KETIKA UU No 32, tahun 2014 telah terbit, maka saat itulah negeri ini diramaikan dengan sistem politik yang bebas. Tema utama yang paling mencuri perhatian adalah dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubenur, Bupati/Walikota,dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Dalam kegiatan itu negeri ini menjadi hingar bingar, semua komponen masyarakat ikut aktif dalam kontestasi, baik sebagai pendukung, pemerhati, support finansial, para ahli strategi, serta media sosial ikut diramaikan dengan nuansa kampanye antar kandidat.

Apalagi sekarang sudah di konsepkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden dibarengkan dengan pemilihan Legislatif, di semua tingkatan. Sedangkan beberapa bulan/tahun dilanjutkan dengan perhelatan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan berlangsung serempak secara nasional.

Bayangkan dalam kurun waktu hampir bersamaan masyarakat di ikut sertakan dalam pemilihan-pemilihan tersebut. Pemilihan Presiden sudah berlangsung pada tahun 2024, dan sudah ada pemenangnya. Setelah itu menunggu tahun 2029 akan berlangsung pemilihan presiden yang sama.

Dalam konteks persoalan ini tentu peran KPU dan Panwas selalu aktif, dari awal pendaftaran sampai debat terbuka oleh masing-masing kandidat, sesuai dengan tingkatannya.

Janji Kampanye, biasanya tertuang ke dalam Visi & Misi masing-masing kandidat, dan hal ini sudah tertuang dalam UU No 7, tahun 2017, tentang Pemilu. Visi & Misi bisa menjadi komitmen kandidat pada aspek politik dan moral. Biasanya para kandidat mampu mengemas janji-janji tersebut, sudah barang tentu harapannya masyarakat tertarik dan ikut mendukungnya.

Banyak sekali contoh janji kampanye yang di lontarkan para kandidat, dan tentunya dipaparkan ketika ada kegiatan penyampaian Visi&Misi dalam acara debat terbuka, ini disiarkan secara langsung di semua media, baik media elektronik, maupun media sosial.

Nah saya ingin mengulik tentang tema janji kampanye dari para kandidat, dimana terkadang janji kampanye belum bisa dilaksanakan ketika si kandidat tersebut memenangkan kontestasi. Oleh karena itu para kandidat Capres/Cawapres, Cagub/Cawagub, Cabub/Cawabub, Cawalkot/Cawalkot, harus hati-hati dalam mencanangkan janji-janji nya.

Hal ini disebabkan karena, para kandidat tersebut akan menduduki pucuk pimpinan, baik Presiden, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dimana mereka ini menjadi calon pemimpin birokrat. Perlu diketahui pemimpin birokrat adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mengelola organisasi (di semua tingkatan), untuk mencapai tujuan yang barang tentu sesuai dengan Tupoksi dan hirarki yang sudah berlaku.

Pemimpin Birokrasi wajib berpegang teguh pada pedoman kebijakan, aturan hukum, dan etika. Pemimpin Birokrasi berperan menjadi agen kemajuan di wilayahnya, untuk menciptakan pertumbuhan secara ekonomi pada masyarakatnya (Growth Of People), yang akhirnya menjadikan rakyat sejahtera.

Jika kandidat calon Presiden/Wakil Presiden, sudah memenangkan kontestasinya, maka janji-janji kampanye mereka tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus melalui proses birokrasi dan legalisasi internal terlebih dulu. Sehingga setelah tercapai kesepakatan bersama, maka janji kampanye tersebut dapat diubah menjadi kebijakan pemerintah, di semua tingkatan.

The post Hati-Hati dengan Janji Kampanye appeared first on SuaraBaru.id.

Kapolsek Watumalang AKP Jumali bersama anggota piket SPKT, personel BPBD Wonosobo dan Relawan Penanggulangan Bencana (RPB) mendatangi lokasi kejadian sekitar pukul 15.00 WIB untuk melakukan peninjauan dan penanganan awal.

Berdasarkan hasil pengecekan di lokasi, longsor terjadi akibat peningkatan debit saluran irigasi yang berada di bawah jalan raya Watumalang mengalami peningkatan akibat hujan deras.

“Debit air meningkat drastis akibat curah hujan tinggi, sehingga mengikis senderan bahu jalan yang sebelumnya sudah dalam kondisi rawan,” kata Jumali, Selasa (15/4/2025).

Terdapat lubang berdiameter sekitar satu meter yang telah muncul sejak satu bulan terakhir akibat kebocoran saluran air Perumda Air Minum Tirta Aji Wonosobo, namun belum mendapat penanganan.

“Akibatnya, sekitar pukul 14.30 WIB, bahu jalan mengalami longsor dengan panjang 15 meter dan tinggi 17 meter. Warga yang melintas di jalan tersebut kami himbau untuk waspada dan hati-hati,” ujarnya.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, menurutnya, kejadian tersebut menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp 10 juta. Bahu jalan yang longsor diharapkan segera bisa disender agar tidak menyebabkan longsor susulan.

AKP Jumali menghimbau kepada masyarakat yang hendak melintasi area tersebut agar berhati- hati mengingat kondisi jalan yang menikung dan sempit. Jika hujan jalan juga cukup licin.

Muharno Zarka

The post Jalan Limbangan Watumalang Longsor, Warga Diimbau Hati-Hati saat Melintas appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid dalam kegiatan program balik kerja Bareng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2024 di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang digelar selama dua hari pada Minggu dan Senin (14-15 April 2024).

Ia mengingatkan kepada mereka (para sopir) supaya istirahat saat kondisi sudah lelah.

“Sopir bus program balik kerja Bareng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2024 tidak perlu ngebut, taatilah aturan. Jika selama lima jam merasa lelah istirahat. Sebab, penumpang balik ke Jakarta itu untuk mencari keselamatan, apalagi hari ini (Minggu, 14/4) merupakan puncak arus balik,” kata Wachid saat menghadiri pelepasan pemudik di kompleks MAJT, Minggu (14/4/2024).

Menurutnya, Komisi VIII DPR selaku mitra BPKH mengapresiasi kegiatan sosial untuk membantu masyarakat Semarang kembali kerja ke ibukota Jakarta. Harapannya, peserta program balik kerja ini bisa ditambah, bukan hanya 960 orang tapi lebih banyak lagi.

“Saya beberapa waktu lalu di Jakarta, ojek online sepi, taksi online sepi, susah sekali mencarinya, tapi syukurlah saudara bisa kembali. Jakarta membutuhkan tenaga kerja cukup banyak,” tandasnya.

Ikut melepas pemudik diantaranya Wali Kota Semarang Hevearitas Gunaryanti Rahayu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Prof Arief Mufriani, dan Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi.

Sementara, Yunaldi menegaskan, bus yang mengangkut pemudik ini merupakan kendaraan pariwisata, sehingga siap dibawa ke Jakarta. Namun, sopir juga harus tetap mengecek kondisi ban dan rem bus.

“Tidak usah saling menyalip, yang penting selamat sampai tujuan. Dan jika sopir mengantuk harus berhenti. Kami ingatkan, beberapa hari lalu ada kejadian kecelakaan bus di Batang, tujuh orang meninggal gara-gara sopirnya mengantuk sekejap,” kata Yunaldi.

Ning S

The post Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ingatkan Sopir agar Hati-Hati Bawa Pemudik ke Tempat Tujuan appeared first on SuaraBaru.id.