The post Bank Jateng Surakarta Ajak Gen Z Jadi Pengusaha Lewat Fasilitas KUR appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Pernyataan itu seperti yang disampaikannya, dalam diskusi publik bertema ‘Syawalan Hukum dan Ekonomi: Ramah Investasi, Tanpa Korupsi’, di Pendapa Lodji Gandrung, Solo, Senin (13/4/2026).
Menurut dia, Satu di antara produk Bank Jateng yakni, permodalan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui KUR, mereka bisa mengembangkan usaha hingga naik kelas menjadi pengusaha.
BACA JUGA: Nikmat, Menu Nasi Goreng Kambing di Warung Sate
”Permodalan bagi UMKM yang bisa diakses adalah KUR. Bank Jateng diberikan kuota oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 7 triliun di tahun 2026,” kata Yusuf.
Sebagai penggerak ekonomi, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta, berkomitmen terus mensosialisasikan dan menyalurkan KUR dengan angka besar itu.
Selain bisa mendapatkan fasilitas permodalan, UMKM dan mereka yang masih merintis usaha, juga dibina sampai sukses. ”Banyak anak muda Gen Z, mungkin sama sekali tidak kepikiran kredit. Tapi paling tidak sudah punya gambaran,” sebutnya.
BACA JUGA: Kantor Imigrasi Wonosobo Gelar Operasi Wira Waspada, Ini Sasarannya
Yusuf juga menerangkan, untuk mendapatkan permodalan tidak hanya berlabel UMKM saja, tapi harus melengkapi beberapa syarat. Di antaranya, usaha yang akan mengajukan KUR paling tidak minimal sudah berdiri enam bulan lamanya.
Jenisnya ada KUR Mikro dan KUR Kecil dengan peminjaman antara Rp 10-100 juta. Sementara untuk KUR menengah Rp 100-500 juta.
”KUR di bawah Rp 100 juta, tidak menggunakan jaminan. Jaminannya, kelayakan usaha yang nanti kita nilai survei. Usaha seperti apa, omzet dan cash flow. Dari situ bisa kita nilai,” ungkapnya.
BACA JUGA: Jepara Youth Designer Hadirkan Fashion Show dan Teatrikal Tari Puisi Memukau Penonton
Disampaikan juga, ada satu hal yang bisa berpengaruh saat pengajuan KUR, yakni pinjaman online (pinjol). Mengingat layanan keuangan berbasis online itu, kini marak. Korbannya pun berjatuhan, mulai anak-anak muda hingga yang tengah membangun usaha.
”Teman-teman harus waspada, terhadap data yang dikirim. Jangan mudah tergiur terkait dana dari pinjol ilegal,” ungkap dia.
Menurutnya, informasi data pribadi yang dikirim ke Paylater, akan terekam oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di mana sebagai perbankan, saat akan menyetujui pembiayaan calon nasabah, harus melihat slip dari OJK.
BACA JUGA: Peringati Hari Kartini, Hj. Lusiana Afrianti: Gagasan Beliau Abadi
Terlebih bagi mereka yang menggunakan Paylater, kemudian menunggak atau tak bayar. Maka akses keuangan akan dibatasi. ”Jika masih dapat dari orang tua, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai tergiur karena kemudahan, akses gampang, ambil pinjol yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Dia menambahkan, lebih baik membiasakan menabung sedikit demi sedikit. Setelah terkumpul modalnya, baru memberanikan diri untuk membuka usaha atau investasi. Hanya saja, investasi tidak boleh sembarangan.
”Investasi juga harus selektif, baik itu cripto atau emas, dan sebagainya. Rentetannya kan panjang. Yang penting jangan karena Fomo (Fear of Missing Out–red) saja,” terang dia.
BACA JUGA: Tiga Kelurahan di Pekalongan Selatan Jadi Percontohan Desa Cantik
Dalam kegiatan diskusi publik di Pendapa Lodji Gandrung ini, Bank Jateng juga membuka stand pameran guna mensosialisaskan literasi keuangan, produk yang bisa diakses, hingga mendatangkan UMKM binaannya.
Selain pembicara Yusuf Triwiyadi Pramono, acara juga dihadiri Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta, Sutanti. Hadir pada kegiatan ini, sekitar 100-an anak-anak muda yang terdiri dari mahasiswa, organisasi kampus, hingga siswa SMA/SMK.
