Apel dipimpin langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, didampingi Wakil Bupati Bellinda Birton, Ketua DPRD Kudus H. Masan, SE, MM, serta jajaran Forkopimda. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh personel dan relawan dari berbagai unsur — mulai dari BPBD, TNI, Polri, instansi swasta, ormas, hingga masyarakat umum.

Selain apel personel, dilakukan pula pengecekan sarana dan prasarana pendukung kebencanaan, sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Kudus.

Ketua DPRD Kudus Tekankan Mitigasi

Ketua DPRD Kudus, H. Masan, SE, MM, menegaskan pentingnya upaya mitigasi bencana untuk meminimalkan dampak kerugian dan korban jiwa.

“Namanya bencana alam, yang paling penting tentu harus ada upaya mitigasi untuk menghindari dampak kerusakan dan korban jiwa,” ujar H. Masan di sela kegiatan apel.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu perekonomian daerah. Ia mencontohkan, bencana banjir dapat menyebabkan kerugian besar di sektor pertanian dan pemukiman, dengan biaya pemulihan yang cukup tinggi.

Karena itu, H. Masan menekankan agar pencegahan dan perbaikan infrastruktur pencegah bencana terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kalau memang menjadi kewenangan kabupaten, penanganannya harus segera dilakukan. Jika kewenangan provinsi atau pusat, ya harus dikomunikasikan,” tegasnya.

H. Masan juga menyinggung soal penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 yang membuat daerah harus melakukan efisiensi.

Menurutnya, anggaran untuk kegiatan yang kurang penting sebaiknya dialihkan untuk penanganan dan kesiapsiagaan bencana.

“Dana tidak penting harus ditiadakan untuk meng-cover belanja terkait kebencanaan. Karena tren bencana semakin meningkat akibat kerusakan alam,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Masyarakat harus bergotong royong membersihkan lingkungan, saluran air, dan sampah. Tidak bisa semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah,” pungkasnya.

Bupati Kudus: Semua Personel Siap

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, apel kesiapsiagaan ini digelar untuk memastikan seluruh personel dan relawan siap diterjunkan kapan pun dibutuhkan.

“Apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan. Kesiagaan dalam mengatasi bencana harus selalu ditingkatkan,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan bahwa berbagai infrastruktur pengendali bencana sudah mulai menunjukkan hasil positif.

“Penanganan banjir kini mulai tereduksi dengan adanya kolam retensi Tanggulangin dan normalisasi sejumlah sungai,” katanya.

Bupati berharap tidak terjadi bencana besar, namun memastikan bahwa semua pihak siap menghadapi segala kemungkinan.
“Kita semua tentu berharap tidak terjadi bencana, tapi kesiapsiagaan tetap harus kita jaga,” tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko, menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan kesiapan personel, logistik, dan sarana pendukung dalam menghadapi potensi bencana di musim penghujan.

“Seluruh tim sudah siaga. Kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana di lapangan dapat berjalan cepat dan efektif,” ujarnya.

Dengan sistem yang kuat dan koordinasi yang solid, masyarakat akan merasa aman dengan perlindungan yang lebih optimal, serta lingkungan yang tangguh menghadapi risiko bencana. Pemkab Kudus menegaskan, keselamatan dan keamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama menuju terwujudnya Kudus tangguh bencana serta masyarakat yang sejahtera, harmoni, dan takwa.

Ads-Ali Bustomi

The post Apel Kesiapsiagaan Bencana, Ketua DPRD Kudus Dorong Mitigasi Dini appeared first on SuaraBaru.id.

Penunjukan H. Masan sebagai salah satu pimpinan nasional di tubuh ADKASI menjadi bukti pengakuan atas kompetensi, pengalaman, dan komitmennya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada masyarakat.

“Ini adalah amanah besar dan menjadi tantangan baru yang akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Bidang keuangan daerah sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif,” tegas H. Masan usai pelantikan.

Sebagai Ketua Bidang Keuangan Daerah DPN ADKASI, Masan akan memegang peran strategis dalam menyusun dan mengawal kebijakan fiskal daerah agar lebih berpihak pada rakyat serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai kabupaten.

Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang berdaya guna. “Kami akan memperjuangkan penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta mendorong pemerataan fiskal antardaerah,” tambahnya.

Pelantikan jajaran pengurus DPN ADKASI ini juga menetapkan Siswanto, S.Pd., M.H., Wakil Ketua DPRD Blora, sebagai Ketua Umum untuk masa jabatan 2025–2030. Acara dihadiri oleh para pimpinan DPRD kabupaten se-Indonesia, perwakilan kementerian, serta sejumlah tokoh strategis nasional.

Momentum pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi antar-lembaga legislatif daerah untuk mendorong pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan melalui pendekatan berbasis daerah.

Ali Bustomi

The post Ketua DPRD Kudus H Masan Emban Amanah Strategis di Tingkat Nasional, Pimpin Bidang Keuangan Daerah DPN ADKASI appeared first on SuaraBaru.id.

Proses penetapan Tata Tertib diawali dengan pembacaan laporan Pansus Penyusunan Tata Tertib yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kudus H Mukhasiron S.Ag. Dalam laporannya, Mukhasiron menjelaskan proses pembahasan Tata Tertib yang telah dilakukan sejak awal Pansus terbentuk hingga akhirnya memunculkan beberapa perubahan dalam pasal-pasal yang ada dalam Tata Tertib DPRD.

“Beberapa ketentuan terutama adalah tentang komposisi alat kelengkapan DPRD. Perubahan ini untuk menyesuaikan adanya perubahan susunan keanggotaan fraksi serta untuk lebih mengefektifkan kinerja DPRD Kudus nanti,”kata Mukhasiron.

Mukhasiron juga menyampaikan, Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus tersebut sudah dikonsultasikan ke Pemprov Jateng dan sudah mendapatkan sejumlah evaluasi. Dan dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi pijakan dalam penetapan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus ini.

“Ada beberapa evaluasi yang sudah kita sesuaikan terutama terkait koreksi dan pendekatan yuridis formal dengan aturan perundangan yang lebih tinggi,”tukasnya.

Usai pembacaan laporan, Paripurna  dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan Rancangan Perubahan Tata Tertib tersebut menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Kudus. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Kudus H Masan SE MM.

Dalam pernyataannya, H Masan SE MM menyampaikan rasa syukurnya atas penetapan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus. Tata Tertib ini nantinya akan menjadi pijakan bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Menurutnya, penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus ini cukup penting. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Kudus akan segera menindaklanjuti dengan proses pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus baik itu Komisi, serta Badan.

“Setelah Tatib sudah ditetapkan, akan dilanjutkan dengan pembentukan Alat Kelengkapan DPRD. Hal ini cukup mendesak karena dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Kudus juga dihadapkan dengan agenda penting yakni pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025,”ujarnya.

Untuk pembentukkan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus, pimpinan DPRD Kabupaten Kudus akan melayangkan surat kepada Ketua Fraksi DPRD Kudus untuk mengirimkan nama-nama yang diutus menempati posisi Alat Kelengkapan yang ada.

Menurutnya, pembentukkan Alat Kelengkapan diharapkan sudah terbentuk maksimal pada 25 Oktober 2024 mendatang.

“Bisa juga pembentukan AKD berlangsung lebih cepat jika semua Fraksi sudah mengirimkan  nama-nama anggotanya yang diutus menduduki AKD,”tandasnya.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kabupaten Kudus Gelar Paripurna Penetapan Tata Tertib appeared first on SuaraBaru.id.