Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengundang Pejabat Forkopimda untuk hadir di tengah-tengah aksi. Terlihat Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Ketua DPRD Kudus Masan, Kapolres AKBP Heru Dwi Purnomo, Dandim Letkol Inf Yuusufa Alan dan Kajari Tedy Rorie terlihat sudah berada di lokasi saat mahasiswa datang.

Tak hanya itu, dua anggota DPRD Kudus yakni Rochim Sutopo dan Muhammad Antono juga turut serta. Para pejabat Forkopimda tersebut memang sebelumnya diminta mahasiswa untuk berdialog dalam aksi tersebut.

Sebelum memulai dialog dengan Forkopimda, mahasiswa terlebih dulu melakukan serangkaian orasi. Mereka mendesak pemerintah menghentikan program MBG dan KDMP.

Sementara untuk isu lokal, mahasiswa menuntut beberapa hal di antaranya terkait persoalan kesehatan, pendidikan, lingkungan serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Setelah puas melakukan serangkaian orasi, mahasiswa pun meminta para pejabat Forkopimda untuk duduk lesehan di atas aspal guna berdialog dengan mahasiswa.

Di hadapan Bupati dan Forkopimda, mahasiswa mendesak penghentian MBG karena berakibat terpangkasnua anggaran pendidikan dan membuat ratusan siswa keracunan.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga memprotes ketidakhadiran Wabup Bellinda Birton yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Kabupaten Kudus.

“Kami kecewa karena Wakil Bupati tidak hadir dalam forum ini,”teriak mahasiswa.

Setelah membacakan serangkaian tuntutannya, mahasiswa meminta Bupati dan Pemkab Kudus untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dalam pernyataannya di hadapan mahasiswa menyatakan akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar program MBG dievaluasi.

“Kami akan segera mengirimkan surat ke pusat agar program MBG dievaluasi,”kata Bupati di hadapan mahasiswa.

Sementara, terkait tuntutan soal pendidikan, bupati menyebut Pemkab Kudus sudah memberikan perhatian penuh ke dunia pendidikan di antaranya dengan mengalokasikan anggaran tunjangan kesejahteraan guru swasta sebesar Rp 1 juta per bulan.

Di bidang kesehatan, bupati juga menyebut bahwa Kudus telah mencapai 99 persen lebih Universal Health Coverage (UHC) yang mana hampir semua masyarakat Kudus terjamin oleh BPJS Kesehatan.

Sementara, terkait KDMP, Dandim Kudus Letkol Yuusufa Alan mengatakan bahwa saat ini KDMP Kudus belum beroperasi karena masih menunggu sarpras lainnya.

Namun, Dandim menegaskan bahwa KDMP memiliki tujuan yakni menjamin bagaimana produk pertanian, UMKM dan produk lokal bisa terpasarkan dengan baik.

Setelah melakukan dialog yang cukup panas, para mahasiswa meminta para pejabat Forkopimda untuk menandatangani tuntutan yang mereka bawa baik di kertas maupun banner. Usai hal tersebut, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Bakal Kirim Surat ke Pemerintah Pusat agar Program MBG Dievaluasi appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam sambutannya, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Bupati berpesan agar FOK Kudus dapat menjadi wadah yang mampu menyatukan gagasan dan kreativitas pelajar dari berbagai sekolah untuk mendukung pembangunan daerah.

“Selamat kepada pengurus FOK Generasi 8 yang telah dilantik. Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, jaga integritas, kekompakan, dan semangat kolaborasi. Kalian adalah generasi penerus yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Karena itu, manfaatkan media sosial dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, secara bijak untuk hal-hal yang positif dan produktif,” ujar Bupati Sam’ani.

Bupati juga berpesan agar para pelajar tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter yang kuat, menjunjung tinggi kesantunan, menghormati orang tua dan guru, serta menjaga nama baik Kabupaten Kudus.

