Ia tersangkut kewajiban kredit perbankan senilai sekitar Rp 2,6 miliar hingga Rp 3 miliar yang disebut macet sejak 2023, meski ia mengaku tidak pernah mengajukan maupun menerima pinjaman di BRI.

Kasus ini kemudian mencuat ke publik setelah MSW menyampaikan kronologi kepada awak media pada 19 Juni 2026, dengan dugaan adanya rekayasa kredit yang disebut mengalir ke pihak yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya.

BRI Branch Office Wonosobo Dewa Gede Darmayasa, Minggu (21/6/2026), menegaskan bahwa MSW bersama almarhum suaminya, IM, merupakan debitur BRI sejak 2003, di mana seluruh dokumen perjanjian kredit ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan di hadapan notaris.

“Proses pemberian fasilitas pembiayaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan yang berlaku dan berlandaskan prinsip Good Corporate Governance,” terangnya.

Setelah almarhum IM meninggal pada 2017 dilakukan perpanjangan kredit dan novasi kepada MSW dengan nilai plafon yang sama dan dilakukan perpanjangan dan suplesi selama 2 kali pada 2018 dan 2019 atas nama yang bersangkutan dan anaknya yang berinsial HI.

“Yang bersangkutan dan anaknya tetap mememenuhi kewajibannya, namun di 2020 mulai mengalami penurunan usaha sehingga dilakukan restrukturisasi sebanyak 3 kali,” paparnya.

Tidak Bayar Angsuran

“Hal itu dilakukan agar tetap dapat memenuhi pembayaran pinjaman, namun nasabah tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga masuk kolektabilitas macet pada 2023,” lanjut Dewa Gede D.

Terkait pernyataan mengenai tagihan yang disebut tiba-tiba membengkak, tegas Dewa, BRI menegaskan bahwa nasabah tersebut tidak melakukan pembayaran angsuran sejak tahun 2023.

“Oleh karena itu, total kewajiban yang tercatat merupakan akumulasi dari pokok pinjaman, bunga, serta denda/penalti sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem perbankan,” terang dia.

Adapun mengenai rumah yang dikabarkan masuk dalam daftar lelang, BRI menyampaikan bahwa lelang adalah salah satu mekanisme penyelesaian kredit macet dan dilakasanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, proses lelang sendiri merupakan mekanisme akhir penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan setelah mempertimbangkan status kolektibilitas dan riwayat pembayaran nasabah, serta mengacu pada ketentuan KPKNL berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Dewa menambahkan, terkait proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian, BRI menghormati seluruh proses tersebut dan menyerahkannya sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk ditangani sesuai ketentuan hukum.

“BRI tegaskan bahwa seluruh penanganan kredit dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian perbankan dan komunikasi dengan debitur telah dilakukan secara aktif dimana kami memberikan penjelasan secara detil,” imbuh Dewa.

Muharno Zarka

The post BRI Tegaskan Tak Ada Rekayasa di Kasus Kredit Milik MSW di Wonosobo, Ini Penjelasannya! appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka hadir dalam pengajian publik dan wisata dakwah Milad ke-109 Aisyiyah yang diisi Pimpinan Pusat Aisyiyah, Hj Siti Aisyah dan dihadiri pula Ketua PW Aisyiyah Provinsi Jawa Tengah Eny Winaryani.

Kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus refleksi atas perjalanan panjang organisasi perempuan Muhammadiyah yang telah berkiprah lebih dari satu abad dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Ketua PD Aisyiyah Wonosobo Herwati Aliyah mengatakan tema Milad ke-109 ‘Aisyiyah adalah “Memperkokoh Dakwah Kemanusiaan untuk Mewujudkan Perdamaian”. Tema tersebut sangat kontekstual dengan kondisi global yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Peringatan Milad ke-109 Aisyiyah tersebut merefleksikan komitmen ‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Islam Berkemajuan dalam menyebarkan nilai rahmatan lil-‘ālamin. Yakni nilai-nilai keislaman yang memberikan rahmat bagi seluruh ummat dan alam,” katanya.

Tema itu, tambah Herawati, juga menjadi seruan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan—terutama perempuan dan anak—di tengah meningkatnya berbagai konflik dan kekerasan di tingkat global yang masih acap terjadi belakangan ini.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat yang diwakili Kepala DPUPR Nurudin Ardiyanto, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata Aisyiyah yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Aisyiyah juga telah banyak membantu program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan stunting.

“Selama lebih dari 109 tahun, Aisyiyah telah menunjukkan kontribusi yang konkret dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, hingga penguatan ketahanan keluarga. Manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat,” jelas Adin.

Menurutnya, peran organisasi kemasyarakatan seperti Aisyiyah menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat perlu terus diperkuat.

