KY melakukan efisiensi 54,35 persen dari pagu anggaran tahun 2025. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) yang juga menjadi objek efisiensi anggaran.

“Anggaran KY yang dipangkas sekitar 54,35 persen. Bahkan, setelah dicermati ternyata tidak cukup untuk operasional harian kantor,” jelas anggota KY dan Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, Jumat (7/2/2025).

Mukti Fajar menegaskan, adanya efisiensi itu, KY tidak bisa bekerja dan menjalankan sejumlah tugas, termasuk melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA.

Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, M. Taufiq HZ menambahkan, bahwa MA sebenarnya telah menyampaikan kekosongan 19 hakim agung dan hakim ad hoc di MA melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 5/WKMA.NY/KP1.1.1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung pada Mahkamah Agung RI dan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 6/WKMA.NY/KP1.1.3/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI.

Kebutuhan hakim agung tersebut terdiri dari 5 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.

Sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka KY harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung paling lama 15 hari sejak surat permintaan dari MA diterima (16 Januari 2025).

“Namun, karena efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, KY tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim agung ad hoc HAM di MA untuk memenuhi permintaan MA. KY telah bersurat secara resmi kepada MA,” kata Taufiq.

Saat ini, KY sedang mengupayakan penambahan anggaran melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila terpenuhi, maka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA dapat dilaksanakan.

Ning S

The post Efisiensi Anggaran, KY Tak Dapat Melaksanakan Seleksi Calon Hakim Agung dan Ad Hoc di MA appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Siti Nurdjanah mengatakan, ada 55 calon hakim agung yang mengikuti seleksi ini. Mereka terdiri dari 36 orang dari kamar pidana, 5 orang dari kamar perdata, 6 orang dari kamar agama, dan 8 orang dari kamar TUN (khusus pajak). Apabila digolongkan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 49 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

“Untuk calon hakim agung yang menjalani asesmen kompetensi dan kepribadian berjumlah 55 orang, yaitu 43 orang berasal dari jalur karir dan 12 orang berasal dari jalur nonkarir,” ujar Siti Nurdjanah, Kamis (3/3/2022).

Menurutnya, asesmen tahun ini masih menggunakan metode daring seperti tahun 2020 dan 2021 karena pandemi masih terus berlanjut. Untuk peserta dibagi dalam beberapa kelas virtual, di mana para peserta akan menjalani simulasi kerja sebagai hakim agung.

“Para asesor untuk asesmen ini terdiri dari asesor yang berlatarbelakang psikolog, dan asesor substantif, yaitu hakim agung yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), mantan hakim agung, dan pakar hukum. Di samping itu, untuk memperkaya penilaian kompetensi teknis para calon, tahun ini KY juga melibatkan para guru besar hukum untuk menjadi pewawancara teknis,” lanjut Nurdjanah.

“Asesmen kompetensi dan kepribadian mengukur kompetensi calon yang terdiri dari dua belas kompetensi, yaitu integritas, profesionalisme, manajemen diri, kerja sama, komunikasi efektif, perencanaan dan pengorganisasian, kepemimpinan, pemahaman global, wawasan teknis hukum, manajemen perkara, penalaran hukum dan pembuatan putusan yudisial, serta wawasan kebangsaan dan kenegarawanan,” jelas dia.

Disampaikan bahwa seleksi ini mencari delapan posisi CHA yang dibutuhkan MA, yakni untuk mengisi 1 orang di kamar perdata, 4 orang di kamar pidana, 1 orang untuk kamar agama, dan 2 untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.

Selain CHA, juga dibutuhkan 3 orang untuk hakim ad hoc tipikor di MA. “Rencananya, asesmen kompetensi dan kepribadian untuk calon hakim ad hoc di MA mulai dilaksanakan pada hari Rabu (9/3/2022), yang juga akan dilaksanakan secara daring,” pungkasnya.

Ning

The post 55 Orang CHA Ikuti Seleksi Kesehatan dan Kepribadian appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan CHA 2021 itu berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta.

CHA yang diusulkan telah memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR. Berikut adalah daftar nama CHA yang diusulkan:

Kamar Pidana
1. Aviantara (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA)
2. Dwiarso Budi Santiarto (Kepala Badan Pengawasan MA)
3. Jupriyadi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA)
4. Prim Haryadi (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA)
5. Subiharta (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)
6. Suharto (Panitera Muda Pidana Khusus pada MA)
7. Suradi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA)
8. Yohanes Priyana (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang)

Kamar Perdata:
1. Ennid Hasanuddin (Hakim Pengadilan Tinggi Banten)
2. Haswandi (Panitera Muda Perdata Khusus MA)

Sedangkan untuk Kamar Militer adalah
Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama)

Dalam kesempatan itu, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan, MA membutuhkan 13 hakim agung terdiri dari 2 orang untuk kamar perdata, 8 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 2 orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.

Namun, dalam seleksi kali ini KY hanya mengirimkan 11 nama dari 13 kebutuhan MA.

Mukti menuturkan, 2 orang CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak terpenuhi. “Kebutuhan 2 CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak dapat dipenuhi karena tidak ada calon yang lulus seleksi hingga tahap akhir,” ungkap Mukti dalam rilisnya, Selasa (21/9/2021).

Menurutnya, para CHA telah menjalani rangkaian seleksi di KY, yaitu dimulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan, termasuk rekam jejak, serta wawancara.

“Setelah dilaksanakan seleksi administrasi pada 27 Maret – 4 April 2021, KY menyatakan 116 orang lulus. Selanjutnya para CHA mengikuti seleksi kualitas secara daring. Ada 45 CHA yang dinyatakan lulus. Pada seleksi kesehatan dan kepribadian, KY menyatakan ada 24 orang CHA yang lulus. Terakhir, para CHA mengikuti wawancara pada 3-7 Agustus 2021 lalu,” tutur Mukti.

Setelah proses wawancara, KY menetapkan sebanyak 11 orang CHA dinyatakan lulus yang selanjutya diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua CHA yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara, sesuai formasi lowongan jabatan, dan mempertimbangkan kelulusan akhir, dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

“KY menjamin bahwa CHA yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas,” tambah Mukti.

Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, proses seleksi calon hakim agung di DPR akan dilakukan secara transparan kepada publik. Puan juga mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan ke DPR telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya.

Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah.

Selanjutnya proses fit and proper test terhadap masing-masing Calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin hingga Selasa (21-22 September 2021) di Gedung DPR RI.

Ning

The post KY Usulkan 11 Calon Hakim Agung ke DPR appeared first on SuaraBaru.id.