Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kudus dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas tujuh Ranperda Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2026 dan Pendapat Bupati atas empat Ranperda Prakarsa DPRD.

Catatan kritis dan strategis ini diambil guna memastikan bahwa setiap pasal yang disahkan nantinya benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kudus.

Wakil Ketua DPRD Kudus, H. Mukhasiron, S.Ag menjelaskan bahwa jalannya rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme resmi pembicaraan tingkat satu sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Sebelum menyampaikan sikap resmi di mimbar paripurna, seluruh fraksi diketahui telah menggelar rapat internal yang matang pada 10 Juni 2026 untuk membedah poin-poin krusial dari regulasi yang diajukan.

“Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan rapat internal pada 10 Juni, dan hasilnya disepakati serta disampaikan dalam rapat paripurna hari ini,” ujar Mukhasiron saat memimpin jalannya sidang.

Setelah tahapan pandangan umum ini selesai, DPRD Kudus akan bergerak cepat. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), legislatif akan menyusun tanggapan atas pendapat Bupati terkait empat ranperda prakarsa DPRD.

Setelah itu, DPRD Kudus akan secara simultan memulai proses pembahasan atas Ranperda usulan Bupati maupun Ranperda Prakarsa. Menurut H. Mukhasiron, S.Ag akan ada tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk dibahas secara lebih mendalam sebelum dikembalikan ke rapat paripurna berikutnya untuk persetujuan akhir.

Catatan Kritis Fraksi

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Valerie Yudistira Pramudya selaku juru bicara, memberikan lima catatan penting yang mencakup berbagai sektor pelayanan

Terkait perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gerindra mendesak pengelolaan yang lebih profesional dan transparan. Tujuannya agar aset daerah dapat dioptimalkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penertiban aset bermasalah dan digitalisasi sistem pendataan menjadi hal yang wajib dilakukan.

Menanggapi Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan, Gerindra meminta batas kewenangan yang tegas antara jalan kabupaten dan jalan desa. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih anggaran pembangunan maupun pemeliharaan.

Pada sektor perumahan, pemerintah diminta hadir menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sekaligus menangani kawasan kumuh secara terintegrasi.

Terkait regulasi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Gerindra menekankan pentingnya proses pengisian jabatan yang jujur, adil, dan transparan yang berbasis kompetensi (merit system) guna menghindari praktik nepotisme.

Dorong Kemudahan Akses Ekonomi dan Sinergi Program Nasional

Senada dengan Gerindra, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Irwan Syah,M. Kom menyoroti aspek konektivitas dan penyelarasan kebijakan daerah dengan program strategis yang digagas oleh pemerintah pusat.
Pada Ranperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Jalan, Perubahan status jalan (desa ke kabupaten atau sebaliknya) wajib berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama dalam membuka konektivitas dan mempercepat akses ekonomi warga.

Di bidang Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman, regulasi alih fungsi lahan di Kudus harus bersinergi tegak lurus dengan Program Strategis Tiga Juta Perumahan Rakyat yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Sebagai penutup dari dinamika sidang paripurna tersebut, legislatif juga memberikan rambu-rambu tegas mengenai rencana perubahan susunan perangkat daerah. DPRD mengingatkan agar penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan efektivitas kinerja organisasi, bukan sekadar memperbanyak struktur birokrasi yang berpotensi membebani anggaran.

Dengan selesainya penyampaian pandangan umum ini, seluruh dokumen ranperda kini siap digodok di tingkat Pansus guna melahirkan produk hukum yang berkualitas bagi masa depan Kabupaten Kudus.

Ads-Ali Bustomi

The post Tujuh Fraksi DPRD Kudus Berikan Catatan Kritis atas Tujuh Ranperda Usulan Eksekutif appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan ini dipimpin oleh Lukman Hakim, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon untuk berkonsultasi mengenai mekanisme evaluasi produk hukum daerah.

Kedatangan rombongan diterima Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto diwakili Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan, didampingi Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Dyah Santi Yunianingtyas.

