Rapat dilaksanakan secara virtual sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah. Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati.

Ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan instrumen penting untuk memastikan regulasi daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

“Pengharmonisasian merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku,” ujar Delmawati.

Tiga Raperbup yang dibahas meliputi, Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026, Rancangan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar, serta Rancangan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Raperbup terkait BLT Dana Bagi Hasil Cukai menjadi perhatian karena menyangkut mekanisme penyaluran bantuan yang bersumber dari dana transfer pusat. Sementara perubahan regulasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dinilai strategis dalam mendukung kualitas layanan pendidikan dasar dan PAUD. Adapun perubahan penjabaran APBD 2026 berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan ketepatan alokasi program pembangunan daerah.

Rapat dihadiri oleh perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal, Dinas Sosial, BPKAD Kabupaten Kendal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, serta Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

Dalam pembahasan, tim perancang memberikan masukan teknis terkait konsistensi sistematika, ketepatan perumusan norma, kesesuaian dasar hukum, serta keterpaduan substansi dengan regulasi sektoral yang relevan.

Melalui forum harmonisasi ini, ketiga Raperbup diharapkan dapat disempurnakan sebelum ditetapkan, sehingga menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terukur dalam implementasinya, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Ning S

The post Tiga Raperbup Kendal Diharmonisasikan, Rumuskan BLT Cukai hingga Penjabaran APBD 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Program ini ditujukan untuk membantu para pekerja terdampak, khususnya yang bergerak di sektor industri hasil tembakau.

Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan secara bertahap melalui Dinas Sosial Kabupaten Batang. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama buruh pabrik rokok dan petani tembakau yang terdampak fluktuasi industri.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan mengatakan, bahwa penyaluran BLT merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pemanfaatan dana cukai sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan.

“Dana DBHCHT tidak hanya digunakan untuk mendukung kesehatan dan penegakan hukum, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak cukai, salah satunya melalui pemberian BLT,” jelasnya.

Ia menambahkan, program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan industri tembakau yang terus beradaptasi dengan kebijakan nasional.

Penerima program BLT di Kecamatan Bawang ada Desa Gunungsari 41 Buruh Tani, Desa Jambangan 49 Buruh Tani, Desa Kalirejo 139 Buruh Tani, Desa Kebaturan 93 Buruh Tani, Desa Purbo 33 Buruh Tani, Desa Wonosari 96 Buruh Tani, Desa Candirejo 103 Buruh Tani, Desa Deles 110 Buruh Tani, Desa Pangempon 29 Buruh Tani, Desa Sidoharjo 112 Buruh Tani, dan Desa Surjo 70 Buruh Tani.

“Jadi total penerima BLT disini sebanyak 875 buruh tani, semoga dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik,” harapnya.

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Batang juga sudah menyalurkan program BLT di Kecamatan Tersono ada 324 Buruh Tani, Reban ada 557 Buruh Tani, Tulis ada 179 Buruh Pabrik Rokok, Subah ada 30 Buruh Tani, dan Bandar ada 7 Buruh Tani.

“Program BLT DBHCHT merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagaimana amanat regulasi cukai nasional,” terangnya.

Salah Satu Penerima BLT DBHCHT Musriah menyampaikan, terima kasih kepada Pemkab Batang dan Bea Cukai yang telah memberikan bantuan BLT.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami para pekerja dan masyarakat yang bekerja sebagai buruh petani tembakau dan buruh rokok,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Batang Salurkan BLT Cukai untuk Pekerja dan Petani Tembakau appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati berharap penyaluran BLT tersebut bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya buruh rokok terutama menghadapi banyaknya harga kebutuhan pokok yang mulai mengalami kenaikan.

Bupati Kudus yang didampingi Kepala Dinsos P3AP2KB Agung Karyanto dan Kepala DisnakerperinkopUKM Rini Kartika Dwi Ahmawati menyaksikan penyaluran BLT yang dilakukan oleh petugas dari Bank Jateng. Sejumlah perwakilan dari  pimpinan PT Djarum turut mendampinginya.

“Ini adalah tahap pertama, diberikan untuk bulan Juni-Juli yang dirapel dan diserahkan di bulan Agustus ini. Total yang diberikan untuk Kabupaten Kudus sekitar 70 ribuan yang bersumber dari Dana Desa, DBHCHT, dan Provinsi,” katanya.

Pihaknya menargetkan penyaluran BLT untuk buruh rokok yang diserahkan secara bertahap, keseluruhan akan selesai pada akhir tahun ini.

“Secara keseluruhan selesainya Desember tahun ini, untuk tahap satu mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan ini,” ungkapnya.

Dengan adanya bantuan ini, Hartopo berharap dapat membantu meringankan kebutuhan rumah tangga buruh rokok dan keluarganya.

“Semoga dapat membantu meringankan kebutuhan rumah tangga yang dulunya masih kekurangan, semoga dengan bantuan ini dapat mengcover atau menutup kekurangan tersebut. Gunakan dengan bijak,” harapnya.

Hartopo menjelaskan bahwa penerima BLT dari dana cukai ini khusus untuk buruh rokok dan keluarganya. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215 tentang peruntukan DBHCHT.

Dalam PMK tersebut, alokasi DBHCHT bisa dimanfaatkan untuk program kesejahteraan sosial seperti pembagian BLT bagi buruh rokok. “Bantuan ini khusus untuk buruh rokok dan keluarganya, untuk masyarakat selain buruh rokok bisa mendapatkan bantuan seperti PKH dan lainnya,” tandasnya.

Selain BLT, alokasi DBHCHT juga bisa dialokasikan untuk membayar kepesertaan JKIN-KIS bagi warga tak mampu. Sehingga pensiunan buruh rokok yang tidak dapat melanjutkan keikutsertaanya dalam JKN-KIS karena termasuk keluarga tidak mampu, Pemkab Kudus akan membantu mengcovernya.

“Insya Allah, akan kami alokasikan anggaran itu. Sudah kami informasikan melalui sosialisasi cukai juga, ketika ada peserta BPJS Kesehatan secara mandiri atau yang asalnya dibackup perusahaan tapi sudah pensiun dan tidak mampu meneruskan, lapor Kades atau Dinsos. Setelah berhasil terverifikasi maka akan kami cover BPJS-nya,” jelasnya.

“Untuk masyarakat, sementara ini kita sediakan Jamkesda, bagi yang sakit dan perlu perawatan di rumah sakit tapi tidak punya BPJS, akan kita cover dengan biaya gratis,” imbuhnya.

Siti Maesaroh, salah satu buruh rokok PT. Djarum asal Desa Menawan yang telah bekerja selama 15 tahun mengaku sangat bersyukur atas diberikanya BLT tersebut.

“Alhamdulillah bahagia sekali dapat bantuan ini, sangat membantu untuk meringankan kebutuhan keluarga saya,” katanya.

Dirinya mengaku akan mempergunakan bantuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

“Bantuan ini akan saya pergunakan untuk membeli bahan pokok, membeli kebutuhan sekolah anak-anak, dan kebutuhan rumah tangga lainya,” ucapnya.

Ungkapan syukurnya juga diutarakan dengan ucapan terimakasih pada Pemerintah Daerah yang berupaya mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

“Semoga dengan adanya BLT ini dapat meringankan beban buruh rokok seperti saya. Terimakasih untuk pemerintah, pada Pak Bupati Hartopo, dan pihak terkait yang telah mengupayakan kesejahteraan dan memperhatikan kondisi rakyat kecil seperti kami,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pantau Pembagian BLT DBHCHT, Bupati: Semoga Membantu Ekonomi Buruh Rokok appeared first on SuaraBaru.id.