DINAMIKA geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan energi dunia. Konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur vital seperti Selat Hormuz, menjadi pengingat bahwa pasokan energi global sangat bergantung pada stabilitas politik kawasan tertentu. Gangguan pada jalur tersebut berimplikasi langsung pada lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks ini, efisiensi energi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan strategis. Negara-negara di dunia dituntut untuk berinovasi dalam mengelola konsumsi energi secara efisien guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memitigasi dampak krisis global.

Indonesia menghadapi dilema klasik: di satu sisi membutuhkan energi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain dituntut untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Di sinilah hukum memainkan peran krusial, tidak hanya sebagai instrumen pengatur, tetapi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat.

Artikel ini mengkaji bagaimana hukum dapat diimplementasikan secara progresif dalam meningkatkan efisiensi energi di Indonesia, serta bagaimana pendekatan hukum yang lebih adaptif dan transformatif dapat menjawab tantangan zaman.

Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang cukup memadai dalam bidang energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa, energi harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi memberikan kerangka operasional yang lebih konkret, khususnya dalam hal kewajiban manajemen energi bagi pengguna energi besar. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar eksploitasi energi menuju konservasi energi.

Namun, dalam perspektif hukum progresif, keberadaan regulasi saja tidak cukup. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks normatif yang kaku. Hukum harus hidup, responsif, dan mampu mengikuti dinamika sosial serta perkembangan teknologi.

Pendekatan hukum progresif menuntut agar regulasi energi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Artinya, regulasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang terdampak oleh kebijakan energi.

Dalam praktiknya, implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara norma dan realitas. Banyak regulasi yang telah dibuat, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan pelaku industri.

Dari perspektif hukum progresif, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan formalistik. Penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan kultural dan struktural. Artinya, negara tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial.

* * * * *

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti edukasi publik berbasis komunitas, insentif berbasis kinerja energi, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi.

Industri juga harus didorong untuk tidak sekadar patuh terhadap regulasi, tetapi memiliki kesadaran moral untuk berkontribusi dalam efisiensi energi. Dalam konteks ini, konsep corporate social responsibility harus diperluas menjadi corporate energy responsibility.

Sementara itu, masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Perubahan perilaku konsumsi energi hanya dapat terjadi jika masyarakat merasa memiliki peran dan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Pendekatan hukum konvensional sering kali menitikberatkan pada sanksi sebagai alat utama penegakan hukum. Namun, dalam perspektif hukum progresif, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan mekanisme insentif yang mendorong partisipasi aktif.

Sanksi tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan, tetapi harus diterapkan secara proporsional dan adil. Sanksi yang terlalu represif justru dapat menimbulkan resistensi, sementara sanksi yang lemah tidak akan memberikan efek jera.

Sebaliknya, insentif dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, atau penghargaan bagi pelaku usaha yang berhasil menerapkan efisiensi energi.

Dalam kerangka hukum progresif, insentif tidak hanya dilihat sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan.

Tantangan utama dalam implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia adalah, masih dominannya paradigma hukum positivistik yang cenderung kaku dan formalistik. Pendekatan ini sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan energi yang bersifat multidimensional.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas institusi juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan energi. Banyak program efisiensi energi yang tidak berjalan optimal karena kurangnya koordinasi antarlembaga.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi hukum. Pendekatan hukum progresif membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif.

* * * * *

Perkembangan teknologi digital, energi terbarukan, serta meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan efisiensi energi.

Hukum harus mampu menjadi katalisator perubahan, bukan sekadar pengikut. Dalam konteks ini, diperlukan keberanian pembuat kebijakan untuk melakukan terobosan hukum yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Pendekatan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa, hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar pada aturan tertulis. Dalam konteks efisiensi energi, pendekatan ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari compliance-based approach menuju transformation-based approach.

Artinya, hukum tidak cukup hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi harus mampu mendorong perubahan sistemik dalam pola produksi dan konsumsi energi. Negara harus berani keluar dari pendekatan administratif menuju pendekatan inovatif.

