Menurut Hendry, pria kelahiran Kota Medan ini menginginkan peringatan HPN tahun ini meriah dan menjadi ajang silaturahmi wartawan, khususnya anggota PWI dari seluruh Indonesia. “Saya mendeklarasikan maju sebagai Ketua Umum PWI Pusat, dalam Kongres PWI yang rencana berlangsung tahun 2023 ini,” ungkap Hendry dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/2/2023).

Adapun pengalaman Hendry sendiri menjadi Sekretaris Jenderal PWI Pusat selama dua periode (2008-2013, 2013-2018), dan menjadi anggota Dewan Pers dua periode (2016-2019, 2019-2022).

“Tentu dengan pertolongan Allah SWT, saya merasa akan mampu menjalankan tugas. Bagi saya mengabdi pada PWI adalah kebanggaan, sejak menjadi anggota pada tahun 1987 dan menjadi pengurus di Seksi Wartawan Olahraga PWI Jaya pada tahun itu juga. Serta tidak lepas dari sejarah keterlibatan dalam dunia jurnalistik dan organisasi PWI di dalam keluarga,” terangnya.

Ia mengungkapkan, di Medan, ayahnya (Almarhum) Tridah Bangun, memulai kariernya sebagai wartawan Harian Waspada pada tahun 1953 hingga 1957, dan pernah menjadi Wakil Ketua I PWI Cabang Medan pada tahun 1963-1967, dalam suasana politik yang sedang bergolak.

“PWI adalah organisasi wartawan tingkat nasional tertua dan terbesar hingga saat ini, sejak didirikan sesepuh kita di Solo pada 9 Februari 1946. Bagi saya memelihara, menjaga harkat dan martabat PWI adalah harga mati, meskipun banyak organisasi yang lahir belakangan. PWI tidak boleh direndahkan, apalagi dipermalukan oleh organisasi kemarin sore, dalam kiprahnya di pentas dan khazanah jurnalisme dan jurnalistik Tanah Air,” tutur Hendry.

Menurut Hendry, itu hanya bisa terjadi jika kita semua setiap saat, setiap waktu, mengawal positioning dan branding PWI, jika mereka yang dipercaya mengurus PWI terus meningkatkan kompetensi, kualitas, dan pemahaman tentang profesionalisme wartawan. Serta memahami aspirasi masyarakat, kondisi sosial politik bangsa dan negara, tantangan dan ancaman globalisme terhadap Indonesia, agar bangsa ini tetap kuat dan berdiri kokoh.

“Terus tingkatkan rasa cinta Tanah Air, kebanggaan akan bangsanya yang besar pada seluruh anggota PWI. Kuncinya, pendidikan dan pelatihan yang terencana dan kontinyu,” tukasnya.

Ketika PWI didirikan, lanjutnya, keputusan terpenting dari kongres adalah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang terancam, karena nafsu besar Belanda yang ingin menjajah kembali Tanah Air tercinta dengan membonceng Sekutu.

“PWI tidak bicara soal jurnalisme saja, karena pendiri PWI adalah penulis pejuang, orang yang terjun langsung di tengah pertempuran. Posisi itu harus selalu diingat oleh anggota PWI dalam setiap detak jantungnya, dalam setiap ketukan tangannya di keyboard laptop ataupun ponsel, desah suaranya di mikrofon, atau pun tatapannya di depan lensa kamera,” terangnya.

Ia menyebut, huruf I dari kata PWI adalah Indonesia, tidak lain. Bagi PWI menjaga dan memelihara harkat dan martabat bangsa adalah nomor satu. Apalah artinya jurnalisme kalau itu hanya memuaskan nafsu kelompok, golongan, kepentingan, yang bertentangan dengan kehidupan bangsa?

“Apalah artinya kita memproduksi karya jurnalistik yang mengoyak-ngoyak, meluluh-lantakkan, mempermalukan bangsa sendiri di hadapan bangsa-bangsa lain? Anggota PWI wajib memahami kontrol sosial, mengetahui dan melakukan kontrol atas kekuasaan yang cenderung rusak (corrupt), tetapi kita ini Indonesia dengan nilai-nilai kearifan budaya yang tinggi, kita memiliki cara yang solutif, bukan destruktif,” tegas dia.

Di tengah gelombang tsunami informasi yang membuat banyak anggota masyarakat terombang-ambing, kehadiran karya jurnalistik wartawan yang jelas ideologi dan profesionalisme sangatlah penting. Di sanalah PWI harus hadir, berperan, dan ikut menentukan arah dan masa depan bangsa. Berani bersikap, berani bersuara, berani diskusi dalam mencari jalan keluar, karena untuk itulah tujuan dari berdirinya PWI 77 tahun yang lalu.

