Langkah ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi multisektor untuk mencapai target 21,32% bauran EBT pada akhir tahun ini.

Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa hingga tahun 2024 Jawa Tengah telah berhasil memanfaatkan 18,55% EBT dalam penggunaan energinya.

Pemanfaatan EBT terus ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi kewilayahan yang dimiliki Jawa Tengah.

Jawa Tengah sendiri saat ini sedang mengembangkan potensi mikrohidro di wilayah aliran sungai seperti Banyumas, energi bayu atau angin di Demak dan Brebes, serta energi panas bumi di Wonosobo dan Tegal.

Usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu berjalan beriringan dengan upaya pelaku industri seperti Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) yang mulai memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLST) Atap di fasilitas produksinya.

“(Apa yang dilakukan CCEP Indonesia) ini pas dengan apa yang terus kita dorong. Mulai menggunakan air sebagai sumber bahan baku yang berkelanjutan, sambil memelihara Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga suplai airnya tetap ada, industrinya juga menggunakan energi yang ramah lingkungan. Langkah-langkahnya bagus,” kata Sujarwanto, Kamis 6 November 2025.

Dari sisi infrastruktur, PT PLN (Persero) terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan instalasi PLTS Atap dari sektor industri. Hal ini terlihat dalam rekomposisi kuota PLTS Atap yang diakomodasi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dimana hingga 2028, terdapat kuota pembangkitan PLTS Atap hingga 2 GWP.

“Kami punya daftar tunggu sekitar 375 MWP. Artinya, demand-nya itu sudah ada dan harus bisa kami angkut semua, supaya bisa tercover. Harapan kami, industri-industri lain bisa mengikuti [langkah] CCEP Indonesia karena energi bersih itu menjadi tanggungjawab kita sendiri,” ucap Daniel Lestanto, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN.

Daniel mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelanggan PLTS Atap di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hingga September 2025, daya terpasang dari fasilitas PLTS Atap telah mencapai 708 MWP dimana 567 MWP berasal dari sektor industri.

Di Jawa Tengah sendiri, ada sekitar 2.000-2.500 industri yang telah memanfaatkan PLTS Atap tersebut dengan beban puncak sekitar 88 MWP.

“PLN pada prinsipnya sangat commit, untuk mendukung terciptanya energi bersih. Sesuai arahan Presiden dan Direksi. Dukungan itu diwujudkan lewat berbagai parameter yang sudah kami siapkan. termasuk didalamnya penambahan kuota untuk PLTS Atap,” tegas Daniel.

Keputusan perusahaan untuk beralih ke energi bersih didorong oleh strategi keberlanjutan jangka panjang dan tuntutan pasar global. Natasha Gabriella, Head of Sustainability CCEP Indonesia, menjelaskan bahwa motivasi ini didorong oleh dua faktor utama.

Faktor pendorong internal mencakup inovasi produk PLN seperti Green Tariff dan Renewable Energy Certificate (REC) yang menjanjikan beban investasi EBT yang jauh lebih rendah.

Sementara faktor penarik eksternal adalah regulasi internasional, seperti di Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang mewajibkan perhitungan emisi karbon dan potensi penerapan pajak karbon.

“Kami percaya jika kami ingin bisnis kami bertahan untuk jangka panjang, bukan hanya 5-10 tahun tapi mungkin hingga 100 tahun dari sekarang, memang harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Natasha.

Komitmen keberlanjutan itu dilakukan dengan mendorong pemanfaatan PLTS Atap di fasilitas produksi yang dimiliki CCEP Indonesia di Pabrik Semarang.

Instalasi itu dibangun di atas lahan 13.722 m² dengan 2.197 modul surya. Dengan kapasitas 1,2 MWP, sistem ini mampu memenuhi sekitar 17% kebutuhan energi harian pabrik dan menurunkan emisi hingga 1.700 ton CO₂e per tahun.

Peresmian PLTS Atap ini menandai komitmen keberlanjutan yang dijalankan CCEP Indonesia masih akan terus berlanjut. Director of Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia, Lucia Karina, memastikan bahwa inisiatif energi bersih tidak hanya terbatas pada pemanfaatan panel surya, tetapi perusahaan terus menilai opsi lain.

“(Pemanfaatan) Solar panel kami sedang mencoba kolaborasi dengan kawasan industri, karena ada satu pabrik lagi di kawasan industri yang coba kami kerjasamakan untuk memasang PLTS Atap. Tetapi yang pasti, inisiatif keberlanjutan itu tetap ada, tidak cuma di solar panel, mungkin juga yang lain akan terus kami coba, kami asses kira-kira mana yang paling pas,” tutup Karina.

Hery Priyono

The post Komitmen Industri Bantu Jawa Tengah Capai 21,32% Bauran EBT appeared first on SuaraBaru.id.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, pada tahun 2025 ini Jawa Tengah mentarget energi terbarukan di Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 21,32 persen.

Namun menurut Fabby, angka tersebut susah dicapai adanya beberapa kendala, diantaranya refocusing anggaran untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Fabby, dengan adanya proyek MBG akan ada dampaknya terutama di daerah-daerah. “Jadi anggaran yang ada harus dioptimalkan. Pemerintah juga harus lebih inovatif dengan mendorong masyarakat dan swasta dalam pengembangan EBT,” kata Fabby di Semarang, Kamis (6/2/2025).

Fabby mengatakan, pada tahun 2021-2023, anggaran dana untuk EBT juga cukup terbatas, karena berbagai recofusing anggaran, seperti adanya pandemi Covid-19.

“Pada tahun 2024, anggaran pemerintah daerah Jawa Tengah yang difokuskan untuk pengembangan EBT seperti program desa mandiri energi batal dilaksanakan karena anggaran dipotong untuk kebutuhan Pilkada, juga menahan investasi di sektor EBT.

Menurut Fabby, proyek EBT di Jawa Tengah ini bukan gagal, akan tetapi hanya tertunda. “Proyek EBT di Jateng kesulitan berkembang lantaran berbagai proyek EBT yang diharapkan menjadi sektor terbesar penyumbang EBT dibatasi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap,” sebutnya.

Fabby mengatakan, pada tahun 2025 ada aturan baru yang lebih ramah untuk pengembangan PLTS atap dengan sistem kuota, dimana kuota di sektor PLTS atap seluruh Indonesia mencapai 900 megawatt.

Pihaknya menilai faktor-faktor eksternal yang membuat Pemprov Jateng sulit untuk merealisasikan target rencana umum daerah untuk energi terbarukan.

Pihaknya juga telah meminta kelonggaran aturan PLTS atap agar bisa dimanfaatkan oleh Pemrov Jateng untuk sektor industri dengan menggunakan EBT.

Menurut Fabby, dengan cara tersebut bisa mengatasi keterbatasan anggaran, sehingga perlu memaksimalkan dana CSR perusahaan swasta.

Ning S

The post IESR Sebut Pemprov Jateng Bakal Kesulitan dalam Pemenuhan EBT appeared first on SuaraBaru.id.