Kepala BPS Batang Heni Djumadi mengatakan, pelatihan dilaksanakan secara serentak yang tersebar di beberapa tempat, sebelum menjalankan tugas mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama mengikuti pelatihan, para calon petugas sensus, tetap dilakukan pemantauan terkait Kedisiplinan.

“Jadi sejak awal tes wawancara sampai sekarang, hindari tiga penyakit, Kurang Disiplin (Kudis), Kurang Rapi (Kurap) dan Kurang Teliti (Kutil). Apabila saat masuk ada yang terlambat, langsung saya ganti,” katanya, usia membuka pelatihan, di Hotel Parkside Kota Pekalongan, Selasa (9/6/2026).

Ia memastikan, tidak ada yang melanggar, namun apabila sampai ada, secara tegas segera dilakukan penggantian calon petugas. Langsung akan diganti karena kami punya calon petugas cadangan, yang siap bertugas kapan pun.

“Pelatihan digelar di beberapa titik, yakni Hotel Parkside Mandarin, Namira, Sendang Sari dan Kiyana. Dengan menerjunkan para instruktur yang berkompeten, sehingga mampu menghasilkan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang siap terjun ke lapangan,” jelasnya.

Dalam pembukaan pelatihan turut dihadiri Bapperida, Disparpora, Dinkes, Dinsos, Disdikbud, DPMPTSP, Disnaker, Disperindag, Dispermades dan Polres Batang.

Salah satu calon petugas Sensus Ekonomi 2026, Fatika sengaja mendaftar sebagai calon petugas Sensus Ekonomi 2026, untuk meningkatkan kemampuan yang telah didapatkan saat bertugas pada Regsosek 2022. Pelatihan tatap muka ini untuk memantapkan ilmu yang sebelumnya telah diperoleh secara online, sebelum bertugas mendata secara door to door.

“Saya bersyukur menjadi bagian dari petugas Sensus Ekonomi 2026, karena secara kemanfaatan dapat membantu pemerintah dalam mengetahui gambaran perekonomian di Kabupaten Batang,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Samakan Visi, BPS Batang Bekali Materi Calon Petugas SE26 appeared first on SuaraBaru.id.

Sekda Grobogan Anang Armunanto menegaskan, Program Desa Cinta Statistik menjadi fondasi penting dalam membangun Desa Cantik yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat.

Program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik di Kabupaten Grobogan terus diperluas jangkauannya. Hal itu diungkapkan Anang Armunanto di Kantor Kecamatan Godong, Selasa (28/4/2026).

BACA JUGA : Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur, 2 KA dari Daop 4 Semarang ke Jakarta Dibatalkan

Sekda Grobogan Anang Armunanto menyebut, Desa Cantik bukan sekadar program pendataan, melainkan langkah strategis membangun desa berbasis data yang terukur dan berkelanjutan.

Pembangunan desa yang tepat sasaran membutuhkan pijakan kuat yang salah satunya dimulai dari data akurat.

Dengan data yang baik, pemerintah desa mampu memetakan kebutuhan warga secara lebih rinci.

Kondisi tersebut mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap situasi di lapangan.

Dengan kebijakan tersebut, maka pemerintah dapat menyusun program pembangunan dengan arah yang jelas dan terukur.

Pada tahun ini, Kecamatan Godong ditetapkan sebagai lokus pelaksanaan program. Tiga desa utama yang menjadi sasaran yakni Guyangan, Tinanding, dan Rajek.

Selain itu, program juga menjangkau 24 desa tambahan di wilayah Kecamatan Godong. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas implementasi Desa Cantik.

Desa Jatilor yang menjadi lokus pada 2024 tetap dilibatkan. Keikutsertaan desa tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan program.

BACA JUGA : BJL Grup Memekarkan Diri, Rambah Dunia Pariwisata dengan BJL Travel dari Kota Semarang

Program Desa Cantik sendiri merupakan inisiatif pembinaan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengelola data statistik.

Melalui pendampingan teknis, desa didorong mampu memahami dan memanfaatkan data secara optimal. BPS juga membentuk agen statistik di tingkat desa sebagai penggerak utama.

Agen statistik tersebut diharapkan menjadi ujung tombak dalam pengelolaan data lokal. Mereka berperan memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan dapat digunakan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas statistik desa.

Ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa desa selama ini lebih sering menjadi objek pendataan. Sementara itu, kemampuan pengelolaan data masih perlu ditingkatkan.

Menurutnya, Program Desa Cantik mendorong desa menjadi subjek pembangunan. Desa tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memanfaatkannya.

Ia menambahkan, data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

“Melalui Program Desa Cantik, desa didorong tidak hanya menghasilkan data yang lebih berkualitas, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai dasar perencanaan pembangunan,” ujarnya.

BACA JUGA : Sertijab 6 Kapolsek dan Kabaglog, Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto Tekankan Profesionalisme

Ia menilai penguatan kapasitas statistik akan membuat pembangunan lebih tepat sasaran. Program yang dijalankan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Program ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti Tim Pembina dari BPS Kabupaten Grobogan dan dukungan BKAD Kecamatan Godong.

Selain itu, agen statistik dari masing-masing desa ikut berperan aktif. Mereka menjadi motor penggerak pengelolaan data di tingkat lokal.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem data desa yang terintegrasi. Dengan begitu, informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan statistik desa tidak hanya berkaitan dengan administrasi. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola desa yang lebih baik.

Ketika desa mampu membaca dan mengelola datanya sendiri, arah pembangunan menjadi lebih jelas. Program yang dijalankan pun semakin dekat dengan kebutuhan warga.

Pemerintah berharap desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan. Desa harus mampu menjadi subjek yang menentukan arah kemajuan.

BACA JUGA : Prabowo Kepincut Pengelolaan Sampah Banyumas, Jateng Kebut Wujudkan Zero Sampah 2028

Dari desa yang berdaya secara data, diharapkan lahir pembangunan yang lebih presisi. Manfaatnya pun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Program Desa Cinta Statistik menjadi langkah konkret menuju Desa Cantik yang mandiri. Sekda Grobogan Anang Armunanto optimistis program ini akan memperkuat fondasi pembangunan desa.

Ke depan, Desa Cantik diharapkan menjadi model pembangunan berbasis data. Program Desa Cinta Statistik pun akan terus dikembangkan demi menciptakan desa yang lebih maju dan responsif.

TYA WIDYA

The post Godong Jadi Lokus Desa Cantik 2026, Anang Armunanto Dorong Desa Melek Statistik appeared first on SuaraBaru.id.

Data resmi ini menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak ke arah yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPS Grobogan, Anang Sarwoto, menyampaikan hasil tersebut dalam kegiatan resmi yang digelar di Hotel Grandmaster Purwodadi, Jumat (28/11/2025).

BACA JUGA : Banyak Bencana, FISIP UNDIP Kuliah Umum Saatnya Tata Ulang Relasi Manusia dan Alam

Ia menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil dari survei nasional yang dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Grobogan pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,43 persen. Pada tahun 2025, angka tersebut menurun menjadi 10,63 persen atau berkurang 0,80 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Penurunan persentase tersebut juga berdampak langsung pada berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Grobogan tercatat sebanyak 159.000 jiwa. Pada tahun 2025, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 148.000 jiwa.

Anang menjelaskan bahwa BPS mengukur angka kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan kalori per kapita. Dari perhitungan tersebut, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp526.000 per orang setiap bulan.

Masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah nilai tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Apabila satu keluarga terdiri dari empat orang, maka ambang batas minimum pengeluaran rumah tangga berada di kisaran Rp2.104.000 per bulan agar tidak masuk dalam kategori miskin.

Anang menilai penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program jaring pengaman sosial. Program tersebut dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Pemerintah juga mengoptimalkan berbagai bantuan sosial, mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai, hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro. Program-program ini berkontribusi langsung dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

BACA JUGA : DPRD Kabupaten Kendal Setujui APBD Tahun Anggaran 2026

Selain itu, pertumbuhan aktivitas ekonomi pascapandemi juga turut membuka peluang kerja bagi masyarakat. Sektor pertanian, perdagangan, dan jasa menjadi penopang utama dalam meningkatkan pendapatan warga.

BPS Grobogan mencatat bahwa tren angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,77 persen sebelum naik menjadi 12,46 persen pada tahun 2020.