Ketua PW Aisyiyah Jawa Tengah, Eny Winaryani mengatakan peringatan Milad ke-109 yang bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

“Dakwah kemanusiaan yang dikembangkan ‘Aisyiyah tidak hanya diwujudkan melalui pengajian dan pendidikan, tetapi juga melalui aksi nyata pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkan, penguatan qaryah thayyibah, ketahanan pangan keluarga, pencegahan stunting, dan pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, berkeadaban dan hidup dalam suasana damai.

Pimpinan PP ‘Aisyiyah Siti Aisyah menambahkan bahwa dakwah kemanusiaan merupakan inti gerakan ‘Aisyiyah sejak awal berdirinya yakni dakwah yang mengedepankan prinsip kasih sayang, toleransi dan perdamaian.

Menurut Aisyah, Islam hadir membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh manusia dan alam semesta. Pendekatan dakwah kemanusiaan berperan penting dalam mewujudkan masyarakat harmonis di tengah keberagaman agama, budaya dan pandangan hidup.

“Semangat rahmatan lil ‘alamin menjadi landasan untuk menghadirkan kehidupan sosial yang saling menghargai dan mampu mengelola perbedaan secara damai,” katanya.

Pendekatan dakwah kemanusiaan, lanjutnya, berperan mewujudkan masyarakat yang harmonis, di mana perbedaan dapat dihargai dan dikelola dengan baik sehingga perdamaian dapat terwujud.

Dia juga menandaskan bahwa sejak berdirinya, ‘Aisyiyah telah menunjukkan kiprah nyata dalam berbagai bidang kehidupan sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan yang berfungsi sebagai wadah konsolidasi sosial masyarakat.

Muharno Zarka

The post Milad ke-109 PD Aisyiyah Wonosobo, Teguhkan Dakwah Kemanusiaan untuk Mewujudkan Perdamaian appeared first on SuaraBaru.id.

Hingga Mei 2026, BRI BO Wonosobo telah menyalurkan KUR sebesar Rp 351 miliar kepada 7.913 debitur.

Dari total penyaluran tersebut, sebagian besar didominasi oleh KUR Sektor perdagangan yang tercatat sebesar Rp 234 Miliar atau sebesar 66,78 persen diikuti sektor pertanian dan perkebunan sebesar Rp 116 Miliar atau 33,22 persen dari total penyaluran hingga Mei 2026.

Kehadiran KUR memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

Akses permodalan yang semakin mudah diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Selain menjadi instrumen pembiayaan, penyaluran KUR juga mencerminkan komitmen BRI yang sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Branch Manager BRI BO Wonosobo, Dewa Gede Darmayasa menegaskan, dengan pembiayaan yang memadai dan akses permodalan yang lebih mudah melalui KUR.

Pelaku usaha di wilayah Wonosobo memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas usahanya, membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Hal itu merupakan upaya nyata BRI dalam mendukung perekonomian masyarakat di wilayah Wonosobo melalui penyaluran pembiayaan usaha.

Potensi Ekonomi

“Kami melihat banyak potensi ekonomi di wilayah Wonosobo, khususnya pada sektor pertanian dan perdagangan. Karena itu, BRI hadir untuk mendukung pelaku usaha, baik melalui akses pendanaan maupun peningkatan kapasitas usaha,” ujar Dewa.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dukungan BRI tidak berhenti pada aspek pembiayaan semata.

BRI juga menjalankan berbagai program pemberdayaan, pendampingan usaha, serta edukasi keuangan agar para debitur dapat mengelola usahanya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Hal itu sejalan dengan visi BRI sebagai mitra terpercaya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah-wilayah dengan potensi unggulan.

Dengan fokus pada penguatan sektor produktif, BRI Branch Office Wonosobo optimistis dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya melalui penyediaan modal usaha, tetapi juga melalui pelatihan, pendampingan, dan berbagai program pemberdayaan lainnya,” ujar dia.

“Kami juga terus mendorong pelaku usaha agar semakin melek digital dan mampu memanfaatkan platform penjualan online sehingga kapasitas usahanya meningkat dan dapat naik kelas,” tegasnya.

Muharno Zarka

The post Komitmen Dukung Ekonomi Daerah dan Perluas Akses Pembiayaan UMKM, BRI Branch Office Wonosobo Salurkan KUR Rp 351 Miliar Hingga Mei 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Operasi gabungan melibatkan Satpol PP, Kejaksaan, Polres, Diskominfo Wonosobo dan Bea Cukai Magelang. Tim menyasar sejumlah warung kelontong dan toko yang diduga memperjualbelikan rokok ilegal.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Wonosobo, Rame Istakhori, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menekan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang cukai.

“Dari hasil pemeriksaan di beberapa lokasi, petugas menemukan 39 bungkus rokok dari berbagai merek yang terbukti tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya,” ungkapnya.

