“Saya sudah mengecek langsung. Layanannya sangat lambat. Saat ingin mengunggah dokumen perizinan, sistem tidak bisa diakses karena servernya kecil,” ujar Bisri, Senin (7/7/2025), usai menghadiri public hearing Ranperda Penanaman Modal, Insentif, dan Kemudahan Investasi yang digelar Pansus I DPRD Kudus.

Bisri yang juga dikenal sebagai pengusaha properti itu mengungkapkan bahwa pihak Dinas PUPR mengaku belum memiliki anggaran untuk meningkatkan kapasitas server.

“Padahal banyak dokumen dan checklist yang harus diunggah. Ini bertolak belakang dengan semangat Bupati yang ingin proses perizinan dipercepat. Harusnya segera dibenahi agar pelayanan semakin maksimal,” tegasnya.

Kedai layanan PBG-SLF milik Dinas PUPR Kabupaten Kudus baru diresmikan oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris beberapa hari lalu. Penyediaan kedai PBG-SLF tersebut sebagai sarana konsultasi offline bagi masyarakat yang ingin mengurus Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dengan adanya Kedai PBG-SLF tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris berharap layanan perizinan semakin mudah dan cepat.

Tak hanya soal teknis server, Bisri juga menyoroti keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya jasa konsultan PBG dan SLF. Menurutnya, jumlah konsultan yang terbatas membuat tarif mereka melambung tinggi tanpa kendali.

“Pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, seharusnya bisa berkoordinasi dengan asosiasi jasa konsultan untuk menetapkan standar harga atau batas maksimal biaya jasa. Jangan sampai masyarakat terbebani,” kata Bisri.

Meski menyampaikan kritik, Bisri juga mengapresiasi kebijakan Pemkab Kudus yang menghentikan pemberian izin usaha kaplingan untuk perorangan. Saat ini, izin hanya diberikan kepada badan usaha berbadan hukum seperti koperasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Harso Widodo, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kebijakan itu bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen properti di Kudus.

“Dengan pemberian izin hanya kepada badan hukum, maka perlindungan hukum terhadap konsumen akan lebih kuat,” tandas Harso.

Ali Bustomi

The post Anggota F-PKB DPRD Kudus ini Kritik Layanan PBG-SLF, Lemot, Konsultan Mahal, Bebani Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

“Iya, ada juga bukti setorannya,” kata Naim saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).

Naim mengakui, aktivitas galian yang dikelolanya memang belum sepenuhnya legal karena proses perizinan masih dalam tahap pengurusan. Ia membantah tudingan bahwa pengusaha tidak berniat mengurus izin, dan menegaskan bahwa proses tersebut telah berjalan sejak lama.

“Proses perizinan sudah kami urus sejak lama. Namun, sampai saat ini belum keluar,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini prosesnya sudah sampai pada tahap permohonan kajian teknis dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus. Tahapan itu merupakan langkah awal sebelum dilanjutkan ke tingkat provinsi.

“Kendalanya katanya karena tenaga ahlinya yang kurang, jadi prosesnya harus bersabar,” tambahnya.

Naim berharap, dengan visi misi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris yang mendorong percepatan layanan perizinan, ke depan proses perizinan bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Ia menilai hal itu akan memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Kabupaten Kudus.

Menurutnya, saat ini seluruh aktifitas tambang Galian C yang dilakukannya sudah berhenti total seiring dengan adanya instruksi dari Bupati. Pihaknya berharap izin bisa segera terbit agar usaha galian C yang dilakukannya bisa kembali jalan.

“Ada ratusan keluarga keluarga yang bergantung hidupnya dari usaha ini. Jadi, kami berharap legalitas bisa segera keluar dan kami bisa bekerja lagi,”tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus, Harso Widodo, menyatakan pihaknya selalu siap memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan izin, asalkan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap.

“Kalau dokumen syaratnya sudah lengkap, tinggal ajukan, maka saya akan bantu klik,” tegas Harso.

Menanggapi soal setoran retribusi dari aktivitas Galian C Tanjungrejo, Harso membenarkan bahwa Pemkab Kudus memang memiliki dasar hukum untuk memungut pajak maupun retribusi dari aktivitas pertambangan, termasuk yang belum berizin.

“Berdasarkan PP 35 Tahun 2023 maupun Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023, pemerintah daerah berhak memungut pajak terhadap Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 20 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski aktivitas galian tergolong ilegal karena belum memiliki izin resmi, namun pemungutan pajak atau retribusi tetap dapat dilakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan daerah dan upaya penertiban tambang rakyat.

“Setahu saya, tahun lalu BPKAD memang memungut retribusi. Tapi sepertinya sekarang sudah dihentikan,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Meski Ilegal, Galian C Tanjungrejo Sempat Setor Retribusi ke Pemkab Kudus appeared first on SuaraBaru.id.