Penunjukan H. Masan sebagai salah satu pimpinan nasional di tubuh ADKASI menjadi bukti pengakuan atas kompetensi, pengalaman, dan komitmennya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada masyarakat.

“Ini adalah amanah besar dan menjadi tantangan baru yang akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Bidang keuangan daerah sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif,” tegas H. Masan usai pelantikan.

Sebagai Ketua Bidang Keuangan Daerah DPN ADKASI, Masan akan memegang peran strategis dalam menyusun dan mengawal kebijakan fiskal daerah agar lebih berpihak pada rakyat serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai kabupaten.

Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang berdaya guna. “Kami akan memperjuangkan penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta mendorong pemerataan fiskal antardaerah,” tambahnya.

Pelantikan jajaran pengurus DPN ADKASI ini juga menetapkan Siswanto, S.Pd., M.H., Wakil Ketua DPRD Blora, sebagai Ketua Umum untuk masa jabatan 2025–2030. Acara dihadiri oleh para pimpinan DPRD kabupaten se-Indonesia, perwakilan kementerian, serta sejumlah tokoh strategis nasional.

Momentum pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi antar-lembaga legislatif daerah untuk mendorong pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan melalui pendekatan berbasis daerah.

Ali Bustomi

The post Ketua DPRD Kudus H Masan Emban Amanah Strategis di Tingkat Nasional, Pimpin Bidang Keuangan Daerah DPN ADKASI appeared first on SuaraBaru.id.

Proses penetapan Tata Tertib diawali dengan pembacaan laporan Pansus Penyusunan Tata Tertib yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kudus H Mukhasiron S.Ag. Dalam laporannya, Mukhasiron menjelaskan proses pembahasan Tata Tertib yang telah dilakukan sejak awal Pansus terbentuk hingga akhirnya memunculkan beberapa perubahan dalam pasal-pasal yang ada dalam Tata Tertib DPRD.

“Beberapa ketentuan terutama adalah tentang komposisi alat kelengkapan DPRD. Perubahan ini untuk menyesuaikan adanya perubahan susunan keanggotaan fraksi serta untuk lebih mengefektifkan kinerja DPRD Kudus nanti,”kata Mukhasiron.

Mukhasiron juga menyampaikan, Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus tersebut sudah dikonsultasikan ke Pemprov Jateng dan sudah mendapatkan sejumlah evaluasi. Dan dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi pijakan dalam penetapan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus ini.

“Ada beberapa evaluasi yang sudah kita sesuaikan terutama terkait koreksi dan pendekatan yuridis formal dengan aturan perundangan yang lebih tinggi,”tukasnya.

Usai pembacaan laporan, Paripurna  dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan Rancangan Perubahan Tata Tertib tersebut menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Kudus. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Kudus H Masan SE MM.

Dalam pernyataannya, H Masan SE MM menyampaikan rasa syukurnya atas penetapan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus. Tata Tertib ini nantinya akan menjadi pijakan bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Menurutnya, penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus ini cukup penting. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Kudus akan segera menindaklanjuti dengan proses pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus baik itu Komisi, serta Badan.

“Setelah Tatib sudah ditetapkan, akan dilanjutkan dengan pembentukan Alat Kelengkapan DPRD. Hal ini cukup mendesak karena dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Kudus juga dihadapkan dengan agenda penting yakni pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025,”ujarnya.

Untuk pembentukkan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus, pimpinan DPRD Kabupaten Kudus akan melayangkan surat kepada Ketua Fraksi DPRD Kudus untuk mengirimkan nama-nama yang diutus menempati posisi Alat Kelengkapan yang ada.

Menurutnya, pembentukkan Alat Kelengkapan diharapkan sudah terbentuk maksimal pada 25 Oktober 2024 mendatang.

“Bisa juga pembentukan AKD berlangsung lebih cepat jika semua Fraksi sudah mengirimkan  nama-nama anggotanya yang diutus menduduki AKD,”tandasnya.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kabupaten Kudus Gelar Paripurna Penetapan Tata Tertib appeared first on SuaraBaru.id.