Dengan demikian, sektor hulu migas mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan negara.

Salah satu persoalan sektor hulu migas di Indonesia yang mendesak untuk segera dituntaskan adalah keberadaan pengeboran minyak secara ilegal (illegal drilling) dan pencurian minyak dari jalur pipa resmi (illegal tapping).

Keberadaan sumur ilegal yang tidak memenuhi standar HSE telah memunculkan persoalan kecelakaan dan gangguan lingkungan. Dalam jangka panjang, sumur ilegal juga melahirkan persepsi yang buruk terhadap upaya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia.

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo menjelaskan, keberadaan sumur ilegal di Indonesia harus segera ditertibkan. “Namun demikian, mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPR bahwa sumur ilegal yang sudah beroperasi dibutuhkan sebagai mata pencaharian, maka direkomendasikan membuat payung hukum yang jelas tentang tata kelolanya,” kata Wahju dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Dikatakan, selama ini tugas dan kewenangan penanganan sumur ilegal berada di Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum. SKK Migas hanya perlu melaporkan ketika mengetahui kejadian dan akan bergerak bila ada permintaan dari Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah dan atau Aparat Penegak Hukum, kecuali jika terdapat penugasan atau ada rencana pembinaan ke arah pembuatan Payung Kontrak Kerja Sama.

“Tidak hanya dukungan kepada instansi, kami juga memberikan bantuan menghentikan kebakaran dan menutup sumur illegal ketika terjadi insiden,” tambah Wahju.

The post SKK Migas Berkomitmen Dorong Penerbitan Aturan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, sekaligus penandatanganan komitmen penerapan Sistem Manajemen HSE di sektor hulu migas.

Dalam kegiatan dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Pada kesempatan itu kedua menteri tersebut memberikan arahan langsung kepada pimpinan KKKS mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menyampaikan, untuk mencapai target lifting migas pada tahun 2023, SKK Migas bersama KKKS perlu melakukan terobosan yang masif dan agresif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni pekerjaan 11 proyek yang direncanakan onstream pada tahun 2023, pengeboran 1.048 sumur yang terdiri dari 991 sumur pengembangan dan 57 sumur eksplorasi, 834 kegiatan workover, dan 33.182 kegiatan well service.

“Hal itu sedang kita upayakan bersama. Saya tegaskan kembali, program yang masif dan agresif tidak membuat kita mengkompromikan aspek HSE. Tidak ada pekerjaan yang terlalu penting tanpa dikerjakan dengan selamat,” kata Dwi.

Dwi mengatakan, SKK Migas sudah melakukan sejumlah langkah untuk menjaga aspek HSE pada industri hulu migas, antara lain persetujuan dan monitoring Work, Program, & Budget aspek HSE, investigasi insiden, mengeluarkan surat edaran keselamatan kerja, pelaksanaan HSE monthly meeting, serta, di tahun 2022, mengembangkan aplikasi machine learning untuk incident rate forecasting pada Integrated Operation Centre SKK Migas.

The post SKK Migas Kumpulkan Pimpinan KKKS, Bahas Keselamatan Kerja appeared first on SuaraBaru.id.