Narasumber lain yang juga tampil sebagai pembicara, Prof Pujiono Suwadi (Ketua Komisi Kejaksaan RI), Dr Zulkifli Gayo (Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah/TPPD Jateng) dan Local Hero Solo yang juga Founder Dua Naga Corporation, Luki Adhi Sulaksono.
Acara yang digelar kerja sama antara Kejaksaan Negeri Surakarta, Pemkot Surakarta, Solusi Indonesia dan Bank Jateng Surakarta itu, dibuka Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, Supriyanto, dan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi.
Riyan
The post Bank Jateng Surakarta Ajak Gen Z Jadi Pengusaha Lewat Fasilitas KUR appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Pentingnya Investasi Jangka Panjang untuk Generasi Muda appeared first on SuaraBaru.id.
]]>”Investasi itu penting. Karena kita tidak pernah tahu, kehidupan tak bisa diprediksi, tapi bisa disiapkan,” kata Dewi, dalam diskusi publik bertajuk ‘Ngabuburit Hukum dan Ekonomi: Anak Muda Waspadai Money Laundry’. Kegiatan ini digelar di Hall Hotel Taman Sari, Kabupaten Karanganyar, Jumat (27/2/2026).
Diterangkan olehnya, jika bicara money laundry atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), erat hubungannya dengan hal investasi. Namun investasi yang harus dicari anak muda yakni, investasi resmi atau sah sesuai hukum. Pihaknya berharap, anak muda tidak tergiur dengan iming-iming.
BACA JUGA: Menikmati Indahnya Eksotika Savana di Bukit Wairinding Sumba Timur
Dewi kemudian memberikan cara berinvestasi yang benar dan tepat. Salah satunya, hasil investasi tidak tidak mungkin didapatkan secara instan. Investasi butuh waktu dan proses, untuk bisa mendapatkan hasilnya.
Disarankan dia, agar tidak salah jalan memahami alur perbankan, bisa mencari informasi program investasi, seperti yang dimiliki Bank Jateng. Bank ini memiliki banyak produk, salah satunya Tambungan Bima. Selain mudah, juga bersahabat dengan teknologi. Mulai dari Bima Mobile, hingga dompet digital.
”Kita memiliki tabungan yang administrasinya sangat rendah. Administrasi hanya Rp 7.500 per bulan. Tabungan dirancang untuk investasi di masa sekarang dan mendatang,” terang dia.
Disampaikan juga, nasabah tak perlu khawatir jika niat berinvestasi atau menabung terhambat uang saku. Pasalnya, ada program TabunganKu, yang ditujukan untuk nasabah perorangan dengan setoran awal ringan, Rp 10.000-20.000, hingga bebas biaya administrasi. Ada pula Bima Rencana, untuk membantu merencanaan keuangan masa depan.
Dewi menambahkan, jika memiliki investasi atau tabungan, nantinya setelah lulus dari pendidikan, diyakini bisa membuat lapangan kerja atau wirausaha. Menurutnya, dengan tabungan yang mencukupi, perjalanan anak muda akan lebih mudah dan terencana.
”Waktu kita sisihkan uang untuk menabung, saat lulus kuliah, kita punya uang, kita punya modal, mau berwirausaha atau buka usaha seperti apapun bisa,” sarannya.
Dalam kegiatan diskusi publik itu, Bank Jateng juga menghadirkan bazaar UMKM binaan dari Karanganyar. Ada pegang esteh, es buah, dimsum hingga batagor. Jajanan yang disajikan itu pun, ludes diserbu peserta saat berbuka puasa.
Selain Dewi dari Bank Jateng, hadir sebagai narasumber lain yakni, Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng Zulkifli Gayo, Pakar TPPU Dr Ardhian Dwiyoenanto, hingga Local Hero Karanganyar, Hervan Miftah Hafidin.
Turut membuka acara, sekaligus menyampaikan pesannya, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Era Indah Soraya, dan Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Aliana.
Acara yang digelar Kejaksaan Negeri Karanganyar, Pemkab Karanganyar, Bank Jateng dan Solusi Indonesia itu, juga dihadiri sejumlah pejabat Bank Jateng Pusat, dan Pemimpin Bank Jateng Cabang Karanganyar, Muhammad Heru Purnomo.