“Pelajar Kudus harus menjadi teladan. Berprestasi itu penting, tetapi karakter yang baik jauh lebih penting. Jadilah generasi yang cerdas, santun, toleran, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua FOK Kudus Generasi 8, Naufal Mahib dari MAN 2 Kudus, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut selama satu periode ke depan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman semua. Mari kita bersama-sama mewujudkan FOK yang solid, kreatif, dan menjadi wadah aspirasi bagi seluruh OSIS se-Kabupaten Kudus. Kami juga memohon bimbingan dan arahan dari Bapak Bupati, para guru, serta seluruh pihak agar kepengurusan ini dapat menjalankan tugas dengan baik,” ungkap Naufal.

Naufal menjelaskan, kepengurusan FOK Generasi 8 akan berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan toleransi dan moderasi beragama untuk merawat kerukunan antar-pelajar dari berbagai latar belakang. Pilar kedua adalah pengembangan kepemimpinan dan karakter remaja melalui pelatihan organisasi serta upaya pencegahan kenakalan remaja. Adapun pilar ketiga adalah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui kemitraan yang menjadikan FOK sebagai jembatan aspirasi pelajar Kabupaten Kudus.

Melalui kepengurusan baru ini, diharapkan Forum OSIS Kabupaten Kudus semakin aktif menjadi ruang kolaborasi, pengembangan kapasitas kepemimpinan, serta sarana penyaluran aspirasi pelajar dalam mendukung terwujudnya generasi muda Kudus yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Ali Bustomi

The post Naufal Mahib Siswa MAN 2 Pimpin Forum OSIS Kabupaten Kudus Generasi 8 appeared first on SuaraBaru.id.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Kabag SDM Polres Kudus Kompol Prawito. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Gerakan Indonesia Asri merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat melalui aksi nyata yang bermanfaat.

Usai apel, seluruh peserta bergerak membersihkan area Terminal Induk Jati Kudus. Kegiatan gotong royong tersebut menyasar lingkungan sekitar terminal guna menciptakan kawasan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat serta pengguna jasa transportasi umum.

Selain kegiatan bersih-bersih, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo bersama Wakapolres Kudus Kompol Rendi Johan Prasetyo dan Kepala Satuan Pelayanan Terminal Jati Kudus Tipe A Eli Risandi turut melakukan penanaman pohon di sejumlah titik kawasan terminal.

Aksi penghijauan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung program penghijauan ruang publik. Penanaman pohon juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan terminal yang lebih asri, teduh, dan nyaman bagi masyarakat.

“Penanaman pohon merupakan investasi jangka panjang bagi lingkungan. Kami berharap pohon yang ditanam hari ini dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang,” ujar Kapolres Kudus.

Tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan, Polres Kudus juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial. Sebanyak 100 paket bantuan disalurkan kepada pengemudi ojek online, sopir angkot, sopir bus, dan tenaga kebersihan yang sehari-hari beraktivitas di kawasan Terminal Induk Jati Kudus.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kehadiran Polri yang tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial ini kami selenggarakan sebagai bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online, sopir bus, sopir angkutan umum, dan tenaga kebersihan yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta menjaga kenyamanan lingkungan terminal,” kata AKBP Heru.

Menurutnya, momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dan kedekatan antara Polri dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan para penerima sekaligus mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

“Kami ingin Polri semakin dekat dengan masyarakat. Kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengajak seluruh pengguna jalan, pengemudi angkutan umum, dan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Kudus.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat, keberkahan, serta semakin mempererat hubungan baik antara Polri dan masyarakat,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Sambut Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Kudus Hijaukan Terminal Jati dan Salurkan 100 Paket Bansos appeared first on SuaraBaru.id.

Penghentian sementara MBG tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 17 Juni 2026 itu, operasional MBG dihentikan selama masa libur sekolah, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Selama masa penghentian, SPPG yang tidak beroperasi juga tidak menerima insentif operasional.

Koordinator Paguyuban Mitra SPPG, Wahyu Widodo, mengaku memahami alasan pemerintah melakukan penyesuaian tersebut. Namun di sisi lain, ia tidak menampik bahwa keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan mitra yang telah berinvestasi besar untuk membangun dapur SPPG.

“Tentunya kami dan anggota yang tergabung dalam paguyuban sedikit kecewa dengan keluarnya surat edaran tersebut. Karena dari sisi ekonomi dan investasi sangat merugikan,” ujarnya.