Selain melakukan penyitaan terhadap barang temuan, petugas juga memberikan edukasi secara langsung kepada para pemilik toko mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan pentingnya memastikan produk tembakau yang dijual telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Rame, operasi ini tidak semata-mata berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Konsekuensi Hukum

“Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang memperjualbelikannya. Karena itu, kami terus mendorong pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha,” jelasnya.

Pemkab Wonosobo menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran BKC ilegal melalui sinergi lintas sektor.

Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Bea Cukai untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Wonosobo,” katanya.

“Partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan, terutama dalam melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar,” tambah dia.

Seluruh barang bukti hasil operasi telah diamankan oleh Bea Cukai Magelang untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengimbau seluruh pelaku usaha agar senantiasa mematuhi regulasi terkait barang kena cukai dan tidak memperjualbelikan produk ilegal.

Kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan penerimaan negara yang pada akhirnya kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Muharno Zarka

The post Operasi Gabungan Kembali Sisir Peredaran Rokok Ilegal, Puluhan Bungkus Diamankan appeared first on SuaraBaru.id.

Harlah diikuti seluruh keluarga besar Al Madina, yakni Yayasan Al Madina, dewan guru, tenaga kependidikan, wali murid, siswa-siswi dari berbagai daerah. Mereka dengan penuh semangat ikut menyengkuyung kemeriahan Harlah Yayasan Al Madina ke-20, tahun 2026 ini.

Yayasan Al Madina yang berpusat di Wonosobo itu, selama ini sudah memiliki beberapa lembaga pendidikan dari PAUD, TK, SD dan SMP di Wonosobo, PAUD, TK-SD di Kaliwiro, PAUD, TK, SD di Purworejo, PAUD di Semayu, Madin di Klaten dan Quranic Baby Class QBS) di Leksono Wonosobo.

Acara Al Madina On The Road di Alun-Alun Wonosobo ditandai dengan penerbangan 20 burung Merpati sebagai simbol keberhasilan Yayasan Al Madina dalam mengelola lembaga pendidikan di berbagai daerah. Dari Al Madina Excellent kini bergerak menuju Al Madina Dicintai Masyarakat.

Penerbangan burung Merpati dilakukan Bupati Afif Nurhidayat, Rektor Unsiq Jateng Dr H Z Sukawi, MA, Ketua Dewan Pembina Yayasan Al Madina Dr KH Ngarifin Shidiq, MPd, Ketua Umum Yayasan Al Madina, Dr H Abdul Madjid, MPd dan seluruh Kepala PAUD, TK, SD, SMP dan Madin Al Madina di berbagai daerah.

Ketua Umum Yayasan Al Madina Wonosobo Abdul Madjid menyatakan bahwa acara Harlah ke-20 yayasanya diramaikan dengan acara jalan sehat dari Kampus Al Madina ke Alun-Alun, pembagian raport PAUD, TK, SD dan SMP Al Madina Wonosobo, pembagian doorprize, santunan yatim piatu dan sarasehan pendidikan.

“Alhamdulillah, selama 20 tahun Yayasan Al Madina telah berkontribusi nyata di masyarakat, terutama di dunia pendidikan guna ikut meningkatkan sumber daya manusia (SDM) generasi emas. Kini Al Madina tidak sekadar excellent, tapi semakin dicintai dan mendapatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Pada saat Indonesia Emas tahun 2045 nanti, diharapkan Abdul Madjid, anak-anak yang sekarang masih menuntut ilmu di lembaga pendidikan Al Madina, bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Pihaknya kini tengah menggembleng karakter dan prestasi untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

Majukan  Pendidikan

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyebut usia 20 tahun atau dua dekade Yayasan Al Madina bukanlah waktu yang singkat. Tapi telah menjadi bukti nyata konsistensi dalam pengabdian di bidang pendidikan.

“Selamat Harlah ke-20 Yayasan Al-Madina. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Al-Madina yang selama ini telah mengabdikan tenaga, pikiran dan waktunya untuk memajukan dunia pendidikan,” ucapnya.

Menurut Afif, selama 20 tahun, Al-Madina telah berkembang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman yang kuat.

“Kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa Al-Madina telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas SDM. Ini merupakan amanah besar yang harus terus dijaga bersama. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi masa depan,” ujar dia.

Kesuksesan, lanjut Bupati, tidak datang secara instan. Kesuksesan lahir dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Dari semangat belajar, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab dan rasa hormat kepada orang tua dan guru.

“Jangan pernah takut bermimpi besar. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, karena masa depan yang dicita-citakan sedang dibangun mulai hari ini. Kelak pasti akan ada yang menjadi dokter, guru, pengusaha, ulama, pemimpin, maupun profesi-profesi mulia lainnya,” harap Afif.