Beberapa langkah progresif yang dapat dilakukan antara lain, mendorong regulasi berbasis hasil (outcome-based regulation), bukan hanya prosedur, mengintegrasikan kebijakan energi dengan kebijakan lingkungan dan transportasi, dan memberikan ruang bagi inovasi lokal dalam efisiensi energi.

Pendekatan ini juga menuntut adanya keberpihakan terhadap generasi masa depan. Efisiensi energi bukan hanya soal penghematan saat ini, tetapi juga tentang keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, hukum harus menjadi instrumen transformasi yang mampu menjawab tantangan global sekaligus kebutuhan lokal.

Efisiensi energi merupakan kebutuhan strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Hukum memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju penggunaan energi yang lebih efisien.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan sosial. Hukum harus mampu menjadi motor perubahan, bukan sekadar penjaga status quo.

Keberhasilan efisiensi energi membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Selain itu, perubahan gaya hidup juga menjadi faktor penting. Penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti bersepeda, dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi konsumsi energi.

Dalam hal ini, penggunaan sepeda onthel justru memiliki nilai lebih dibandingkan sepeda listrik, terutama jika didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti jalur khusus yang aman, kondisi lalu lintas yang tertib, serta mempertimbangkan faktor topografi dan usia pengguna.

Pada akhirnya, efisiensi energi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan hukum yang progresif dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masa depan.

— Advokat Dr Drs H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM (Dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Semarang) —

The post Mengejawantahkan Hukum untuk Meningkatkan Efisiensi Energi di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Langkah Anggota DPRD Grobogan yang memilih gowes tersebut tidak hanya menonjolkan semangat efisiensi energi, tetapi juga mempertegas pentingnya pola hidup sehat di kalangan pejabat publik.

Pemandangan tak biasa terlihat ketika sejumlah legislator meninggalkan mobil dinas dan beralih menggunakan sepeda menuju kantor mereka.

BACA JUGA : Polres Grobogan Kerahkan 406 Personel dan Anjing Pelacak, Ibadah Jumat Agung Berlangsung Kondusif

Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Grobogan, Lusia Indah Artani, yang mengajak seluruh anggota dewan untuk terlibat aktif dalam gerakan tersebut.

Aksi gowes anggota DPRD Grobogan tersebut langsung menarik perhatian warga yang tengah beraktivitas di sepanjang jalur yang dilalui oleh para wakil rakyat tersebut.

Masyarakat tampak antusias menyaksikan rombongan pejabat daerah yang melintas dengan sepeda di jalanan Purwodadi.

Aksi ini menjadi simbol dukungan terhadap program efisiensi energi yang saat ini terus digalakkan oleh pemerintah pusat.

Sejumlah anggota dewan yang ikut dalam kegiatan ini di antaranya Amin Rois Abdul Ghoni, Heru Santoso, serta Megawati.

Mereka memulai perjalanan dari kawasan Kelurahan Kuripan menuju Kantor DPRD Grobogan di Jalan Bhayangkara.

Jarak sekitar empat kilometer tidak menyurutkan semangat para legislator untuk tetap mengayuh sepeda hingga tujuan.

BACA JUGA : Siswa SMK di Kudus Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo, Tolak MBG dan Bela Kesejahteraan Guru

Para peserta menunjukkan komitmen kuat dalam mengubah kebiasaan penggunaan kendaraan bermotor ke moda transportasi ramah lingkungan.

Selain sebagai bentuk penghematan energi, kegiatan ini juga menjadi sarana menjaga kebugaran tubuh di tengah padatnya aktivitas kedewanan.

Anggota Komisi B DPRD Grobogan, Amin Rois Abdul Ghoni, menyebut bahwa gerakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah provinsi.

“Ini bagian dari upaya bersama untuk mendukung kebijakan hemat energi. Sekaligus menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Tengah,” ujar Amin Rois.

Ia menilai penggunaan sepeda dapat menjadi solusi efektif untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

Menurutnya, fluktuasi harga energi global membuat langkah penghematan menjadi semakin penting untuk dilakukan.

