Rapat Pleno PWI Pusat secara hybrid itu antara lain dihadiri Ketua Dewan Penasehat H Ilham Bintang dan Sekretaris H Wina Armada, Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Sekretaris Nurcholis MA Basyari serta Ketua Bidang Organisasi Zulmansyah Sekedang dan banyak pengurus lainnya.

Rapat Pleno PWI Pusat digelar Ketua Bidang Organisasi berdasarkan surat DK PWI Nomor: 53/DK/PWI-P/VII/2024 dengan tujuan menunjuk Plt Ketua Umum PWI menggantikan Hendry Ch Bangun yang sudah diberhentikan penuh oleh DK PWI pada 16 Juli 2024 lalu.

BACA JUGA: Kemendikbudristek Usulkan ke Unesco, Kebaya Sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda

“Rapat Pleno Pengurus PWI akhirnya menunjuk Kabid Organisasi sebagai Plt Ketum. Tugas utamanya adalah segera menggelar KLB dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Zulmansyah, mantan Ketua PWI Riau dua periode.

Saat konferensi pers, wartawan mempertanyakan status Zulmansyah Sekedang yang sudah diberhentikan pada 23 Juli dari jabatannya sebagai Kabid Organisasi PWI Pusat.

Zulmansyah menjelaskan, dalam Rapat Pleno juga sempat disinggung. Tapi semuanya sepakat bulat menyatakan pemberhentian terhadap Zulmansyah sebagai Kabid Organisasi tidak sah. Karena yang mengundang rapat dan memberhentikan sudah diberhentikan sebagai anggota PWI.

Riyan

The post Rapat Pleno PWI Pusat Tunjuk Zulmansyah Sekedang Plt Ketum PWI appeared first on SuaraBaru.id.

ADA suatu masa, ketika menjalankan tugas ke luar kota untuk urusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), saat itu malam hari, kami semua berkumpul untuk meringankan beban pikiran. Ketika di ruang pertemuan itu ada musik, satu per satu diminta bernyanyi.

Siapa pun wajib bernyanyi. Bahkan konon ada pameo, seorang calon pemimpin di PWI harus berani buka suara di depan rekan-rekannya. Kalau menyanyi di depan teman saja tidak berani, bagaimana dia menghadapi khalayak. Kira-kira begitu pembenarannya. Semacam tes mental.

Di era Tarman Azzam almarhum, lagu yang paling banyak dinyanyikan adalah Surga di Telapak Kaki Ibu, gubahan Said Effendi, yang popularitasnya tembus sampai ke Semenanjung Malaysia.

Liriknya tentang bagaimana jasa seorang ibu mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Sehingga seumur hidupnya, seseorang tidak akan mampu membalas jasa ibunya. Dan oleh karena itu, sebesar apa pun baktinya, surga itu hanyalah sampai di telapak kaki ibu.

Lagu hits lainnya yang kerap dipilih Jangan Ada Dusta di Antara Kita, yang disenandungkan Broery Pesolima bersama Dewi Yull. Konon, lagu itu juga banyak dinyanyikan di acara pisah sambut para pejabat negara, sipil atau militer.

Liriknya memang menarik, tentang dua orang yang pernah punya masa lalu, dan ingin menjalin hubungan baru dengan kekasih barunya. Keduanya menyatakan ya, itulah kenyataannya. Kalau mau jadi, ya ayolah. Yang penting, setelah bersama jangan lagi ada kebohongan di rumah tangga.

Tapi lebih dari makna intrinsik lagu, sebenarnya mengapa lagu ini dinyanyikan? Seperti menggambarkan prinsip kolegialisme, kebersamaan korps. Kalau sudah menjadi keluarga besar, tidak boleh ada dusta, kebohongan, sampaikan saja apa adanya untuk dibicarakan. Singkirkan semua perbedaan, mari jalin kebersamaan.

Nah, lagu favorit berikutnya adalah Jangan Sampai Tiga Kali, yang dipopulerkan oleh tiga penyanyi dari Medan, Trio Ambisi. Meskipun penampilan seadanya, tiga orang ini berhasil menyajikan kombinasi suara apik dan enak didengar.

