Ketua IKAFH UMK, Achwan, menyampaikan hal tersebut dalam acara halal bihalal IKAFH UMK yang digelar di Resto Ulam Sari, Jumat (25/4). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan alumni Fakultas Hukum dari berbagai angkatan.

“Ini yang perlu kita luruskan. Dahulu, struktur yayasan melibatkan unsur pendiri seperti Forkopimda. Sekarang, perwakilannya justru hanya berasal dari eselon di bawah Sekda. Ini jelas kurang ideal karena posisinya sangat bergantung pada kepala daerah, sehingga tidak punya keleluasaan dalam mengambil kebijakan,” ujar Achwan yang kini menjabat Anggota DPRD Jateng tersebut.

Perubahan tersebut bertolak belakang dengan sejarah pendirian UMK yang didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, perusahaan-perusahaan lokal, serta ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Karena itu, unsur-unsur tersebut sebelumnya selalu dilibatkan dalam struktur yayasan.

Menurutnya, kondisi saat ini menimbulkan keresahan di kalangan alumni. Mereka merasa terpanggil untuk mengawal arah pengelolaan kampus agar tetap sesuai dengan semangat awal pendiriannya, yakni menjadi lembaga pendidikan yang independen dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Sebagai bagian dari UMK, IKAFH menyatakan komitmennya untuk terus bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai dasar kampus.

“Alumni bukan hanya sekadar pengamat. Kami punya tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan UMK. Dengan semangat kebersamaan dan rasa memiliki, IKAFH siap berada di garda terdepan menjaga integritas almamater,” tegas Achwan.

Langkah awal yang akan ditempuh, lanjutnya, adalah mendorong proses hukum yang transparan dan akuntabel. “Kita mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga tuntutan hukum. Kami ingin semuanya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Acara halal bihalal IKAFH UMK sendiri berlangsung meriah. Para alumni generasi awal sejak berdirinya kampus turut hadir untuk ikut berkontribusi terhadap kemajuan UMK.

Dalam kesempatan itu, Achwan juga menyampaikan pentingnya pembenahan internal organisasi. Ia mengakui bahwa struktur kepengurusan IKAFH saat ini belum sepenuhnya mewakili seluruh angkatan.

“Ke depan, kami akan menyempurnakan kepengurusan agar semua angkatan punya representasi. Ini penting demi soliditas dan kebersamaan alumni,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Alumni FH UMK Pertanyakan Hilangnya Forkopimda dari Struktur Yayasan appeared first on SuaraBaru.id.