Riyan
The post Pentingnya Investasi Jangka Panjang untuk Generasi Muda appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Mahasiswa Bisa Manfaatkan Program Permodalan Bank Jateng appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam acara Diskusi Publik ‘Inspirasi Sukses dari Local Hero Sragen’, yang digelar Kejaksaan Negeri Sragen bersama Solusi Indonesia, di MPP Sragen, Selasa (2/12/2025).
Menurut Anna, Gen Z seperti halnya mahasiswa, bisa memanfaatkan program permodalan Bank Jateng. Syaratnya, sudah memiliki usaha. Seperti halnya banyak mahasiswa yang mengajukan permodalan tanpa agunan, seperti usaha warung makan di lingkungan kampus, fotocopy, fashion dan lain sebagainya.
BACA JUGA: Wagub Jateng Minta Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Sejak Awal Tahun
”Kami bekerja sama dengan kampus. Mahasiswa yang punya usaha ada program permodalan. Ada yang Rp 10 juta, Rp 15 juta hingga Rp 20 juta. Kami support itu, agar naik kelas menjadi pengusaha sukses,” terang dia.
Disampaikan juga, ada program lain berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan permodalan di bawah Rp 100 juta. Permodalan itu tanpa agunan, namun tentunya memiliki usaha. Sementara bunga hanya 6-6,5 persen, karena sudah disubsidi pemerintah pusat.
”Kendala modal bisa diselesaikan, tanpa agunan. Ini program dari Presiden Prabowo, agar perekonomian di daerah berkembang pesat,” ungkap dia.
BACA JUGA: Ketep Pass Mulai Berbenah Diri, Jelang Musim Liburan Nataru
Bahkan Bank Jateng meminta Gen Z untuk tidak khawatir, bagi mereka yang belum memiliki usaha, tetapi memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha dan membuka lapangan kerja.
”Kalau memang belum pernah punya usaha, pengin belajar, kami punya program peningkatan literasi keuangan dan skill mikro bisnis. Mereka kami latih untuk mengawali mikro bisnis awal. Saat ini sudah ada puluhan ribu yang tergabung dan tumbuh,” tuturnya.
Selain Anna, pembicara lainnya Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, dan pengusaha muda Sragen, Joko Pramono.
BACA JUGA: Je-Creator Perumda Jepara: Bangun Fondasi Ekonomi Kreatif Berbasis Digital di Sekolah
Sebelum itu, pada sesi pertama juga digelar diskusi publik dengan tema ‘KUHAP Baru dan Tantangan Pemberantasan Korupsi’, dengan narasumber Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi dan Kajari Sragen, Jerniaty
Sebagai pembicara kedua, Zulkifli Gayo menerangkan, anak muda atau Gen Z, harus mempunyai daya saing, agar ke depan bisa menjadi orang sukses. Stigma Gen Z menjadi salah satu menyumbang angka pengangguran di Jateng, menjadi pekerjaan rumah bersama-sama.
”Mumpung masih ada waktu. Beraktivitaslah lebih banyak. Mereka yang berhasil, karena menyibukkan diri untuk meningkatkan kualitasnya,” terang dia.
BACA JUGA: Pemblokiran Barcode Solar Subsidi Dikeluhkan Anggota Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
Dia menambahkan, ada lima program Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, untuk pengembangan kapasitas Gen Z. Mulai dari pendidikan dan vokasi, berupa Kartu Zelineal atau Taruna Karya Mandiri.
Selain itu ada juga, ekonomi dan kewirausahaan muda. Di antaranya, 1 RT 1 UMKM, pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata, pelibatan Gen Z dalam program lingkungan, hingga penguatan bahasa asing dan literasi digital global.
Sementara itu, pengusaha muda Sragen, Joko Pramono, menceritakan awal mula dia merintis usahanya. Diawali sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual snack, lalu menjual tahu granat, Warung Teko Warmindo dan Penyetan, hingga Top Chicken.
BACA JUGA: NU, Politik Lingkungan, dan Advokasi Petani Sumberrejo, Jepara
”Tahun 2015 saya resign. Ada uang Rp 3 juta, lalu saya nekat berjualan PKL-an,” akunya kepada peserta diskusi yang berasal dari Gen Z, mulai siswa SMA, mahasiswa, karang taruna, kepala desa, perbankan, hingga BUMD.