Dampak pandemi masih terasa kuat pada tahun 2021, di mana angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 12,74 persen. Namun, kondisi mulai berangsur pulih pada tahun 2022 dengan angka kemiskinan turun menjadi 11,80 persen.

Perbaikan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 11,72 persen. Tren positif terus berlanjut pada tahun 2024 dengan angka kemiskinan turun menjadi 11,43 persen, hingga akhirnya mencapai 10,63 persen pada tahun 2025.

Dengan tren penurunan tersebut, BPS Grobogan optimistis target angka kemiskinan satu digit dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Anang menegaskan bahwa konsistensi pelaksanaan program menjadi kunci utama keberhasilan.

BPS juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah. Pengawasan dinilai penting agar seluruh bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata.

Selain angka kemiskinan, BPS Grobogan juga mencatat perkembangan yang menggembirakan pada tingkat pengangguran terbuka. Per Agustus 2025, tingkat pengangguran di Grobogan berada di angka 3,12 persen.

Angka tersebut menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran masih berada di angka 4,50 persen, lalu turun menjadi 4,38 persen pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran berada di angka 4,40 persen, kemudian kembali turun menjadi 4,02 persen pada tahun 2023. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 3,23 persen.

BACA JUGA : Klub Milik Djarum, Como 1907, Pecundangi Klub Jay Idzes 2-0

Secara jumlah, BPS mencatat pengangguran di Grobogan pada Agustus 2025 mencapai sekitar 28.600 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di kisaran 29.000 orang.

Pemerintah daerah menilai penurunan pengangguran ini tidak lepas dari meningkatnya investasi, tumbuhnya sektor industri kecil, serta terbukanya lapangan kerja di berbagai sektor unggulan daerah.

BPS Grobogan berharap tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini dapat terus terjaga. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memperkuat sinergi agar kesejahteraan warga Grobogan semakin merata dan berkelanjutan.

TYA WIDYA

The post BPS Grobogan Catat Penurunan Angka Kemiskinan 2025, Tembus 10,63 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih usai kegiatan “Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, dan Peningkatan Literasi Statistik untuk Jurnalis” di Semarang, Kamis (30/10/2025).

Endang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 utamanya adalah untuk melakukan pendataan terkait dengan kondisi perekonomian.

Ia menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan mengupdate kondisi saat ini. Karena selama 10 tahun (sejak 2016) dengan jumlah 4,1 juta usaha di Jawa Tengah, kemungkinan berubah. “Bisa berubah sektor, terutama pada usaha mikro kecil yang sangat rentan terhadap perubahan. Nanti di sana akan tertangkap, penjualan secara online dan lainnya,” kata Endang.

Menurutnya, tidak hanya terhadap pelaku usaha saja, sensus ekonomi ini juga akan menyasar konsumen atau masyarakat.

Sementara itu untuk petugas secara nasional telah disiapkan 180 ribu lebih. Sensus ekonomi sendiri bakal dilaksanakan selama dua bulan yakni pada bulan Juni hingga Juli 2026. “Saat ini kami tengah mempersiapkan pendataan wilayah kerja statistik. Selain itu akan ada rekruitmen petugas yang akan dilakukan pada awal tahun 2026,” katanya.

“Semua akan berbasis aplikasi yang bisa diakses melalui web masing-masing BPS kabupaten/kota. Nantinya masyarakat harus menjawab dengan jujur, dan bagi pelaku usaha agar menyiapkan catatan-catatan seperti jumlah tenaga kerja berapa, dan bagaimana pengeluarannya,” tutur Endang.

BPS meminta masyarakat dan pelaku usaha agar memberikan jawaban dengan jujur dan data akurat saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Endang menyebut, data hasil sensus tidak diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, seperti yang berkaitan dengan pajak. Data yang disajikan nanti secara agregat, tidak secara individu. Endang menambahkan, bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan dari pintu ke pintu.

Sementara dalam sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 ini juga hadir Statistika Ahli Madya BPS Jateng, Wisnu Nurdiyanto SST MT. sebagai narasumber.

