Penghargaan ini diberikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kudus dalam acara Monitoring dan Evaluasi Mutu Layanan FKRTL se-Kabupaten Kudus yang digelar pada Senin, 17 Maret 2025.

Direktur Utama RSU Kumala Siwi, dr. Dian Norma Damawati, MARS, mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen rumah sakit dalam mendukung program JKN dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah Kudus.

“Penghargaan ini kami terima sebagai hasil kerja keras seluruh tim dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada peserta JKN. Ini juga menjadi motivasi kami untuk terus berbenah dan berinovasi,” ujarnya, Kamis (1/5).

Sebelumnya, pada tahun 2023, RSU Kumala Siwi berhasil meraih predikat sebagai Fasilitas Kesehatan Terbaik Peringkat Satu untuk rumah sakit tipe D yang berkomitmen dalam pelayanan JKN. Kini, setelah naik menjadi rumah sakit tipe C, prestasi serupa kembali diraih di tingkat yang lebih tinggi.

Rumah sakit yang berlokasi di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus ini terus berupaya mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh masyarakat.

“Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh peserta JKN, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif,” tambah dr. Dian.

RSU Kumala Siwi menawarkan beragam layanan medis, mulai dari poli spesialis dan dokter umum, layanan baby home care, pemeriksaan Analisa Gas Darah (AGD), hingga tindakan medis seperti pemasangan AV Shunt dan Catheter Double Lumen (CDL).

Menurut dr. Dian, layanan unggulan AGD sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan paru-paru dalam menyalurkan oksigen dan membuang karbon dioksida, yang dapat membantu mendiagnosis berbagai penyakit dalam seperti asma, gagal napas, gagal jantung, hingga gangguan tidur.

Adapun tindakan pemasangan AV Shunt merupakan prosedur bedah untuk menciptakan akses vaskular permanen bagi pasien cuci darah, khususnya penderita gagal ginjal kronis. Sedangkan layanan CDL adalah pemasangan kateter ke pembuluh darah besar yang biasanya digunakan untuk hemodialisis jangka pendek.

“Kedua layanan ini bisa diakses oleh peserta BPJS Kesehatan tanpa biaya tambahan, karena sepenuhnya ditanggung oleh program JKN,” jelasnya.

Dengan layanan yang semakin lengkap dan berkualitas, dr. Dian berharap RSU Kumala Siwi dapat menjadi rumah sakit rujukan andalan tidak hanya bagi warga Kudus, tetapi juga dari wilayah sekitarnya.

Ali Bustomi

The post Konsisten Tingkatkan Mutu, RSU Kumala Siwi Kudus Sabet Penghargaan FKRTL Terbaik Kedua 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

“Program relaksasi atau keringanan pembayaran tunggakan untuk peserta JKN-KIS yang menunggak lebih dari enam bulan,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Kudus Rahmadi Dwi Purwanto, Sabtu (12/9).

Program tersebut, kata dia, waktunya dibatasi hingga akhir tahun 2020 sehingga peserta yang bersedia mengikuti program tersebut bisa mengajukan ke BPJS Kesehatan, kontak care center 1500400 dan menggunakan aplikasi mobile JKN sehingga masih bisa memanfaatkan kartu JKN-KIS untuk mendapatkan pelayanan di semua fasilitas kesehatan.

Ia mengungkapkan peserta JKN-KIS yang menunggak tersebut tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Kudus, Jepara dan Grobogan.

“Jumlah tunggakan di masing-masing kabupaten juga bervariasi,” ujarnya.

Ia mencatat dari tiga kabupaten, tunggakan terbanyak dari Kabupaten Grobogan sebanyak 46 persen peserta karena jumlah total peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) paling banyak dibandingkan kabupaten lain.

Kemudian disusul Kabupaten Jepara sebanyak 31 persen peserta, dan Kabupaten Kudus sebanyak 23 persen peserta JKN yang menunggak iuran.

Tunggakan iuran JKN-KIS dari masing-masing peserta, lanjut dia, juga bervariasi, sedangkan total nilai tunggakannya mencapai sekitar Rp80 miliar.

Menurutnya, angka tunggakan pembayaran iuran JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus tidak berbeda jauh dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19.

Meskipun sedang pandemi COVID-19, upaya penagihan tetap dilakukan dengan cara telecolekting, mengingat kader JKN juga tidak bisa maksimal karena pemerintah juga menganjurkan masyarakat tetap menerapkan jaga jarak dari aktivitas sosial (social distancing) serta menjaga jarak fisik antar manusia (physical distancing).

Kader JKN, kata dia, memang masih bisa memanfaatkan telepon atau whatsapp untuk mengingatkan peserta yang menunggak, karena mereka juga dibekali informasi data sebagian peserta JKN yang belum melunasi iuran JKN hingga periode tertentu.

“Peserta JKN yang menunggak juga akan dihubungi petugas BPJS Kesehatan via telepon, sekaligus memberikan edukasi bahwa ketika menunggak kartunya bisa dinonaktifkan, sekaligus menginfokan program relaksasi” ujarnya.

Ant-Tm

The post BPJS Kesehatan Beri Keringanan Bagi Penunggak Iuran appeared first on SuaraBaru.id.