Ketua Umum DPP LPHI, Balia Reza Maulana SH, MKn menyampaikan, lembaganya ingin maksimal dalam melayani masyarakat dalam mendapatkan hak hukumnya sebagai warga negara.

“Untuk itu, kami mendirikan yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum,” ujarnya usai penyerahan dokumen pendirian yayasan kepada Ketua Yayasan Posbakum Indonesia, Suwardi SH di Kantor DPP LPHI di Semarang pada Jumat (10/5/2024).

Suwardi menerima amanah dan menyatakan siap mengembangkan yayasan untuk mencapai tujuan, yaitu membantu masyarakat mendapatkan keadilan hukum.

Selama ini, LPHI sudah banyak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun masih menggunakan kantor-kantor pribadi pengacara yang kebetulan juga sebagai pengurus atau anggota LPHI.

“Saat ini kita lebih leluasa dan punya kesempatan lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat,” terang Reza.

Dikatakan bahwa Posbakum Indonesia akan dibuka di seluruh kota/kabupaten se Indonesia. “Kita harapkan ada di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa terbantu,” tegas Reza.

Utamakan pro bono

Suwardi mengatakan, untuk tahap awal, Posbakum Indonesia akan dibentuk di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Setelah itu akan bergerak di Provinsi lain, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Provinsi lainnya.

“Fokus utama kita tetap pro bono (pelayanan terbaik untuk kepentingan umum yang diberikan secara cuma- cuma). Yakni memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma (gratis). Kita utamakan pelayanan membantu masyarakat kurang mampu,” sebut Suwardi.

Sementara itu, Sekjen DPP LPHI, Denny Mulder SH, MH yang juga ditetapkan sebagai Dewan Pembina Yayasan Posbakum Indonesia mengungkapkan rasa optimisnya. Menurutnya, lembaganya ini mampu berkiprah dan memberikan yang terbaik demi kemajuan Indonesia.

“Terkhusus dalam memperbaiki dan meningkatkan hukum yang berkeadilan kami sangat yakin bisa terwujud,” katanya.

Keyakinan ini didasari visi dan misi lembaga, serta dukungan dari para pengurus dan anggotanya.

“Pengurus dan anggota LPHI banyak yang berlatar belakang hukum. Para praktisi seperti advokat, notaris, purnawirawan polisi dan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap terwujudnya hukum yang berkeadilan,” ungkapnya.

Ning S

The post DPP LPHI Dirikan Posbakum Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Salinan keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor : 86/G/2023/PTUN.SMG sudah diterima Rudy belum lama ini.

Majelis Hakim yang diketuai Agustin Andriani, S.H., M.H dengan anggota Hendry Tohonan Simamora, S.H dan Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H dalam amar putusannya menyebutkan, menerima eksepsi tergugat II intervensi tentang gugatan telah melewati tenggang waktu (Daluwarsa).

Sedangkan dalam pokok perkara Majelis Hakim memutuskan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

Kawal Hukum Berkeadilan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Hukum Indonesia (DPP LPHI) Balia Reza Maulana, SH, MKn juga mengapresiasi putusan PTUN Semarang tersebut.

Sebagaimana diketahui LPHI konsisten mendukung Savitri dalam sengketa tanah tersebut.

Sebelumnya, pihak Anastasia telah melaporkan Savitri ke pihak kepolisian dengan tuduhan dugaan pemalsuan dokumen yang mengakibatkan adanya tumpang tindih atas hak kepemilikan tanahnya dengan tanah Savitri.

Pengadilan Negeri Semarang telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan Savitri bebas dari segala tuntutan hukum.

Atas putusan Majelis Hakim PN Semarang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan kasasi.

LPHI mewujudkan hukum yang berkeadilan konsisten mengawal perkara ini agar Savitri mendapatkan hak hukumnya. “Alhamdulillah advokat kita Wahyu Rudy Indarto dan tim telah berjuang keras dan berhasil membebaskan Savitri dari tuntutan pihak Anastasia,” ungkapnya.

Trio lawyer handal Wahyu Rudy Indarto, Mimi Hariyanti, dan Rahmi Fatmawati Wulandari dipercaya sebagai kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Anastasi di PTUN Semarang. “Sekali lagi, alhamdulillah, Savitri kembali menang,” ujar Reza.

Keberhasilan ini menurut Reza mengindikasikan, bahwa masih ada keberpihakan hukum terhadap kebenaran.

