Salah satu hal yang dilakukannya, dengan menemui langsung para pengelola atau lembaga pemerintahan, keagamaan dan lembaga akreditasi. Hal ini agar mutu pelayanan dan keamanan pasien serta civitas hospitalia RSISA bisa tercapai.

”RSI Sultan Agung Semarang telah terakreditasi sebagai institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan RI. Kami optimistis bisa meraih akreditasi A sebagai lembaga diklat,” kata dr Ujianto, usai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI), di RSISA, belum lama ini.

BACA JUGA: Tito Karnavian Puji Langkah Gubernur Ahmad Luthfi Gandeng 44 Perguruan Tinggi

Menurut dia, RSISA memiliki perhatian yang besar terhadap akreditasi, sebagai upaya untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Rumah sakit ini juga mengadakan bimbingan akreditasi, dengan mendatangkan surveyor dari berbagai lembaga akreditasi.

Disampaikan juga, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan mengenai Diklat Pelatihan Standar Akreditasi bersama LARSI, namun keberadaannya sebagai lembaga akreditasi rumah sakit tingkat Nasional sangat relevan.

”RSI Sultan Agung akan menggunakan standar akreditasi yang ditetapkan LARSI, dalam tiap pelatihan. Kami juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Termasuk pelatihan yang mendapatkan sertifikat resmi dari Kementerian Kesehatan RI,” imbuh dia.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Bahas Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan

Sementara itu, Direktur Utama LARSI, dr Ummi Syarqiah menyatakan, RSI Sultan Agung memiliki kapasitas dan fokus yang kuat, dalam bidang pelatihan tenaga kesehatan dengan standar akreditasi Nasional.

Disebutkannya, LARSI akan mengembangkan pelatihan spesifik, untuk digunakan dalam program diklat yang dilakukan bersama RSISA. Pelatihan yang diselenggarakan RSISA ini, mengacu pada standar akreditasi dari lembaga LARSI, untuk memastikan mutu dan relevansi pelatihan bagi rumah sakit di seluruh Indonesia.

”Untuk mendapatkan informasi lebih akurat dan detail mengenai program diklat pelatihan standar akreditasi Nasional bersama LARSI, dapat menghubungi langsung pihak RSI Sultan Agung, atau di situs web resmi LARSi,” sebut dr Ummi.

Di akhir pertemuan itu, dr Ujianto berharap bisa menjalankan amanah yang diberikan Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Prof Dr Bambang Tri Bawono SH MH, untuk menjadikan RSISA sebagai World Class Islamic Teaching Hospital, dengan pengawalan dari LARSI.

Riyan

The post RSI Sultan Agung Komitmen Tingkatkan Faskes secara Progresif appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam kunker tersebut 17 senator Komite III DPD RI, yaitu Prof. Sylviana Murni, Evi Apita Maya, Ir. Bambang Sitvisno, Eva Susanti, Dra. Eni Khairani, Dr. Jihan Nurlela, Asep Hidayat, Ir. Cholid Mahmud, Ahmad Nawardi, Dr. Asyera Respati A. Wundalero, Habib Zakaria Bahasyim, Zainal Arifin, Hasan Basri, Dr. Shaleh Muhammad Aldjufri, Andi Nirwana, Mirati Dewaningsih, Matheus Stefi Pasimanjeku.

Bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jateng, acara dibuka Gubernur Jateng, GanjarPranowo, yang juga sebagai narasumber, lalu dihadiri pula oleh Kepala Dinkes Jateng, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jateng, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Jateng, dan perwakilan BPJS Kesehatan Jateng – DIY.

Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Ganjar menjawab pertanyaan senator NTT, Asyera Respati tentang era digital. Ganjar mengingatkan pentingnya membangun sistem kesehatan berbasis digital agar hak pasien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

“Misal, melalui sistem dapat diketahui bahwa ada obat yang sudah tersimpan selama 7 tahun, karena tidak diresepkan dokter. Atau pelayanan ibu hamil sejak awal masa kehamilan sehingga kematian anak dan ibunya dapat diminimalisir,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan BPJS Kesehatan Jateng – DIY, Dwika, menambahkan bahwa sistem digitalisasi sangat diperlukan mulai dari pendaftaran, layanan, sampai klaim kesehatan masyarakat.

“Ke depan, semua rumah sakit harus berbasis teknologi informasi,” ujar Direktur RSUD Margono Soekarjo, Tri Kuncoro.

Gubernur menilai pentingnya Indonesia memiliki sistem kedaruratan sehingga daerah siap menghadapi kondisi darurat, misalnya penanganan kelangkaan oksigen di awal tahun ini.

Demikian juga sistem pengawasan 320 rumah sakit di Jawa Tengah ini harus baik sehingga pelayanan terhadap pasien dapat maksimal.

Tidak hanya sistem digital, menurut Ganjar, pelayanan terhadap pasien juga harus bagus seperti ramah, senyum, dan rapih. Rumah sakit pemerintah harus bagus seperti beberapa rumah sakit swasta.

Antrean Pasien

Senator dari Lampung, Jihan Nurlela, mengajukan pertanyaan tentang waktu tunggu pasien bisa 4 sampai 5 jam sehingga menimbulkan antrian panjang.