“PWI adalah salah satu tonggak yang berjuang habis-habisan mempertahankan eksistensi republik ini, dan peran itu harus tetap kita jaga, sebagai penghormatan kepada para pendiri PWI.
Tantangan PWI ke depan semakin berat karena anggotanya sebagian besar adalah wartawan cetak, meskipun sebagian besar sudah bermigrasi ke media siber, atau melakukan keduanya sekaligus,” sambungnya.

Dikatakan bahwa hidup tidak lagi mudah bagi media cetak, karena perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi semakin tidak ramah dengan lingkungan dan gaya hidup generasi muda. Tidak lagi dinilai penting oleh lembaga, perusahaan, yang ingin menampilkan produk ataupun citra diri adalah kewajiban PWI untuk terus menerus melatih dan memfasilitasi anggotanya agar dapat beradaptasi, memiliki wawasan, pengetahuan bisnis, apabila mereka hendak terjun ke usaha pers.

“Dilakukan secara rutin di semua Provinsi, disertai bimbingan dari para ahli atau praktisi yang sudah terbukti berhasil. Kita hidup di dunia nyata betapa sulitnya menjalankan usaha pers, tetapi tentu anggota PWI harus tetap profesional dan teguh dalam etika,” tambah Hendry.

“Bendera PWI harus berkibar, kiprahnya terdengar, sikap dan gagasannya disegani di pentas nasional. Itulah target saya apabila dipercaya menjadi Ketua Umum PWI Pusat dalam Kongres PWI 2023 nanti,” tandasnya.

Menurut Hendry, jalan satu-satunya ke arah sana adalah terus melakukan pendidikan, pendidikan, pendidikan, motto yang konsisten dijalankan Ketua Umum PWI periode 2008-2013, 2013-2018, Pak Margiono almarhum melalui program Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), Safari Jurnalistik, Uji Kompetensi Wartawan, dll. Kegiatan seperti ini patut dilakukan lagi dengan modifikasi sesuai kondisi dan tantangan yang baru.

PWI Provinsi menjadi faktor sukses program-program pendidikan di atas karena dilibatkan, diajak diskusi, ikut memikirkan, bahkan berbagi tanggungjawab dalam pelaksanaan SJI. Pusat dan daerah dalam satu irama untuk kemajuan organisasi. Sementara di PWI Pusat, para senior, para pakar dan spesialis, dibantu ahli-ahli, intelektual kampus, menggodok kurikulum, sesuai visi dan misi organisasi.

“PWI bisa dan mampu karena itu sudah terbukti. Saya yakin PWI ke depan juga akan mampu apabila program pelatihan merasuk ke dalam jiwa, hati nurani, segenap pengurus PWI. Apalagi kalau semua potensi anggota PWI yang berkiprah di media-media nasional dan daerah, diajak memberi gagasan dan sumbangsihnya pada organisasi PWI. Bersatu kita teguh. Bersama kita bisa. Marilah memajukan PWI Pusat. Jayalah PWI,” pungkas dia.

Ning Suparningsih

The post Hendry Ch Bangun Deklarasikan Maju sebagai Ketua Umum PWI Pusat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada deklarasi Global Coal to Clean Power Transition di Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 26 (KTT COP26) yang mempertimbangkan untuk mengakhiri masa operasional PLTU batubara pada tahun 2040-an, dengan pendanaan internasional dan bantuan teknis, serta mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Institute Essential Services Reform (IESR) memandang tujuan pemerintah ini perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk oleh produsen listrik swasta (Independent Power Producer (IPP) yang saat ini mengoperasikan lebih dari 15 GW PLTU di Indonesia.

“Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mendukung rencana Pemerintah Indonesia dan kebijakannya yang mendorong dekarbonisasi dan transisi energi, dan siap melakukan transformasi agar tetap berkontribusi dalam kelistrikan nasional yang mandiri, semakin ramah lingkungan dan berkelanjutan, demi mendukung target Net Zero Emission Pemerintah Indonesia,” ujar Arthur Simatupang, Ketua Umum APLSI pada kegiatan deklarasi Inisiatif Transisi Energi Berkeadilan oleh Produsen Listrik Swasta Indonesia yang diselenggarakan IESR bekerja sama dengan APLSI seiring dengan penyelenggaraan KTT G20 Indonesia 2022 di Bali, Selasa (15/11/2022).

“APLSI berkeinginan mengoptimalkan peran swasta sebagai mitra pemerintah dalam membangun sistem kelistrikan yang handal berdasarkan transisi energi yang berkeadilan (just energy transition) dengan melakukan diversifikasi investasi pembangkit dari berbagai sumber energi yang bersifat terbarukan yang potensinya sangat besar di Indonesia,” jelas Arthur.

Sementara IESR menyebut, transisi energi yang berkeadilan akan berjalan dengan tersedianya ruang lebih luas untuk pengembangan energi terbarukan, diantaranya dengan melakukan pengakhiran masa operasional PLTU lebih cepat.

