Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi petani tebu, karena dapat membuka peluang besar pemanfaatan tetes tebu (molasses) sebagai bahan baku utama produksi etanol.

“Petani tebu tentu menyambut baik rencana pemerintah ini, karena ada upaya nyata memanfaatkan tetes tebu untuk diolah menjadi etanol sebagai campuran bensin,” ujar Nur Khabsyin menanggapi pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (8/10/2025).

Produksi Tetes Tebu Belum Terserap Optimal

Khabsyin menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, produksi tetes tebu nasional mencapai sekitar 1,6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,1 juta ton yang terserap oleh industri pengguna — baik untuk bahan baku etanol maupun industri non energi lainnya.

“Masih ada sekitar 500 ribu ton tetes tebu yang belum terserap. Padahal, jumlah itu bisa diolah menjadi 130 ribu kiloliter etanol,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama ini sebagian besar produksi etanol dalam negeri masih diserap oleh sektor industri non-energi. Jika kebijakan pencampuran 10 persen etanol pada bensin (E10) diterapkan, maka industri etanol yang sudah ada akan memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Industri Etanol Nasional Siap Tingkatkan Produksi

Saat ini, kapasitas terpasang industri etanol nasional mencapai 300 ribu kiloliter per tahun, namun baru mampu memproduksi sekitar 160 ribu kiloliter. Artinya, masih terdapat kapasitas menganggur yang cukup besar karena terbatasnya permintaan.

“Kalau nanti ada kewajiban campuran etanol di BBM, industri etanol bisa beroperasi lebih optimal. Serapan terhadap tetes tebu petani juga akan maksimal, sehingga tidak ada lagi tetes yang mubazir,” jelasnya.

Serapan Produk Petani

Khabsyin menilai kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi emisi karbon. Ia menegaskan, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan karena berstatus surplus tetes tebu dan etanol, sehingga tidak perlu bergantung pada impor etanol.

“Program ini sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari agenda energi bersih nasional, tapi implementasinya belum serius. Kalau sekarang pemerintah mewajibkan campuran etanol 10 persen, kami sangat mendukung,” tegasnya.

Selain manfaat energi, kebijakan ini juga dinilai dapat menolong petani tebu yang tengah menghadapi situasi sulit. Tahun 2025 ini, harga gula petani turun di bawah Harga Patokan Petani (HPP) dan harga tetes tebu ikut anjlok akibat banjir impor etanol.

“Petani sudah berjuang meningkatkan produksi dan memperluas areal tanam. Tapi kalau saat panen, gula dan tetesnya tidak laku, tentu membuat trauma. Karena itu, kami minta pemerintah serius menjamin hasil produksi tebu petani ( gula dan tetes ) bisa terserap dengan harga wajar,” tambahnya.

Dukungan Penuh Petani Tebu

Khabsyin berharap kebijakan ini segera direalisasikan dan diikuti dengan kepastian harga serta skema penyerapan tetes tebu petani oleh Pertamina melalui industri etanol.

“Tugas kami petani adalah memproduksi gula dan tetes tebu. Soal harga keekonomian etanol, biar pemerintah yang menghitung. Yang penting, tetes tebu kami terserap dan memberi nilai tambah bagi energi nasional,” tutupnya.

Ali Bustomi

The post Petani Tebu Sambut Baik Rencana Pemerintah Wajibkan Campuran Etanol 10 Persen di BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI), M Nur Khabsyin, menyambut baik keputusan ini. Ia menilai langkah tersebut merupakan buah perjuangan panjang petani tebu yang selama ini dirugikan akibat kebijakan impor etanol tanpa persetujuan impor, tanpa kuota dan tanpa bea masuk.

“Alhamdulillah, beberapa usulan DPN APTRI yang kami sampaikan pada Komisi VI sebelumnya dalam RDPU pada 20 Agustus lalu ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Pak Menteri sudah menyatakan akan merevisi Permendag 16/2025, khususnya Pasal 93 tentang impor etanol,” ujar Nur Khabsyin usai menghadiri raker tersebut.

Nur Khabsyin menegaskan, kebijakan impor etanol secara bebas telah membuat harga tetes tebu anjlok drastis. Saat ini harga tetes tebu hanya Rp1.000 per kilogram, padahal pada 2024 masih bertahan di level Rp3.000. Penurunan tajam ini dinilai sangat merugikan petani.

“Banjirnya impor etanol membuat tetes tebu tidak bernilai lagi. Kondisi ini benar-benar menekan kesejahteraan petani,” tegasnya.

APTRI Kawal Aspirasi Petani

Dalam rapat kerja tersebut, pengurus DPN APTRI memang hadir langsung untuk menyaksikan tindak lanjut aspirasi yang sebelumnya mereka sampaikan kepada Komisi VI DPR RI. Setelah rapat, pengurus DPN APTRI bahkan diterima secara langsung oleh Menteri Perdagangan di kantornya untuk menyampaikan point point usulan revisi.

APTRI meminta agar aturan impor etanol dikembalikan ke regulasi lama, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, impor etanol wajib melalui persetujuan impor, rekomendasi Kementerian Perindustrian, serta adanya kuota yang jelas.

“Pak Menteri merespon positif usulan tersebut dan berjanji akan segera melakukan revisi. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau dan anggota Komisi VI DPR RI yang telah menyuarakan keresahan petani tebu,” kata Nur Khabsyin.

APTRI berharap revisi Permendag ini segera disahkan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi petani tebu.

“Petani tebu harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada produksi dalam negeri, bukan melemahkan dengan impor berlebihan,” pungkas Nur Khabsyin.

Ali Bustomi

The post Kemendag dan DPR Sepakat Revisi Permendag 16/2025, APTRI: Syukur Alhamdulillah appeared first on SuaraBaru.id.