Sosialisasi diikuti para lurah, pengurus LPMK, ibu-ibu PKK, pengurus RT, RW, anggota Karang Taruna, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Semarang Timur.

Menurut Dr Kukuh, Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dikatakan bahwa seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional.

Menurutnya, hak pertama kali terhadap tanah itu adalah Hak Tanah Ulayat.

”Pada awalnya tanah itu adalah milik seluruh rakyat dan barang siapa yang mampu mengolahnya maka tanah tersebut adalah menjadi hak miliknya. Tanah merupakan masalah hidup mati karena sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu ada ungkapan Sedumuk bathuk Senyari Bumi, Ditohi Pecahing Dhodho lan Muntahing Ludiro, untuk mempertahankan hak atas tanah,” ujarnya.

Selain hak milik di hukum adat mengenal hak memungut, hak sewa, hak pakai, dan hak gadai, di beberapa daerah Hak Ulayat masih kuat sampai kini, tetapi di Jawa hak Ulayat sudah hilang.

”Pada masa kerajaan, raja dianggap sebagai pemilik tanah karena untuk menghormati dan menjunjung tinggi raja. Rakyat diminta menyerahkan sebagian hasil buminya. Di masa VOC, semua tanah adalah milik raja, pajak hasil tanah diminta VOC, hasil seluruh panen diserahkan ke VOC dengan harga yang sudah ditentukan, rakyat yang tidak punya tanah pertanian dipaksa kerja rodi.

Dia menambahkan, pada masa Daendles, masa Rafless dan masa Van den Bosch yang semuanya tidak berpihak pada rakyat maupun negara Indonesia. Maka selanjutnya berlaku Hukum Agraria di Indonesia, yang terkenal dengan sebutan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang diberlakukan mulai 24 September 1960.

Sehingga muncul adanya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Bangunan, Hak Gadai, Hak Bagi Hasil dan Hak Menumpang.

”Kemudian terkait pendayagunaan tanah ada Revolusi Hijau (Green Revolution) yang dicetuskan oleh Williem S Gaud pada tahun 1968 di Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dengan menggunakan bibit unggul,” tuturnya.

Camat Semarang Timur, Drs Kusnandir MM menjelaskan, masalah pertanahan merupakan hal yang harus dilakukan secara hati hati, ketika memberikan pelayanan terkait pertanahan kepada masyarakat, khususnya para lurah.

Warga yang mengurus berkas pertanahan harus menunjukkan berkas yang asli, kemudian wajib diteliti, dicocokkan secara seksama agar bisa menghindari tuntutan hukum di kemudian hari.

”Di Wilayah Kecamatan Semarang Timur ada beberapa blok tanah yang masih dikuasai oleh Institusi tertentu, orang tertentu maupun perusahaan tertentu sehingga ketika warga yang mendiami mengajukan sertifikat lewat PTSL, belum bisa diproses oleh BPN,” katanya.

Pada kesempatan itu, dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, Widodo Prasetyo SH MH menjelaskan proses pelayanan sertifikat tanah, permasalahan yang muncul dan penyederhanaan mata rantai birokrasi agar pelayanan menjadi cepat, murah dan nyaman, apalagi ketika di urus sendiri.

Muhaimin

The post Kaprodi Magister Hukum USM Jadi Narasumber Sosialisasi Pertanahan di Kecamatan Semarang Timur appeared first on SuaraBaru.id.