Menurut Wahyu, para mitra telah menggelontorkan modal yang tidak sedikit untuk membangun sarana dapur, peralatan, hingga menyiapkan tenaga kerja guna mendukung program MBG. Saat penghentian MBG selama libur sekolah, para mitra juga masih menanggung biaya operasional lainnya seperti listrik, air, perawatan alat dapur, kendaraan, IPAL hingga keamanan.

Meski demikian, pihaknya tetap menghormati keputusan pemerintah. Sebagai mitra pelaksana program strategis nasional, mereka memilih untuk patuh dan memahami langkah yang diambil BGN.

“Bagaimanapun juga kami sebagai mitra pemerintah harus tetap patuh dan bisa memahami kondisi negara saat ini yang sedang berusaha memperbaiki tata kelola menuju arah yang lebih baik,” katanya.

Wahyu berharap evaluasi dan penataan yang dilakukan pemerintah selama masa libur sekolah benar-benar menghasilkan perbaikan sistem yang berdampak positif bagi seluruh pihak, termasuk mitra penyedia layanan MBG.

“Kami hanya berharap tata kelola yang baru nanti bisa memberikan angin segar kepada kami sebagai mitra yang sudah susah payah membangun dapur SPPG dengan modal yang tidak sedikit. Ke depan semoga semua SPPG bisa beroperasi normal seperti biasa dan semakin bermanfaat bagi para penerima manfaat,” tambahnya.

Suplier Sayuran Mengeluh

Dampak penghentian MBG ternyata tidak hanya dirasakan pengelola dapur SPPG. Rantai pasok bahan pangan yang selama ini menopang program tersebut juga ikut terkena imbas.

Agus Sulistiyanto, salah satu pemasok sayuran selada hidroponik untuk sejumlah dapur MBG, mengaku kini harus bekerja ekstra mencari pasar baru untuk menyerap hasil panennya.

Selama ini, dapur-dapur MBG menjadi salah satu pelanggan utama yang secara rutin menyerap produksi selada hidroponik miliknya. Ketika operasional dapur dihentikan sementara, permintaan pun langsung turun drastis.

“Saat ini harus mencari resto atau rumah makan yang mau beli,” ujarnya.

Menurut Agus, sayuran hidroponik memiliki masa simpan yang terbatas sehingga harus segera dipasarkan agar tidak mengalami kerugian. Kondisi tersebut membuat para petani dan pemasok bahan baku harus bergerak cepat mencari pembeli alternatif selama program MBG belum kembali berjalan.

Sementara itu, BGN menjelaskan bahwa penghentian sementara MBG selama libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG. Langkah tersebut dilakukan agar ketika siswa kembali masuk sekolah, pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik, tertata, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. ([detikfinance][2])

Bagi para mitra SPPG dan pelaku usaha yang selama ini bergantung pada program MBG, masa libur sekolah tahun ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka berharap proses evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat segera selesai sehingga operasional dapur MBG kembali normal dan roda ekonomi yang telah terbentuk di sekitar program tersebut dapat kembali bergerak.

Ali Bustomi

The post Pengusaha SPPG di Kudus Ikut Kecewa MBG Dihentikan Saat Libur Sekolah appeared first on SuaraBaru.id.

Sejak pagi hari, ratusan peserta tampak membersihkan berbagai sudut terminal, mulai dari area parkir, ruang tunggu penumpang, saluran drainase, hingga kawasan sekitar terminal. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah berdasarkan jenisnya untuk mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemilihan Terminal Wisata Bakalan Krapyak sebagai lokasi korve bukan tanpa alasan. Terminal tersebut merupakan salah satu gerbang utama Kabupaten Kudus yang setiap harinya menjadi titik transit bagi wisatawan maupun peziarah yang hendak mengunjungi berbagai destinasi unggulan, khususnya kawasan wisata religi Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus.

Sebagai daerah tujuan wisata religi nasional, Kabupaten Kudus setiap tahun menerima jutaan kunjungan wisatawan dan peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, kebersihan dan kenyamanan kawasan publik seperti terminal dinilai memiliki peran penting dalam membangun citra daerah.

