SVP PSO Barat Pupuk Indonesia, Fickry Martawisuda mengatakan, bahwa penetapan harga jual pupuk bersubsidi sesuai HET tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

“Pupuk Indonesia secara terus menerus mewajibkan kepada seluruh distributor dan kios di wilayah kerjanya menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET yang berlaku. HET ditetapkan dengan asumsi petani melakukan penebusan langsung di kios resmi, menebus pupuk bersubsidi secara utuh per sak (tidak eceran), dan membayar lunas dan tunai,” kata Fickry, Jumat (23/6/2023).

Untuk memastikan distributor dan kios menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET, Fickry mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia juga telah mewajibkan seluruh kios untuk memasang sticker informasi mengenai HET, dan sampai saat ini informasi mengenai harga pupuk bersubsidi telah terpasang di seluruh kios resmi.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga telah memasang informasi mengenai layanan pelanggan yang bisa diakses oleh petani sebagai saluran pelaporan jika menemukan masalah atau kedapatan kendala mengenai pupuk bersubsidi di tingkat kios. Adapun layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 08.00 100 8001 atau WA di nomor 0811 9918 001.

“Pupuk Indonesia akan mencermati penyaluran pupuk oleh mitra kios dan apabila terbukti melakukan penyimpangan atas ketentuan yang berlaku, maka Pupuk Indonesia akan memberikan sanksi pada kesempatan pertama,” tegas Fickry.

Pupuk Indonesia berkomitmen menyediakan pupuk bersubsidi di kios resmi sesuai alokasi atau kebutuhan setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mendapat tugas dari Pemerintah dalam hal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi akan menyalurkan dan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi mulai dari Lini I di tingkat produsen hingga ke Lini IV di tingkat kios resmi.

Stok pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Tegal tercatat 6.349 ton per tanggal 22 Juni 2023. Angka ini lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan Pemerintah yaitu 1.154 ton. Stok pupuk bersubsidi ini terdiri dari Urea sebesar 4.969 ton dan NPK sebesar 1.397 ton. Sementara dari sisi penyaluran, per tanggal 21 Juni di Kabupaten Tegal, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 17.177 ton, dengan rincian Urea sebesar 11.599 ton dan NPK sebesar 5.578 ton.

Menurut Fickry, pupuk bersubsidi ini hanya bisa disalurkan kepada petani yang memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Kriteria yang ditetapkan sebagai berikut; petani wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan menggarap lahan maksimal dua (2) hektare.

Masih berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah juga hanya menetapkan 2 jenis pupuk bersubsidi yaitu Urea dan NPK, serta hanya 9 (sembilan) komoditas yang berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

“Jika petani tersebut tidak memenuhi kriteria dan tidak menggarap komoditas yang telah ditetapkan, sesuai Permentan 10 Tahun 2022 maka petani tersebut tidak berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi,” tutup Fickry.

Sutrisno

The post Pupuk Indonesia Tindak Tegas Kios dan Distributor yang Jual di Atas HET appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut anggota Komisi IV DPR RI, Ema Umiyyatul Chusnah, permasalahan tersebut seharusnya dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pihak DPR.

“Perlu dilakukan evaluasi pupuk bersubsidi Tahun 2020 melalui komponen-komponen pendukung kegiatan program pupuk bersubsidi dan kartu tani kepada pemerintah. Khususnya terkait tata kelola dan pengawasan pelaksanaan pupuk subsidi. Adanya kenaikan HET, seharusnya dapat meningkatkan jumlah pupuk subsidi, namun yang terjadi saat ini HET naik akan tetapi jumlah pupuk subsidi tidak bertambah sehingga menimbulkan kelangkaan terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Ema dalam keterangan persnya, Rabu (13/1).

Politikus Fraksi PPP itu menyatakan, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan kajian terhadap alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasannya, untuk mencari solusi terhadap mekanisme penyaluran yang setiap tahunnya selalu mengalami permasalahan.

“Dalam Permentan 49 Tahun 2020 pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, tidak diperuntukkan bagi perusahaan, dengan ketentuan luas lahan yang dikuasai maksimal 2 hektar. Namun kondisi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, yang mendapatkan pupuk subsidi justru petani yang mempunyai puluhan hektar, sementara petani kecil, petani penggarap tidak mendapatkan dampak keuntungan adanya pupuk subsidi,” jelas politisi Fraksi PPP itu.

Begitu pula dengan kartu tani, siapa saja yang berhak memperoleh kartu tani dan merasakan manfaatnya, apakah sudah tepat sasaran, hal ini perlu kejelasan dan validasi data penerimanya, sambung Ema.

“Carut marut tata kelola penyaluran pupuk subsidi terjadi karena kurangnya pengawasan. Empat komponen lembaga pengawasan penyaluran pupuk subsidi yaitu Dinas Pertanian, Disperindag, Kejaksaan, dan Kepolisian. Jika selama ini pengawasannya lemah sehingga tidak tepat sasaran, maka kami mendorong penguatan anggaran untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk subsidi,” jelasnya, seperti dilansir suarabaru.id grup Siberindo.co.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Permentan Nomor 49 tertanggal 30 Desember 2020 telah menetapkan harga baru HET beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor pertanian. Adanya permentan ini, kenaikan HET pupuk subsidi rata-rata diatas 30 persen menimbulkan banyak penolakan di masyarakat khususnya petani.

Terlebih aturan kenaikan HET pupuk subsidi dikeluarkan ketika masa pandemi, dimana masih banyak petani mengalami kondisi ekonomi yang belum stabil. Adanya aturan kenaikan HET pupuk subsidi dinilai dapat mengganggu produksi pangan nasional dan bahkan mengancam ketahanan pangan nasional.

Claudia SB

The post DPR Sesalkan HET Bersubsidi Tanpa Konsultasi appeared first on SuaraBaru.id.