BULAN Mei segera berakhir dan kita memasuki bulan Juni.

Bagi kalangan pers dunia, Mei ditandai dengan peringatan Hari Kemerdekaan Pers Dunia pada 3 Mei, yang tahun ini pelaksanannya diadakan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York City, AS. Sebagaimana biasa, Indonesia juga hadir di event itu, diwakili Dewan Pers, untuk menyimak isu-isu baru dan menyampaikan juga kondisi pers di Tanah Air.

Isu yang tak pernah lekang oleh waktu adalah kemerdekaan pers, yang dimana-mana negara selalu terancam, dengan derajat yang berbeda-beda. Amerika Serikat sendiri yang dulu sekali dikenal sebagai kampiun pers, kini termasuk negara yang menghantam pers, khususnya sejak Donald Trump menjadi presiden. Kubu konservatif tidak ragu mempidanakan pers yang dianggap merugikan mereka. Bahkan di negara bagian Florida, kemerdekaan pers terancam dengan aturan baru yang direstui bakal calon presiden dari Partai Republik, Ron De Santis.

Jangan tanya lagi kondisi pers di RR Cina, di India, di Rusia, atau di Turki, atau tetangga kita Singapura dan Malaysia, yang memang sudah begitu lama menjadi keprihatinaan internasional. Bagaimana dengan di Indonesia? Meskipun ada yang mengatakan banyak potensi ancaman baik dari aturan, penegak hukum, kelompok berduit, kelompok berkuasa ormas ataupun parpol, pers di negeri kita masih berjaya. Beruntunglah kita masih punya Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, dengan berbagai turunannya berupa Peraturan Dewan Pers dst, karena pers masih bisa melakukan banyak hal untuk menyuarakan kepentingan publik.

Masalah saat ini bukan lagi ancaman, tetapi lebih pada rayuan finansial dan kekuasaan. Kian banyak media dan pekerja media yang tidak tahan pada godaan, khususnya mereka yang setiap hari berjuang untuk hidup dan bertahan. Kita menyaksikan bagaimana press release yang tidak berimbang, dimuat begitu saja di media online besar. Kita melihat bagaimana berita tentang seseorang atau sesuatu, yang seragam kalimat dan fotonya dimuat beramai-ramai. Kalau ini tidak digugat dan dipersoalkan, maka akan semakin merosotlah harkat dan martabat media massa, tidak lagi kredibel di mata masyarakat.

Organisasi-organisasi perusahaan pers bersama Dewan Pers harus mencermati gejala ini dengan seksama, dan mengingatkan mereka agar independensi pers itu harus dipegang teguh. Janganlah dianggap sebagai angin lalu, dan menjadikan mekanisme pasar sebagai hakim yang menentukan hidup mati media massa. Repubik ini masih membutuhkan media massa yang sehat, setidaknya untuk mengimbangi tsunami media sosial yang tidak terkendali.

* * * * *

Bulan Mei juga menjadi penting bagi kalangan pers, karena ada yang namanya tahapan pemilu pendaftaran calon legislatif dari partai politik. Daftar Calon Sementara (DCS) itu pada bulan September mendatang, akan dijadikan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota.

Pers memang diharapkan memberitakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum, agar masyarakat tahu tanggal-tanggal penting sebelum pencoblosan yang akan diadakan pada 14 Februari mendatang. Inilah fungsi informasi sekaligus juga fungsi edukasi dari pers, yakni meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi di setiap tahapan, khususnya pada Hari H pencoblosan.

Dengan berbagai persoalannya, partisipasi masyarakat sangat penting, karena ini adalah sarana pergantian pemegang kekuasaan yang sah di cabang eksekutif maupun di legislatif. Kalau selama ini pimpinan dianggap tidak aspiratif, di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, ya carilah orang yang dianggap bisa memimpin daerahnya lebih baik. Kalau selama ini anggota parlemen dianggap tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, silakan coblos orang yang dinilai nanti akan dapat menjalankan aspirasi. (Khusus untuk calon presiden, karena Joko Widodo tidak lagi maju maka tidak dibahas di sini, semua calon adalah “orang baru”, jadi silakan yang dianggap cocok untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan).

