Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menjelaskan bahwa kebijakan Dana Desa 2026 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa, dengan penekanan utama pada penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan desa.

“Dana Desa harus dimanfaatkan secara optimal sesuai juknis. Meski alokasinya menurun, kami minta desa tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Famny, Rabu (7/1/2025)

Berdasarkan data Pemkab Kudus, Dana Desa Tahun 2025 mencapai Rp140.654.773.000, sedangkan Dana Desa Tahun 2026 turun menjadi Rp44.002.864.000. Dengan demikian, alokasi Dana Desa 2026 hanya sekitar 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menuntut desa lebih selektif dan efektif dalam menyusun program.

Dalam juknis tersebut, terdapat sembilan fokus prioritas penggunaan Dana Desa 2026. Pertama, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat. Penetapan penerima dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan mengacu pada data pemerintah.

Kedua, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, meliputi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan sampah, pencegahan banjir dan kekeringan, serta penanganan rob dan abrasi. Ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, termasuk revitalisasi pos kesehatan desa, pencegahan dan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Prioritas keempat adalah program ketahanan pangan dan lumbung pangan desa, yang mencakup pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta swasembada energi berbasis energi terbarukan. Kelima, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, termasuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapannya.

Dana Desa juga diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Program ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal, dengan ketentuan minimal 50 persen anggaran kegiatan dialokasikan untuk upah kerja. Selanjutnya, prioritas ketujuh adalah pembangunan infrastruktur digital dan teknologi desa, terutama bagi desa yang masih memiliki keterbatasan akses internet dan teknologi informasi.

Kegiatan yang Dilarang

Selain itu, Dana Desa dapat digunakan untuk program sektor prioritas lainnya sesuai kebutuhan mendesak masyarakat desa, serta operasional pemerintah desa dengan batas maksimal 3 persen dari total Dana Desa.

The post Dana Desa 2026 di Kudus Tersisa 31 Persen, Ini Daftar Kegiatan yang Dilarang appeared first on SuaraBaru.id.