Kegiatan yang dipimpin Dr. dr. Intan Zainafree, MH.Kes. ini dilaksanakan di dua wilayah terdampak utama, yakni Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa, serta menjangkau wilayah sekitar melalui distribusi bantuan ke Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kegiatan merupakan bagian dari program Tanggap Darurat Bencana Sumatera yang diinisiasi serta didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Republik Indonesia. Melalui program ini, FK UNNES hadir sebagai representasi kontribusi akademisi dalam merespons krisis kemanusiaan berbasis keilmuan dan praktik medis,” kata Dr. dr. Intan Zainafree, MH.Kes.

Selama pelaksanaan kegiatan, ujar dia, tim FK UNNES menyalurkan bantuan logistik berupa bahan pangan, pakaian layak pakai, perlengkapan kebersihan, serta obat-obatan dengan total berat mencapai sekitar dua ton.

“Bantuan tersebut didistribusikan di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang dengan dukungan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Langsa, sementara distribusi bantuan di Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” tambahnya.

Jalur Darat

Untuk menjangkau wilayah yang terdampak parah dan memiliki keterbatasan akses, pengiriman logistik dilakukan melalui jalur darat via Kota Medan serta jalur udara melalui Kabupaten Takengon.

Dikatakan, selain menyalurkan logistik, FK UNNES juga mendirikan posko layanan kesehatan di Kabupaten Bener Meriah bekerja sama dengan Puskesmas Lampahan.

“Posko ini difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar dan penyediaan obat-obatan bagi warga terdampak bencana, khususnya masyarakat yang masih mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan akibat kerusakan infrastruktur dan kondisi geografis pascabencana,” ujar dr Intan.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tambah dia, FK UNNES menegaskan peran perguruan tinggi tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan riset, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penanganan bencana dan pemulihan pascabencana.

“Upaya ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta SDG 11 tentang Kota dan Permukiman yang Tangguh terhadap Bencana,” ujar dr Intan.

Dikatakan, sinergi antara akademisi, pemerintah, dan lembaga kemanusiaan diharapkan dapat membantu meringankan beban pengungsi serta mempercepat pemulihan kualitas hidup masyarakat terdampak bencana di Aceh.

R. Widiyartono

The post FK UNNES Salurkan Bantuan Logistik dan Tim Medis ke Wilayah Paling Terdampak Banjir Aceh appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh Nona Evita Widjanarko

TIDAK sampai 24 jam, dukungan finansial telah mencapai angka Rp10 miliar. Keesokan harinya, bantuan itu sudah langsung diterima oleh penerima manfaat di lapangan. Capaian yang diraih oleh influencer Ferry Irwandi ini melampaui sekadar angka amal dan menjadi tanda tanya besar bagi efektivitas model amal yang selama ini lazim diterapkan.

Saat lembaga negara masih disibukkan dengan pertemuan lintas sektor, standar operasional, dan laporan yang berjenjang dan struktural, seorang influencer dengan jangkauan audiens yang luas berhasil membuktikan bahwa aksi kolektif dapat diwujudkan dengan kecepatan yang tak terjangkau oleh prosedur administratif yang berlaku.

Secara teoretis, fenomena ini mengukuhkan inti dari apa yang dikenal sebagai Resource Mobilization Theory (Teori Mobilisasi Sumber Daya), sebuah kerangka pemikiran yang telah menggeser perspektif lama dalam memahami aksi kolektif. Lebih dari itu, momentum ini merefleksikan sikap kritis dan rasa tidak puas anak muda terhadap respons negara yang dirasa kurang sigap dalam menangani krisis.

Kecepatan Warga, Lambatnya Birokrasi

Teori gerakan sosial klasik, seperti yang dikembangkan pemikir seperti Neil Smelser, kerap menitikberatkan pada ketidakpuasan massal sebagai penggerak utama perubahan. Gerakan dianggap lahir manakala ketidakadilan mencapai puncaknya, dan struktur sosial yang kaku akhirnya pecah.

Namun, realitas yang ditunjukkan Ferry Irwandi dan para pendonornya berbicara lain. Teori Mobilisasi Sumber Daya justru menekankan bahwa kesuksesan sebuah gerakan tidak bergantung semata pada besarnya kemarahan, melainkan pada kemampuan mengumpulkan dan mengelola sumber daya secara efektif. Sumber daya itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga jaringan, keahlian teknologi, akses media, dan yang paling krusial kepercayaan publik.

Apa yang terjadi dalam penggalangan dana kilat ini merupakan contoh yang ideal. Ferry, dengan basis pengikut yang sangat besar di media sosial, telah memiliki infrastruktur jaringan yang siap digerakkan. Platform digital seperti kitabisa.com atau penyedia layanan dompet digital bukan sekadar alat; mereka adalah sistem logistik sosial yang modern.

Donasi bukan lagi perkara menitipkan uang di kotak amal, melainkan penyentuhan di layar ponsel, dengan transparansi yang dapat dipantau secara langsung (real-time). Inilah kekuatan Teori Mobilisasi Sumber Daya, gerakan yang tidak perlu lagi membangun struktur dari nol. Mereka memanfaatkan infrastruktur yang telah ada dan mengoptimalkannya untuk mobilisasi yang cepat.

Fenomena ini juga menandai pergeseran sikap generasi muda. Mereka tidak lagi puas sekadar menjadi generasi kritik yang pandai mencuitkan ketidakpuasan tetapi berhenti di situ. Mereka telah bertransformasi menjadi generasi solusi. Respons yang diberikan oleh pemerintah kerap kali menuai rasa tidak puas, karena acapkali dinilai berbelit-belit akibat birokrasi, tidak kunjung tiba, atau kurang tepat sasaran.