Amin juga menegaskan bahwa gerakan ini akan memberikan dampak besar jika diterapkan secara luas oleh seluruh pejabat daerah.

“Kalau dilakukan bersama, ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menjadi bentuk penghematan,” jelas anggota Komisi B tersebut.

Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara pejabat dan masyarakat.

Para legislator dapat berinteraksi langsung dengan warga tanpa sekat, menciptakan suasana yang lebih akrab.

Amin mengakui bahwa bersepeda memudahkan dirinya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Dengan bersepeda, kita bisa menyapa masyarakat di jalan, mendengar langsung aspirasi mereka, sekaligus merasakan kondisi lapangan,” ungkap Amin.

BACA JUGA : Ditreskrimsus Polda Jateng Ungkap Penyalahgunaan LPG Bersubsidi Beromzet Miliaran

Interaksi yang terjalin selama perjalanan memberikan pengalaman berbeda dibandingkan saat menggunakan kendaraan tertutup.

Anggota DPRD Grobogan ini berharap budaya bersepeda ke kantor dapat terus berkembang di lingkungan pemerintahan daerah.

Langkah ini juga diyakini mampu menekan emisi karbon serta meningkatkan kualitas udara di wilayah Purwodadi.

TYA WIDYA

The post Inspiratif! DPRD Grobogan Kampanyekan Hidup Sehat dan Hemat Energi Lewat Gowes appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian disampaikan Plant Director Aqua Klaten, I Ketut Muwaranata kepada Suarabaru.id dalam kegiatan Jelajah Energi Jawa Tengah jilid 2, yang diselenggarakan Dinas ESDM Jateng pada Jumat (11/11/2022).

Pada pilar iklim atau energi, pihaknya berambisi menjadi perusahaan dengan karbon netral dalam setiap rantai bisnis perusahaan pada tahun 2050. Komitmen pilar energi tentunya dilakukan melalui upaya-upaya efisiensi energi dan upaya penggunaan energi terbaharukan yang di-implementasikan baik di internal pabrik maupun di eksternal.

“Kami berhasil menerapkan system manajemen energi yang kami namai “manajemen energi menuju Aqua Klaten Green Factory’. Sejak tahun 2019, kami mampu menghemat energi sebesar 19.314.656 kwh,” sebutnya.

Dikatakan, Aqua Klaten juga berkomitmen menjalankan semangat Blue Operations di setiap aktifitas bisnisnya, dengan target hingga tahun 2030 akan 100% menggunakan energi baru terbarukan.

“Hal ini sesuai dengan target pemerintah meningkatkan bauran enegi baru terbarukan hingga 23% pada tahun 2025, juga mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan,” terang Ketut.

Aqua Klaten sendiri telah mengoperasikan PLTS Atap sejak 2020, dimana saat ini adalah yang terbesar di Indonesia yang diinisiasi oleh Industri. Dengan kapasitas sistem sebesar 2919 kWp (Kilowatt peak) dapat menghasilkan listrik sebesar 4 GWh (Gigawatt hour) per tahun dan mengurangi sebesar 3.340 ton CO2 per tahun.

“Danone-Aqua merupakan pelopor pemanfaatan PLTS Atap di industri dalam negeri sejak 2017. Peresmian PLTS Atap Pabrik Mambal merupakan rangkaian perwujudan komitmen penerapan PLTS Atap di seluruh pabrik Danone-Aqua di Indonesia. Saat ini pemasangan sudah dilakukan di fasilitas pabrik Danone-Aqua di Ciherang, Banyuwangi, Klaten, Mekarsari dan Mambal,” paparnya.

Dalam rencana strategis perusahaan, lanjut Ketut, PLTS Atap di seluruh pabrik Danone-Aqua akan mencapai total kapasitas lebih dari 15 MWP pada 2025, yang mampu menghasilkan tenaga listrik sebesar 21 GWH sekaligus mengurangi emisi karbon hingga 16.633 ton CO2 per tahun.

“Saat ini total penggunaan PLTS Atap di lima pabrik Danone-Aqua di Indonesia telah mencapai kapasitas 6,9 MWP,” tukasnya.

