Dari jumlah itu, kata dia, desa antikorupsi di Jawa Tengah akan diperbanyak di 29 kabupaten/kota untuk pencegahan korupsi bersama KPK.

“Tahun 2024 ini akan direplikasi pada 372 desa di 29 kabupaten/kota. Ini berkaitan dengan kegiatan antikorupsi,” kata Nana saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut dia, pemperantasan korupsi perlu dilakukan oleh semua pihak. Termasuk para kepala daerah juga diminta menjadi contoh dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya.

Selain itu, semua pihak agar melakukan pencegahan terhadap praktik suap, gratifikasi, dan pungli dalam pelayanan publik. Menurut Nana, pelayanan terbaik  merupakan prioritas dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Nana mengatakan, sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan oleh Pemprov Jateng, salah satunya deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, hal itu berkaitan dengan target reformasi birokrasi.

“Pencegahan ini lebih baik daripada penindakan. Korupsi ini berdampak negatif bagi pembangunan dan merugikan negara. Maka perlu kita perangi dan kita lawan,” katanya.

Tentang optimalisasi pelayanan publik yang baik dan berintegritas, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah juga sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Mayoritas pelayanan publik di Jawa Tengah juga sudah menggunakan teknologi informasi atau berbasis digital.

“Digitalisasi pelayanan publik ini dampaknya sangat besar untuk mengurangi praktik suap-menyuap,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan,  KPK bersama tim saber pungli dan Menpan RB berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli. Sebab pelayanan publik yang baik dan berintegritas bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, menurut dia,  yang paling utama adalah teladan atau contoh dari pimpinan. Sebaik-baiknya sistem tidak cukup kalau tidak memilki pimpinan yang baik.

“Kalau kita punya pemimpin yang baik, berkomitmen, dan berintegritas, meskipun ada peluang untuk korupsi, ia tidak akan memanfaatkan itu. Maka penting sekali kita bisa memilih pimpinan yang baik,” katanya.

Alex Marwata mengingatkan kepada seluruh masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 nanti untuk memilih pimpinan-pimpinan atau kepala daerah yang berintegritas.

Diaz Aza

The post Jateng Target 372 Desa Anti Korupsi pada 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Beri Wejangan    appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambangi Kota Semarang yang menjadi salah satu tujuan rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK 2024: Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.

Rencananya, Bus KPK akan menyambangi Taman Indonesia Kaya di Kota Semarang. Adapun, rangkaian kegiatan akan dibuka di Gradhika Bhakti Praja Semarang, pada Kamis, 11 Juli 2024.

“Kami akan melakukan pembukaan acara Roadshow Bus KPK 2024 di Provinsi Jawa Tengah, bersama pimpinan KPK dan bapak Pj Gubernur Jateng,” kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif saat audiensi dengan Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana di kantornya, Selasa 9 Juli 2024.

Amir Arif menuturkan, kegiatan ini akan diselenggarakan selama 4 hari atau sampai Ahad, 14 Juli 2024. Sejumlah kegiatan yang bakal dilakukan meliputi: diskusi dengan pelajar, mahasiswa, dan LSM. Selain itu juga ada penyuluhan yang berkaitan dengan anti korupsi.

Dalam agenda itu diselenggarakan pula kompetisi tarian anti korupsi oleh para siswa serta senam masal anti korupsi untuk ASN, pelajar, dan masyarakat umum di sepanjang Jalan Pahlawan Semarang.

“Bagi kalangan ASN, pelajar, mahasiswa dan seluruh masyarakat umum, ada banyak kegiatan sejak hari Kamis sampai hari Minggu pagi. Maka, kami mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jateng, khususnya Kota Semarang dan sekitarnya untuk hadir di acara Roadshow Bus KPK 2024,” kata Amir.

Amir menyampaikan, kegiatan ini terselenggara berkat dukungan penuh dari Pemprov Jateng. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng yang terlibat dalam rangkaian tur yang dirancang oleh KPK ini, baik dari Inspektorat, Dinas Pendidikan, Diskominfo dan dan lainnya.

Pihaknya mengundang seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dia menargetkan, pesan-pesan antikorupsi dapat tersampaikan kepada masyarakat luas, sehingga semakin banyak yang sadar terhadap bahaya praktik korupsi.

Menurut dia, kampanye antikorupsi memang harus gencar dilakukan, agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan korupsi.

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengaku berterima kasih kepada KPK memilih Kota Semarang sebagai titik kampanye antikorupsi. Harapannya, bisa meningkatkan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Diaz Aza

The post Bus KPK Tengok Semarang, OPD Pemprov Jateng dan Masyarakat Terlibat Kampanye Antikorupsi appeared first on SuaraBaru.id.