Di luar fungsinya, sebagaimana disebutkan dalam UU Pers No 40/1999, ada hal lain yang menjadi pembicaraan, yakni terjunnya sejumlah orang pers menjadi calon legislatif (dan mungkin juga menjadi calon pimpinan daerah nantinya).

Bulan Desember tahun 2022 lalu, sebagai antisipasi Dewan Pers sudah mengeluarkan Surat Edaran No 1, yang antara lain menyatakan, orang pers yang mencalonkan diri di cabang eksekutif ataupun legislatif, agar non aktif dari dunia pers, bahkan kalau bisa mengundurkan diri. Maksudnya tidak lain adalah, agar tidak ada percikan kepentingan sekecil apapun dari profesi sebagai wartawan dan bekerja di media, dalam pemberitaan pemilu dan tahapan-tahapannya.

Saya sendiri berpendapat, sebenarnya setelah mencalonkan melalui partai politik dan masuk ke dalam DCS, seorang wartawan atau pengurus organisasi wartawan harus mengundurkan diri dari kepengurusan, bahkan kalau bisa dari profesi wartawan. Mustahil dan tidaklah mungkin wartawan sehebat apapun kalau sudah menjadi calon sebuah partai politik, bersikap independen, dalam menyikapi apapun, terlebih-lebih urusan perpolitikan.

Dia sudah menjadi petugas partai, harus loyal pada ideologi partai, loyal pada program kerja dan tujuan partai, tidak lagi netral dan bersikap berimbang. Yang dia perjuangkan pastilah kepentingan partai apabila terjadi konflik pemikiran, gagasan, ataupun peristiwa di lapangan.

Alangkah elok bila para calon tadi menyampaikan ke hadapan publik, saya sudah berhenti (sementara atau tetap) sebagai wartawan, atau sebagai pengurus organisasi wartawan ataupun media. Terjaga kredibilitasnya dan terjaga marwahnya. Tidak dianggap main dua kaki, ya wartawan ya politisi sekaligus, agar kalau jeblok di sana lalu bergeser lagi ke posisi semula.

Soal ini saya salut dengan teman-teman dari PWI Jawa Timur. Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Jatim, Ferry Is Mirza, mundur dari jabatannya karena telah berketatapan hati menjadi calon anggota legistlatif dari PKS. Ashadi mundur dari posisi Ketua PWI Gresik karena maju sebagai caleg. Sebelumnya di Jakarta, ada pula Dhimam Abror yang mengundurkan dari kedudukan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, karena memilih menjadi tim sukses calon presiden.

Contoh baik harus ditiru, karena itulah cara yang elegan, yang menunjukkan jatidiri sebagai wartawan yang faham dan taat pada Kode Etik Jurnalistik. Bukan malah ngotot dengan berbagai alasan, masih calon sementara lah, belum tentu lolos sebagai calon tetaplah, dsb. Pilihan adalah konsekuensi. Tidak ada yang memaksa pilihan, tetapi kalau sudah memilih ya harus tahu diri. Jangan rugikan nama baik organisasi.

* * * * *

Kita segera memasuki bulan Juni, dan tantangan pers sampai dengan berlangsungnya pemilihan umum yang akan menetapkan presiden, anggota parlemen, dan lalu menyusul pemilihan kepala daerah. Setiap menghadapi event 5 tahunan ini, lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, berbagai lembaga negara, dan Dewan Pers, aktif melakukan edukasi terhadap wartawan dan pengelola media, agar bersikap adil dan menerapkan KEJ dalam pemberitaan.