Setelah berkali-kali gagal, akhirnya Joko banting stir ke bisnis properti, dengan bendera Betaland. Kini dia melebarkan sayap, dengan membuka Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Korea.
”Saya memulai usaha tanpa modal, hanya Rp 3 juta saja. Sampai saat ini, Alhamdulillah, asetnya miliaran rupiah. Dulu tidak punya apa-apa, buat makan saja susah. Sekarang tinggal pilih,” kenang dia.
Riyan
The post Mahasiswa Bisa Manfaatkan Program Permodalan Bank Jateng appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Shofyan Dulu Tak Punya Apa-apa, Kini Omzet Usaha Puluhan Juta appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Saat itu suasana mendadak hening, saat saat salah satu narasumber Local Hero Kabupaten Semarang, Shofyan Adi Cahyono, melontarkan pertanyaan ‘siapa yang cita-citanya mau jadi petani?’.
Sebagian dari 100 Gen Z yang terdiri dari mahasiswa dan siswa SMK itu, mengungkapkan sejumlah alasannya, kenapa tidak mengambil cita-cita menjadi petani, seperti salah satu narasumber Shofyan Adi Cahyono, pendiri Owner Sayur Organik Merbabu.
BACA JUGA: IZI Berangkatkan Delegasi Bantuan Kemanusiaan “Peluk Palestina Tanpa Batas” ke Gaza
”Ada hambatan, misal teknologi pertanian. Kemudian mau balik modal dengan modal kecil susah,” ungkap salah satu peserta, Muhammad Nur Khalid, mahasiswa Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris) Ungaran.
Begitu juga Sulistyani, mahasiswa dari Kecamatan Bandungan itu belum tertarik, karena melihat di daerahnya kebanyakan yang menjadi petani, mereka yang sudah berumur tua. ”Di daerah saya, petani sudah sepuh-sepuh, mau nyangkul kayaK gak kuat,” tuturnya.
Shofyan yang juga Duta Petani Millenial itu mengungkapkan, jika realitas anak muda enggan jadi petani itu fakta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), jumlah petani semakin menurun. Hal itu dikarenkan, ada beberapa masalah di lapangan, seperti dianggap tidak prospek.
BACA JUGA: Pegadaian Kanwil XI Semarang Gelar Festival Tring!
Padahal, lanjut dia, melalui jerih payaH dan tekad yang kuat, usaha ini justru menjanjikan. Saat ini penghasilan per bulannya mencapai Rp 60 juta, hanya dengan menjual berbagai sayur organik di Jawa, luar Jawa hingga Singapura. Belum lagi dia berhasil membuka lapangan kerja untuk 15 orang.
”Wajah hitam kena matahari tidak apa-apa, yang penting isi dompetnya merah semua. Tinggal pilih,” terang dia.
Menurut Shofyan, harus ada paradigma yang diubah. Jika anak-anak muda mau menjadi petani, maka bukan hanya petani biasa, tapi pengusaha pertanian. Terlebih, masalah menurunnya jumlah petani, justru berdampak bagi ketahanan pangan dan persaingan di dunia pertanian semakin sedikit.
BACA JUGA: Dua SMK Jepara Raih Penghargaan, Bersaing dengan 174 SMKN di Jawa Tengah
”Kalau melihat sebuah bisnis, saingan semakin sedikit kan. Bisnis yang saingannya sedikit, peluangnya semakin besar. Semetara pertanian itu potensinya sangatlah besar. Mana ada yang gak makan sayur,” kata dia.
Pria kelahiran 20 Juli 1995 itu menceritakan, sebenarnya jalan hidupnya sebelum sukses di pertanian, sama dengan anak-anak muda zaman sekarang. Saat lulus SMA kemudian hendak kuliah di IT maupun kesehatan, orangtuanya tidak merestui. Pasalnya, jika tetap ngotot di bidang itu, ladang milik orangtuanya akan dijual untuk membiayai kuliahnya.