“Kajian IESR menemukan bahwa untuk konsisten dengan pembatasan kenaikan temperatur 1,5°C, maka seluruh PLTU yang tidak dilengkapi dengan penangkap karbon harus pensiun sebelum 2045. Pada periode 2022-2030, paling tidak 9,2 GW PLTU harus pensiun, di mana 4,2 GW berasal dari listrik swasta, tanpa itu sukar rasanya mencapai NZE,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Wanhar, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM menjabarkan peta jalan pengakhiran masa operasional PLTU batubara di Indonesia.

Melalui parannya, Wanhar mengatakan pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk mencapai target NZE 2060 diantaranya, memastikan pengakhiran masa pengoperasian PLTU yang dimiliki oleh produsen listrik swasta setelah perjanjian jual beli (PPA) selesai, mengakhiri masa pengoperasian PLTGU setelah berumur 30 tahun. Selanjutnya, mulai tahun 2030 terdapat pembangunan PLTS yang semakin masif, disusul PLTB baik di darat maupun di lepas pantai mulai tahun 2037.

Wanhar menegaskan, ada beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi dalam melakukan pengakhiran masa operasional PLTU batubara di Indonesia.

“Pensiun PLTU hanya dapat dilakukan saat adanya kepastian keandalan jaringan, dengan substitusi dari pembangkit energi terbarukan dan atau instalasi sistem transmisi, adanya kepastian terlaksananya transisi energi yang adil dengan tidak adanya dampak sosial yang negatif dari pensiun dini, harga pembangkit energi terbarukan yang terjangkau, dan ketersediaan dukungan pembiayaan internasional,” jelas Wanhar.

Berdasarkan kajian “Financing Indonesia’s Coal Phase out” IESR bersama Center for Global Sustainability, Universitas Maryland, untuk memensiunkan 9,2 GW PLTU batubara di 2030, Indonesia membutuhkan dukungan pendanaan internasional diperlukan untuk memenuhi biaya pensiun PLTU, sekitar USD 4,6 miliar pada 2030.

Mendukung upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah Indonesia akan bekerjasama dengan International Partners Group (IPG) untuk mewujudkan rencana investasi dalam rangka mendukung pensiun dini PLTU dan juga teknologi rendah karbon lainnya.

Kerjasama tersebut akan menunjang tercapainya target dekarbonisasi sistem kelistrikan Indonesia, antara lain mencapai puncak emisi sektor kelistrikan sebesar 290 juta ton CO2 pada tahun 2030, menyiapkan proyek-proyek PLTU yang harus dipensiunkan lebih awal, serta memastikan capaian bauran energi terbarukan sebesar minimal 34% pada tahun 2030.

“Agar pengakhiran masa operasional PLTU batubara, terutama yang dimiliki oleh IPP, dapat berlangsung dengan prinsip berkeadilan, maka pemerintah harus membentuk komisi nasional atau gugus tugas yang melibatkan lembaga pemerintah terkait pada akhir tahun ini. Tugasnya antara lain menilai secara komprehensif daftar PLTU yang berpotensi untuk segera dipensiunkan, serta melakukan negosiasi ulang dengan Produsen Listrik Swasta,” jelas Deon Arinaldo, Manager Program Transformasi Energi, IESR.

Deon menambahkan, negosiasi kontrak PLTU antara PLN dan produsen listrik swasta harus dimulai dengan mempertimbangkan potensi biaya tambahan tanpa membahayakan iklim investasi di Indonesia.

Kegiatan Deklarasi Transisi Energi Berkeadilan ini dilakukan bertepatan dengan KTT G20. Hal ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif bagi kepemimpinan Pemerintah Indonesia di G20 yang juga menyoroti transisi energi atau peralihan dari energi yang polutif menuju energi terbarukan sebagai salah satu isu utama.

Kepemimpinan Indonesia dalam melakukan pensiun dini PLTU untuk mengakselerasi transisi energi akan menciptakan preseden baik bagi negara G20 lainnya.

“Semangat untuk akselerasi pengakhiran pengoperasian PLTU melalui deklarasi Produsen Listrik Swasta yang didukung oleh pemerintah dan PLN akan menjadi contoh bagi India, yang akan memegang kepresidenan G20 di 2023 dan menjadi contoh bagi negara ASEAN lainnya dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023,” tandas Fabby Tumiwa.

Ning Suparningsih

The post APLSI Deklarasikan Just Energy Transition, Dukung Percepatan Bauran Energi Ramah Lingkungan appeared first on SuaraBaru.id.

BIdang-bidang tersebut yaitu bidang pangan, budaya, sosio-antropologi, dan kesehatan tentang peran nutrisi dan hidrasi melalui makanan tradisional, untuk pencegahan stunting yang didukung oleh Danone Indonesia.

