Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Training Legislatif Dasar bertema “Meaningful Participation” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) pada Jumat (10/10/2025) di Ruang Seminar Fiat Justicia, Semarang.

Dalam paparannya, Wamenkum menjelaskan bahwa partisipasi bermakna merupakan perwujudan dari prinsip partisipasi publik sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Putusan tersebut menegaskan adanya tiga hak utama masyarakat dalam proses legislasi, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, serta hak untuk mendapatkan penjelasan atas masukan yang diberikan kepada pemerintah.

“Partisipasi bermakna bukan hanya formalitas, tetapi memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang,” ujar Prof. Edward.

Menurut Edy sapaan akrabnya, partisipasi bermakna bukan sekedar formalitas dalam konsultasi publik, melainkan jaminan agar suara masyarakat benar-benar menjadi bagian penting dalam proses perancangan dan pembahasan undang-undang.

Ia juga menekankan pentingnya memahami tiga kekuatan dalam berlakunya undang-undang, yakni kekuatan hukum atau legal geltung, kekuatan filosofis atau philosophical geltung, serta kekuatan sosiologis atau sociological geltung.

“Pada aspek sosiologis inilah partisipasi publik berperan penting agar undang-undang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak menimbulkan penolakan,” tambahnya.

Ia mengatakan, pada tahap perancangan undang-undang, pemerintah perlu meminta masukan dari publik terkait substansi yang akan diatur. Sementara pada tahap pembahasan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui masukan mana yang telah diakomodasi dan mana yang belum. Pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan apabila terdapat usulan yang tidak dapat dimasukkan dalam rancangan undang-undang tersebut.

Prof. Edward menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang bukan saja merupakan produk akademik “Undang-undang bukan semata produk akademik, namun demikian juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan publik dan politik. Di sinilah peran pemerintah untuk menjadi jembatan dalam proses tersebut,” lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir mendampingi Wamenkum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Divisi P3H Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual A. Yosi Setiawan, Kepala Bidang Pelayanan AHU Deni Kristiawan, serta Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Rinto.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum Undip, Prof. Dr. Retno Saraswati menyampaikan bahwa lembaga legislatif memiliki amanah besar untuk mewujudkan tujuan negara melalui pembentukan hukum yang partisipatif dan aspiratif.

Ning S

The post Wamenkum Tekankan Pentingnya Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) secara daring dalam Seminar Nasional bertema “Menyongsong Pembaharuan KUHAP melalui Penguatan Peran Kejaksaan dalam Mewujudkan Integralitas Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bersama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, di Gedung Purwahid Patrik, FH Undip Tembalang, Kota Semarang,Kamis (24/7/2025).

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep N Mulyana, Rektor Undip Prof. Suharnomo, Dekan Fakultas Hukum Undip Prof. Retno Saraswati, Guru Besar FH Undip Prof. Pujiyono, serta Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof. Pujiono Suwadi.

Dalam paparannya, Jaksa Agung menyebut, mekanisme pengawasan terhadap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan penyadapan selama ini masih bergantung pada jalur praperadilan, yang dinilai belum cukup efektif sebagai kontrol atas penyimpangan wewenang.

“KUHAP yang ada sekarang masih terlalu menekankan pendekatan represif, dan belum mampu menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa,” ujarnya.

Menurut Burhanuddin, pembaruan KUHAP tidak boleh hanya terbatas pada perubahan norma, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai sistem peradilan yang lebih humanis, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan yang kerap berujung pada pelanggaran prosedur, dan pada akhirnya menggagalkan pembuktian di pengadilan. Ia mendorong agar dalam RUU KUHAP nantinya diatur secara tegas mekanisme kerja bersama sejak awal penyidikan.

“Relasi antarpenegak hukum perlu ditata ulang untuk menciptakan sistem yang sehat dan seimbang,” katanya.

Jaksa Agung berharap pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara cermat dan melibatkan berbagai unsur, agar hasil akhirnya bukan sekadar legislasi teknis, melainkan produk hukum yang kuat secara yuridis dan tahan uji secara konstitusional.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Dr. Hendro Dewanto, dalam sambutannya menggrisbawahi penggunaan diksi “koordinasi” dalam hubungan kerja antara penyidik dan jaksa yang dinilai terlalu longgar dan tidak memberikan kepastian hukum. Ia menyatakan bahwa KUHAP seharusnya memuat prinsip kerja penegak hukum yang lebih tegas dan struktural.

The post FH Undip dan Kejati Jateng Inisiasi Pembaruan KUHAP, Tekankan Kolaborasi Penegak Hukum appeared first on SuaraBaru.id.