”Saya SMA cita-citanya sederhana. Kuliah di IT, kemudian setelah lulus buka warnet. Kan enak tinggal duduk dapat uang. Saya diminta kuliah pertanian. Saya gak mau. Menurut saya jadi petani jan rekoso tenan (capek beneran-red),” aku dia.
BACA JUGA: Satgas Pangan Tegur Toko yang Menjual Beras di Atas HET
Kemudian orang tua menyarankan, karena kita turun temurun petani, kalau maksa tidak ambil kuliah pertanian, lahan yang bapak punya akan dijual untuk biaya kuliah.
Tapi ternyata takdir berkata lain. Di titik itulah, dia tidak rela tanah sepetak seukuran 1.000 meter dijual. Itu akan membuat keluarganya tanpa pemasukan. ”Akhirnya saya masuk ke pertanian. Kuliah di Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga,” tuturnya.
Sembari kuliah, dia kemudian memetakan potensi dengan modal mepet, dan lahan hanya seluas 1.000 meter milik keluarganya. Kemudian mendirikan bendera Sayur Organik Merbabu (SMO). Tujuannya, imbuh dia, tidak hanya untuk bertani saja, tetapi ingin membantu petani di daerahnya.
BACA JUGA: Satgas Pangan Tegur Toko yang Menjual Beras di Atas HET
SMO hadir untuk memutus mata rantai dari petani, langsung ke konsumen. Jadi petani dapat harga yang lebih tinggi, sedangkan konsumen dapat harga yang terjangkau. Selain itu, demi terciptanya swasembada pangan, seperti semangat Asta Cita pemerintah pusat dan daerah.
”Banyak petani kita tidak memiliki nilai tawar. Jadi dia kalau beli pupuk gak bisa nawar, tapi giliran jualan produknya ditawar-tawar. Kadang Konsumen dapat harga tinggi, tapi di petani rendah,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo menerangkan, lebih memberikan trik dan tips, agar Gen Z aktif dalam ruang-ruang diskusi dan organisasi. Seperti halnya diskusi publik seperti ini.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi: Penanganan Banjir Intensif Dilakukan Tim Gabungan
”Aktivitas diskusi dan organisasi sangat bermanfaat. Tokoh-tokoh besar lahir karena aktivitas diskusi,” harap dia.
Mantan aktivis kampus itu juga menjelaskan soal program-program Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, bagi pengembangan kapasitas Gen Z. Yakni dengan mulai pendidikan, vokasi, ekonomi, kewirausahaan muda, digital dan kreativitas, kepemudaan, partisipasi sosial serta akses global jaringan.
”Ada 45 jenis pelatihan yang disiapkan khusus untuk Gen Z, untuk mengembangkan minat dan bakat. Link pendaftaran ada di https://zilenialjateng.id/. Kawan-kawan bisa berpartisipasi di banyak program itu,” jelas dia.
Acara itu merupakan sub tema dari Diskusi Publik bertema ‘Korupsi Lagi..Korupsi Lagi Bagaimana Megatasinya?’ bersama Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Ismail Fahmi.
Riyan
The post Shofyan Dulu Tak Punya Apa-apa, Kini Omzet Usaha Puluhan Juta appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Gelaran Diskusi Hukum Progresif Hasilkan Komitmen Bersama appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Perwakilan KAPI, Eti Oktaviani SH mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas isu revisi RUU KUHAP. Selain itu, mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam revisi RUU KUHAP.
”Kami juga ingin mengetahui cara pandang aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, terhadap perlindungan advokat, pendamping dan perempuan yang berhadapan dengan hukum,” kata dia, seperti dalam keterangan tertulisnya.
BACA JUGA: Diresmikan Bupati Batang, Pabrik Chengdae Buka 1.200 Lapangan Kerja Baru
Dalam diskusi yang dipandu Karman Sastro SH MH itu, hadir narasumber dari berbagai lintas sektor. Seperti Nihayatul Mukarrahmah SH MH (Advokat dan Pendamping Perempuan/Lrc KJHAM), Dr Safik Faozi SH MHum (Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank).
Lalu ada pula, Nasrul Saftiar Dongoran SH MH CCL CTA (Advokat dan Managing Partner Net Attorney Lawfirm), Dr H Ahmad Syafiq SAg SH MH (Ketua PN Semarang), Ashari Kurniawan SH MH Li (Koordinator Penugasan Kejaksaan Tinggi), Kompol Dr Akhwan Nadzirin SH MH (Advokat Muda 1-Bidkum Polda Jateng).
