Peluncuran dihadiri Direktur RSUD Brebes Dr Rasipin M Kes bersama jajaran pejabat struktural RSUD. Sementara dari pihak Dindukcapil hadir Plt Kepala Dindukcapil Khaerul Abidin beserta Tim. Program ini merupakan perwujudan visi Bupati Brebes untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan menyentuh langsung masyarakat.

“Program ini sudah kita nantikan. Intinya, bagaimana agar bayi yang baru lahir langsung mendapatkan dokumen kependudukan tanpa harus repot mengurus secara terpisah,” jelas Dr Rasipin.

Dalam kaitan tersebut, Khaerul Abidin menyebutkan bahwa program Bangkit adalah langkah monumental. “Alhamdulillah, hari ini kita mulai layanan Bangkit di RSUD Brebes. Tadi sudah ada penyerahan langsung Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan KIA kepada ibu yang baru saja melahirkan,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa layanan serupa sudah mulai dilakukan di beberapa rumah sakit lain seperti RS Dera Asyifa, RS Bhakti Asih, RS Harapan Sehat, dan RS Nuzula, serta akan diperluas ke puskesmas dan rumah sakit lain hingga wilayah tengah dan selatan Brebes.

Selain program Bangkit, lanjutnya, Dindukcapil Brebes juga menjalankan berbagai program inovatif lainnya, seperti layanan Pandu Disana yang melakukan jemput bola untuk perekaman e-KTP ke rumah lansia, dan program kerjasama dengan Kemenag agar status kependudukan bisa langsung diperbarui setelah menikah.

“Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan,” tutup Khaerul Abidin.

Sutrisno

The post Dindukcapil Kabupaten Brebes Luncurkan Program Bangkit appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo melalui Sekretaris Dinas Isroi mengatakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital merupakan aplikasi PPID Kemendagri yang dapat didownload pada smartphone. Seperti diketahui KTP Digital bisa terintegrasi dengan Kartu Vaksin, NPWP, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu, BPJS, dan lainnya, sehingga bisa memudahkan kebutuhan administrasi serta terjamin keamanan datanya.

“Adapun persyaratan untuk mendaftar di aplikasi IKD mudah yakni harus sudah memiliki KTP-el, memiliki telepon genggam berbasis android, internet dan dapat mengoperasikan gawai. Sedangkan, cara mendapatkannya juga mudah yakni cukup mengunduh aplikasi IKD milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui playstore,” ucapnya, Senin (27/2/2023).

Pihaknya menambahkan, setelah semua data sesuai, selanjutnya masuk ke tahap scan QR Code. Untuk mendapatkan kodenya, pendaftar akan diminta datang ke kantor kecamatan terdekat atau Kantor Dindukcapil Kota Pekalongan. Setelah itu, dilakukan aktivasi akun yang akan dikirimkan melalui e-mail.

“masyarakat umum saat ini sudah bisa melakukan registrasi KTP digital di kantor Dindukcapil dengan membawa smartphone android, nomor handphone aktif, email, dan KTP elektronik. Cukup mengunduh aplikasi IKD milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui playstore. Kemudian, buka aplikasi untuk mengisi data NIK, e-mail, dan nomor ponsel. Selanjutnya, pendaftar akan diminta foto diri (swafoto) tanpa menggunakan kacamata atau masker, sesuai dengan foto yang ada di KTP-el,” paparnya.

menurutnya, dengan adanya aplikasi IKD segalanya akan lebih mudah daripada menggunakan identitas fisik KTP-el. Dengan menggunakan IKD, bukan hanya pelayanan yang semakin mudah, tetapi pemkot juga semakin tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada warganya.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Pekalongan Ajak Warga Beralih ke Identitas Kependudukan Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Ansori Fakih mengatakan pihaknya telah mengundang Dindukcapil untuk berkoordinasi. Hasilnya, saat ini ada selisih antara data konsolidasi bersih (DKB) 2022 semester 1 dengan data pelayanan. “Ada selisih antara DKB dengan data pelayanan. Sehingga, perlu dikonsolidasikan,” ujar Ansori Faqih.

Menurut Ansori Fakih, konsolidasi data perlu dilakukan segera. Hal itu dilakukan agar penambahan kursi untuk DPRD Kota Tegal dari 30 menjadi 35 pada Pemilu 2024 bisa terwujud. “Harapannya, jika sudah dikonsolidasikan maka penambahan kursi akan terlaksana,”tandasnya. Meski begitu, kata Ansori Fakih, Dinas harus punya dasar yang kuat. Sehingga, ketika dikonsolidasikan dengan pusat, data itu bisa dipertahankan.

Meski begitu, kata Ansori Fakih, Dinas harus punya dasar yang kuat. Sehingga, ketika dikonsolidasikan dengan pusat, data itu bisa dipertahankan.