Isinya bercerita tentang bagaimana seorang pemuda masih memberi kesempatan kepada kekasihnya yang melakukan perselingkuhan, untuk kembali kepadanya. Meskipun sakit hati, dia masih mau memaafkan. Tapi pesannya jelas, “jangan sampai tiga kali”. Mungkin karena sudah terpergok dua kali.

Sebab, sejatinya tidak ada orang yang memberi maaf untuk urusan kesetiaan itu, kecuali orang itu luar biasa sabarnya. Sekali salah saja, pasti sudah diputuskan hubungan. Atau digugat cerai, kalau sudah telanjur naik ke jenjang perkawinan.

* * * * *

Soal tiga kali ini tidak hanya soal kesetiaan yang dinyanyikan dalam lagu. Di banyak urusan khususnya kekuasaan, tiga kali ini sering menjadi patokan atau batas, yang kurang jelas dasar alasannya.

Di zaman Orde Lama dan Orde Baru, masa jabatan presiden tidak dibatasi, sehingga Soekarno dan Soeharto menjabat berkali-kali. Tetapi ketika kemudian Orba tumbang, dan Indonesia masuk ke masa reformasi, limitasi masa jabatan dianggap perlu, karena dampak negatif kekuasaan yang tidak dibatasi.

Pepatah ‘Power Tends to Corrupt‘, yang dengan telanjang ditunjukkan Soeharto di 20 tahun terakhir kepemimpinnya, dikoreksi antara lain dengan cara menentukan batas masa jabatan.

Presiden, Gubernur, Bupati, hanya dapat memimpin paling banyak dua kali. Begitu pula dengan jabatan publik lainnya, yang mekanismenya melalui pemilihan. Sampai-sampai pengurus lembaga semi pemerintah pun ikut dibatasi. Seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas HAM, Dewan Pengawas TVRI dan seterusnya. Organisasi massa pun ikut menyesuaikan diri dengan semangat reformasi.

Yang tidak dibatasi ya hanya masa pengadian anggota parlemen. Sejauh masih ditunjuk partainya, seseorang bisa menjadi anggota Dewan Perwakilian Rakyat, entah di pusat atau daerah, seumur hidup. Bisa jadi berhenti, hanya karena mati atau sakit permanen.

Tak beda dengan partai politik, tidak ada pembatas. Mungkin dianggap ranah privat, jadi ya terserah kemauan anggota partai, kalau terus menerus dipimpin orang yang sama.

Termasuk yang memiliki semangat reformasi itu PWI, yang membatasi masa jabatan Ketua Umum atau Ketua Provinsi sebanyak dua kali. Meskipun di Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD PRT), susunan kalimatnya ‘dua kali berturut-turut’.

Mereka yang membahas dan akhirnya merumuskan ayat ini, semangat, perasaan, dan pikiran HANYA dua kali. Tidak terpikirkan ada yang ingin memimpin organisasi profesi ini lebih dari dua kali.

Alasannya sederhana, mengelola lembaga yang beranggotakan belasan ribu orang, atau ratusan orang di tingkat provinsi, bukan hal yang mudah. Apalagi anggaran hanya bisa ada kalau diusahakan melalui kerja sama atau bantuan.

Uang tidak ada, masalah segudang, anggotanya semua orang yang pintar, independen dan bersikap merdeka seperti seniman, maka menjadi ketua memiliki tantangan yang sangat besar. Tidak hanya pikiran dan tenaga, materi pun terkadang harus dikorbankan agar organisasi dapat berjalan baik.

Kalau ternyata ada yang ingin lebih dari dua kali, ini tentu luar biasa dan menarik untuk dikaji. Apakah privilege-nya begitu tinggi, sehingga berani berkutat dengan persoalan-persoalan yang menguras tenaga dan pikiran?

