Plt Asisten Bidang Perekonomian Setda Kudus yang juga sekaligus Kabag Perekonomian, Agung Dwi Hartono mengatakan, proses pemecatan Humaini akan disesuaikan dengan regulasi perundangan yang ada.

Sesuai aturan perundangan, yang bersangkutan bisa diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya jika sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

“Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat,”kata Agung, Rabu (27/1).

Baca Juga: Dirut PDAM Kudus Divonis 4,5 Tahun Penjara

Dengan demikian, kata Agung, sampai saat ini status Humaini masih sebagai Direktur Utama PDAM nonaktif. Meski tidak bisa menjalankan tugasnya, namun Humaini masih berhak atas 50 persen dari gaji pokok yang diterimanya.

“Karena belum diberhentikan secara tetap, yang bersangkutan masih boleh menerima 50 persen dari gaji pokok tanpa tunjangan lainnya,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dirut PDAM Kudus Ayatullah Humaini akhirnya divonis bersalah dan dihukum 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Selain itu, Humaini juga harus membayar denda sebesar Rp 50 juta.

Humaini dinyatakan terbukti menerima Rp720 juta dari pungutan pengangkatan 15 orang pegawai di lingkungan PDAM Kudus. Pertimbangan lain hakim dalam menjatuhkan putusan, terdakwa sebagai direksi BUMN tidak menjalankan tugasnya secara beritikad baik dan bertanggung jawab. Humaini dalam persidangan tidak mau mengakui perbuatannya.

Tm-Ab

The post Sudah Divonis Bersalah, Humaini Belum Dipecat dari Dirut PDAM Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa, juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta, jika tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu tersebut.

Dalam uraiannya, katanya, terdakwa terbukti mengetahui dan memerintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada calon pegawai yang ingin diangkat dengan besaran Rp75 juta per orang.

Adanya pungutan dalam proses rekrutmen pegawai tersebut bermula ketika terdakwa meminjam uang sebesar Rp600 juta kepada seorang pengusaha bernama Sukma Oni yang juga diadili dalam perkara ini..

Uang tersebut, kata jaksa, digunakan oleh terdakwa untuk mencalonkan diri dalam seleksi Dirut PDAM Kudus pada 2018.

Terdakwa membayar uang Rp600 juta kepada dua anggota tim pemenangan Bupati M.Tamzil pada saat itu agar diangkat menjadi direktur utama.

Atas pinjaman itu, terdakwa akan mengganti dengan cara memungut sejumlah uang dari calon pegawai PDAM serta memberi proyek kepada Sukma Oni di PDAM.

Jaksa menjelaskan dalam proses penerimaan pegawai tersebut, Sukma Oni yang bertugas menerima uang pungutan telah mengumpulkan total Rp720 juta dari sejumlah calon pegawai.

Dari uang itu, lanjutnya, sebanyak Rp77 juta di antaranya dinikmati langsung oleh terdakwa, sementara Rp643 juta sisanya untuk melunasi utang kepada Sukma Oni.

Dalam pertimbangan besaran tuntutan yang diajukan, jaksa menilai terdakwa pernah menjalani hukuman atas kasus pidana yang dijalaninya.

“Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya,” katanya dalam sidang yang digelar secara daring itu.

Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk mengajukan pembelaan pada sidang pekan depan.

Selain Ayatulah Humaini, dua terdakwa lain dalam perkara itu, masing-masing Sukma Oni dan Kepala Bagian Kepegawaian PDAM Kudus, Toni Yulantoro, masing-masing dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Ant-Tm

The post Dirut PDAM Kudus Dituntut 4 Tahun Penjara appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut terungkap dalam sidang dugaan pungutan dalam proses seleksi pegawai PDAM Kabupaten Kudus yang digelar secara daring di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum Sri Heryono mengatakan bahwa terdakwa Ayatullah Humaini menemui dua anggota tim pemenangan Bupati Kudus M. Tamzil yang bernama Munjahid dan Sudibyo pada bulan Juni 2018.

Dalam pertemuan itu, kata dia, Humaini menyampaikan keinginannya untuk menjadi Dirut PDAM yang akan didanai pencalonannya itu oleh Sukma Oni Iswardana, pengusaha asal Kudus yang dijanjikan akan mendapat proyek di BUMD itu.

“Uang Rp600 juta tersebut kemudian diberikan kepada Munjahid dan Sudibyo dalam tiga tahap,” kata Heryono dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu.

Baca Juga: Kasus Suap Jual beli Jabatan Dirut PDAM Kudus Disidangkan

Dalam kesepakatan dengan Sukma Oni, lanjut dia, terdakwa Ayatullah Humaini menyatakan akan mengembalikan uang tersebut melalui pungutan dalam seleksi pegawai jika telah diangkat sebagai Dirut PDAM.

Dalam seleksi calon Dirut PDAM, menurut Heryono, terdakwa Ayatullah Humaini tidak disarankan untuk menjabat sebagai pimpinan BUMD tersebut.

“Namun, terdakwa tetap diangkat oleh Bupati M. Tamzil sebagai dirut untuk periode 2019—2024,” katanya.

Direktur Utama PDAM Kabupaten Kudus Ayatullah Humaini diadili kasus dugaan pengutan sejumlah uang dalam proses pengangkatan pegawai di lingkungan badan usaha milik daerah tersebut yang totalnya mencapai Rp720 juta.

Terdakwa mensyaratkan pembayaran sejumlah uang bagi delapan pegawai kontrak di lingkungan PDAM yang ingin diangkat sebagai pegawai.

Para pegawai kontrak yang ingin diangkat diharuskan bayar yang sebesar Rp75 juta per orang.

Dari uang yang harus dibayarkan tersebut, calon pegawai diwajibkan membayar uang muka sebesar Rp10 juta yang harus dilunasi setelah memperoleh SK pengangkatan.

Uang hasil pungutan dalam pengangkatan pegawai itu sendiri, kata Heryono, Rp77 juta di antaranya dinikmati langsung oleh terdakwa, sementara Rp643 juta sisanya diserahkan kepada Sukma Oni Iswardani.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 Huruf e atau Pasal 11 atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ant-Tm

The post Humaini Setor Rp 600 Juta ke Bupati untuk Jadi Dirut PDAM Kudus appeared first on SuaraBaru.id.