Ning S

The post Sensus Ekonomi 2026 Disiapkan, BPS Minta Masyarakat dan Pelaku Usaha Jawab dengan Jujur appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai bentuk persiapan dan kesiapan BPS dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), BPS menggelar segala persiapan termasuk melibatkan pers guna mensosialisasikan hal tersebut.

Plt Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, saat acara media gathering, Kamis 30 Oktober 2025, mengatakan, sensus tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan 2026.

“Sensusnya dilakukan dari bulan Mei hingga Juli 2026, saya minta masyarakat dan pelaku usaha memberikan jawaban jujur dan data akurat. Data yang dipersiapkan seperti yang berkaitan dengan jumlah produksi, pekerja, hingga penjualan,” katanya.

Endang secara gamblang mengungkapkan, tujuan diselenggarakannya sensus ekonomi di 2026 tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh kondisi ekonomi dan usaha nasional untuk nantinya dijadikan dasar kebijakan pemerintah yang lebih akurat.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, ke depannya dengan adanya hasil dari sensus ini bisa membantu para pelaku usaha terkait informasi pasar yang lebih akurat, selain tentunya bisa mendukung perencanaan bisnis serta peluang investasi.

“Laporannya nanti tidak perorangan tapi laporan menyeluruh dan menyasar semua pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga besar,” kata Endang menjelaskan.

Dirinya menambahkan, dalam sensus ekonomi ini terdapat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta penunjangnya yang tidak ikut disensus karena hal tersebut masuk dalam sensus yang terpisah, yaitu sensus pertanian.

“Yang kami sensus nanti seperti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, lalu juga aktivitas rumah tangga yang dilakukan oleh rumah tangga hanya untuk kebutuhan sendiri,” pungkasnya.

Hery Priyono

The post BPS Sensus Ekonomi 2026, Masyarakat dan Pelaku Usaha Siapkan Diri appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dihadiri oleh para lurah, kepala seksi pemerintahan dari kelurahan dan pihak kecamatan, serta perwakilan dari Dinas Kominfo, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), dan Bapperida Kota Pekalongan. Evaluasi ini menjadi ajang penting untuk menampung masukan, tanggapan, dan pengalaman para pelaku lapangan yang terlibat langsung dalam kegiatan statistik pendataan di tingkat kelurahan.

Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan bahwa, kegiatan evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari para responden lapangan, khususnya dari pihak kelurahan, terkait hasil pendataan yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

“Kami melakukan evaluasi terhadap kegiatan Pendataan Potensi Desa dan juga program Kelurahan Cantik. Harapannya, dari kegiatan ini kami mendapatkan feedback dari kelurahan sebagai responden, terkait data-data yang kami hasilkan,” ujar Hayu.

Menurutnya, Desa atau Kelurahan Cantik merupakan program pembinaan statistik sektoral di tingkat kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif pemerintah kelurahan dalam pengelolaan data statistik. Kota Pekalongan sendiri sejak 2021 telah secara konsisten menambah satu Kelurahan Cantik setiap tahunnya.

“Setiap tahun kami menetapkan satu Kelurahan Cantik. Jadi, sampai tahun ini sudah ada lima kelurahan yang tergabung dalam program Desa Cantik, yaitu Kelurahan Gamer, Degayu, Kuripan Yosorejo, Panjang Wetan, dan Bendan Kergon,” terangnya.

Lebih lanjut, Hayu memaparkan bahwa, Pendataan Potensi Desa (Podes) menjadi salah satu sumber data penting bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data Podes mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga potensi bencana.

“Potensi Desa itu mencakup semua potensi yang ada, baik infrastruktur jalan, data tentang kesehatan dan pendidikan, maupun potensi bencana seperti rob. Melalui data ini kita bisa menganalisis daerah-daerah mana yang masih membutuhkan perbaikan atau intervensi pembangunan,” jelasnya.

Dari hasil evaluasi, lanjut Hayu, banyak masukan yang diterima dari para lurah mengenai pemanfaatan data Podes sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat kelurahan. Misalnya, data terkait infrastruktur dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, maupun layanan kesehatan.

“Data ini bisa digunakan oleh kelurahan untuk memetakan potensi dan kebutuhan wilayahnya. Misalnya, jika ada infrastruktur yang perlu diperbaiki, itu akan terlihat dari data Podes. Dengan begitu, perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan berbasis data,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dan perangkat kelurahan dalam memastikan data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Hayu menilai, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, khususnya di tingkat daerah.