* * * * *

Tentu ada suatu masa dimana di daerah ada orang yang “dipaksa” menjadi Ketua PWI Provinsi lebih dari dua kali. Itu adalah zaman di mana anggota PWI masih sedikit, sehingga banyak yang berpikiran, karena seseorang dianggap cakap dan dapat memimpin, dia diminta teman-temannya untuk memimpin kembali, setelah sempat berhenti. Ini terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Tidak ada yang salah dengan masa lalu, tetapi tentu salah kalau kondisi masa lalu itu diterapkan lagi, sementara zaman sudah berubah. Anggota PWI di tingkat provinsi tidak lagi sekadar “belasan orang”. tapi sudah ratusan, bahkan ada yang secara administratif anggotanya di atas 1.000 orang.

Anggotanya pun juga tidak lagi mayoritas wartawan media cetak atau penyiaran seperti dulu, bahkan mayoritas media baru seperti digital. Keberlanjutan kepemimpinan menjadi penting, selain sebagai proses regenerasi, juga menunjukkan pemahaman bahwa perubahan kondisi dan tantangan pers dan media harus diantisipasi, dengan menyerahkan estafet kepada orang baru pula.

PWI adalah organisasi yang tujuan utamanya untuk mengembangkan profesi anggotanya, agar adaptif terhadap kemajuan teknologi komunikasi dan media. Bagaimana agar anggota tidak terjebak dalam pola lama, yang hanya mengandalkan pendapatan dari gaji atau tulisan, tetapi menjadikan pengetahuan dan keterampilan profesinya untuk memperoleh pendapatan.

Menjadi tuan atas dirinya sendiri, tetapi tetap dalam koridor etika, serta kode etik jurnalistik yang sudah mendarah daging dalam dirinya.

Dengan demikian, PWI yang dulu didirikan para pendahulu kita untuk tujuan mulia, tidak boleh tersandera dalam jebakan kepentingan pribadi. Lalu menjadikannya alat ataupun sekadar batu loncatan, untuk hal lain.

Apalagi dua organisasi yang lahir sebagai pemberontakan atas PWI, yakni AJI dan IJTI, menunjukkan konsistensi dalam menjadikan anggotanya wartawan yang profesional dan maju, dengan program kerja dan kegiatan yang inovatif. PWI tidak boleh kalah, dan harus selalu berusaha lebih baik dari organisasi sejenis, sesuai eksistensi kesejarahan dan kebesarannya.

* * * * *

Kembali ke awal tulisan ini, tradisi menyanyi dan bergembira di sela-sela kepenatan mengurus organisasi harus dilanjutkan. Sebab itu akan membantu terciptanya kebersamaan, dan semangat untuk maju. Dan kalau sudah merasakan senasib sependeritaan, apa pun rintangan bakal diterabas, apa pun tantangan akan ditaklukkan satu per satu.

Tetapi kita harus tetap meyakini prinsip-prinsip dan tata kelola organisasi yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan semangat reformasi. Termasuk di antaranya seperti judul lagu tadi, Tidak Ada Dusta Di Antara Kita, dan Jangan Sampai Tiga Kali.

Ciputat, 7 Agustus 2022

— Hendry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022 —

The post Jangan Sampai Tiga Kali appeared first on SuaraBaru.id.

SAYA banyak berkeliling daerah akhir-akhir ini, guna melakukan verifikasi faktual, sebagai petugas Dewan Pers, untuk mendata eksistensi media. Senang rasanya melihat media yang dikelola orang muda, yang dengan alasan tertentu mengubah posisinya dari anak buah menjadi Boss. Pada umumnya mereka memiliki cita-cita tinggi.

Ada semangat besar untuk maju, yakni berkontribusi membangun daerahnya melalui pemberitaan yang kritis, yang tidak segan-segan “menegur” kekeliruan pemerintah dalam mengelola wilayah.

Mereka tidak mau didikte, bekerja sama secara terbatas, dan terus berupaya berinovasi dan kreatif menjalankan medianya. Dalam melakukan tugas jurnalistiknya, mereka bagai rajawali yang terbang sendiri, mencari informasi, menggali data, pergi ke lapangan, agar beritanya nanti mandiri dan berbeda.