“Jika benar dan kebenaran itu diperjuangkan dengan baik dan penuh keikhlasan, majelis hakim sebagai garda terakhir penegakan hukum, tentu akan memberi keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

LPHI sangat menghargai dan memberikan apresiasi kepada para hakim yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai tanggung jawab yang diamanahkan ke pundak para pemberi keadilan tersebut.

Ning S

The post DPP LPHI Apresiasi PTUN Semarang Menangkan Savitri dalam Kasus Sengketa Tanah appeared first on SuaraBaru.id.

Meski mayoritas 80 persen perkara gratis, namun perkumpulan tersebut ikhlas membantu masyarakat kurang mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara gratis.

Direktur DPN LBH Rupadi Dr (HC), Joko Susanto menyampaikan, perkumpulannya memang belum terakreditasi di Kemenkum HAM, namun sudah memiliki legalitas badan hukum yang resmi berupa akta notaris, pengesahan Kemenkum HAM, nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, dan pencatatan di Kesbangpol, sehingga lembaganya tidak bisa mendapatkan bantuan dana masyarakat atas kasus yang sudah didampingi secara prodeo maupun probono.

Namun, bantuan hukum yang dilakukan perkumpulan tersebut tetap berjalan dengan maksimal, dengan sistem bagi hasil. Bahkan ada perkara pidana yang sampai diputus bebas dan lepas.

“Kalau ada perkara komersil yang didampingi kantor pribadi, maka dana teman-teman akan ada yang disumbangkan ke kas LBH Rupadi untuk pendampingan gratis. Ini karena 80 persen perkara yang ditangani LBH Rupadi dari kalangan kurang mampu dan gratis,” kata Joko Susanto, saat membacakan naskah pelantikan dan pengukuhan DPP LBH RUPADI dengan Ketua Umum, Sunardi dan Sekjend, Chyntya Alena Gaby, di aula Gedung Juang 45 Semarang, belum lama ini.

Untuk itulah, apabila ada perkara yang sudah selesai didampingi, pihaknya, tidak akan melarang atau menolak jika diberikan sesuatu oleh klien. Dengan catatan, sepanjang bukan anggota LBH Rupadi yang meminta atau memaksa klien memberikan sesuatu.

“Tak jarang, tim kami dapat dari klien buah tangan, pernah dapat buah nangka dua karung, petai satu karung, sirkaya, pisang, dan ikan manyung. Perkara yang kami dampingi tak hanya di Semarang, melainkan juga di Pati, Demak, Grobogan, Blora, Cilacap, Wonosobo, Kendal, Salatiga, Batang, Purworejo, Solo, Sukoharjo, dan Tegal,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Bangsa, Kesbangpol Provinsi Jateng, Muslichah Setiasih yang hadir membacakan sambutan Pj. Gubernur Jateng, mengapresiasi pelantikan dan pengukuhan perkumpulan tersebut.

Dikatakannya, salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum, serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil. Ini berlaku untuk setiap warga negara. Untuk itu, pihaknya meminta, jangan pilih-pilih atau diskriminasi terhadap warga yang ingin mencari keadilan.

“Jangan ekslusif di kalangan organisasi saja, tapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Muslichan.

“Secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Maka saya menaruh hormat kepada kawan- kawan LBH Rupadi yang sampai dengan saat ini tetap teguh berkomitmen membantu warga masyarakat menyelesaikan persoalan hukum di ranting dan cabang di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Dalam kegiatan Pelantikan dan pengukuhan itu, selain DPP LBH Rupadi, juga dilakukan pelantikan dan pengukuhan terhadap enam Alat Perangkat Perkumpulan sebagai badan pendukung organisasi atau sayap perkumpukan.

Diantaranya DPW LBH Rupadi Provinsi Jateng dengan Ketua Umum dijabat, Muhamad Nastain, Badan Paralegal Indonesia (BARA) dijabat Muhammad Alfin Aufilah Zen, Badan Negosiator Hukum (BAHU) dijabat Sumanto, Balai Mediasi Hukum (BADIKUM) dijabat Sasetya Bayu Effendi, Pusat Kader Mahasiswa Ilmu Hukum (PASEDIUM) dijabat Ananda Mislahul Fithra, Kantor Tim Advokasi Rumah Pencari Keadilan (ORMAHEN) dijabat Eko Setyo Ari Wibowo, Pejuang Muda Keadilan (PEMUKA) dijabat Muhammad Raffli Nauval.