Karena itu, Afif meminta, anak-anak mempersiapkan diri dan jangan pernah berhenti mengembangkan potensi yang kalian miliki. Pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung penyelenggaraan pendidikan yang semakin berkualitas, inklusif dan berdaya saing.

“Membangun pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Keberhasilan pendidikan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, keluarga, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

Muharno Zarka

The post Harlah Ke-20, Yayasan Al Madina Wonosobo Gelar Al Madina On the Road, Ini Rangkaian Kegiatannya appeared first on SuaraBaru.id.

Dia diduga menjadi korban rekayasa kredit (fraud), yang ironisnya diduga kuat mengalir ke keluarganya sendiri. Kasus ini mencuat setelah Bu Mien memberanikan diri menemui sejumlah awak media pada Jumat (19/6/2026).

Sambil menahan tangis, dia mengaku syok mendapati beberapa rumah tempat tinggalnya selama ini terancam disita. Sementara darah dagingnya sendiri memilih bungkam dan membiarkannya menghadapi masalah ini sendirian.

“Saya itu tidak tahu apa-apa, Pak. Rekening bank tidak punya, ATM tidak punya, buku tabungan juga tidak punya, apalagi mengajukan pinjaman ke bank. Saya ini orang bodoh yang tidak tahu bank,” ungkap Bu Mien di hadapan sejumlah wartawan.

Awal mula petaka ini terendus pada tahun 2023 ketika Bu Mien tiba-tiba menerima surat peringatan kredit macet dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo.

Bu Mien dianggap telah melakukan peminjaman dengan nominal yang besar pada bank tersebut sejak tahun 2023 tanpa sepengetahuannya. Dia yang bingung akhirnya coba mencari bukti rekening koran serta print out buku tabungan itu mengalir kemana.

Fakta mengejutkan terungkap setelah adanya indikasi aliran dana yang diduga kuat masuk ke rekening anaknya. Sementara itu, Bu Mien sendiri memastikan tidak menerima aliran uang tersebut.

Kecurigaan Bu Mien langsung mengarah pada Heri, anak kandung keduanya putranya. Hubungan kekeluargaan ini kian ironis lantaran keduanya selama ini tinggal di rumah yang terletak tepat di sebelah kediaman Bu Mien.

“Begitu surat itu datang, saya langsung tanya ke anak-anak yang tinggal di sebelah rumah. Ini uang untuk apa? Tapi mereka tidak mau jawab, hanya bungkam. Padahal rumah kami sebelah-sebelahan,” kata Bu Mien dengan nada bergetar.

Dampak dari dugaan pengkhianatan keluarga ini memukul mental Bu Mien secara mendalam. Di usianya yang sudah berkepala lima, ia harus menghadapi teror psikologis dari para penagih utang (debt collector) yang datang silih berganti ke rumahnya tanpa ia ketahui apa kesalahannya.

Merasa Ketakutan

Ketakutan Bu Mien kian memuncak karena rumah yang ia huni kini sudah dipajang di situs resmi lelang BRI. Kondisi terkini menunjukkan nilai total tagihan akibat akumulasi utang pokok, denda, dan penalti tersebut telah membengkak dalam kisaran Rp 2,6 miliar hingga Rp 3 miliar.

“Kondisi saya sekarang setiap hari ketakutan di dalam rumah. Saya trauma, Pak. Setiap hari ada orang datang menagih, menagih, dan menagih. Saya dikasih file kredit dari bank juga tidak mengerti isinya untuk apa. Saya tertekan karena ditagih utang yang bahkan saya tidak pernah lihat uangnya sepeser pun,” keluh Bu Mien.

Melihat kondisi Bu Mien yang buntu, pihak keluarga mempercayakan langkah hukum kepada Haris sebagai kuasa hukum.

Haris membeberkan bahwa laporan yang dilayangkan ke Kepolisian Resor (Polres) Wonosobo terkait dugaan rekayasa kredit dan pemalsuan dokumen ini nyaris tidak bergerak selama dua tahun terakhir.

Menurut Haris, selama dua tahun berjalan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikirimkan oleh penyidik kepolisian hanya memuat alasan-alasan teknis yang normatif tanpa ada kemajuan yang substantif.

Penyidik berdalih berkas fisik file kredit dari pihak perbankan belum ditemukan atau diserahkan secara lengkap.

Hambatan serius juga terjadi pada proses pemeriksaan saksi kunci. Agenda pemanggilan terhadap notaris yang namanya tercantum dalam akta kredit tersebut selalu tertunda karena pola komunikasi yang dinilai sengaja mengulur waktu.

“Setiap kali dijadwalkan pemeriksaan oleh penyidik, polanya selalu sama. Saat notarisnya bisa hadir, pengacaranya berhalangan. Giliran pengacaranya siap datang, notarisnya yang mengaku tidak bisa hadir,” ujar dia.