Tetapi banyak yang semangatnya mendirikan media, lebih pada menjadikannya sebagai ladang penghidupan. Berjudi dengan nasib dengan asumsi, apabila media mereka berhasil, mendapat klik tinggi, maka pendapatan akan semakin besar, dan kesejahteraan akan meningkat.

Tipe ini biasanya tidak merasa perlu untuk repot-repot mengembangkan produk medianya, cukup meniru dan menjalankan media-media yang terlebih dahulu lahir. Kebanyakan wartawannya hanya duduk-duduk menunggu jumpa pers atau press release, dan menerima informasi tanpa berusaha memperkaya, melengkapi, sehingga ketika diberitakan tidak ada bedanya dengan media saingannya.

Dari sisi jurnalisme, pilihan apa pun sah. Kita mengenal di negara-negara maju pun ada berbagai macam media. Ada yang serius, teguh menjalankan prinsip agar dapat menjalankan tugas mulia pers, membela dan memperjuangkan demokrasi, serta menomorsatukan kepentingan publik. Mengoreksi keputusan politisi yang korup, mengungkap skandal, sekaligus memberi solusi.

Namun ada juga media dengan jelas menjadikannya corong kekuasaan, seperti di era Presiden Donald Trump di AS, sehingga dalam produk jurnalistiknya salah atau benar Trump selalu benar.

Sama seperti yang dilakukan Rupert Murdoch dengan sikap medianya yang partisan di sejumlah negara, sehingga sempat ada petisi agar dilarang terbit. Tak perlu jauh-jauh, di negara tetangga juga itu terjadi, karena mereka masih perlu izin menerbitkan media.

Begitu pula di era ketika Soeharto masih berkuasa. Rezim perizinan membuat media tidak bisa berbuat banyak. Untuk mendirikan media saja perlu “restu” dari kekuasaan, sehingga bisa ditebak pimpinan media akan tahu diri dalam membuat judul atau isi berita, agar tidak menyinggung kekuasaan.

Inilah pula yang membuat keluarga Cendana dapat berbisnis dengan fasilitas pemerintah tanpa pernah ditulis dengan kritis. Mereka melenggang, dapat melakukan apa saja, meski keliru tanpa disorot media.

* * *

SEKARANG ini Undang Undang Pers no 40 tahun 1999, memberi keleluasaan untuk mendirikan perusahaan pers bagi siapa pun, termasuk negara. Dampaknya nyata di lapangan, hampir setiap hari lahir media (siber) baru. Tidak diketahui berapa jumlah media siber saat ini. Pernah diasumsikan, berdasarkan jumlah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, sekitar 40 ribu media.

Dewan Pers bekerja sama dengan Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, tengah melakukan survei -bukan sensus- media, dan diharapkan hasilnya bisa diketahui pada awal Desember 2021. Tetapi apakah kelak jumlahnya sudah mencakup media siber yang ada? Tidak tahu.

Saat melakukan kunjungan, beberapa kali saya bertanya ke Boss media siber, untuk mengecek pemahaman atas visi misi mereka. Sebagian besar tidak faham apa itu visi misi. Kebanyakan asal menuliskan, tanpa mengerti makna kalimat yang dia tuliskan itu.

Padahal visi misi inilah landasaan untuk menjalankan media, mulai dari perencanaan sampai membuat angle berita. Visi misi pula yang membuat news value sebuah media berbeda dengan media lainnya.

Visi misi inilah yang menjadi dasar bagi Pemimpin Redaksi, untuk memberikan perintah penugasan ke para redaktur, agar peristiwa yang diliput, berita yang dibuat tidak melenceng dari tujuan pendirian media. Termasuk di dalamnya panjang pendek berita, ragam bahasa, angle penulisan, bahkan narasumber yang dimintai pendapatnya.

Contoh sederhana, sebuah peristiwa perampokan sepeda motor, tentu news value-nya berbeda bagi media Nasional dan media lokal, atau koran bisnis dengan koran metropolitan. Mutasi jabatan di lingkungan kabupaten, tidak sama nilai beritanya antara koran setempat dan koran yang terbit di Jakarta.