Ketua Umum DPP LBH Rupadi, Sunardi mengatakan, keberadaan penyelenggara bantuan hukum, dirasa bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Bantuan hukum dinilai belum dapat memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan.

“Bantuan hukum menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban negara, yaitu menjamin system hukum yang adil dan menjamin pelaksanaan hak asasi warga negaranya, dalam hal ini adalah keadilan,” sebutnya.

Ning S

The post Sunardi Resmi Jabat Ketua Umum DPP LBH Rupadi appeared first on SuaraBaru.id.

Sunardi, mantan wartawan tersebut terpilih setelah unggul 15 suara mengalahkan 5 pesaingnya dalam Kongres ke-II, yang diadakan di Plaza Hotel, pada Sabtu-Minggu (4-5/11/2023).

Adapun kelima pesaingnya adalah, Sumanto (pensiunan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah) meraih 3 suara, Chyntya Alena Gaby (advokat) 8 suara, Wildan Prasetyo Usman (mantan Ketua Bem FH Unnes) 4 suara, dan Darma Wijaya Maulana (advokat) 3 suara. Sedangkan Sunardi mendapatkan 15 suara, dengan total suara pemilih 33 suara.

Pemilihan dilakukan dengan system para perwakilan peserta kongres yang hadir memilih dengan mekanisme “one man one vote”, kemudian memilih pada bilik suara yang sudah disediakan panitia seleksi, dengan mencentang atau menyilang kertas suara yang sudah disiapkan. Sebelum kongres diadakan para anggota yang hadir sebanyak 70 anggota, terlebih dahulu diberikan pembekalan politik sehat berintegritas dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2023.

Narasumber yang dihadirkan adalah Okky Andaniswaris (Karangtaruna Kartini Kota Semarang), Sumanto (LBH Rupadi), Muhammad Nastain (Politisi Partai Berkarya Jateng), dan Musihah Setiasih (Kabid Ketahanan Bangsa Kesbangpol Provinsi Jateng).

“Kami di LBH Rupadi, bukan memberikan dukungan ke Capres tertentu, karena kader kami itu ada semua politisinya, baik yang mendukung Anis-Muhaimin (Amin), Prabowo-Gibran, maupun Ganjar-Mahfud. Kader kami ada yang merupakam politisi PKB, Golkar, Nasdem, PPP, PKS, PDIP, dan Berkarya, makanya secara organisasi kami netral, tapi meminta semua kader menciptakan politik cerdas berintegritas dalam menghadapi Pemilu serentak tahun ini,”kata Direktur Dewan Pendiri Nasional (DPN LBH Rupadi), Dr (Hc) Joko Susanto, Minggu (5/11/2023).

Menurut Joko akan banyak pekerjaan rumah dilakukan ketua umum terpilih, karena dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Pertama yang akan memiliki 6 Alat Perangkat Perkumpulan (APP) RUPADI. Diantaranya ada: Badan Paralegal Indonesia (Bara), Badan Negoisator Hukum (Bahu), Balai Mediasi Hukum (Badikum), Pusat Kader Mahasiswa Ilmu Hukum (Pasedium), Pejuang Muda Keadilan (Pemuka), dan Kantor Tim Advokasi Rumah Pencari Keadilan (Ormahen).

“Nanti ada kesempatan satu bulan untuk menyempurnakan kepengurusan dan pembentukan APP, serta peraturan perkumpulan yang bisa digodok oleh Sunardi dan timnya, kami berharap kepengurusan lebih baik lagi kedepan, terjadi peningkatan positif,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP LBH Rupadi terpilih, Sunardi meminta bantuan semua pihak dalam mensukseskan kepengurusan kedepan. Ia juga berharap kepengurusan kedepan semakin solid dan semakin kuat kekeluargaanya. Ia memastikan akan menggandeng pengurus periode sebelumnya, termasuk menempatkan Ketua Umum sebelumnya untuk bergandengan tangan membesarkan perkumpulan.

“Semoga nanti perkumpulan ini semakin baik dan semakin besar kedepannya, kami bangga bisa bersama duduk membesarkan perkumpulan,” sebutnya.

Ning S

The post Mantan Wartawan Sunardi Terpilih sebagai Ketua Umum DPP LBH Rupadi 2024-2027 appeared first on SuaraBaru.id.