Menurutnya, DPRD hanya meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus melakukan verifikasi dan validasi data penerima HKGS agar penyaluran tepat sasaran sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kudus Nomor 27 Tahun 2025.

“Tidak benar jika ada isu DPRD akan memangkas durasi pemberian HKGS. Kami hanya minta agar data penerima benar-benar melalui proses verifikasi dan validasi,” tegas Mardijanto, Kamis (14/8/2025).

Ia menambahkan, program HKGS merupakan salah satu visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris – Bellinda, sehingga DPRD berkomitmen mendukung penuh. Namun, dengan anggaran yang besar mencapai Rp108 miliar, program ini harus tepat sasaran sesuai rambu-rambu Perbup.

Baca juga:

Program Unggulan Bupati Kudus HKGS 12 Bulan, Terancam Hanya Jadi 9 Bulan

Dalam pembahasan KUA-PPAS bersama Disdikpora, pihaknya meminta penyajian data penerima hasil verifikasi. Langkah ini dinilai penting mengingat penyaluran HKGS di era bupati sebelumnya pernah menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kriteria dan syarat penerima.

Sementara itu, Kabid Pendidikan pada Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, menjelaskan bahwa sesuai Perbup 27/2025, pelaksanaan HKGS tahun 2026 sepenuhnya akan dikelola Disdikpora, berbeda dengan sebelumnya yang ditangani Bagian Kesra.

Dalam Perbup, HKGS akan diberikan kepada semua guru yang terdaftar dengan besaran Rp 1 juta setiap bulannya.

Berdasarkan ketentuan peralihan Perbup, penerima HKGS tahun 2025 otomatis menjadi penerima pada 2026, asalkan masih memenuhi persyaratan. Anggaran KUA-PPAS 2026 pun disesuaikan dengan data tersebut.

“Kegiatan verifikasi tetap dilakukan sebelum pencairan, dan anggarannya sudah kami siapkan dalam APBD Perubahan 2025,” jelas Anggun.

Adapun syarat penerima HKGS antara lain: aktif mengajar minimal 7 tahun, memiliki jam mengajar dan jumlah murid sesuai ketentuan, terdaftar di Dapodik, serta terdaftar di Kementerian Agama untuk guru Diniyah dan lembaga sejenis.

Ali Bustomi

The post Komisi D DPRD Kudus Bantah Pemangkasan HKGS, Hanya Minta Data Verifikasi appeared first on SuaraBaru.id.

Padahal, program HKGS merupakan salah satu program andalan yang masuk dalam visi misi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Wabup Bellinda Birton.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Forum Komunikasi Wiyata Bakti (FKWB), Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS), Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al Qur’an (BADKO LPQ), dan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) dalam pertemuan yang berlangsung di Ulamsari, Rabu (13/8/2025).

Ketua FKMD Kudus, Syufa’at, mengungkapkan bahwa dugaan pemangkasan ini terkuak saat pembahasan anggaran antara Komisi D DPRD Kudus dan sejumlah OPD. Ia menjelaskan, Bupati Kudus melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya mengajukan alokasi HKGS untuk 12 bulan, namun muncul indikasi pemotongan menjadi 9 bulan pada tahap pembahasan.

“Di RPJMD, visi dan misi Bupati Kudus sudah jelas menyebutkan bahwa HKGS diberikan Rp1 juta per bulan selama lima tahun. Jika kemudian dikurangi menjadi 9 bulan, itu sama saja melanggar RPJMD dan komitmen visi misi bupati,” ujar Syufa’at.

Menurutnya, kebijakan itu dapat melukai hati para guru yang telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi muda. Keempat forum pun mendesak pimpinan DPRD, Badan Anggaran, dan TAPD agar mempertahankan penyaluran HKGS selama 12 bulan penuh di tahun 2026. Bahkan, jika diperlukan, ribuan guru penerima HKGS siap datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, membantah adanya rencana pemangkasan tersebut. Ia menegaskan, pihaknya justru memastikan HKGS tetap disalurkan selama 12 bulan. Selain itu, Komisi D juga mendorong verifikasi ulang penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Sudah ada laporan bahwa ada guru yang baru mengajar setahun dengan jam mengajar minim, tetapi tetap menerima Rp1 juta per bulan. Kriteria penerima harus jelas. Dalam rapat koordinasi dengan Disdikpora, kami akan meminta data hasil verifikasi tersebut,” ungkapnya.

Mardijanto menambahkan, dalam pembahasan bersama Banggar dan TAPD, pihaknya memprioritaskan keberlanjutan program unggulan bupati tersebut. Ia mengimbau para guru swasta yang tergabung dalam empat forum untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang beredar. “DPRD Kudus berkomitmen mengawal penuh visi, misi, dan program unggulan bupati,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Program Unggulan Bupati Kudus HKGS 12 Bulan, Terancam Hanya Jadi 9 Bulan appeared first on SuaraBaru.id.