Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, misalnya. Ia menanggapi kejadian tersebut, lantaran tidak adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah berserta jajarannya dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

“Pemerintah ini kan gayanya begitu-begitu terus. Sudah hampir setahun Covid-19 melanda tapi tidak ada evaluasi dan aksi yang revolusioner,” kata Irwan kepada wartawan, Jumat (18/12/2020).

“Pemerintah gagal adaptif dan responsif dengan musibah pandemi Covid-19,” tambahnya.

Diakui dia, dalam penerapan pelaksanan di lapangan sering kali berbeda dengan tujuan kebijakan yang dikeluarkan, sehingga masyarakat yang acap kali menjadi korbannya.

“Kebijakan rapid antigen dalam menghadapi Nataru (liburan Natal dan Tahun Baru) ini saya apresiasi dan ini konkrit untuk mengurangi klaster baru Nataru,” ucap politikus Demokrat ini.

“Permasalahannya pemerintah tidak siap pada tatanan mengantisipasi pasca kebijakan dikeluarkan. Standar pelayanan tidak diikuti di titik-titik keberangkatan transportasi seperti bandara, pelabuhan atau terminal,” kritiknya, seperti dilasir dari siberindo.co grup suarabaru.id.

Pemerintah dalam hal ini, kementerian perhubungan, lanjut dia, harus benar-benar tegas dan fokus untuk kontrol sampai ke bawah, bagaimana pelaksanaan dan dampak dari perubahan aturan oleh pemerintah.

“Jangan hanya bisa buat aturan tanpa mampu melayani masyarakat dan mengatur pelaksanaannya. Itu sama saja membuat masalah baru dan potensi klaster baru. Jatuhnya kebijakan yang sia-sia,” pungkas legislator dari Dapil Kalimantan Timur itu.

Claudia SB

The post Anggota Komisi V Tanggapi Antrean Penumpang di Bandara Soetta appeared first on SuaraBaru.id.