Dengan berjalannya program Desa Cantik dan Podes 2025, dirinya optimistis bahwa data yang dihasilkan tidak hanya sekadar angka, tetapi juga akan menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan yang inklusif, akurat, dan berkelanjutan.

“Melalui penguatan kapasitas statistik di tingkat kelurahan, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mewujudkan Satu Data Pembangunan Kota Pekalongan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan,”pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Lewat Desa Cantik dan Podes 2025, BPS Kota Pekalongan Wujudkan Satu Data Pembangunan appeared first on SuaraBaru.id.

Ini dilakukan guna memperolah data dan informasi untuk diolah sebagai bahan penyusunan indikator ekonomi yaitu PDB dan PDRB. PDB dan PDRB dihitung dan dirilis oleh BPS kepada pemerintah dan masyarakat umum setiap tiga bulan sekali.

Hal itu disampaikan Tri Karjono, Penanggungjawab Kegiatan Statistik Industri BPS Provinsi Jawa Tengah bersama tim saat mendampingi petugas pendataan ke beberapa perusahaan Industri di Semarang, Kamis (16/10/2025).

Industri pengolahan memegang peran penting dalam struktur perekonomian nasional maupun regional. Oleh karena itu usaha sektor industri pengolahan sering menjadi sasaran utama pemerintah dalam menarik investasi. Industri manufaktur berpotensi besar dalam menciptakan nilai tambah dan serapan tenaga kerja.

Seberapa besar nilai tambah itu dapat dengan tepat diukur ketika adanya kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan dari pelaku usaha yang tersampaikan kepada BPS. Tidak kalah penting juga adalah kejujuran atas pelaporan tersebut.

“Kita tahu bahwa sektor industri pengolahan baik secara nasional maupun Jawa Tengah mengambil peran tertinggi pada struktur perekonomiannya. Oleh karenanya ketika sektor ini tumbuh baik maka akan mendorong perekonomian secara umum menjadi lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan ini akan tercermin dari PDB dan PDRB yang akan dirilis,” ujarnya.

Dalam penghitungannya PDB/PDRB sangat membutuhkan suport data dari sumbernya, yaitu pelaku usaha itu sendiri, dalam hal ini diantaranya perusahaan industri pengolahan.

Oleh karenanya dibutuhkan kerja sama yang baik dari pihak manajemen perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BPS secara tepat waktu dan jujur. Memang perusahaan tidak secara langsung dapat menikmati atas informasi yang diberikan kepada BPS.

Namun indikator yang dihasilkan akan menjadi rujukan bagi siapapun terutama pemerintah dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

“BPS tidak mempunyai kepentingan apapun terkait dengan besaran PDB/PDRB yang dihasilkan, namun ketika besaran tersebut merupakan sebuah cerminan kondisi riil yang ada, maka kebijakan yang diambil yang tentunya akan berimbas pada pelaku usaha itu sendiri akan lebih tepat,” imbuhnya.

Diantara informasi yang dibutuhkan dalam pendataan setiap tiga bulan ini diantaranya adalah terkait dengan jumlah dan nilai barang yang diproduksi setiap bulan, pendapatan, persediaan (inventori), pengeluaran, kegiatan ekspor impor yang dilakukan, dan persepsi terkait kondisi dan prospek usaha.

Pendataan seperti ini akan kembali dilakukan pada bulan awal-pertengahan Januari 2026 serta Sensus Ekonomi di pertengahan tahun 2026 mendatang.

Ning S

The post Penyusunan Indikator Ekonomi, BPS Lakukan Pendataan ke Perusahaan Industri Pengolahan appeared first on SuaraBaru.id.

Wali Kota Aaf menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat yang telah terjalin dengan BPS, terutama dalam penyediaan data statistik akurat untuk berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Menurutnya, keberadaan Big Data kini menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah.