Pada kesempatan itu, Dr Safik Faozi menyampaikan, diskusi publik ini sangat penting dan strategis. Kaitannya dengan menempatkan advokat, terutama pendamping perempuan secara yuridis formal, kurang terwadahi dalam berbagai Undang-Undang.
BACA JUGA: Pemkot Semarang Usulkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan unruk Pendidikan Inklusif dan Adaptif
”Oleh karena itu, memperbarui RUU KUHAP diperlukan, guna mengakomodasi peran advokat dan pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), untuk menguatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi PBH,” terangnya.
Selanjutnya narasumber lain, Kompol Dr Akhwan Nadzirin memaparkan tentang perbedaan peran advokat dan PBH dalam KUHAP lama dan RUU KUHAP. Dia juga menyatakan, RUU KUHAP mengandung norma yang memperluas peran dan perlindungan advokat.
”Terkait advokat berhadapan dengan hukum, seringkali dipandang sebagai subjek yang sama dengan masyarakat. Sehingga ketika ada proses penyelidikan atau penyidikan, kepolisian akan melakukan pemanggilan dan lain-lain,” jelasnya.
BACA JUGA: Pemkot dan BPS Kota Pekalongan Perkuat Sinergi Manfaatkan Big Data
Namun demikian, jika organisasi advokat sudah memiliki MoU dengan pihak Kepolisian terkait pedoman memeriksa advokat berhadapan dengan hukum, maka pihaknya akan mematuhi isi MoU.
”Polda Jateng saat ini akan memiliki Direktorat PPA-PPO, yang khusus menangani kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang merupakan bentuk upaya Polri serius dalam isu perlindungan perempuan,” ucapnya.
Sementara itu, Nasrul Saftiar Dongoran menyebutkan, advokat dalam prakteknya seringkali juga menghadapi laporan pidana dan kriminalisasi. Sehingga, fakta empiris ini membuktikan perlindungan advokat dalam UU Advokat belum memadai.
BACA JUGA: Jateng Targetkan Juara Umum pada MQK Nasional di Sulawesi Selatan
Menurut dia, penting dalam RUU KUHAP untuk mengatur secara tegas, advokat tidak dapat dituntut pidana dan tidak dapat diperiksa secara hukum, tanpa adanya rekomendasi dan/atau putusan dari Dewan Kehormatan Peradi.
”Hukum perlu terus didiskusikan secara berkelanjutan, antara lain dengan Hakim, Jaksa, Advokat, Kepolisian, atau Dosen Fakultas Hukum. Karena Hukum terus berkembang, sehingga diskusi lintas sektor seperti ini sangat diperlukan, untuk mendekatkan keadilan bagi masyarakat yang sejalan dengan pemikiran teori hukum progresif,” tukas Nasrul.
Riyan
The post Gelaran Diskusi Hukum Progresif Hasilkan Komitmen Bersama appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Komisi Yudisial Gelar Diskusi Publik, Sinergisitas APH dan Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Hakim appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Dengan mengusung tema “Jaminan Keamanan Hakim untuk Mewujudkan Indepedensi dan Kewibawaan Hakim dan Pengadilan”, kegiatan ini diharapkan menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergisitas antara Aparatur Penegak Hukum (APH) dan masyarakat.
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber terkemuka yang memiliki peran strategis dalam ekosistem penegakan hukum di Indonesia. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Komisi Yudisial RI, Binziad Kadafi, membuka diskusi dengan paparan terkait pentingnya jaminan keamanan bagi hakim sebagai upaya esensial dalam mempertahankan independensi peradilan.
“Jaminan keamanan bagi hakim adalah prasyarat utama dalam menjaga integritas dan kewibawaan lembaga peradilan. Dengan terciptanya rasa aman, hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan dan intervensi, yang pada akhirnya berkontribusi pada keadilan yang sejati,” ujar Binziad Kadafi.
Pada kesempatan tersebut Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Maryana juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi hakim dalam menjalankan tugasnya, serta perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan tersebut. “Independensi hakim bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi memerlukan dukungan kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat,” kata Maryana.
