Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Muria Raya dan Semarang Raya memadati lokasi diskusi. Forum ini tak sekadar ruang intelektual, tetapi juga disebut-sebut menjadi awal tumbuhnya benih perlawanan mahasiswa di Kota Kretek.

Menariknya, diskusi tersebut juga dihadiri unsur pimpinan perguruan tinggi. Tampak hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMK Prof Sugeng Slamet, mantan Dekan Fakultas Hukum UMK Dr Hidayatullah, serta Ketua STAI Syekh Jangkung Dr Edi Supratno. Kehadiran jajaran akademisi itu dinilai sebagai sinyal bahwa keresahan mahasiswa turut mendapat perhatian dari birokrasi kampus.

Kritik Tajam ke Pemerintahan Prabowo dan Program MBG

Dalam paparannya, Tiyo menilai situasi geopolitik global saat ini tidak menguntungkan Indonesia. Ia menyebut sejumlah kebijakan publik di era Presiden Prabowo Subianto justru memperburuk kondisi rakyat dan berpotensi memicu krisis multidimensi.

Sorotan tajam diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiyo bahkan melontarkan istilah kontroversial terhadap program tersebut dan mempertanyakan arah kebijakannya.

Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp 233 triliun dinilai tidak tepat sasaran dan berdampak pada sektor pendidikan. Ia mengkritik dugaan pemangkasan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN untuk mendanai program tersebut.

“Jika memang tujuan awalnya untuk mengatasi stunting, kenapa yang terdampak justru anggaran pendidikan? Bukan sektor kesehatan yang diperkuat?” ujarnya dalam forum diskusi.

Tiyo juga menyinggung potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program, terutama melalui mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut-sebut memiliki afiliasi politik.

Anggaran Rp 233 Triliun Bisa Gratiskan Kuliah?

Dalam analisisnya, Tiyo menyatakan bahwa dengan perhitungan tertentu, anggaran lebih dari Rp 100 triliun dinilai cukup untuk menggratiskan biaya kuliah mahasiswa di seluruh Indonesia.

Ia menyoroti rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang masih berada di kisaran 30 persen. Menurutnya, banyak anak bangsa gagal melanjutkan pendidikan tinggi bukan karena kurang kemampuan akademik, melainkan keterbatasan ekonomi.

“Banyak yang tidak kuliah bukan karena bodoh, tapi karena tidak punya biaya,” tegasnya.

“Reformasi Jilid 2” dan Ancaman Krisis

Dalam forum tersebut, Tiyo juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan terkait tantangan ekonomi nasional yang disebut dihadapkan pada dua pilihan sulit: menambah utang atau menghadapi krisis.

Ia meyakini, tanpa perubahan kebijakan yang fundamental dalam enam bulan ke depan, potensi krisis ekonomi yang berkelindan dengan krisis politik bisa menjadi pemicu gelombang reformasi baru.

Namun, menurutnya, ada tiga faktor yang dapat menjadi penentu mengerem situasi tersebut yakni tumbuhnya kesadaran kolektif rakyat, sikap kritis kelas menengah yang mulai terdampak kebijakan pemerintah atau “keajaiban Tuhan” yang menguatkan rakyat dan melemahkan kekuasaan.

“Imajinasi Reformasi Jilid 2 ini sudah punya nilai tujuh. Tinggal ditopang tiga faktor tadi agar perubahan itu benar-benar terjadi,” ucapnya.

Diskusi di UMK tersebut menjadi sinyal meningkatnya dinamika gerakan mahasiswa di Kudus. Lingkaran mahasiswa disebut sebagai titik awal membangun kesadaran kolektif yang lebih luas. Forum diskusi tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan. Apakah “Imajinasi Reformasi Jilid 2” benar-benar akan menjadi gerakan besar?

Ali Bustomi

The post Imajinasi Reformasi Jilid 2 Menggema di Kudus, Presiden BEM UGM Ungkap Ancaman Krisis Politik-Ekonomi appeared first on SuaraBaru.id.

Somasi tersebut diunggah melalui akun Instagram resmi BEM UMK dan langsung menyita perhatian publik, terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat Kudus.

Dalam pernyataan resminya, BEM UMK menyampaikan sikap tegas atas komentar Rochim Sutopo di media sosial yang dinilai merendahkan peran mahasiswa dalam menyampaikan kritik sosial.

Ketua BEM UMK, Tanaya Nurrohmah, membenarkan adanya somasi terbuka tersebut. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga nilai demokrasi dan etika publik.

“Sebagai representasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan etika publik, BEM UMK dengan tegas menyampaikan sikap atas komentar Saudara Rochim Sutopo, anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Fraksi PAN, yang kami nilai merendahkan peran mahasiswa dalam menyampaikan kritik sosial,” tegasnya sebagaimana disampaikan dalam akun IG resmi BEM UMK.