“Alhamdulillah selama ini kerja sama dan sinergi kami dengan BPS berjalan lancar. Big Data ini menjadi penting karena pascainsiden anarkis 30 Agustus 2025 lalu yang menyerang beberapa unit kerja di Pemkot, termasuk Bagian Umum, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Bagian Kesra, hingga DPRD, dimana data-data di komputer dan laptop banyak yang dirusak, dibakar, bahkan dijarah. Hal ini tentu mengganggu pelayanan internal maupun ke masyarakat. Dengan Big Data, kita bisa lebih siap menghadapi situasi semacam itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengelolaan data ke depan.

“Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Semoga tidak ada kejadian luar biasa lagi. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan BPS agar suasana Kota Pekalongan tetap adem, ayem, damai, dan pelayanan kepada masyarakat bisa terus optimal,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan bahwa seminar ini merupakan seri kedua dari rangkaian kegiatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2025 yang diperingati setiap 26 September. Tahun ini, HSN mengusung tema “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju.”

“Di era digital, data adalah aset yang sangat berharga. Big Data tidak hanya relevan, tetapi sudah menjadi sebuah keharusan. Potensinya luar biasa untuk mentransformasi kebijakan publik menjadi lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis bukti. Melalui seminar ini, kita ingin menggali bagaimana data yang masif dapat diolah menjadi insight yang cerdas untuk mendukung kebijakan pemerintah, khususnya di Kota Pekalongan,” jelas Hayu.

Ia menegaskan bahwa, tujuan utama pemanfaatan Big Data adalah peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat. “Kami berharap diskusi ini bisa menjadi pemantik kolaborasi dan inovasi antara semua pemangku kepentingan,” tambahnya.

Lanjutnya, sebagai bentuk apresiasi, BPS Kota Pekalongan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra kerja yang dinilai konsisten mendukung kinerja statistik. Untuk kategori OPD, juara 1 diraih Dinperinaker, juara 2 Dindik, dan juara 3 Dinkominfo. Sedangkan untuk kategori kelurahan, juara 1 diraih Kelurahan Kuripan Yosorejo, juara 2 Medono, dan juara 3 Setono.

“Penghargaan juga diberikan kepada para responden survei serta mitra BPS yang terlibat aktif dalam mendukung kegiatan statistik sektoral. Menurut Hayu, apresiasi ini diharapkan bisa memotivasi kolaborasi yang lebih erat antara BPS dengan berbagai pihak di daerah,”bebernya.

Lebih lanjut, Hayu mengungkapkan bahwa pada tahun depan BPS akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi Nasional (SE) 2026. Kegiatan ini menjadi momentum besar untuk mencatat kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh.

Untuk menyukseskan SE2026, BPS sangat membutuhkan kolaborasi dengan mitra statistik, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Dengan semangat bersama, kami percaya SE2026 tidak hanya akan menjadi catatan statistik, tetapi juga warisan berharga bagi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Sinergi antara Pemkot dan BPS, diharapkan pengelolaan data di Kota Pekalongan semakin kuat, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Pemkot dan BPS Kota Pekalongan Perkuat Sinergi Manfaatkan Big Data appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan ini merupakan tahapan kedua dari rangkaian pembinaan statistik sektoral tingkat Kota Pekalongan Tahun 2025, setelah sebelumnya digelar pada 27 Agustus 2025 di Hotel Dafam bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan sebagai wali data.

Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menyampaikan bahwa, dalam setiap tahapan pembinaan, pihaknya selalu menyampaikan domain evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS). Total ada lima domain yang harus dipahami oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap pertemuan, dua domain dibahas secara rinci, sehingga seluruh tahapan akan berlangsung dalam tiga kali pertemuan.

“Pada pertemuan terakhir nanti, kami akan menyampaikan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral secara menyeluruh. Dengan begitu, setiap OPD mampu melakukan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di instansinya. Evaluasi mandiri ini, kami targetkan selesai pada akhir September 2025, sebab setelah itu BPS akan melakukan penilaian di masing-masing OPD untuk mengetahui tingkat kematangan pengelolaan statistik sektoral,” terang Hayu.

Lebih lanjut, Hayu menjelaskan bahwa, upaya ini sejalan dengan target peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Pekalongan. Tahun 2024 lalu, IPS Kota Pekalongan berhasil mencapai skor 2,62 dengan kategori baik. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,8 dengan kategori cukup. Batas minimum kategori baik adalah 2,6, sehingga capaian tahun lalu dinilai sudah melampaui target walaupun melebihi sedikit dan perlu ditingkatkan kembali.