“Alasan muter-muter seperti ini terus berulang selama dua tahun. Akibatnya kasus jalan di tempat, padahal klien kami setiap hari diteror ketakutan karena rumahnya sudah masuk daftar lelang,” tegas Haris.

Haris menambahkan, pihak keluarga mendesak pimpinan Polres Wonosobo untuk memberikan atensi khusus dan bertindak tegas terhadap para pihak yang menghambat penyidikan.

Pihak keluarga juga menuntut transparansi dari pihak perbankan serta notaris untuk duduk bersama dalam forum mediasi demi mencari solusi terbaik (win-win solution), mengingat kliennya sama sekali tidak tahu-menahu ataupun menikmati aliran dana tersebut.

Muharno Zarka

The post Mengaku Tak Tahu Menahu Soal Utang-Piutang, Seorang Nenek dapat Tagihan Bank Rp 26 Per-bulan appeared first on SuaraBaru.id.

“Saat ini pasar tradisional memang menghadapi tantangan sangat berst. Mulai dari kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja hingga menjamurnya pasar modern yang lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional,” katanya.

Dia mengatakan hal itu, saat menerima audiensi perwakilan pedagang yang tergabung dalam APPSI Kabupaten Wonosobo di Ruang Badan Anggaran Gedung DPRD setempat, Rabu (17/6/2026). Para pedagang mengeluh terkait kondisi pasar tradisional yang sepi pembeli akibat gempuran pasar modern.

Eko mengakui di daerahnya kini banyak berdiri pasar modern yang terlalu dekat pasar tradisional. Pemerintah daerah harus punya tanggungjawab dan berkewajiban untuk melindungi para pedagang pasar tradisional.

“Maka dari itu pemerintahan daerah wajib untuk melindungi mereka. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana, pemberdayaan pedagang, hingga pembenahan sistem pengelolaan pasar tradisional,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, pasar tradisional di Wonosobo harus segera diberdayakan dan diperbaiki. Jarak pasar modern dengan pasar tradisional juga musti dievaluasi dan dipelajari kembali terkait. Peraturan yang ada harus bisa ditegakkan oleh pemerintah daerah.

Pihaknya berharap nantinya ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, DPRD setempat dan para pemangku kepentingan untuk menentukan jarak ideal pendirian pasar modern tanpa harus mematikan pasar tradisional.

“Jarak pasar tradisional dan pasar modern harus ideal, tidak mematikan pasar tradisional. Kami akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan teman-teman APPSI dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” tegas Ketua DPRD Wonosobo itu.

Dikatakan Eko, pasar tradisional merupakan salah satu aset penting daerah yang harus dijaga keberlangsungannya karena menyangkut kehidupan ribuan warga. Kondisi pasar tradisional, para pedagang ke depan harus lebih baik dan perlu diperhatikan lagi.

Perlu Perhatian

Sementara itu, Ketua APPSI Kabupaten Wonosobo, Fikri Wijaya, mengatakan keluhan yang disampaikan bukan persoalan baru. Keresahan tersebut sudah lama dirasakan para pedagang, namun baru kini disuarakan secara bersama-sama.

“Ini kan lama terpendam, artinya uneg-uneg dari para pedagang pasar tradisional sudah ada sejak dulu. Selama ini pasar tradisional seperti berada di posisi yang terpinggirkan. Perhatian pemerintah dinilai lebih banyak tertuju pada sektor pasar modern,” keluhnya.

Padahal, menurut Fikri, pasar tradisional menjadi tempat bergantung hidup ribuan masyarakat. APPSI mencatat sedikitnya ada sekitar 10 ribu orang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional di Wonosobo.

“Pasar tradisional itu merupakan hayat hidup orang banyak.
Kami khawatir jika tidak ada perlindungan maupun penguatan dari pemerintah daerah, maka keberadaan pasar tradisional akan semakin terancam. Bahkan bukan tidak mungkin lama-lama pasar tradisional itu hilang sama sekali,” ucapnya.

APPSI Wonosobo saat ini menaungi sekitar 15 pasar tingkat kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Wonosobo. Jumlah tersebut belum termasuk pasar-pasar kecil yang juga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Terbentuknya APPSI, lanjutnya, menjadi wadah untuk menyatukan suara pedagang yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri. Salah satu tuntutan utama yang disampaikan APPSI adalah perlindungan dan penguatan pasar tradisional.

Menurut Fikri, perlindungan itu tidak hanya berbentuk kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui perbaikan sarana dan prasarana serta tata kelola pasar. Bagaimana pemerintah daerah bisa meningkatkan perlindungan dan penguatan pasar tradisional.

“Pasar tradisional saat ini menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha besar dan jaringan pasar modern yang memiliki modal jauh lebih kuat. Kalau tidak ada regulasi yang membantu, bagaimana para pedagang pasar tradisional akan bertahan,” tegas Fikri.

