Kegiatan ini sebagai wadah interaksi langsung antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Hukum, untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun masukan terkait layanan hukum.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, mulai dari pelayanan kenotariatan, administrasi hukum umum, hingga kekayaan intelektual.

Seluruh pengaduan yang masuk ditanggapi secara terbuka oleh Menteri Hukum bersama para pimpinan unit utama dan kantor wilayah terkait.

Menteri Hukum menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memberikan masukan terhadap pelayanan Kementerian Hukum. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang antusias menyampaikan keluhan, masukan, maupun apresiasi terhadap pelayanan di Kementerian Hukum. Seluruh pengaduan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan layanan,” ujar Menteri Hukum.

Menteri Hukum juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan unit utama dan kantor wilayah yang telah bergerak cepat menindaklanjuti berbagai pengaduan yang masuk. Menurutnya, sebagian besar laporan masyarakat telah berhasil diselesaikan dan sisanya masih dalam proses, karena harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut antara lain terkait dugaan pemalsuan akta otentik, pelanggaran kekayaan intelektual, perlindungan hak cipta dan paten, hingga pengawasan terhadap notaris.

Menanggapi pertanyaan terkait pengawasan notaris, Menteri Hukum menjelaskan, pengawasan terhadap notaris melibatkan unsur di luar Kementerian Hukum melalui Majelis Pengawas Notaris. Diperlukan dukungan dari organisasi profesi agar proses pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Pada bidang Kekayaan Intelektual, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menjelaskan, penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

The post Kemenkum Jateng Ikuti Pasti Ada Solusi, Tindak Lanjuti Berbagai Aduan Masyarakat secara Responsif appeared first on SuaraBaru.id.