Kata seorang teman, materi tentang pemberitaan yang informatif, edukatif, sesuai PKPU, dan taat pada etika jurnalistik, harus selalu diberikan pada pengelola media dan wartawan. Sebab, meski dulu sudah faham, bisa jadi kini lupa, atau tergerus kondisi ekonomi yang sulit. Dulu tobat lalu kembali kumat. Sebagai orang yang pernah di Dewan Pers selama enam tahun, pengaduan tentang pemberitaan cukup banyak, dengan jenis pelanggaran yang ringan sampai berat. Dan saya yakin hal serupa akan terjadi ketika mesin perpolitikan mulai memanas. Normal saja.

Tetapi adalah tugas kita semua untuk menjaga agar pers selalu berada di jalur yang benar, menjalankan peran dan fungsinya sebaik-baiknya, menunjukkan integritasnya, sehingga mendapat apresiasi dari masyarakat, pemerintah, penyelenggara dan peserta pemilu itu sendiri.

Wallahu a’lam bhisawab.

Ciputat 31 Mei 2023.

— Hendry Ch Bangun; Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 —

The post Bulan Mei dan Pers Kita appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita umumkan DCS dengan memilih lokasi di SUGBK sebagai momentum untuk mengingatkan dan memberi inspirasi bagi para kandidat dan kita semua bahwa GBK ini dibangun oleh pendiri bangsa dengan tujuan menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia negara besar yang layak dan mampu menggelar perhelatan olahraga berskala dunia,” papar Ketua Komite Pemilihan Amir Burhanuddin.

Karenanya, imbuh Amir, berharap para kandidat menjadikan momentum pengumuman DCS ini memberikan semangat nasionalisme yang tinggi, serta menjadikan PSSI sebagai ladang pengabdian untuk membesarkan serta memajukan sepakbola Indonesia.

“Seperti semangat para founding father kita membangun GBK sebagai alat perjuangan untuk meraih prestasi dan membanggakan Indonesia,” ujarnya.

Amir menyampaikan bahwa hari ini KP menjalankan tahapan mengumumkan Daftar Calon Sementara Komite Eksekutif PSSI periode 2023 – 2027. Sebelum mengumumkan DCS, KP melakukan verifikasi dokumen termasuk menerima hasil verifikasi integritas para bakal calon dari Komite Disiplin PSSI mulai tanggal 25-30 Januari lalu.

“ Dalam verifikasi dokumen para bakal calon, kita di internal komite pemilihan terjadi dinamika yang sangat hebat. Dinamika ini, terkait ketelitian dan pemahaman tentang dokumen persyaratan yang harus sesuai dengan statuta federasi. Perbedaan pendapat para anggota komite acapkali terjadi. Bahkan, beberapa kesempatan berujung deadlock. Namun, setelah dilakukan penajaman dan pendalaman dokumen yang diperdebatkan, akhirnya komite pemilihan dapat menuntaskan tahapan verifikasi ini dengan baik,” ungkap Amir.

Dalam DCS yang diumumkan hari ini, lanjut Amir, diumumkan untuk kategori calon yang lolos memenuhi syarat meliputi :

– 5 calon ketua umum,

– 16 calon wakil ketua umum

– 53 calon anggota Komite Eksekutif

Berikutnya untuk kategori calon yang tidak lolos tapi dapat mengajukan banding yakni :

– Untuk calon ketua umum Nihil

– Untuk calon anggota Komite eksekutif terdapat 2 nama yang tidak lolos tapi dapat mengajukan banding yakni Saudara Bima Sinung Widagdo dan Saudara Mirza Rinaldy Hippy, keduanya dinilai belum memenuhi syarat dokumen yang diatur dalam Pasal 38 ayat 4 statuta PSSI tahun 2019 terkait persyaratan dokumen aktifitas 5 tahun di sepakbola dianggap belum memenuhi. Terhadap keputusan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan banding.

Sementara dalam kategori calon yang tidak lolos dan tidak dapat mengajukan banding :

– Untuk calon ketua umum Nihil

– Untuk calon wakil ketua umum terdapat 5 nama yang tidak lolos dan tidak dapat banding yakni : Sdr. Azrul Ananda, Sdr Bambang Pamungkas, Sdr Ponaryo Astaman, Sdr. Achsanul Qosasih dan Sdr Iwan Budianto.