Sekretaris APPSI Wonosobo, Much Yazid menambahkan persoalan utama yang dihadapi para pedagang saat ini adalah kondisi pasar tradisional yang semakin sepi. Keberadaan pasar modern terlalu dekat dengan pasar tradisional.

“Tuntutan para pedagang yang paling pokok itu adalah kondisi pasar saat ini sepi. Maka tuntutannya bagaimana pasar itu rame kembali. Peraturan mengenai jarak pendirian pasar modern mencapai dua kilometer dari pasar tradisional harus ditegakan,” pintanya.

Muharno Zarka

The post Jawab Keluhan Pedagang Pasar Tradisional, Ketua DPRD Wonosobo Janji akan Evaluasi Peraturan yang Ada appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami kader, simpatisan, Satgas GPK PPP Wonosobo, menolak keras narasi bahwa Gus Itab, telah “gagal” memimpin PPP di daerahnya. Pasalnya, fakta di lapangan justru terjadi sebaliknya,” lontar salah satu Satgas GPK PPP Wonosobo, Ahmad Albar, Kamis (18/6/2026).

Menurut Albar, sejak Gus Itab memimpin DPC PPP Wonosobo, justru mesin partai lebih hidup. Cucu al-maghfurlah KH Muntaha Al-Hafidz (Mbah Mun) itu, kerap turun ke bawah, merangkul kalangan pesantren, majelis taklim dan komunitas muda di desa.

“Hasilnya nyata, jiwa militansi dan semangat pemilih PPP di Pemilu 2024 justru naik signifikan dibanding periode sebelumnya. Warga kembali percaya dan memilih PPP karena melihat keteladanan, kesantunan dan kedekatan Gus Itab dengan ummat,” tegasnya.

Peningkatan suara dan antusiasme kader PPP, sebut Albar, telah menjadi saksi nyata di masyarakat, bukan angka di atas kertas. Pihaknya menilai SK DPP PPP yang mencopot Gus Itab tidak berdasarkan realita yang ada.

Tutup Kantor

“Muscab DPC PPP Wonosobo sebagai forum tertinggi kader sudah memberi mandat pada Gus Itab, tapi malah diabaikan. Menilai “gagal” padahal semangat pemilih naik, sama saja menutup mata terhadap kerja keras kader PPP di lapangan,” tegas Albar.

Kader dan Satgas GPK menutup Kantor DPC PPP Wonosobo, ujarnya, bukan lantaran tidak menerima perubahan, tapi karena menolak keputusan yang mengkhianati hasil Muscab DPC PPP dan menodai perjuangan Gus Itab yang sudah menghidupkan PPP Wonosobo.

“PPP Wonosobo adalah milik kader. Selama Gus Itab masih dipercaya rakyat, maka beliau tetap Ketua DPC PPP Wonosobo di hati kami. Muscab sudah memutuskan dan suara kader PPP sudah bulat mendukung Gus Itab,” tutur dia.

Disebutkan Albar, mengabaikan hasil Muscab PPP dan melabeli Gus Itab dengan kata “gagal” sama artinya melecehkan keringat seluruh kader Wonosobo. Kader dan Satgas GPK telah berjuang bersama Gus Itab untuk membesarkan PPP.

“Karena itu, kami menolak pernyataan Suyono tersebut. Kata “gagal” tidak pantas disematkan kepada pemimpin yang justru mengembalikan ruh perjuangan PPP di Wonosobo. Jumlah suara PPP naik di Pemilu 2024,” ungkapnya.

Kader PPP bertekad, jika SK DPP PPP tidak diganti sesuai hasil Muscab dan marwah Gus Itab tidak dipulihkan, maka Kantor DPC PPP Wonosobo akan tetap ditutup. Hal itu merupakan bagian dari sikap kader PPP untuk tetap menjaga kebenaran dan amanah pendiri serta pejuang PPP.

Muharno Zarka

The post Kader dan Satgas GPK Wonosobo Sayangkan Statemen Suyono yang Sebut Gus Itab “Gagal” Pimpin PPP Wonosobo appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya mau menjadi Ketua DPC PPP Wonosobo lagi karena atas permintaan 15 PAC PPP dan didawuhi oleh para Kiai. Sebelum Muscab saya sowan KH Mahmud Ismail (Gus Mail) Tempelsari Maduretno Kalikajar, dan didawuhi untuk jadi Ketua DPC PPP lagi,” katanya.

Mandat itulah, lanjut Gus Itab, yang membuat dirinya bersedia untuk mengemban amanah sebagai orang nomer satu di partai berlambang Kakbah di Wonosobo untuk periode kedua kalinya itu. 15 PAC mendukung, artinya semua sepakat Gus Itab menakhodai DPC PPP Wonosobo kembali.

