“Pencairan BSU sudah mulai bisa dilakukan sekarang, pada November dan Desember nanti,” katanya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (17/11).

Ia mengatakan bahwa bantuan subsidi upah yang diberikan kepada guru, dosen dan tenaga pendidikan honorer yakni sebesar Rp1.800.000 dan diberikan hanya satu tahap.

Ia menambahkan para penerima akan mendapatkan kesempatan hingga 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan Kemendikbud telah membuat rekening-rekening baru di Bank untuk setiap pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU.

“Bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020 ya, dan bagi para guru dan dosen di akses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id. yang bisa mengakses di mana rekening mereka, apa persyaratan yang belum dipenuhi atau untuk yang perguruan tinggi di pangkalan data Dikti untuk menemukan informasi terkait status pencairan, rekening bank masing-masing dan lokasi Bank cabang ya,” katanya.

Penerima dapat menyiapkan dokumen dokumen dan dibawa kepada bank penyalur. Dokumen yang harus dibawa yakni KTP, NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat langsung diunduh dari laman GTK dan PD Dikti, surat pernyataan tanggungjawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh juga dari pada website GTK dan PD Dikti.

“SPTJM ini harus dicetak dan ditandatangani dengan materai ya. Jadi semua kebutuhan diluar KTP dan NPWP itu ada di laman website baik GTK maupun PD Dikti,” katanya.

Ia menambahkan BSU itu merupakan bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari Pemerintah untuk semua jasa guru-guru nonPNS yang sudah ada.

“Di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini, Pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kura dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis Ini. Dengan ekonomi bantuan dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan,” katanya.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi. Bantuan tersebut diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan non-PNS baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ant/Tm

The post Kemendikbud; Subsidi Upah Dosen dan Guru Honorer Segera Cair appeared first on SuaraBaru.id.

“Terkait pendataan guru sudah kami sosialisasikan kepada kepala madrasah ataupun pengawas. Nantinya juga diseleksi sesuai kriteria yang ditentukan dari pusat,” kata Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kudus M. Hafidz di Kudus, Kamis (1/10).

Jangan sampai, kata dia, guru madrasah yang sudah mendapat bantuan BPJS tetap mendapatkan bantuan upah.

Kepastian soal kuota guru madrasah di Kudus yang bakal mendapatkan bantuan, menunggu informasi resmi dari Kanwil Kemenag Jateng, apakah benar 1.000 guru atau kurang dari jumlah tersebut.

Adapun jenjang guru yang bakal mendapatkan bantuan upah, yakni mulai dari guru raudhatul athfall (RA) hingga madrasah aliyah (MA).

Sementara nominal bantuan dan tahapan pencairannya, kata dia, menunggu petunjuk teknis resmi dari pusat.

Sebelumnya sudah ada surat edaran dari Kementerian Agama RI pada tanggal 23 September 2020 tentang program bantuan subsidi upah bagi guru madrasah bukan PNS Tahun 2020.

Ia menjelaskan guru yang mendapatkan bantuan subsidi upah, salah satu kriterianya tercatat di Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) per Juli 2020.

Selain itu, harus sudah memiliki Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) atau yang punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan juga aktif di SIMPATIKA.

Ant-Tm

The post Guru Madrasah Non-PNS di Kudus Bakal Peroleh Bantuan Upah appeared first on SuaraBaru.id.