Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris seusai penyerahan secara simbolis santunan bagi ahli waris dan santunan bagi peserta BPJS pekerja rentan yang digelar usai upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di halaman Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (20/5/2026).

Program tersebut menjadi bukti nyata perhatian Pemkab Kudus dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat sektor informal yang memiliki risiko kerja tinggi namun belum terlindungi secara optimal.

Sam’ani mengatakan, saat ini Pemkab Kudus terus memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja rentan. Hingga tahun 2026, tercatat sekitar 30.344 pekerja rentan telah didaftarkan dengan total anggaran mencapai Rp6,1 miliar untuk perlindungan selama satu tahun.

“Program pekerja rentan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan dan iurannya dibiayai pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya, para penerima manfaat berasal dari berbagai sektor informal seperti pengemudi ojek online, tukang becak, buruh harian, tukang bangunan, pengrajin hingga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.

Melalui program tersebut, peserta mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Bahkan, apabila peserta mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, anak peserta juga berkesempatan memperoleh bantuan pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan perlindungan ini masyarakat kecil bisa bekerja lebih tenang karena ada jaminan bagi keluarga jika terjadi risiko kerja,” jelasnya.

Pemkab Kudus juga terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana pada awal tahun 2026. foto: Ali Bustomi

Terus Diperluas

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari mengungkapkan, selama periode 1 Januari hingga 30 April 2026 pihaknya telah membayarkan 47 klaim jaminan kematian pekerja rentan.

“Selama periode Januari sampai April 2026 terdapat 47 pengajuan klaim jaminan kematian pekerja rentan yang sudah kami bayarkan dengan total hampir Rp1,9 miliar,” katanya.

Dua penerima santunan di antaranya merupakan ahli waris almarhum Noor Suwanto, tukang bangunan asal Desa Bae Pondok, dan almarhum Sutrimo, pengrajin asal Desa Jepang, Kecamatan Mejobo. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp42 juta.

Dewi menegaskan, pekerja informal merupakan kelompok yang sangat membutuhkan perlindungan sosial ketenagakerjaan karena memiliki risiko kerja tinggi setiap harinya.

Selain memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Kudus juga terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana pada awal tahun 2026 melalui dukungan dari Kementerian Sosial.

“Semoga program perlindungan pekerja rentan dapat membantu masyarakat kecil memperoleh rasa aman saat bekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja informal di Kabupaten Kudus,” pungkas Sam’ani.

Ads-Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Cairkan Santunan BPJS Pekerja Rentan Rp1,9 Miliar, 47 Ahli Waris Terima Manfaat appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Samani hadir bersama Kapolres Kudus, Dandim 0722/Kudus, serta unsur pimpinan serikat buruh. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi kepentingan buruh.

“Kami ingin memastikan bahwa semua pekerja, termasuk yang rentan seperti tukang becak, ojek, hingga pedagang kaki lima, mendapatkan perlindungan. Tahun ini, kami menargetkan 26.000 pekerja rentan akan menerima bantuan melalui APBD,” ungkap Samani.

Pemkab Kudus, lanjutnya, juga telah menyiapkan sejumlah program peningkatan keterampilan, termasuk pelatihan kerja bagi buruh yang ingin menambah penghasilan dari rumah atau bersiap menghadapi masa purna kerja. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam acara yang berlangsung di kantor KSPSI Kudus itu, Bupati turut mengapresiasi kegiatan jalan kaki sambil memungut sampah yang digagas oleh serikat buruh sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Sementara itu, Ketua KSPSI Kudus, Andreas Hua, mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja di Kabupaten Kudus saat ini mencapai lebih dari 96.000 orang, dengan mayoritas terserap di sektor industri rokok.

“Sebanyak 77.000 lebih buruh bekerja di sektor rokok, sisanya tersebar di perusahaan besar seperti Pura dan Polytron. Artinya, sekitar 80 persen buruh Kudus bergantung pada industri ini,” jelasnya.

Andreas menyebutkan, Kudus relatif aman dari gelombang PHK massal seperti yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Bahkan, beberapa perusahaan masih mengalami kekurangan tenaga kerja hingga membuka cabang di luar daerah seperti Jepang dan Sukoharjo.

Namun, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan dan pengawasan terhadap praktik pemagangan yang tidak ideal, karena sebagian peserta magang hanya menerima 75 persen dari gaji pekerja tetap.

“Pemerintah pusat harus lebih tanggap terhadap isu ini. Kami juga menekankan pentingnya dialog antara serikat pekerja dan manajemen, terutama saat membahas UMK dan THR. Tidak boleh ada keputusan sepihak,” tegas Andreas.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Beri Kado Hari Buruh: Jaminan Sosial hingga Pelatihan untuk Buruh appeared first on SuaraBaru.id.