Meski didukung 15 PAC, direstui Kiai dan dipilih Tim Formatur Muscab, dalam perkembanganya, justru Gus Itab tidak ditetapkan oleh DPP PPP sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo periode 2026-2031. SK DPP PPP justru menunjuk M Farid sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo.

Ketua DPW PPP Jateng Suyono berdalih Gus Itab tidak ditetapkan kembali sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo karena dinilai gagal mempertahakan kursi PPP di DPRD dan menaikan suara PPP di Pemilu 2024 di wilayahnya. Namun, Gus Itab membantah pernyataan Ketua DPW PPP Jaten Suyono tersebut.

“Tidak benar jika dikatakan perolehan PPP Wonosobo di Pemilu 2024 anjlok. Mari lihat data, pada Pemilu 2019 PPP dapat 28.416 suara sedang di Pemilu 2024 naik menjadi 31.423. Di Pilkada 2024 paslon Gus Itab-Sidqi juga memperoleh 13.425 suara, lebih besar dari perolehan suara PPP di pemilu legislatif,” bebernya.

Perihal pengurangan kursi di DPRD Wonosobo turun dari 3 kursi menjadi 2 kursi, kata Gus Itab, itu karena 3 calon anggota legislatif incumbent gagal semua untuk mempertahankan kursi di Dapil-nya Masing-masing. Dua kursi yang didapat PPP justru berasal dari kader pendatang baru.

“Humam Hasani di Dapil Kejajar, Garung dan Mojotengah, Udik Ridawan di Dapil Kertek Kalikajar serta Muhammad Farid di Dapil Kalibawang, Kaliwiro dan Wadaslintang, justru kursinya tumbang. Yang jadi malah kader baru yakni Ma’arif dan Husnul Majazi,” tegasnya.

Inisiatif Kader

Maka, lanjut Gus Itab, tidak fair jika pencopotan dirinya dari posisi Ketua DPC PPP Wonosobo atas alasan jika perolehan suara dan kursi PPP di wilayahnya turun alias anjlok. Perolehan kursi PPP di DPRD Jawa Tengah juga turun dari 9 kursi jadi 6 kursi di Pemilu 2024.

“Saat itu, Suyono menjabat sebagai Sekretaris DPW PPP Jateng. Penurunan suara dan kursi PPP juga berlaku secara nasional. Itu kalau mau dievaluasi secara keseluruhan. Jika alasan pencopotan saya dari jabatan Ketua DPC PPP karena perolehan suara pemilu turun, itu sungguh sangat mengada-ada,” tandasnya.

Gus Itab mengaku tidak tahu alasan sebenarnya kenapa dirinya tidak diberi SK sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo di periode keduanya. Dia sendiri justru heran, katanya ada evaluasi tapi Ketua DPW PPP Jateng Suyono, tidak pernah turun ke bawah untuk melakukan konsolidasi partai.

“Intinya bahwa DPP dan DPW PPP Jateng tidak suka pada saya menjadi Ketua DPC PPP Wonosobo tanpa alasan yang jelas. Padahal, saya sejak awal berjuang di PPP demi berkhikmad pada ulama. Saya selama ini telah berjuang sekuat tenaga, pikiran dan material demi untuk membesarkan PPP sebagai warisan para ulama,” paparnya.

Menurut Gus Itab, keterpilihannya sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo di periode kedua, juga melalui proses yang legal sesuai AD/ART PPP. Dimulai dari usulan ditingkat PAC PPP, melalui proses Muscab dan dipilih oleh Tim Formatur hasil Muscab DPC PPP di PP Al Asy’ariyyah Kalibeber Mojotengah Wonosobo.

“Muscab PPP Dapil VI juga diikuti 5 DPC PPP wilayah Kedu. Semua datang. Muscab bersama tersebut dihadiri langsung dan dibuka pula oleh Ketua DPW PPP Jateng, Suyono. Jadi kurang apa saya ini. Semua proses sudah dilalui. Kalo memang ada evaluasi ya juga harus dievaluasi semua dari tingkat DPP, DPW dan DPC PPP secara keseluruhan,” ujarnya.

Menyinggung soal menggembokan dan pensegelan Kantor DPC PPP Wonosobo, aku Gus Itab, tidak dilakukan oleh dirinya. Penutupan kantor partai dilakukan secara spontan oleh kader dan Satgas GPK, yang kecewa dengan sikap serta keputusan DPP PPP/DPW PPP Jawa Tengah tidak mengakomodasi hasil Muscab.

“Mestinya, di tengah situasi politik PPP secara nasional terpuruk, DPP PPP dan DPW PPP Jateng melakukan instropeksi dan evaluasi diri. Kenapa PPP di Pemilu 2024 lalu jatuh? Suara akar rumput PPP perlu didengar dan diperhatikan. Jangan hanya karena kepentingan elit, kader partai di bawah yang dikorbankan,” tandasnya.