Dari hasil verifikasi yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi persyaratan dokumen yang diatur dalam Statuta PSSI 2019

– Sementara untuk calon Komite Eksekutif yang tidak lolos dan tidak dapat mengajukan banding berjumlah 27 calon. Dari hasil verifikasi yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang sesuai dengan Statuta PSSI 2019.

Untuk nama-nama calon baik yang lolos, tidak lolos dapat banding dan tidak lolos tidak dapat banding dilampirkan di halaman lain

Setelah pengumuman DCS, lanjut Amir Burhanudin, akan diserahkan Surat Keputusan Komite Pemilihan tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara Komite Eksekutif PSSI Periode 2023-2027 kepada Komite Banding Pemilihan untuk memberikan kesempatan kepada para kandidat mengajukan proses banding.

Tahapan penyampaian permohonan dan berkas banding akan dibuka pada 1-3 Pebruari 2023, selanjutnya Pengumuman Daftar Calon Tetap Komite Eksekutif PSSI akan diumumkan pada 6 Pebruari 2023.

Semoga semua tahapan ini berjalan dinamis dan lancar. Harapannya, semakin banyak kandidat yang lolos semakin kompetitif dan berkualitas jalannya Kongres Luar Biasa Pemilihan yang akan di gelar pada 16 Pebruari 2023 mendatang,” pungkas Amir.

Daftar 5 Nama Calon Sementara Ketua Umum PSSI:
1. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti
2. Arif Putra Wicaksono
3. Doni Setiabudi
4. Erick Thohir
5. Fary Djemy Francis

Daftar 16 Nama Calon Sementara Wakil Ketua Umum PSSI:

1. Ahmad Riyadh
2. Ahmad Syauqi Soeratno
3. Andre Rosiade
4. Doni Setiabudi
5. Duddy S Sutandi
6. Fary Djemy Francis
7. Gede Widiade
8. Hasani Abdulgani
9. Hasnuryadi Sulaeman
10. Juni Rachman
11. Maya Damayanti
12. Ratu Tisha Destria13. Sadikin Aksa

14. Yesayas Oktavianus

15. Yunus Nusi
16. Zainudin Amali

Daftar 54 Nama Calon Sementara Anggota Exco PSSI:

1. Ach Baidowi
2. Agus Ambo Djiwa
3. Ahmad Riyadh
4. Ahmad Susanto
5. Ahmad Syauqi
6. Andre Rosiade
7. Apung Widiadi
8. Arya Mahendra
9. Azrul Ananda
10. Bangun Salmon
11. Benny Erwin
12. Benny Tomasoa
13. Bustami Zainudin
14. Dirk Soplanit
15. Djamal Aziz
16. Doni Setiabudi
17. Duddy S Sutandi
18. Eko Setyawan

19. Endri Erawan

20. Fary Djemy Francis
21. Ganisa Pratiwi
22. Gede Widiade
23. Hasani Abdulgani
24. Hasnuryadi Sulaiman
25. Husni Efendi
26. Indra DT Rajo
27. Juni
28. Kairul Anwar
29. Katno
30. Lexyndo Hakim
31. Monica Desideria
32. Muhamad Jaelani
33. Muhammad
34. Paulus Kia Botoor
35. Pieter Tanuri
36. Rocky Bebena
37. Rowland Heinrich
38. Rudi Yudianto
39. Sigit Widodo
40. Sophan Lamara
41. ST Diza Rasyid
42. Sumardji
43. Syafril Nasution
44. Teddy Tjahjono
45. Tigor Shalom
46. Tommy Apriantono
47. Vivin Cahyani
48. Wempi Wetipo
49. Yesayas Oktavianus
50. Yeyen Tumena
51. Yosephine Natalitha
52. Yunus Nusi
53. Zulkarnaen
54. Achsanul Qosasih

Muhaimin

The post Komite Pemilihan Umumkan Daftar Calon Sementara Komite Eksekutif PSSI appeared first on SuaraBaru.id.