Program Kampung Mandiri Energi

Sebagai bentuk komitmen pilar energi dalam lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan di eksternal, program kampung mandiri energi dikembangkan di Desa Mundu yang berada di Kecamatan Tulung, Kabupaten Boyolali, dimana mata pencaharian masyarakatnya yang paling menguntungkan adalah budidaya sapi, baik pedaging maupun sapi perah.

“Ada sekitar 1300 popular sapi, yang mana 1000 ekor merupakan sapi perah. Namun sayang, kualitas susu sapi kurang baik, salah satunya karena sanitasi kandang yang kurang sehat akibat tidak tertanganinya limbah kotoran sapi dengan baik,” kata Ketut.

Menurut Ketut, ketersediaan kotoran sapi yang melimpah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Di satu sisi merupakan potensi untuk menghasilkan pupuk dan gas metan untuk memasak. Sehingga Danone-Aqua menggandeng LPTP sebagai mitra untuk melakukan pendampingan, agar Desa Mundu menjadi kampung yang ramah iklim.

Sementara itu untuk latar belakang program melihat potensi desa antara lain, populasi ternak sapi Desa Mundu sebanyak 1,233 ekor, potensi limbah ternak 12,330 ton/hari, otensi gas methan (CH4) 493,2 m3/hari, dan untuk potensi biogas dapat mencukupi kebutuhan 373 KK.

Ketut mengungkapkan, slurry sebagai limbah padat menjadi material kompos sejumlah 24,660 m3/hari. Sehingga program kampung mandiri energi ini dapat mengelola bersama masyarakat, dengan capaian 657 ton limbah kotoran sapi terkelola, 40 unit bio-digester terbangun,
52 KK penerima manfaat (Biogas) langsung, 321 KK penerima manfaat tidak langsung (hasil samping biogas), Desa Mundu menjadi Desa Mandiri Energi dan
120kg /bulan pengurangan penggunaan Gas LPG

Diketahui, PT Tirta Investama-Pabrik Klaten dibangun dan beroperasi sejak 2002 diatas lahan 155.836 m2 dengan komposisi 34% terbangun, dan sisanya sebagai ruang terbuka.

Sebagai bagian dari Danone Indonesia dan mitra aktif pemerintah, Aqua Klaten menerapkan energi bersih dan terbarukan di Indonesia, diwujudkan dengan inisiatif blue operations, termasuk pemasangan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (PV) dengan total kapasitas 6.180 KWp di 2020.

PLTS Aqua Klaten saat ini merupakan yang terbesar di Jawa Tengah yang diprakarsai oleh industri. Dengan kapasitas 2.919 kWp (kilowatt peak).Tersusun dari 8.340 modul solar panel yang terpasang atau sama dengan luasan 16.550 meter persegi

PLTS ini dapat menghasilkan listrik sebesar 4 GWh (Gigawatt hour) per tahun yang mampu memasok 15-20% kebutuhan listrik untuk operasional sekaligus mengurangi 3.340 ton emisi karbon per tahun, yang dibangun mulai Agustus 2019 dan membutuhkan 187.200 jam kerja yang dilakukan oleh 130 orang pekerja dengan zero accident.

Solar panel mengubah sinar matahari menjadi arus DC yang ditampung di 23 DC combiner. Kemudian arus DC dirubah menjadi AC oleh Inverter dan ditampung di 2 AC combiner. Dari AC combiner arus listrik dialirkan masuk ke ACB untuk terhubung ke jaringan listrik Pabrik. PLTS ini secara paralel juga terhubung dengan grid PLN, sehingga pasokan listrik bisa diseimbangkan sesuai kebutuhan

Aqua Klaten mendukung Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi energi surya pertama di Indonesia, dengan penggunaan solar panel terbesar yang diprakarsai oleh industri. “Ini merupakan wujud nyata dari berbagai usaha yang kami lakukan untuk selaras dengan komitmen Danone dalam One Planet One Health,” pungkas Ketut.

Ning Suparningsih

The post Ini Komitmen PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten, dalam Efisiensi Energi untuk Operasional Bisnis appeared first on SuaraBaru.id.