SEMARANG (SUABARU.ID) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) melantik dan mengambil sumpah 1.049 pejabat eselon II, III, dan IV di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis 15 Januari 2025.

Artinya, lelantikan tersebut menandai diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang menjadi dasar perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jateng. Sejumlah OPD baru terbentuk, melalui penggabungan atau pemisahan dinas yang lama.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengatakan, pejabat yang baru dilantik agar memberikan kontribusi dengan integritas secara profesional. Terutama, dalam hal melayani masyarakat di 35 kabupaten/kota.

“Baik yang sifatnya administrasi maupun operasional pejabat dinas, yang tidak kalah pentingnya siapapun nanti yang mendapatkan jabatan, harus bisa melakukan kolaborasi dengan dinasnya yang lain,” katanya.

Daftar OPD Baru

Lebih lanjut terkait OPD baru, Luthfi mengatakan, hal itu sebagai akselerasi untuk penyesuaian kementerian di pemerintah pusat.

Dicontohkan dia, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) digabung dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan).

“Yang dipisah itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Lalu Disporapar [Pemuda, Olahraga dan Pariwisata]  dipisah menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif,” katanya.

Dinas Pertanian dan Pertenakan (Distanak) Jateng kini dipimpin Defransisco Dasilva Tavares. OPD ini merupakan hasil penggabungan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan).

Lalu Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (PU BMCK) digabung dengan Dinas Pusat Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru). Kini menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Henggar Budi Anggoro.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng telah dipisah. Kini, menjadi Dinas Pendidikan (Disdik) dipimpin oleh Sadimin, lalu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif dipimpin AR. Hanung Triyono.

Kemudian Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng juga dipisah. Saat ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin Muhamad Masrofi.

Menurut Luthfi, pemecahan dan penggabungan dinas diperlukan untuk menyesuaikan visi dan misi. Khusususnya dalam akselerasi program di tingkat daerah maupun nasional.

Luthfi pun mengingatkan pejabat agar mensyukuri amanah yang diterima dan fokus pada pelayanan publik. Terutama, mengenai integritas sebagai aparatul sipil negara (ASN).

“Junjung tinggi integritas. Integritas bukan untuk siapa pun, tapi untuk tugas kita. Pelayanan masyarakat adalah prioritas. Gunakan kerja sama tim agar pembangunan Jateng berjalan lancar,” katanya. (*)

The post Ini Dia Daftar OPD Baru Di Pemprov Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiagaan armada sebelum terjun ke lapangan sepanjang tahun. Plt Kepala DKP Batang Agung Wisnu Barata memimpin langsung apel kendaraan operasional tersebut.

“Iya, jadi hari ini, kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Batang mengadakan apel kendaraan operasional untuk kantor,” katanya saat ditemui di halaman DKP Batang, Kabupaten Batang, Jumat (2/1/2026).

Agung Wisnu menilai, pengecekan ini krusial agar program kerja yang menyasar masyarakat pesisir tidak terhambat kendala teknis di tengah jalan. Ia mengibaratkan armada dinas seperti kondisi fisik manusia yang harus dipantau kelayakannya.

“Kita awali di tahun 2026 ini untuk persiapan untuk kegiatan berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Kalau orang itu berbicara kesehatan, kalau kendaraan apakah ini rusak atau tidak,” jelasnya.

Namun, hasil dari “diagnosa” tersebut menunjukkan potret yang cukup memprihatinkan. Dari total aset yang ada yakni lima unit mobil dan 44 unit sepeda motor hanya 40 persen saja yang benar-benar dalam kondisi prima.

Agung secara blak-blakan merinci kondisi sisanya. Sisanya 30 persen rusak ringan dan 30 persen rusak berat. Ia tidak menutup-nutupi fakta yang ada.

“Bukan tanpa alasan armada tersebut “babak belur”. Kendaraan operasional DKP, terutama milik para penyuluh, memiliki jam terbang tinggi di medan yang ekstrem. Artinya bahwa mayoritas kendaraan yang rusak berat adalah produk lama yang dipaksa bekerja keras di lapangan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DKP Batang Hermanto menjelaskan, bahwa faktor alam menjadi musuh utama bagi ketahanan kendaraan mereka. Lokasi kegiatan yang berfokus di wilayah pesisir membuat kendaraan rentan terhadap proses pengeroposan.

“Iya, tantangannya lokasi kegiatan kita banyak di wilayah pesisir. Yaitu pasti ada rob, ada arus, ini mengakibatkan kendaraan itu cepat keropos, cepat rusak. Tak hanya air laut, medan pelosok untuk menjangkau pembudidaya ikan juga menjadi ujian berat bagi mesin dan bodi kendaraan,” ungkapnya.

Meski kondisi armada jauh dari kata ideal dan terbentur kebijakan efisiensi anggaran, pihak DKP tetap memberikan apresiasi kepada para pegawai yang masih telaten merawat kendaraan dinas mereka.

“Kami juga terima kasih ini kepada teman-teman, perawatan kendaraan termasuk bagus sih sebenarnya. Karena kita adanya efisiensi akhirnya sangat terbatas sekali,” ujar dia.

Kini, fokus utama DKP Batang adalah melakukan perbaikan secara bertahap, agar layanan kepada nelayan dan pembudidaya tetap optimal. Hermanto pun tetap optimis armada yang rusak berat tersebut bisa segera “sehat” kembali.

Nur Muktiadi

The post Awal 2026, DKP Batang Cek Kendaraan Dinas appeared first on SuaraBaru.id.