Empat Rancangan Peraturan Wali Kota yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga, Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja, Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, serta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Teknis.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati. Ia menyampaikan, kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah, guna memastikan setiap regulasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Bagian Hukum Kota Surakarta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, serta Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Melalui forum ini, para peserta melakukan pendalaman terhadap muatan normatif, keterpaduan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kelengkapan unsur teknis perancangan.

Pembahasan juga difokuskan pada penyempurnaan materi muatan, sistematika penyusunan, dan kejelasan norma agar setiap rancangan peraturan memiliki kepastian hukum serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Hasil pengharmonisasian diharapkan dapat mendukung percepatan penetapan keempat Rancangan Peraturan Wali Kota, sehingga mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan belanja.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Harmonisasikan Empat Raperwal Kota Surakarta appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati.

Kegiatan dihadiri oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Jepara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan perancang dari Kabupaten Jepara, Oktiana Indi Hertyanti menyampaikan, draf Raperbup telah disempurnakan sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan pada proses harmonisasi sebelumnya.

Pembahasan pertama difokuskan pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa aspek judul, konsiderans, dasar hukum, diktum, hingga batang tubuh telah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam rapat juga membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa struktur dan substansi rancangan peraturan tersebut juga telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan regulasi yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Delmawati menegaskan bahwa proses harmonisasi menjadi tahapan penting untuk menjamin kualitas produk hukum daerah sebelum ditetapkan.

“Pengharmonisasian ini untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan norma sehingga dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia menambahkan, ketelitian dalam penyusunan, baik dari aspek substansi maupun teknik perancangan, menjadi kunci utama dalam menghasilkan regulasi yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan kedua Raperbup Kabupaten Jepara dapat segera ditetapkan menjadi peraturan yang berkualitas dan implementatif, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Harmonisasikan Dua Raperbup Kabupaten Jepara appeared first on SuaraBaru.id.