Sementara Kasubdit 1 Kamneg Dirreskrimum Polda Jateng, AKBP Agus Endro Wibowo dalam paparannya menegaskan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian dan lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi para hakim. Ia menekankan kerja sama ini harus terus diperkuat untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dengan maksimal.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, yang secara aktif terlibat dalam diskusi. Diskusi ini juga menjadi ajang pertukaran pandangan dan gagasan antara para narasumber dan peserta, yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan sinergi antara aparatur penegak hukum dan masyarakat.
Dengan digelarnya kegiatan ini, Komisi Yudisial RI menunjukkan komitmennya dalam membangun peradilan yang independen, berwibawa, dan terlindungi. Harapannya, upaya ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat demi tercapainya keadilan yang adil dan merata di Indonesia.
Ning S
The post Komisi Yudisial Gelar Diskusi Publik, Sinergisitas APH dan Masyarakat untuk Menjamin Keamanan Hakim appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Diskusi Publik, PKY Jateng Ajak Mahasiswa dalam Pengawasan Peradilan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Dalam diskusi publik tersebut, PKY Jateng mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan peradilan.
Sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
“Tugas pengawasan peradilan merupakan tugas bersama, bukan hanya tanggung jawab Komisi Yudisial, tetapi peran serta masyarakat dan kalangan akademisi memiliki andil yang besar dalam mengawal proses peradilan,” jelas Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan dalam Diskusi Publik bertema ‘Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan’ di Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Jumat (1/12/2023).
Pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial adalah pengawasan terhadap hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung pada tingkat pertama meliputi Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Hakim Pengadilan Militer.
Disampaikan, luasnya jangkauan pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial dan dengan keterbatasan SDM yang dimiliki, maka Komisi Yudisial membentuk kantor-kantor penghubung di wilayah ibu kota Provinsi yang tersebar di Indonesia.
Ia menyebut sampai saat ini Komisi Yudisial memiliki 20 kantor penghubung, yang salah satunya ada di wilayah Jawa Tengah, yang terletak di Jalan Pamulasih No. 10, Semarang Barat, Kota Semarang.
Farhan menambahkan, selain melakukan pengawasan, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan dalam melakukan advokasi terhadap hakim, manakala ada orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Farhan mengajak kalangan akademisi dan seluruh masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya peradilan, agar terwujud keadilan yang merepresentasikan harapan para pencari keadilan.
Ning S
The post Diskusi Publik, PKY Jateng Ajak Mahasiswa dalam Pengawasan Peradilan appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post PKY Jateng Bersama Bisa Hukum Gelar Seminar dan Diskusi Publik Mahkamah Konstitusi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Acara yang berlangsung di gedung pertemuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang ini dihadiri lebih dari 100 mahasiswa.
Acara ini menjadi forum interaktif yang memperkenalkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Para peserta, terutama mahasiswa dapat mendengarkan pemaparan materi narasumber dan berpartisipasi dalam diskusi yang membahas isu-isu aktual terkait dinamika Mahkamah Konstitusi yang terjadi saat ini.
Muhammad Farhan, Koordinator PKY Jateng mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi antusiasme para peserta yang aktif mengikuti seminar dan diskusi ini. “Kami berharap acara seperti ini bisa memberikan pemahaman mendalam tentang tugas-tugas Komisi Yudisial maupun bagaimana relasi kelembagaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam sistem tata negara di Indonesia,” ungkap Farhan, Kamis (16/11/2023).
Sementara itu Naufal Sebastian, Founder Bisa Hukum mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan edukatif seperti ini, guna meningkatkan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa.
“Belajar hukum dapat diakses oleh siapapun, dan kami membuka diri bagi masyarakat yang akan belajar hukum di komunitas Bisa Hukum,” jelasnya.
Usai pemaparan materi dari para narasumber, dilanjutkan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi langsung dengan para narasumber.
Diharapkan kegiatan seminar dan diskusi publik seperti ini dapat terus diadakan untuk memperkuat pemahaman hukum di kalangan generasi muda, dan bersama-sama ikut menjaga marwah hakim, serta mengawal proses peradilan yang bersih dan profesional.