Hasil konsensus akan diserahkan kepada pemangku kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut komitmen dan dukungan IGC serta Danone Indonesia terhadap pencegahan stunting di Indonesia.

Inisiatif ini juga akan menjadi sebuah gerakan atau program kerja untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan pangan lokal di berbagai wilayah di Indonesia.

Ketua Umum IGC, Ria Musiawan menyampaikan, sebagai komunitas yang memiliki misi sebagai pelestari makanan dan minuman Indonesia ingin memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, serta bentuk komitmen dan dukungan IGC terhadap usaha penanggulangan stunting di Indonesia
maka disusunlah konsensus dari para ahli.

“Kami memfasilitasi konsensus ahli melalui pendekatan gastronomi untuk menghasilkan suatu sikap dan kebijakan bersama dalam penanganan stunting,” kata Ria, Senin (17/10/2022).

Menurut Ria, stunting dan masalah gizi kronis menjadi isu prioritas negara, karena mengancam generasi masa depan Indonesia. Upaya peningkatan status gizi masyarakat menjadi prioritas pembangunan, dengan sasaran utama menurunkan angka stunting. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

Sementra itu Medical Science Director Danone Indonesia, Dr. dr. Ray Basrowi, MKK menuturkan, sebagai perusahaan makanan dan minuman, Danone Indonesia telah aktif berkontribusi mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting.

“Stunting adalah masalah yang kompleks di Indonesia, bukan hanya tentang isu nutrisi dan makanan, namun juga ada aspek psikologis, ekonomi, budaya dan stabilitas. Masalah stunting harus menjadi perhatian bersama. Indonesia seharusnya tidak pantas menjadi negara dengan angka stunting yang tinggi, karena variasi makanan tradisional Indonesia luar biasa besar dan beragam, dimana pangan lokal dapat memenuhi hampir 60% protein,” kata dr. Ray.

Salah satu cara untuk meningkatkan gizi masyarakat adalah melalui makanan tradisional yang mungkin ditinggalkan karena ada yang lebih praktis. “Strategi gastronomi dengan menu gizi seimbang dari bahan pangan lokal yang diolah menjadi berbagai hidangan yang enak dan menyehatkan dapat memperbaiki gizi anak dan menurunkan stunting,” ungkap Dewan Pakar IGC, Hindah Muaris.

“Misalnya dengan pendekatan gastronomi yang ‘smart’ kaum muda membantu akselerasi pencegahan stunting sejak dini, dengan mengonsumsi beraneka ragam jenis makanan tradisional, bergizi seimbang, berprotein tinggi dari bubur kacang hijau dan telur rebus, juga ada bahan pangan lokal yang mudah ditemukan dan punya nilai gizi tinggi seperti umbi-umbian, jagung dan kacang-kacangan, serta memenuhi kecukupan minum air putih dua liter per hari,” paparnya.

Menurutnya, menu sehat untuk anak juga dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Potensi pangan Indonesia yang melimpah berasal dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan menjadi salah satu asupan nutrisi yang baik untuk anak.

IGC merupakan komunitas non-profit, wadah berkumpul dan berkarya untuk memajukan Indonesia melalui kecintaan terhadap makanan dan minuman beserta nilai kebudayaannya.

IGC mempunyai tujuan memberikan kontribusi nyata melalui pemberdayaan, penguatan, dan peningkatan nilai tambah serta daya saing makanan dan minuman Indonesia di kancah nasional maupun internasional.

Diketahui, ada delapan ahli yang berperan dalam menyusun konsesus nutrisi dan hidrasi berbasis makanan tradisional untuk penanganan stunting, antara lain Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Bondan Kanumoyoso M.Hum, Dokter Gizi dan juga President of Indonesian Nutrition Association, Dr.dr. Luciana B. Sutanto, MS, Sp.GK, Chef Stefu Santoso.

Selain itu Dewan Pakar IGC Hindah Muaris, Legislatif (DPR) Komisi 9 Abidin Fikri, Perwakilan GAPPMI selaku pelaku Industri Patricia Tobing, Pakar Sosio-Antropologi dan Psikologi Komunitas Dr. Endang Mariani Rahayu, M.Psi, serta Pengamat Media dari Kompas Gramedia Group Ninuk M Pambudy.

Saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia yakni stunting.

Meskipun angka prevalensi stunting di Indonesia telah menurun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021 (dari 26,92 persen di tahun 2020), namun, angka tersebut masih dinilai tinggi jika dibanding standar dari WHO, yaitu tidak lebih 20 persen .

Ning Suparningsih

The post Danone Indonesia Dukung IGC Deklarasikan Konsensus Nutrisi dan Hidrasi Berbasis Makanan Tradisional appeared first on SuaraBaru.id.