Tak Layak bagi Pejabat Publik

Menurutnya, komentar tersebut tidak hanya keliru secara substansi, tetapi juga tidak mencerminkan kebijaksanaan seorang pejabat publik terutama Anggota DPRD dalam merespons partisipasi demokratis warga negara.

BEM UMK menegaskan bahwa kritik mahasiswa memiliki legitimasi moral dan intelektual sebagai bagian dari kontrol demokrasi yang sah. Sikap yang meremehkan kritik, dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Dalam somasi tersebut, BEM UMK mendesak adanya Evaluasi terhadap pernyataan yang dinilai merendahkan mahasiswa, Pembinaan etika komunikasi bagi anggota dewan, Langkah konkret untuk menjaga marwah lembaga dan kepercayaan publik di Kabupaten Kudus.

Surat somasi juga telah dikirimkan kepada Ketua DPRD Kudus, dengan tembusan ke DPD PAN Kudus dan Badan Kehormatan DPRD Kudus.

Rochim: Ini Serangan Udara ke Saya

Menanggapi somasi terbuka tersebut, Rochim Sutopo menyebut langkah BEM UMK sebagai “serangan udara” terhadap dirinya.

Ia menegaskan bahwa unggahan yang dipermasalahkan merupakan bentuk perspektif dan kritik terhadap gerakan mahasiswa yang terjadi saat ini.

Rochim menjelaskan, komentar tersebut dibuat sebagai tanggapan atas sebuah unggahan yang membahas Ketua BEM UGM, Tyo Ardianto. Bahkan, ia mengaku sudah lupa unggahan siapa yang ia komentari saat itu.

“Saya hanya mengkritik aksi mahasiswa yang ada saat ini. Itu juga bentuk kebebasan berpendapat,” ujarnya.

Siap Tempuh Jalur Hukum

Terkait somasi tersebut, Rochim menyatakan masih menunggu surat resmi secara tertulis. Jika memang ada surat yang mengarah kepada dirinya, ia mengaku siap mengambil langkah hukum, termasuk melapor ke kepolisian.

Polemik ini pun memunculkan perdebatan luas tentang batas kritik, etika komunikasi pejabat publik, serta kebebasan berpendapat di ruang digital.

Di tengah dinamika demokrasi lokal, publik kini menanti bagaimana DPRD Kudus dan PAN menyikapi polemik yang melibatkan mahasiswa dan wakil rakyat ini. Apakah akan berujung mediasi, klarifikasi, atau justru proses hukum, waktu yang akan menjawab.

Ali Bustomi

The post BEM UMK Somasi Anggota DPRD Kudus Rochim Sutopo, Ini Duduk Perkaranya appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus Dr. Ars. Sam’ani Intakoris dan Wakil Bupati Bellinda Birton turun langsung memimpin aksi bersih-bersih di bantaran Sungai Tumpangkrasak, Kecamatan Jati. Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus (BEM UMK), dan melibatkan lebih dari 250 mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan (Ormawa).

Turut hadir dalam aksi ini jajaran Forkopimda, Kapolres Kudus, Rektor UMK Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., serta pimpinan OPD dan relawan lingkungan.

Bupati Sam’ani memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat generasi muda. “Ini bukan sekadar bersih-bersih, tapi gerakan edukatif. Harapannya, hati masyarakat tergugah untuk lebih peduli lingkungan. Sungai adalah milik bersama, mari kita jaga bersama,” tegasnya.

Senada, Wakil Bupati Bellinda menilai keikutsertaan anak muda sebagai energi perubahan. “Banyak anak muda terlibat aktif. Ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi lainnya,” ujarnya.

Rektor UMK, Prof. Darsono, menambahkan bahwa sungai memiliki peran penting dalam peradaban. Ia menyebut gerakan ini sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif. “Kali ini BEM UMK meneruskan semangat yang sebelumnya telah digagas Bupati di Kaligelis. Ini contoh nyata kolaborasi berkelanjutan,” ungkapnya.

Ketua BEM UMK, Abdullah In’am Maulana, menjelaskan aksi ini bermula dari survei lokasi bersama Dinas Lingkungan Hidup. Hasilnya menunjukkan sedimentasi parah dan saluran air yang tidak berfungsi optimal menjadi penyebab banjir tahunan. “Kami ingin kegiatan ini tidak berhenti di Hari Lingkungan Hidup saja, tapi berlanjut pada momen penting lain seperti Hari Bumi dan Hari Air,” katanya.

Aksi ini menegaskan bahwa menjaga kebersihan sungai bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Melalui gerakan ini, Pemerintah Kabupaten Kudus terus mendorong keterlibatan publik dalam mewujudkan Kudus Sehat: Sejahtera, Harmoni, dan Takwa.

Ali Bustomi

The post Bupati Sam’ani dan Wabup Bellinda ‘Nyemplung’ Kali Bareng Mahasiswa UMK appeared first on SuaraBaru.id.