Ning S
The post PKY Jateng Bersama Bisa Hukum Gelar Seminar dan Diskusi Publik Mahkamah Konstitusi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post BEM USM Adakan Diskusi Publik appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Kegiatan ini akan menghadirkan 2 narasumber yaitu Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Fakultas Hukum USM Dr Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H dan Menteri Koordinator Pergerakan BEM USM Teguh Dwi Laksono.
Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM USM, Citra Fadhila Sabilillah mengatakan, tujuan kegiatan ini ingin membuka pemahaman terkait adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
”Nanti narasumber dapat memberikan pemahaman secara mendalam tentang UU TPKS dan bagaimana implementasinya dalam perspektif masing-masing narasumber,” ujarnya.
Dia berharap, nantinya diskusi ini dapat menyuarakan keresahan dan mampu meberikan pemahaman ke peserta bahwa telah ada payung hukum tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, kegiatan ini mengasah nalar kritis mahasiswa dalam mengembangkan ide, gagasan, dan opini.
”Saya berharap, diskusi ini dapat mengkampanyekan keadilan, menyuarakan keresahan dan wujud peduli terhadap isu sosial tertutama pada kasus keperempuanan di Indonesia khususnya di kampus USM,” ungkapnya.
Muhaimin
The post BEM USM Adakan Diskusi Publik appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post NET Attorney Law Firm Gelar Diskusi Publik RKUHP appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Dalam diskusi publik terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ini dihadiri sejumlah narasumber dari Ketua DPC Peradi RBA Semarang, Wakil Rektor III Universitas Semarang, Dosen FSH UIN Walisongo, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Semarang.
Menurut Nasrul Dongoran selaku perwakilan NET Attorney Law Firm mengatakan, diskusi publik RKUHP ini sebagai bagian dari publik hearing atas kegelisahan berbagai masyarakat mengenai proses penyusunan RKUHP yang cenderung tidak menerima masukan masyarakat, dan penolakan terhadap sebagian isi pasal RKUHP yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dan kemunduran terhadap demokrasi.
Dalam acara diskusi publik sendiri diikuti oleh berbagai lintas masyarakat mulai dari kelompok minoritas, serikat buruh, jurnalis, mahasiswa, perwakilan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, dan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.
“Diskusi ini sebagai bagian dari upaya mengumpulkan saran dan kritikan terhadap RKUHP untuk disampaikan kepada Pemerintah dan DPR,” ujarnya.
Dalam acara diskusi tersebut menghasilkan berbagai masukan kepada pemerintah dan DPR agar turun ke masyarakat melakukan sosialisasi yang partisiparif bermakna.
Disampaikan, RKUHP sebagai aturan hukum publik ini bisa menjerat siapa saja jika pasal-pasal nya masih berisi pemidanaan terhadap tindakan berupa kebebasan berekspresi dan berpendapat.
“Ancaman pasal ini terdapat pada tindakan penghinaan terhadap presiden dan penghinaan terhadap pengadilan sebagaimana dalam pasal 280 RKUHP dan masih banyak pasal lainnya,” tambahnya.
Dalam diskusi publik ini, semua pihak mengharapkan RKUHP menjadi instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, serta mengembalikan kerugian terhadap korban tindak pidana maupun masyarakat.
Namun faktanya pasal-pasal dalam RKUHP ini masih terdapat banyak aturan yang berisi alat kontrol sosial dan penguatan kuasa pemerintah dan lembaga peradilan yang sangat dominan diatas masyarakat.
“Dalam diskusi publik ini meminta pemerintah dan DPR untuk lebih gencar mengadakan acara-acara diskusi publik sebagai bagian upaya untuk menerima masukan dan kritik terhadap masyarakat, dan memastikan pemerintah dan DPR tidak memasukkan pasal-pasal yang berisi ancaman terhadap hak asasi manusia dan demokrasi,” terangnya.
Dikatakan bahwa NET Attorney Law Firm berkomitmen akan membersamai perjuangan masyarakat untuk pembaharuan hukum yang melindungi hak asasi manusia dan demokrasi.
“NET Attorney Law Firm akan mengambil peran bersama dengan masyarakat dalam isu pembaharuan hukum dan advokasi hukum terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang menyangkut kepentingan publik,” pungkasnya.
Ning Suparningsih
The post NET Attorney Law Firm Gelar Diskusi Publik RKUHP appeared first on SuaraBaru.id.
]]>