Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim menyampaikan, dalam minggu ini sudah diinformasikan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan terbit Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan THR tahun 2022.

Namun, KSPI Jateng menuntut pemerintah untuk tidak menerbitkan edaran tersebut.

“Kami (KSPI Jateng) meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah untuk tidak menerbitkan SE ataupun dalam bentuk lain yang justru membuat kisruh dan tidak kondusif di Jawa Tengah seperti 2 tahun yang lalu,” ungkap Aulia Hakim, Senin (4/4/2022).

Menurutnya, SE THR yang terbit selalu lebih condong memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR keagamaan. Kekhawatirannya dilandasi oleh kejadian pada tahun 2020 lalu, dimana Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Surat Edaran No.M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Ia menilai, SE tersebut membuka celah kepada perusahaan untuk membayar THR tahun 2020 secara bertahap atau dicicil, bahkan sampai ditunda.

“Kami berharap agar THR 2022 kali ini dibayarkan oleh setiap perusahaan secara penuh 100% pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan tidak dicicil,” tegasnya.

Menurut dia, himbauan ini ia sampaikan lebih awal untuk mengingatkan pemerintah sejak dini, khusunya Menteri Tenaga Kerja agar jangan ‘aneh aneh’ lagi dalam mengeluarkan regulasi terkait THR.

“Dalam kondisi masyarakat Jawa Tengah yang serba sangat sulit saat ini, dimana bahan sembako yang terus melambung tinggi, ditambah lagi dengan kenaikan BBM, akan semakin sulit dijangkau oleh rakyat kecil khususnya buruh di Jawa Tengah,” ujarnya.

Disisi lain, ia menilai upah buruh ataupun pekerja di Jateng secara nasional sangatlah kecil. Maka, THR inilah satu-satunya harapan buruh di Jateng agar bisa merayakan hari raya bersama keluarga walau dalam kesederhanaan.

“Kami berharap pemerintah harus lebih peka untuk lebih peduli dan berpihak pada kehidupan pekerja dan masyarakat kecil, khususnya di Jateng. Cukuplah rakyat kecil yang selalu dikorbankan, karena selama ini kelompok pengusaha selalu dimanjakan oleh pemerintah, tapi selalu membuat susah masyarakat kecil seperti buruh,” keluhnya.

KSPI jateng kembali menegaskan agar THR di tahun 2022 ini bisa diberikan 100%. Karena tahun ini kondisi perekonomian Indonesia mulai pulih, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat imbas dilonggarkannya pembatasan sosial.

Bank Indonesia pun sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran yang tak jauh berbeda, yakni 4,7%-5,5% pada 2022. Maka tidak ada lagi alasan untuk menunda pembayaran THR.

“Artinya, masa krisis bagi Indonesia sudah lewat, THR pun wajib bisa dibayarkan 100% tanpa syarat apapun.” pungkasnya.

Ning

The post KSPI Jateng Khawatirkan THR Buruh Tahun Ini Dicicil Lagi appeared first on SuaraBaru.id.