Kalau visi media lokal adalah menjadikan masyarakatnya lebih cerdas, religius, dan partisipatif dalam pembangunan, tentu saja berita-berita yang disajikan relevan dengan itu.

Perbanyaklah aneka berita pendidikan, perkembangan teknologi, kemajuan di berbagai bidang, tampilkan liputan yang bernuansa keagaman, tokoh yang bisa menjadi teladan di rumah tangga dan kehidupan, orang sukses, dan berita edukasi dan informasi tentang kewajiban warga negara dari berbagai angle dan peristiwa.

Tetapi faktanya, isi beritanya malah kegiatan Bupati atau Walikota, program kerja dinas-dinas, rilis apa saja, tanpa mempertimbangkan visi misi medianya. Asal muat supaya beritanya banyak, atau kadang karena sudah telanjur bekerja sama karena ada kontrak.

Beritanya gado-gado, tapi karena mungkin kebanyakan timun atau kangkung, dan bumbunya kelebihan garam, maka hidangan berita yang tersaji tidak enak dikunyah.

Maka kalau secara teori isi sebuah media adalah hasil perencanaan, kebanyakan media siber di daerah ini, diisi tergantung apa yang diperoleh dari pihak lain. Bahkan kadang Pemimpin Redaksi tidak bisa memperkirakan apa yang akan dibawa pulang reporternya dari lapangan.

Kekacauan visi misi ini pun terjadi di media siber besar di Jakarta, tidak heran. Ada media ekonomi, yang malahan lebih sibuk mengurusi gosip artis dan berita politik. Ada media ekonomi yang membuat judul beritanya seperti berita olahraga.

Kalau ada tren berita sejarah, maka seketika muncul berita tentang masa lalu, entah peristiwa atau tokoh, yang tidak relevan sama sekali. Apa urusannya membuat berita, siapa pembunuh Kubilai Khan? Siapa yang peduli dengan Ken Dedes atau penyebab runtuhnya Majapahit? Apa pentingnya berita soal Pangeran Arab yang homoseks? Untuk apa memberitakan agama seorang artis?

Klik bait membuat apa yang sedang viral segera digarap beramai-ramai. Cukup dicarikan dengan satu komentar, jadilah berita baru. Dikait-kaitkan, disambung-sambungkan. Apa saja tentang kecelakaan Vanessa Angel, langsung diutak-atik bahkan sampai sepekan setelah kematiannya.

Mereka ini tidak peduli dengan jurnalisme, karena yang dipedulikan adalah seberapa banyak masyarakat mengklik judul beritanya. Sebab itu berarti uang masuk. Puluhan ribu berarti sekian juta, sekian ratus ribu atau sekian juta pengklik, berarti sekian ratus juta. Ironisnya, banyak pengelola media itu wartawan senior, dulunya wartawan dari media berkualitas.

* * *

Dari wartawan menjadi pengusaha media siber, tidak bisa langsung lompat. Dia harus belajar banyak, karena ada perbedaan besar antara membuat berita dan “menjual” berita. Antara mengedit berita dengan memberdayakan berita. Antara mencari informasi dengan mencari peluang dan uang.

Atau antara sekadar menerima gaji dan berpikir bagaimana agar gaji wartawan media kita dapat terus terbayarkan. Dan yang terpenting, karena pernah menjadi wartawan, diharapkan mereka ini dalam menjalankan bisnis dengan etika, menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalisme. Bukan menjadi pedagang yang asal untung.

Dua tantangan harus dihadapi sekaligus, yakni membuat berita di media kita sesuai dengan visi misi, dan menjadikannya disukai audiens, sehingga berdampak pada ketahanan ekonomi perusahaan.

Membuat berita harus dimulai dari kalkulasi, berapa berita yang dimuat per hari, dan berita macam apa. Lalu kaitannya dengan jumlah wartawan dan editor yang harus dimiliki, dengan level kompetensi macam apa?