Perwakilan IDI Jateng, Budi Palarto, menjelaskan penyebab waktu tunggu adalah kelemahan dalam pencegahan orang sakit, peran Puskesmas, distribusi tenaga kesehatan, dan terakhir adalah kesejahteraan dokter.

Wahyu dari ARSADA menambahkan, pentingnya mengatur kuota dan jadwal untuk mengatasi antrian pasien.

Terkait Puskesmas, menurut Hasan Basri, senator Kaltara, puskesmas adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Maka pemerintah harus fokus membenahi Puskesmas.

Sementara menurut Cholid Mahmud, senator DIY, pencegahan orang agar tidak sakit akan mengurangi jumlah pasien rumah sakit, sehingga beban RS tidak berat. Pada akhirnya tidak akan terjadi antrian lagi.

Antrian juga terjadi pada saat vaksin. Menurut Ganjar, vaksinasi warga membutuhkan kepercayaan dan kerjasama pusat dengan provinsi. Teknis distribusi dilakukan oleh provinsi karena mereka yang lebih memahami kondisi faktual di  kabupaten dan kotanya.

“Jika tidak ada kepercayaan seperti ini, maka program vaksinasi bisa gagal,” katanya.

Sylviana Murni, Ketua Komite III juga menyinggung soal rumah sakit di daerah kepulauan yang sulit dijangkau oleh warga dan kekurangan dokter spesialis. Di sisi lain banyak juga warga yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak memiliki biaya.

“Rumah sakit harus dilengkapi dengan dokter umum dan spesialis dan fasilitas kesehatan yang memadai,” tutur Evi Apita Maya, senator NTB.

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa semua rumah sakit di Jawa Tengah sempat kewalahan menghadapi pasien covid-19 di awal 2021, namun situasi ini dapat dilewati dengan baik karena kompetensi, komitmen, dan kinerja dokter dan tenaga kesehatan.

Bambang Sutrisno, senator asal Jawa Tengah, berpendapat pentingnya komitmen pemerintah agar warga masyarakat miskin dapat mendapatkan layanan kesehatan, khususnya mereka yang miskin. Kuncinya dimulai dari pembenahan RS, Puskesmas, dan BPJS.

Pertanyaan terakhir soal isu akreditasi daring yang disinggung senator Jihan di era pandemi saat ini, Direktur RS Muwardi Solo, Cahyono Hadi, menyatakan bahwa akreditasi sistem daring memudahkan, tetapi sisi buruknya bisa dimanipulasi datanya.

Dr Wahyu dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), menambahkan bahwa akreditasi RS sangat mahal. Sekarang akreditasi lebih mudah, di antaranya adalah dari masa 3 tahun ke 4 tahun, sudah ada enam lembaga akreditasi, sebelumnya hanya satu.

Hery Priyono

The post Komite III DPD RI Dorong Pemenuhan Dokter Spesialis dan Fasilitas Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

Di dua tempat itu, Ganjar melihat persiapan sudah matang dilakukan, mulai penyediaan mekanisme antrean, meja pendaftaran, alat pengecekan kesehatan, tempat vaksinasi hingga ruang tunggu apabila terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Kalau persiapannya, saya lihat sudah siap, tadi Kadinkes Kota dan Kadinkes Provinsi sudah kerjasama dengan sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Kalau dari sisi prosedur, saya kira tidak sulit karena mereka sudah berpengalaman. Ini kan sebenarnya sama dengan saat kita melakukan imunisasi pada anak-anak, jadi tidak terlalu sulit,” kata Ganjar.

Ganjar juga memastikan, bahwa sistem vaksinasi sudah dibangun dengan baik. Siapa-siapa yang mendapatkan vaksin, telah terdaftar secara online melalui aplikasi yang ada. Mereka akan mendapatkan barcode lengkap dengan tempat vaksinasi dan jam pelaksanaannya.

“Sistemnya sudah dibangun dengan baik, pertitik yang melakukan vaksinasi, jumlahnya dibatasi kira-kira tiga kali 15 orang per hari. Jadi, sehari hanya sekitar 45 orang,” jelasnya.

Ganjar berharap, dengan cara itu maka vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan dapat berjalan dengan baik. Ia juga berharap ada percepatan agar para tenaga kesehatan lebih tenang dan percaya diri saat bekerja.

“Tapi meski vaksin sudah ada, tidak berarti protokol kesehatan mlempem ya. Jangan sampai, tetap protokol kesehatan mesti ketat,” imbuhnya.

Ganjar juga meminta dukungan dari masyarakat terkait suksesnya program vaksinasi. Tidak boleh ada keraguan, karena MUI sudah menerbitkan sertifikasi halal dan BPOM sudah menyampaikan bahwa vaksin sudah oke.

“Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Bahkan hari ini, Presiden sudah divaksin, saya lihat listnya ada tokoh agama, pejabat, TNI Polri, artis juga ada. Kita tunjukkan bahwa kita siap melaksanakan vaksinasi. Tidak boleh ada yang ragu, tidak boleh ada yang mendistorsi ini karena ini tidak hanya sekedar kepentingan individu, melainkan bangsa dan negara. Jadi semua harus ikut,” pungkasnya.

Absa-trs

The post Ganjar Pranowo Cek Kesiapan RSU Wongsonegoro dan Puskesmas Pandanaran appeared first on SuaraBaru.id.