Muharno Zarka

The post Gus Itab : “Saya Jadi Ketua DPC PPP Didukung 15 PAC dan Dawuh Kiai!” appeared first on SuaraBaru.id.

“Tidak benar jika dikatakan perolehan PPP Wonosobo di Pemilu 2024 anjlok. Pasalnya, pada Pemilu 2019 PPP dapat 28.416 suara sedang di Pemilu 2024 naik menjadi 31.423. Di Pilkada 2024 paslon Gus Itab-Sidqi juga memperoleh 13.425 suara, lebih besar dari perolehan suara PPP di pemilu legislatif,” bebernya.

Perihal pengurangan kursi di DPRD Wonosobo turun dari 3 kursi menjadi 2 kursi, kata Gus Itab, itu karena 3 calon anggota legislatif incumbent gagal semua untuk mempertahankan kursi di Dapil-nya. Dua kursi yang didapat PPP justru berasal dari kader pendatang baru.

“Humam Hasani di Dapil Kejajar, Garung dan Mojotengah, Udik Ridawan di Dapil Kertek Kalikajar serta Muhammad Farid di Dapil Kalibawang, Kaliwiro dan Wadaslintang, justru kursinya tumbang. Yang jadi malah kader baru yakni Ma’arif dan Husnul Majazi,” tegasnya.

Maka, lanjut Gus Itab, tidak fair jika pencopotan dirinya dari posisi Ketua DPC PPP Wonosobo atas alasan jika perolehan suara dan kursi PPP di wilayahnya turun alias anjlok. Perolehan kursi PPP di DPRD Jawa Tengah juga turun dari 9 kursi jadi 6 kursi di Pemilu 2024.

“Saat itu, Suyono menjabat sebagai Sekretaris DPW PPP Jateng. Penurunan suara dan kursi PPP juga berlaku secara nasional. Itu kalau mau dievaluasi secara keseluruhan. Jika alasan pencopotan saya dari jabatan Ketua DPC PPP karena perolehan suara pemilu turun, itu sungguh sangat mengada-ada,” tandasnya.

Gus Itab mengaku tidak tahu alasan sebenarnya kenapa dirinya tidak diberi SK sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo di periode keduanya. Dia sendiri justru heran, katanya ada evaluasi tapi Ketua DPW PPP Jateng Suyono, tidak pernah turun ke bawah untuk melakukan konsolidasi partai.

Harus Instropeksi

“Intinya bahwa DPP dan DPW PPP Jateng tidak suka pada saya menjadi Ketua DPC PPP Wonosobo tanpa alasan yang jelas. Padahal, saya sejak awal berjuang di PPP demi berkhikmad pada ulama. Saya selama ini telah berjuang sekuat tenaga, pikiran dan material demi untuk membesarkan PPP sebagai warisan para ulama,” paparnya.

Menurut Gus Itab, keterpilihannya sebagai Ketua DPC PPP Wonosobo di periode kedua, juga melalui proses yang legal sesuai AD/ART PPP. Dimulai dari usulan ditingkat PAC PPP, melalui proses Muscab dan dipilih oleh Tim Formatur hasil Muscab DPC PPP di PP Al Asy’ariyyah Kalibeber Mojotengah Wonosobo.

“Muscab PPP Dapil VI juga diikuti 5 DPC PPP wilayah Kedu. Semua datang. Muscab bersama tersebut dihadiri langsung dan dibuka pula oleh Ketua DPW PPP Jateng, Suyono. Jadi kurang apa saya ini. Semua proses sudah dilalui. Kalo memang ada evaluasi ya juga harus dievaluasi semua dari tingkat DPP, DPW dan DPC PPP secara keseluruhan,” ujarnya.

Menyinggung soal menggembokan dan pensegelan Kantor DPC PPP Wonosobo, aku Gus Itab, tidak dilakukan oleh dirinya. Penutupan kantor partai dilakukan secara spontan oleh kader dan Satgas GPK, yang kecewa dengan sikap serta keputusan DPP PPP/DPW PPP Jawa Tengah tidak mengakomodasi hasil Muscab.

“Mestinya, di tengah situasi politik PPP secara nasional terpuruk, DPP PPP dan DPW PPP Jateng melakukan instropeksi dan evaluasi diri. Kenapa PPP di Pemilu 2024 lalu jatuh? Suara akar rumput PPP perlu didengar dan diperhatikan. Jangan hanya karena kepentingan elit, kader partai di bawah yang dikorbankan,” tandasnya.

Muharno Zarka

The post Sajikan Data, Gus Itab Bantah Pernyataan Ketua DPW PPP Jateng Jika Perolehan Suara PPP Wonosobo Anjlok di Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.