Dari sini saja sudah bisa dibayangkan, modal mendirikan media tidak murah, walaupun kini media dibolehkan berkantor di kantor bersama. Mahal karena harus ada alat kerja, alat komunikasi untuk kordinasi, harus memberi gaji minimal setara UMP, harus mengikutkan mereka di BPJS Ketenagakerjaan.

Karena ada perencanaan, maka setidaknya ada rapat virtual sehari sekali atau kalau mungkin rapat tatap muka. Ada pula rapat evaluasi.

Menjual berita berarti harus memahami pasar media kita. Harus ada survei, pasar masyarakat mana yang diincar, memahami karakter mereka, termasuk status ekonomi sosial audiens.

Kalau hanya bermodalkan klik bait, maka itu artinya media kita memperebukan pasar umum yang sudah dikeroyok puluhan atau ratusan kompetitor. Apakah mampu? Maka lebih baik cari pasar yang masih bisa, meskipun perlu waktu lebih lama untuk mendapatkan audiens.

Artinya, kualitas karya jurnalistik yang diproduksi harus berkualitas, menarik, enak dibaca, terpercaya. Dan ini hanya bisa dihasilkan oleh wartawan yang sudah matang, mungkin spesialis, yang pastilah harus diberi kesejahteraan memadai. Ya kembali lagi, modal perusahaan harus kuat, untuk menggaji SDM yang baik.

Saat ini hampir tidak ada celah pasar yang kosong, termasuk lokal yang juga bertebaran media siber. Dengan kapasitas ekonomi terbatas, di dalamnya terikut alokasi anggaran media di APBD, secara logika di sebuah kabupaten hanya ada 10 media yang bisa hidup.

Namun kenyataannya ada satu kabupaten/kota, yang jumlah medianya lebih dari 100. Maka kebanyakan seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau.

* * *

SEJARAH mengajarkan pada kita, media yang bertahan dan berumur panjang bukanlah media yang paling kuat, tetapi media yang paling dapat beradaptasi dengan keadaan, sambil tetap menjunjung etika bisnisnya.

Ada banyak tantangan media saat ini secara umum, yakni media sosial sudah lebih disukai dibandingkan dengan media massa, dalam mencari informasi. Tentu kita tidak akan bertahan kalau justru mengisi media kita dengan produk media sosial, menjadikannya sebagai rujukan, acuan, misalnya karena sedang viral.

Itu sama saja dengan bunuh diri, membiarkan parasit terus menggerogoti tubuh kita. Tetaplah setia pada jurnalisme, ciptakan produk yang bermutu, yang menyentuh kebutuhan publik, menjadi forum untuk diskusi dan dialog masalah yang relevan.

Tantangan kedua adalah, kemudahan teknologi yang membuat segalanya dapat tersajikan dengan gratis. Sehingga produk media kita pun dapat dilihat dari laman lain tanpa pembaca perlu masuk ke halaman kita.

Hasil kerja keras dan penuh keringat kita harus mudah diakses, namun hak cipta agar tetap terjaga sehingga hak ekonomi pun terjaga. Untuk itu memang harus ada regulasi yang melindungi media yang membayar wartawan dan memutar otak untuk menghasilkan berita.

Namun khusus bagi media lokal, sekarang ini kesempatan untuk menjadi besar justru ada di depan mata, apabila mereka menjadi “tuan rumah” untuk semua hal yang terjadi di daerahnya.

Apabila mereka membuat liputan lebih dalam, lebih bermutu, dan lebih cepat, maka justru mereka akan dicari, dikutip, yang ujung-ujungnya memberi pendapatan yang baik.

Oleh karena itu, media lokal harus makin memperkuat kualitas dan kompetensi wartawannya, fokus pada penggarapan topik-topik lokal yang menarik, dan tentu mengikuti perkembangan isu di luar yang relevan bagi pembacanya.

Sungguh tidak mudah membuat media siber, kalau yang ingin dihasilkan adalah media yang berkualitas.

— Penulis adalah wartawan dan Wakil Ketua Dewan Pers —

The post Membuat Media (Siber) appeared first on SuaraBaru.id.