Penyerahan itu dilakukan bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin, 4 Desember 2023.

Dana senilai kurang lebih Rp 111 triliun yang bersumber dari APBN 2024 itu diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Nana mengatakan, jumlah alokasi APBN 2024 untuk Jawa Tengah meningkat sebesar Rp7 triliun dari anggaran tahun 2023.

Peningkatan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang dilakukan oleh seluruh instansi vertikal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Adanya peningkatan anggaran ini diharapkan meningkatkan kinerja di seluruh satker, khususnya di Pemprov Jateng, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah.

“Penganggaran ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita juga terus melaksanakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” kata Nana.

Fokus pengelolaan anggaran tahun 2024 digunakan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

“Kita tetap prioritaskan program nasional, juga termasuk program daerah seperti masalah stunting, masalah kemiskinan, juga masalah kestabilan inflasi,” imbuh Nana.

Selain itu, juga dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah, Muhdi mengatakan, APBN menjadi instrumen yang diandalkan sejak tahun 2020 sampai 2023.

Penyerahan DIPA dan buku daftar TKD ini menandai bahwa APBN 2024 sudah bisa dilaksanakan di akhir tahun  2023, dengan persiapan tertentu seperti tender pekerjaan fisik dan evaluasi.

“Harapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan penggunaan anggaran yang menumpuk di akhir tahun tidak terjadi lagi di tahun 2024. Ini kita dorong agar  satker kementerian/lembaga dan OPD untuk pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaran 2023 secepat mungkin,” kata dia.

Muhdi menjelaskan, pelaksanaan alokasi anggaran ini sudah ditentukan penggunaannya. Diharapkan ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, tidak terjadi tidak tumpang tindih.

Ditambahkan Muhdi, alokasi anggaran itu didorong untuk menciptakan sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, penurunan inflasi, dan stunting. “Itu yang menjadi fokus perhatian pada era transisi saat ini,” jelasnya.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 dengan  Alokasi Rp 111 Triliun  appeared first on SuaraBaru.id.

Kapolres Batang AKBP Edwin Louis Sengka yang diwakili Wakapolres Kompol Made Ariawan Budaya mengatakan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tersebut, terdiri belanja pegawai sebesar Rp40.284.749.000 dan belanja barang sebesar Rp19.096.481.000.

“Jadi dibanding tahun 2020, DIPA tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp7.147.042.000, itu berarti turun 10,74 persen dari tahun sebelumnya,” kata Wakapolres Kompol Made Ariawan Budaya saat kegiatan Pemantauan dan Pendampingan Sosialisasi Alokasi Anggaran T.A. 2021 Satker Polres Batang Oleh Ro Rena Polda Jateng di Rupatama Mapolres Batang, Selasa (1/12/2020).

Menurut Wakapolres, pada tahun anggaran 2021 ini, Polres Batang juga tidak mendapatkan dana untuk belanja modal seperti tahun sebelumnya. Kendati demikian, kata dia, anggaran sebesar Rp59,4 miliar ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan operasional Polri dalam melaksanakan tupoksinya.

Ia menegaskan, pencairan dan pertanggungjawaban keuangan DIPA harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. “Gunakan anggaran dengan benar, patut dan tepat. Pastikan bahwa setiap uang rakyat dapat dipertanggung jawabkan dan jangan terjadi pemborosan, penyimpangan, dan penyalahgunaan,” tegasnya.

Ia berharap pada anggotanya agar anggaran yang diterima cukup besar ini harus dapat diatur dengan sebaik-baiknya baik dalam sisi perencanaan dan penganggaran agar pengeluaran (out put) dengan “out came” dapat tercapai.

“Saya mengingatkan bahwa anggaran yang tercantum pada DIPA adalah dana satuan kerja, dan bukan dana Kasatker maupun dana para Kabag, Kasat, Kasi, dan Kapolsek. Penggunaan DIPA adalah untuk mendukung kegiatan operasional Polri,” tandasnya.

Sementara Kepala Bagian Perencanaan Pengorganisasiam Biro Perencanaan Polda Jateng AKBP Yudi Priyono yang hadir dalam acara terswbut meminta agar jajaran Polres Batang Bisa mempertanggungjawabkan DIPA yang ada dengan baik.

“Gunakan anggaran yang ada sesuai dengan peruntukanya. Pastikan penggunaan anggaran benar-benar sesuai rencana dan program yang ada,” ujar AKBP Yudi.

Nur Muktiadi

The post Wujud Transparansi, Polres Batang Sosialisasikan DIPA Tahun 2021 appeared first on SuaraBaru.id.