Melalui program ini, pemerintah memberikan kemudahan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian pertama dengan harga terjangkau.

Kepala Disperakim Grobogan, Endang Sulistyoningsih, menegaskan bahwa FLPP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.

BACA JUGA : Peringati Hakordia 2025, Pemkab Kudus Teguhkan Komitmen Bersama Cegah Korupsi

“Program FLPP ini merupakan program pemerintah berupa subsidi pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah pertama,” ujar Endang, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Di Kabupaten Grobogan, pelaksanaan program FLPP dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Jateng sebagai bank penyalur KPR subsidi.

Untuk tahun 2025, Bank Jateng menyediakan kuota sebanyak 333 unit perumahan subsidi bagi masyarakat Grobogan yang memenuhi persyaratan.

BACA JUGA : Brimob Polda Jateng Siap Membantu Perbaikan Jembatan Dungtemu

Namun hingga saat ini, realisasi pemanfaatan kuota tersebut masih terbilang minim. Dari total 333 unit yang tersedia, baru 11 unit yang terserap oleh masyarakat.

“Dengan kuota 333 unit ini, realisasi serapan sampai saat ini baru mencapai 11 unit. Sementara total serapan sejak 2022 hingga 2025 tercatat 176 unit,” ungkap Endang.

Program FLPP menyasar kelompok MBR dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta per bulan bagi yang belum menikah dan Rp10 juta per bulan bagi yang telah menikah, dengan ketentuan untuk pembelian rumah pertama.

Harga jual rumah yang dapat masuk dalam program FLPP juga telah ditetapkan pemerintah, yakni maksimal Rp166 juta per unit.

Rumah yang tergolong dalam program perumahan subsidi tersebut memiliki luas tanah antara 60 hingga 200 meter persegi, dengan luas bangunan berkisar 21 hingga 36 meter persegi.

Endang menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Grobogan berpeluang memanfaatkan program ini selama benar-benar memenuhi kriteria sebagai MBR, termasuk ASN/PPK dan juga wartawan yang berpenghasilan dibawah Rp15 juta.

“Semua masyarakat bisa membeli rumah subsidi ini, tetapi tetap harus sesuai sasaran, yakni benar-benar dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, bank penyalur menerapkan proses verifikasi administrasi yang ketat kepada setiap calon pembeli rumah subsidi.

Proses awal pemeriksaan dilakukan melalui kelengkapan dokumen seperti surat keterangan penghasilan atau slip gaji, KTP, kartu keluarga, NPWP, serta SPT Tahunan.

Calon pembeli juga diwajibkan membuat surat pernyataan belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

Selain itu, pihak bank melakukan pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau yang dikenal sebagai BI Checking untuk melihat riwayat pembiayaan.

Validasi data juga dilakukan melalui BP Tapera dengan memanfaatkan sistem SiKasep atau Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan yang terintegrasi secara nasional.

Melalui sistem tersebut, data calon pembeli dicocokkan secara otomatis dengan berbagai basis data yang telah terkoneksi.

Basis data tersebut meliputi Dispendukcapil untuk memastikan identitas dan status perkawinan, BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan untuk melihat status pekerjaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menelusuri potensi penghasilan dan kepemilikan aset, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan calon pembeli belum memiliki rumah atau tanah.

BACA JUGA : Jumlah Pondok Pesantren Meningkat, Tapi Santri Malah Turun, Ini Sebabnya

Saat ini, kata Endang, sejumlah proyek perumahan subsidi telah dibangun di Kabupaten Grobogan, salah satunya Perumahan Griya Citra Dewata yang berlokasi di wilayah Getasrejo.

Endang kembali menegaskan bahwa program FLPP terbuka untuk semua masyarakat selama sesuai dengan ketentuan sebagai MBR.

“Yang terpenting adalah sesuai ketentuan. Selama memenuhi syarat sebagai MBR, masyarakat dipersilakan untuk memanfaatkan program ini,” pungkasnya.

TYA WIDYA

The post Lewat Program FLPP, Warga Grobogan Berpeluang untuk Dapatkan Rumah Subsidi appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa percepatan program FLPP sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Pasalnya, Jawa Tengah masih memiliki backlog atau kekurangan rumah sekitar 1,357 juta unit.

“Program pemerintah 3 juta rumah yang harus kita akselerasi di Jawa Tengah tentu menyesuaikan dengan kebutuhan backlog. Kita masih kekurangan hampir 1,357 juta rumah yang harus segera disiapkan,” ujar Ahmad Luthfi dalam arahannya.

Dorong Pemangkasan Birokrasi dan Percepatan Perizinan

Dalam rakor, bupati dan wali kota diminta memastikan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dinas perizinan, dinas perumahan, serta badan pengelola pendapatan. Tujuannya agar birokrasi dipangkas dan proses perizinan berjalan lebih cepat.

Selain itu, OPD di tingkat provinsi juga didorong menjalin kerja sama strategis dengan Bank Jateng, PT PLN, dan PDAM, guna memastikan kelancaran kredit perumahan rakyat (KPR) serta kesiapan utilitas dasar bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Perizinan baik PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) maupun pemecahan sertifikat di BPN, maksimal harus selesai dalam 10 hari kerja. Tidak boleh lebih lama. Dengan percepatan ini, pengembang bisa bergerak cepat, rumah segera terbangun, dan masyarakat bisa menerima manfaatnya,” tegas Gubernur.

Program FLPP merupakan fasilitas pembiayaan KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5% yang dikelola BP Tapera. MBR dapat memperoleh subsidi uang muka Rp4 juta, bebas PPN dan premi asuransi, serta cicilan ringan mulai Rp1 juta per bulan.

Adapun sasaran program ini adalah MBR dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta bagi lajang dan Rp10 juta bagi yang sudah menikah. Harga rumah subsidi ditetapkan maksimal Rp166 juta dengan tenor cicilan hingga 20 tahun.

Untuk tahun 2025, Bank Jateng menyiapkan kuota 20.000 unit rumah dalam skema FLPP. Para pengembang didorong memanfaatkan alokasi dana tersebut secara optimal dengan menjaga kualitas bangunan.

Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa penyelesaian backlog perumahan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Butuh keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, hingga pengembang.

“Dari sisi pengembang, bank, bupati, wali kota, dan DPRD, semua harus bergerak bersama. Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Dukungan Pemkab Kudus

Pemerintah Kabupaten Kudus menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program FLPP. Bupati Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa program ini sejalan dengan komitmen Pemkab dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“FLPP ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya MBR. Kami siap bersinergi dengan semua pihak agar program ini berjalan lancar,” kata Sam’ani.

Menurutnya, komitmen dukungan ini salah satunya sudah diimplementasikan melalui kemudahan perizinan. Pemkab Kudus bahkan sudah meluncurkan kedai PBG dan SLF di Dinas PUPR sebagai upaya membantu pelayanan percepatan perizinan.

Ads-Ali Bustomi

The post Kudus Dukung Percepatan Program FLPP, Gubernur Jateng Tekankan Pemangkasan Birokrasi Perumahan appeared first on SuaraBaru.id.