Dalam pertemuan tersebut, Deni Kristiawan menjelaskan pentingnya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari siklus pembentukan peraturan yang bertujuan untuk memastikan apakah suatu peraturan masih relevan, perlu diubah, atau dicabut.

“Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sangat penting karena menjadi indikator utama dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang akan menentukan kualitas dan efektivitas hukum di daerah,” terangnya.

Selain itu juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas penyusunan peraturan daerah yang ada dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Jateng mengharapkan dapat berperan dalam penyusunan setiap peraturan daerah.

“Kanwil Kemenkumham Jateng melalui perancang peraturan peraturan perundangan diharapkan dapat berkontribusi dalam program pembentukan setiap peraturan daerah,” katanya.

Dalam kegiatan juga dilakukan diskusi tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, guna meningkatkan kualitas dokumentasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H.R. Hasan Basori, serta Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Isnaini Jazilah, juga hadir dalam kegiatan bersama dengan anggota Bapemperda.lainnya.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan Konsultasi Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini dilakukan agar Ranperda tersebut bisa segera diterapkan dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kudus H Muhtamat menyampaikan saat ini Bapemperda tengah menyusun naskah akademik dari kedelapan Ranperda inisiatif tersebut. Delapan Ranperda diantaranya adalah Ranperda CSR, Ranperda Pesantren, Ranperda Pendidikan, Ranperda Penyelenggaraan Haji.

Selain itu, ada pula Ranperda Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ranperda Desa Wisata, Ranperda Perlindungan Buruh, serta  Ranperda Bantuan Hukum bagi Warga Tak Mampu.

“Kedelapan Ranperda tersebut kini masih dalam tahap penyusunan naskah akademik. Rencananya, pertengahan September mendatang Naskah Akademik dari kedelapan Ranperda tersebut akan diajukan dulu ke Kemenkumham sebelum pembahasan di DPRD,”ujar Muhtamat,Jumat (26/8).

Menurut Muhtamat, dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Bapemperda juga berusaha menggali saran dan masukan dari masyarakat. Sehingga materi yang akan dibahas dalam Ranperda tersebut benar-benar menyentuh substansi persoalan yang diinginkan.

“Kami memang berusaha agar Ranperda ini tidak hanya sekedar menjadi tumpukan dokumen, tapi bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,,”paparnya.

Dia mencontohkan seperti Ranperda Pesantren, sengaja digulirkan sebagai upaya DPRD Kudus memberi perhatian kepada dunia pesantren. Bagaimana pemerintah daerah juga ikut hadir dalam pengembangan dunia pesantren yang sudah berjasa membangun akhlak generasi muda.

Sama halnya juga Ranperda Perlindungan Buruh. Menurutnya, Ranperda ini sangat diperlukan mengingat Kudus adalah kota industri yang memiliki ribuah buruh yang tersebar di berbagai perusahaan.

Perlindungan buruh, harus menjadi prioritas dari pemerintah daerah agar mereka terlindungi dan mendapat hak-haknya dalam bekerja.

Dalam Program Pembentukan Perda tahun ini, Bapemperda DPRD Kudus juga kembali menggulirkan Ranperda CSR. Ranperda ini sudah dua kali pernah dibahas oleh DPRD Kudus namun gagal disahkan.

Oleh karena itu, pada tahun ini, Bapemperda akan berupaya agar Ranperda CSR akan menjadi bagian dari Ranperda yang akan disahkan.

Senada, Ketua Bapemperda Kudus HM Sutriyono menyebutkan, sesuai rencana kerja yang ada, setelah penyusunan Naskah Akademik, Ranperda tersebut akan diluncurkan ke Pansus untuk proses pembahasan.

Diperkirakan, Pembahasan Ranperda di tingkat Pansus bisa dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Hal ini menyusul padatnya agenda DPRD Kudus yang juga harus bekerja keras membahas APBD Perubahan 2022 dan APBD 2023.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pembahasan Ranperda ini bisa sesuai jadwal dan semua Ranperda inisiatif yang diluncurkan berhasil disahkan,”tandasnya.

Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Optimistis Rampungkan Pembahasan 8 Ranperda Inisiatif appeared first on SuaraBaru.id.