Namun, berbeda dengan sekadar berkeluh-kesah, masyarakat justru mengambil langkah untuk bertindak secara swadaya. Gagasan ini mencerminkan suatu perubahan pola pikir yang mendasar, yaitu ketika negara dipandang tidak cukup mampu, maka masyarakat sendiri yang akan bergerak menyelesaikannya.

Gerakan ini lahir dari perpaduan unik, yaitu kemelekan digital (digital native), individualisme yang terhubung (networked individualism), dan desakan moral. Teknologi bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan alat pemberdayaan. Setiap pembagian informasi, setiap sumbangan dana, merupakan partisipasi aktif dalam membentuk suatu sistem pertolongan mandiri. Hal ini memperlihatkan bahwa modal sosial Indonesia dalam wujud tradisi gotong royong tidak punah, melainkan hanya berpindah ke ruang digital dan menemukan bentuk barunya yang lebih cepat, terukur, dan transparan.

Inefisiensi Birokrasi

Keberhasilan mobilisasi dana sebesar dan secepat ini merupakan kritik telak terhadap inefisiensi birokrasi. Negara dengan segenap aparatusnya sering kali terjebak dalam prosedur yang berbelit, mulai dari perencanaan anggaran, lelang pengadaan, hingga pelaporan yang berlapis-lapis.

Sementara itu, gerakan warga bergerak dengan prinsip pengelolaan yang ramping (lean management) dengan tujuan yang jelas, saluran pendanaan langsung, distribusi yang cepat, dan akuntabilitas melalui pelaporan langsung kepada publik. Fenomena ini menggugat asumsi dasar bahwa negara merupakan aktor tunggal yang paling berperan dalam menyediakan solusi saat krisis melanda.

Meski patut diapresiasi, gerakan ini perlu dikaji dengan sikap skeptis. Pertama, persoalan kelanggengan. Inisiatif yang mengandalkan viralitas cenderung muncul sesaat dan terputus-putus.

Sorotan dapat mengerucut pada isu yang sedang ramai di pemberitaan, sementara persoalan mendasar yang berlarut-larut kerap terbengkalai. Bencana berkepanjangan atau kemiskinan sistematis memerlukan penanganan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan dana yang bersifat reaktif.

Kedua, persoalan ketimpangan peluang. Keberhasilan seorang figur publik seperti Ferry dimungkinkan oleh jangkauan pengaruh dan platform digital yang dimilikinya. Lantas, bagaimana dengan kelompok masyarakat di daerah terpencil yang menghadapi kesulitan serupa namun minim akses dan daya ungkit di ruang daring?

Mungkinkah model gerakan seperti ini hanya akan menguntungkan mereka yang telah memiliki konektivitas kuat? Ancaman yang muncul adalah praktik kedermawanan teralgorithmakan, di mana bantuan hanya sampai kepada mereka yang mendadak populer di jagat maya.

Ketiga dan paling mendasar, terkait peran negara. Risiko terbesarnya adalah bila kesuksesan aksi gotong royong masyarakat justru digunakan sebagai pembenaran bagi negara untuk melepaskan kewajiban utamanya. Negara tidak dibenarkan untuk kemudian berasumsi bahwa kemampuan swadaya masyarakat merupakan alasan bagi negara untuk melimpahkan fokusnya pada hal-hal lain.

Pemahaman semacam itu keliru secara fundamental. Negara memiliki tanggung jawab mutlak berdasarkan konstitusi untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Peran gerakan rakyat semestinya menjadi penguat dan pemantau, bukan pengganti fungsi negara.

Kita tak perlu memandang ini sebagai perdebatan kaku: inisiatif warga versus tugas negara. Masa depan yang kita butuhkan adalah kerja sama yang saling mengisi. Pemerintah perlu meniru sisi gesit, transparan, dan akuntabel dari gerakan digital semacam ini.

Langkah praktis yang bisa diambil antara lain memangkas prosedur yang berbelit, menggunakan saluran digital untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, dan mengajak warga terlibat sejak awal dalam merencanakan program.

Di sisi lain, gerakan masyarakat juga perlu lebih tertata untuk jangka panjang dan memperjuangkan akses yang merata. Tujuannya, agar solidaritas digital ini bisa dinikmati semua, bukan cuma segelintir orang.

Gotong Royong Masih Hidup

Fenomena yang diinisiasi oleh Ferry Irwandi ini mencerminkan sebuah pergeseran. Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia masih sangat hidup dan potensinya dapat dibangkitkan melalui pendekatan yang lebih modern. Apa yang terjadi merupakan sebuah prototipe dari gerakan sosial masa kini, yaitu memiliki respons

yang sigap, bersifat adaptif, mengandalkan relasi jejaring, dan dimotivasi oleh semangat generasi yang lebih suka terlibat langsung daripada sekadar menanti. Persoalan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana caranya menyalurkan tenaga sosial yang begitu besar ini agar sejalan dengan mekanisme dan tujuan negara.

Harapannya, kecakapan masyarakat dalam bergerak mandiri dapat diperkuat oleh regulasi yang mendukung, sekaligus menjamin bahwa respons spontan warga bisa berubah menjadi sebuah mekanisme bantuan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, ini bukan soal warga lawan negara, melainkan bagaimana kepedulian di ruang digital dan tanggung jawab negara bisa bersinergi untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tangguh bagi semua.

Nona Evita Widjanarko, B.A (Hons), M.A ,Tenaga Ahli di KPU RI, dosen di Program Studi Komunikasi Strategis, Universitas Multimedia Nusantara, menamatkan pendidikan S1 dan S2 di Inggris, Putri Indonesia Favorit tahun 2007.

The post Ketika Warga Tak Lagi Tunggu Negara appeared first on SuaraBaru.id.