Anggota Komisi II Zaenal Nurohman mengatakan Dinas masih punya waktu untuk mengkonsolidasikan data dengan pusat hingga 31 Juni ini. Sehingga, pihaknya optimis penambahan kursi bisa terwujud pada Pemilu 2024 mendatang. “Sebab, kalau melihat mekanisme yang ada, data yang akan digunakan yakni 16 bulan sebelum Pemilu. Karena diperkirakan penentuan akan dilakukan pada Oktober 2022 ini, maka data yang digunakan yakni di semester 1,”ujarnya.

Kata Zaenal, pihaknya juga berharap agar Disdukcapil memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan konsolidasi data. Selain itu, Komisi II juga akan menemui Kementrian Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk mendorong sinkronisasi data.

Sebelumnya, Sekretaris Dindukcapil Kota Tegal Nasrudin Nurul Khuluk menyampaikan, masih ada selisih sebanyak 23.000 yang akan dikonsolidasikan dengan pusat. Karena, pada data konsolidasi bersih semester 1 sebanyak 288.145 sementara 304.602 data layanan. “Saat ini kita berupaya untuk melakukan konsolidasi itu,” ujar Kasrudin.

Sutrisno

The post Komisi II DPRD Kota Tegal Minta Disdukcapil Konsolidasikan Data appeared first on SuaraBaru.id.

Progres perakaman KTP-el yang tinggi menjadikan Kabupaten Majene terbaik di Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, Kabupaten Majene berada di posisi 33.

“Hasil ini menjadikan Majene terbaik di Sulbar,” ujar Kepala Dinas Kependukukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Majene Asri Albar, pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan, di ruang pola Kantor Bupati Majene, Senin (23/11/2020).

Untuk lebih meningkatkan progres perekaman KTP-el, Disdukcapil akan melakukan evaluasi dan monitoring bersama para camat, lurah dan kepala desa terkait kemungkinan masih terdapat warga yang enggan melakukan perekaman keliling di wilayah masig-masing.

“Kita ingin memastikan kondisi penduduk, agar nantinya pihak pemerintah kecamatan melakukan validasi. Jika masih signifikan, tentu kita akan kembali ke lapangan untuk tahap perekaman selanjutnya,” terangnya, seperti dilansir SBChannel.id, grup Siberindo.co.

Menurut mantan Camat Tammerodo ini, untuk memaksimalkan pelayanan pengurusan kependudukan di masyarakat, Disdukcapil Majene bersama pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa akan mengkaji rancangan perjanjian kerja sama untuk peningkatan status kependudukan pada 2021.

“Untuk mendapatkan 18 layanan kependudukan, masyarakat yang ingin merekam tidak perlu lagi ke kota atau kabupaten. Cukup di kantor camat, kelurahan dan desa. Dan ini merupakan inovasi dari Disdukcapil Majene yang pertama di Sulbar. Dan kita berharap, dapat mengkaji bersama, agar rancangannya terealisasi di akhir 2020 dan dilaksanakan efektif di 2021,” harapnya.

Asri menyebut, agenda rakor untuk finalisasi hasil perekaman keliling KTP-el, termasuk beberapa jenis layanan kependudukan lainnya. “Ini semua dilakukan, selain memvalidkan identitas penduduk, juga memaksimalkan persiapan menuju sukses pelaksanaan Pilkada serentak 2020,” paparnya.

Pjs Bupati Majene HM Natsir meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah dan Kepala Desa agar tetap fokus pada perekaman KTP-el, khususnya bagi warga yang belum melakukan perekaman. “Terutama pemilih pemula, kalau perlu disisir di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa untuk dilakukan percepatan,” pintanya.

Natsir menerangkan, kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) Bupati dan Wakil Bupati serentak kali ini, tidak bisa memakai Surat Keterangan (suket) penduduk. “Untuk itu, seluruh pihak bekerja bersama untuk 15 hari kedepan, agar Pilkada Majene tetap jadi yang terbaik, tidak konflik dan berjalan lancar,” harapnya.

Ia meminta, kepada pemerintah kecamatan, lurah, dan pemdes, saling membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Majene, untuk menuntaskan dari 981 jiwa yang belum merekam. “Jabatan saya hanya sisa 12 hari di sini, karena itu saya ingin semua pekerjaan tuntas,” tandasnya.

Dalam rakor tersebut, Bupati Majene HM Natsir menyerahan KTP-el hasil pelayanan keliling kepada Kelurahan Rangas dan Desa Tubo Poang. Serta menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) hasil pelayanan keliling kepada Kepala SDN 26 Pakkola Kecamatan Banggae dan SDN 4 Tanjung Batu Kecamatan Banggae Timur.

Claudia SB

The post Perkaman KTP-el di Majene Hampir 100 Persen Selesai appeared first on SuaraBaru.id.