“Soal anggaran penanganan ruas jalan turun jauh. Pada 2025 kisaran Rp1 triliun, pada tahun ini (2026) Rp320 miliar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, beberapa waktu lalu.

Artinya anggaran pemeliharan jalan provinsi Jateng yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi itu hanya 5,61% dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2025 dengan total Rp5,7 triliun.

Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Realisasi PKB tanpa opsen di Jateng pada 2025 mencapai Rp3,96 triliun. Sementara penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp1,741 triliun.

Besaran alokasi anggaran perbaikan jalan yang bahkan tak sampai 6% dari penerimaan PKB dan BBNKB 2025 itu mendapat kritik.

Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta, mengatakan, pengembalian pajak dari sektor itu untuk infrastruktur jalan di Jawa Tengah sangatlah tidak adil untuk masyarakat.

“Ini yang perlu ditanyakan itu alokasi anggaran untuk Bina Marga itu berapa miliar dari PKB dan BBNKB yang hampir Rp6 triliun itu,” katanya, Kamis 9 April 2026.

Dia bilang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus bijak atau fair. Nilai yang dikembalikan untuk perbaikan atau pemeliharaan infrastruktur jalan paling tidak Rp5 triliun.

“Masa ini hanya dialokasikan segitu. Praktis jalan-jalan provinsi, seperti contoh saya kemarin dari Wonogiri ke Pacitan itu jalan provinsi kita jelek,” ucap mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 itu.

Riyanta juga menyoroti kondisi jalan yang tak mulus dari Cawas (Klaten) hingga Wonosari (Gunungkidul). Kemudian dari Wirosari (Grobogan) hingga ke Sragen.

“Sampai ke Barat itu jelek. Wong alokasinya hanya segitu,” katanya.

Lebih lanjut, Riyanta, mengatakan, penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB harus dikembalikan ke sektor infrastruktur terkait.

“Jangan duit yang bersumber dari PKB maupun BBNKB untuk membiayai Dinas Koperasi, Dinas Kebudayaan, untuk membiayai Disperindag dan lain-lain. Ini nggak bener ini,” katanya.

Dia menggarisbawahi, penggunaan pajak-pajak dari sektor tersebut harus dikembalikan dengan tujuan dari mana sumber itu diperoleh.

Untuk itu, Riyanta mengajak anak-anak muda dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah khususnya mengawasi penggunaan pajak yang telah dibayarkan publik.

“Harus ada satu gerakan sosial dari anak-anak muda, dari masyarakat Jawa Tengah. Untuk bagaimana agar pajak yang dikelola oleh pemerintah itu dikembalikan sesuai dengan yang seharusnya,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Dikritik! Anggaran Perbaikan Jalan di Jateng hanya 5% dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB appeared first on SuaraBaru.id.