“Harapan kami, tahun ini nilainya bisa lebih baik lagi. Tahun ini kita masih melakukan evaluasi terhadap OPD-OPD yang nantinya juga akan menjadi lokus evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di tahun 2026. Dari hasil IPS tahun 2024, nilai terendah kita ada di domain kualitas data. Maka dari itu, OPD masih perlu meningkatkan kualitas data sektoralnya,” tambah Hayu.

Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPS Kota Pekalongan. Menurutnya, Bistik Kaldu merupakan inovasi penting yang mampu menciptakan data sektoral yang konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“BPS melakukan pembinaan kepada OPD dalam rangka menciptakan data yang berkualitas. Harapan kami, dengan adanya Bistik Kaldu, OPD-OPD dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Dengan begitu, tidak akan ada kekeliruan dalam menentukan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan,” ujar Arif.

Arif menegaskan, sebagai wali data, Dinkominfo siap bersinergi penuh dengan BPS dalam mendukung penguatan penyelenggaraan statistik sektoral. Keberadaan data yang valid, menurutnya, akan memperkuat posisi Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). (nm)

The post BPS dan Pemkot Dorong OPD Tingkatkan Kualitas Data appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan, ini adalah momen penting bagi Kabupaten Batang dalam upaya kita bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data.

“Data adalah tulang punggung perencanaan pembangunan, dasar pengambilan keputusan, dan cermin keberhasilan suatu program. Tanpa data yang valid, kebijakan yang kita buat ibarat berjalan dalam kegelapan, meraba-raba tanpa arah yang jelas,” katanya saat ditemui I Hotel Sendang Sari Batang, Kabupaten Batang, Selasa (27/5/2025).

Workshop Pembinaan Statistik Sektoral dan Pencanangan Desa Cantik ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat strategis. Pertama, kita ingin mewujudkan kegiatan statistik yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

“Ini berarti, data yang kita kumpulkan, kelola, dan sebarkan harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam kerangka Satu Data Indonesia. Mulai dari standarisasi format, penggunaan metadata yang seragam, hingga kemudahan akses dan berbagi data,” jelasnya.

Melalui workshop ini, kita akan membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan data yang berkualitas tinggi, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Suyono juga menyebutkan bahwa, Desa Cantik adalah sebuah konsep di mana desa secara mandiri mampu mengelola dan memanfaatkan data statistik untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan desa.

“Desa Cantik bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.

Suyono berharap, bahwa Desa yang ditunjuk sebagai Desa Cantik yakni Desa Karanganom Kecamatan Kandeman, dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik. Keberhasilan Desa Karanganom akan menjadi inspirasi, akan menunjukkan bahwa desa pun memiliki kapasitas untuk menjadi produsen dan pengguna data yang handal.

Sementara itu, Kepala BPS Batang Heni Djumadi menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan peran aktif para admin dalam mendukung pelaksanaan Satu Data. Menurutnya, Workshop kali ini menjadi bagian penting dari pembinaan statistik sektoral yang berpengaruh langsung terhadap penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Batang.

“Target Nilai IPS Kementrian/Lembaga/Pemda adalah minimum predikat BAIK (2,6), sebagaimana yang disebutkan dalam PermenPANRB No.3 Tahun 2023, nilai ini sudah tercapai di tahun 2024 dengan capaian IPS Kabupaten Batang sebesar 2,78. Kita upayakan peningkatan indikator yang masih lemah dan pertahankan indikator yang sudah bernilai baik,” tegasnya.

Djumadi juga menjelaskan bahwa, terdapat lima domain dalam pembinaan statistik sektoral, yaitu prinsip Satu Data Indonesia (meliputi standar, interoperabilitas, dan metadata), kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta sistem statistik nasional.

Selain Workshop, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pencanangan Desa Cantik tahun 2025. Untuk tahun ini, Desa Karanganom Kecamatan Kandeman, ditetapkan sebagai Desa Cantik yang keempat di Kabupaten Batang sejak program ini digulirkan.

Nur Muktiadi

The post BPS Batang Canangkan Desa Karanganom sebagai Desa Cantik appeared first on SuaraBaru.id.