlogowungu, kasus serupa juga pernah terjadi di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Dukuhseti dan di Kecamatan Jakenan.

Menurutnya, DPRD memberikan perhatian serius karena persoalan ini menyangkut masa depan anak-anak, termasuk anak yatim yang menjadi santri.

Sekretaris LBHNU Kabupaten Pati, M. Miftah, menambahkan, berdasarkan pengalamannya saat mengawal kasus kekerasan seksual beberapa waktu lalu, proses pembuktian sering terkendala karena minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan.

“Dulu ada laporan korban mencapai sekitar 50 orang, tetapi dalam proses penyidikan terkendala karena banyak saksi yang tidak bersedia memberi keterangan,” ujarnya.

Aminuddin menambahkan, budaya masyarakat saat ini belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

“Kasus yang terjadi di Ponpes Ndolokusumo sebenarnya bukan kasus baru. Karena itu perlu keseriusan semua pihak agar penanganan kasus seperti ini tidak bersifat sementara, seperti pepatah hangat-hangat tai ayam,” ungkapnya.

The post Prihatin Kekerasan di Ponpes, IKA PMII Pati Desak Kemenag Efektifkan PMA 73/2022 appeared first on SuaraBaru.id.

Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Mengungkap Sisi Lain Lembaga Pendidikan Agama: Belajar dari Kekerasan Seksual di Ponpes Ndolokusumo Pati” yang digelar pada Selasa (6/5/2026).

Dalam forum tersebut, Ahmad Jukari menegaskan pentingnya efektivitas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Keagamaan.

“PMA 73/2022 tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif semata. Harus ada pengawasan, pembinaan, dan kewajiban konkret bagi setiap satuan pendidikan keagamaan,” tegasnya.

Implementasi Lemah, SOP Minim

Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pati, Indar Wahyuni, mengungkapkan bahwa implementasi aturan tersebut masih jauh dari harapan. Ia menyoroti minimnya lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait penanganan kekerasan seksual.

“Masih sangat sedikit madrasah maupun pesantren yang punya SOP jelas. Ini menunjukkan lemahnya implementasi regulasi,” ujarnya.

Tiga Kasus Terungkap, DPRD Turun Tangan

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Kastomo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengawal sedikitnya tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Pati.

Kasus tersebut terjadi di Ponpes Ndolokusumo, Kecamatan Tlogowungu,
Pondok pesantren di Kecamatan Dukuhseti dan Pondok pesantren di Kecamatan Jakenan

Menurut Kastomo, persoalan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan anak-anak, termasuk santri yatim.

“Kami sudah berkoordinasi dengan dinas sosial dan pihak terkait untuk memastikan penindakan, baik administratif maupun pidana,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD turut mengawal nasib para santri jika lembaga pendidikan terkait harus ditutup.

Kendala Pembuktian, Saksi Enggan Bicara

Sekretaris LBHNU Kabupaten Pati, M. Miftah, menambahkan bahwa proses hukum dalam kasus kekerasan seksual kerap menghadapi kendala serius, terutama minimnya saksi.

“Pernah ada laporan korban mencapai sekitar 50 orang. Tapi dalam proses penyidikan, banyak saksi yang tidak bersedia memberikan keterangan,” ungkapnya.

Butuh Sistem Nyata, Bukan Sekadar Regulasi

Ahmad Jukari menegaskan bahwa berbagai kasus yang terjadi harus menjadi alarm keras bagi semua pihak. Menurutnya, perlindungan anak di lingkungan pendidikan agama tidak cukup hanya mengandalkan aturan tertulis.

“Yang dibutuhkan adalah sistem yang benar-benar bekerja dan berpihak pada korban, bukan sekadar regulasi di atas kertas,” tegasnya.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, termasuk akademisi, legislatif, serta lembaga bantuan hukum, sebagai bentuk kolaborasi dalam mencari solusi konkret atas persoalan yang kian mengkhawatirkan.

Ali Bustomi

The post Darurat Kekerasan Seksual di Pesantren, IKA PMII Pati Minta Kemenag Bertindak Tegas appeared first on SuaraBaru.id.

Acara ini menjadi momentum penting bagi para alumni lintas generasi untuk mempererat tali persaudaraan serta meneguhkan komitmen kontribusi terhadap bangsa.

Ketua PC IKA PMII Pati, Ahmad Jukari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan rutin para alumni. Meski dikemas secara sederhana, esensi utama dari pertemuan ini adalah menjaga komunikasi antarkader.

“Ini adalah kelanjutan pertemuan rutin kita. Sederhana, yang penting kita bisa saling bertemu. Saya sangat berterima kasih kepada PAC IKA PMII Kayen yang telah mempersiapkan ini dengan luar biasa. Selaku pengurus cabang, saya juga memohon maaf jika dalam pengelolaan organisasi masih banyak kekurangan,” ujar Ahmad Jukari.

Perwakilan PW IKA PMII Jawa Tengah, Muh Zen, yang hadir pada kesempatan tersebut memaparkan perkembangan signifikan organisasi di tingkat wilayah. Saat ini, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sudah terbentuk 33 Pengurus Cabang.

“Tinggal dua daerah yang belum, yakni Kota Magelang dan Wonogiri. Kami juga berharap di Pati, 21 PAC bisa segera terbentuk seluruhnya,” ungkap Muh Zen.

Lebih lanjut, ia membeberkan agenda besar PB IKA PMII di tahun 2026, di antaranya sensus alumni dan pembuatan kartu anggota. Selain itu juga ada pemetaan profesi para alumni PMII.

“Pendataan menyeluruh alumni PMII secara nasional. Selain itu lengurus juga bakal melakukan pemetaan potensi alumni yang berkiprah di dunia pengusaha, politisi, akademisi, dan sektor lainnya. Bahkan rencananya, PB akan mendirikan Lembaga Amil Zakat,” ungkap dia.

Sementara itu Ketua PCNU Pati, KH Yusuf Hasyim, yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan suntikan semangat bagi para kader. Ia menekankan pentingnya peran alumni PMII dalam mengawal arah perubahan di Kabupaten Pati.

“Kader harus bergerak sesuai arah perubahan yang baik untuk Pati. Pergerakan yang sudah dilakukan teman-teman selama ini harus terus dilanjutkan,” tegas dia.

Menyinggung potensi strategis organisasi, Yusuf Hasyim juga memberikan sinyal mengenai peran politik alumni di masa depan.

“Bukan tidak mungkin jika IKA PMII melakukan deklarasi atau gerakan bersama, kita bisa mengangkat momentum tersebut di tahun 2029 mendatang,” ungkap alumnus PMII Komisariat Walisongo Semarang ini.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para pengurus IKA PMII Pati yang saat ini menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, di antaranya Kastomo dan Muslihan.

Ali Bustomi

The post Perkuat Sinergi, IKA PMII Pati Gelar Halalbihalal dan Peringatan Harlah di Kayen appeared first on SuaraBaru.id.