POLEMIK yang terjadi atas kenaikan pajak bermotor terus berkepanjangan, jika Gubernur Jawa Tengah tidak secepatnya merombak atau menyempurnakan struktur PAD di Jawa Terngah.

Hal ini karena kenaikan pajak den “Opsen” nya tidak tepat, ketika masyarakat masih dalam kondisi berjuiang secara ekonomi, terutama rakyat kecil. Dimana pemakaian motor/mobil bagi mereka bukan digunakan untuk investasi semata, namun juga digunakan sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah.

Sebagaimana kita ketahui masyarakat yang berpenghasilan rendah rata-rata memanfaatkan kendaraan mereka untuk melakukan pekerjaannya, misalnya untuk mengangkut barang dagangan, disewakan, untuk Ngojek atau Grab, dan seterusnya. Mereka tidak bisa masuk kedalam struktur kepegawaian yang resmi, baik di pemerintahan maupun swasta, sehingga penghasilan mereka terbatas mengandalkan motor/mobil.

Hal ini memang berbeda dengan kalangan orang yang berpenghasilan tinggi, terkadang mereka mampu memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu, baik mobil atau motor.
Kalau kita runut kebelakang dari Pemerintah Pusat, maka struktur APBN tahun 2025 82,4%, didapatkan dari sektor pajak, padahal negeri kita ini kaya akan SDA yang terus ditambang. Sudah barang tentu pemanfaatan SDA yang melimpah itu, harus mampu menutup kekurangan di sektor pajak, jika memang hasilnya tidak optimal.

Dari data BPS tersebut, sangat terlihat masukan terbesar justru dari Pajak rakyat (82,4%), bukannya dari SDA yang melimpah. Sepertinya skema ini sudah lama terjadi, sehingga pergantian Presiden siapapun sulit untuk meninggikan pendapatan dari sektor SDA, mengapa..?,ini perlu dikaji secara mendalam.

Kita kembali ke Jawa Tengah, bahwa UMK rata-rata di Jawa Tengah berbeda-beda, untuk tahun 2026, sebesar Rp.2.327.386,07,- (data dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah), sedangkan untuk Kota Semarang UMK mencapai Rp.3.701.709,-.

Angka tersebut menjadi sangat mepet dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, jika kebutuhan mereka semakin besar, terutama untuk biaya hidup keluarga, sekolah anak-anaknya, transportasi, membayar PBB, dan terakhir pajak kendaraan bermotor.

Dari semua itu, sudah saatnya Pemerintah baik Pusat maupun Propinsi, harus mampu mendapatkan masukan dana non-pajak secara optimal. Hal-hal terdahulu yang pernah dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya mestinya jangan ditiru, karena kondisi ekonomi rakyat yang semakin tidak menentu, Gubernur harus kreatif. Walaupun secara grafik masukan PAD dari sektor Pajak mengalami trend positif, hal itu karena masyarakat masih taat untuk membayar pajak.

Adapun data trend positif tersebut bisa dilihat pada APBD tahun (2024-2025), mencapai 28,5 Trilyun, dan realisasi pajak saat itu dapat mencapai Rp.3,77 Trilyun (data dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah).

Namun pada era sekarang ini, trend masyarakat untuk mempercayai pemerintah dalam mengelola pajak semakin luntur. Hal ini karena ada beberapa peristiwa yang tidak baik terutama informasi-informasi pada persoalan korupsi yang akhirnya dapat men-“downgrade” image pemerintah yang “korup”. Akhirnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menipis.

The post Butuh Kreativitas dari Sang Gubernur Jateng appeared first on SuaraBaru.id.