Bupati Sam’ani mengatakan bahwa kesan pertama pengunjung terhadap suatu daerah sering kali dimulai dari fasilitas publik yang mereka temui saat pertama kali datang. Oleh sebab itu, kebersihan terminal harus menjadi perhatian bersama agar mampu mencerminkan wajah Kabupaten Kudus yang tertata, ramah, dan peduli terhadap lingkungan.

“Terminal Bakalan Krapyak merupakan salah satu pintu masuk utama bagi wisatawan dan peziarah. Karena itu, kebersihan kawasan ini harus menjadi perhatian bersama agar pengunjung merasa nyaman dan mendapatkan kesan positif saat berada di Kabupaten Kudus,” ujarnya.

Menurut Sam’ani, menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dapat berjalan secara berkelanjutan. Semangat gotong royong yang menjadi budaya masyarakat Indonesia harus terus dijaga dan diwujudkan melalui aksi nyata.

Ia menilai korve massal seperti yang dilaksanakan di Terminal Bakalan Krapyak tidak hanya bertujuan membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan ruang publik. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, diharapkan muncul kesadaran kolektif untuk tidak membuang sampah sembarangan serta lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Selain mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan, Bupati Kudus juga terus mendorong penerapan budaya memilah sampah sejak dari sumbernya, terutama di lingkungan rumah tangga. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Ajak Warga Biasakan Pilah Sampah

Menurutnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat sebenarnya masih memiliki nilai guna apabila dipilah dengan baik. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam dapat didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali melalui bank sampah.

“Kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Jika setiap orang memiliki kesadaran untuk memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya, maka Kudus yang bersih, sehat, dan nyaman akan lebih mudah terwujud. Kami berharap budaya ini terus tumbuh dan menjadi kebiasaan masyarakat,” katanya.

Program Kudus Asik yang saat ini terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Kudus juga menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas utama. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga melakukan pemilahan sejak awal sehingga jumlah sampah yang berakhir di TPA dapat ditekan.

Bupati Sam’ani menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. Karena itu, ia mengapresiasi dukungan berbagai unsur yang terlibat dalam kegiatan korve, mulai dari instansi pemerintah, aparat keamanan, relawan, hingga masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Semoga kolaborasi seperti ini terus tumbuh sehingga Kabupaten Kudus semakin bersih, sehat, asri, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan korve yang dilaksanakan secara rutin di berbagai wilayah, Pemerintah Kabupaten Kudus berharap budaya peduli lingkungan semakin mengakar di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga kebersihan fasilitas umum, gerakan tersebut juga diharapkan mampu membangun kebiasaan positif dalam pengelolaan sampah, memperkuat semangat gotong royong, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Kudus yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

Ads-Ali Bustomi

The post Pimpin Korve di Terminal Bakalan Krapyak, Bupati Kudus Ajak Masyarakat Budayakan Pilah Sampah appeared first on SuaraBaru.id.

Fenomena ini terutama terjadi di desa-desa yang memiliki tingkat persaingan tinggi dengan jumlah calon kepala desa yang banyak, serta masa jabatan kepala desa terpilih yang masih cukup panjang hingga hampir tiga tahun ke depan.

Dua desa yang menjadi sorotan adalah Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, dan Desa Colo, Kecamatan Dawe. Di kedua desa tersebut, jumlah calon kepala desa mencapai lima orang sehingga persaingan berlangsung sangat ketat.

Baca juga:

Hasil Pilkades Antarwaktu Kudus 2026: Tujuh Desa Serentak Memilih Kepala Desa Baru, Ini Daftar Pemenangnya

Seorang warga Loram Kulon yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa besaran uang yang beredar untuk memengaruhi pilihan pemilih mencapai angka fantastis.

“Tiap pemilih bisa dapat Rp1,5 juta. Itu mungkin belum termasuk saat pengondisian atau setelah calonnya menang. Bisa saja masih bertambah,” ujarnya.

Di Desa Colo, informasi yang beredar juga diwarnai politik uang. Namun setiap suara, harganya di kisaran Rp 500 ribu.

DPT Terbatas, Harga Suara Melambung

Berbeda dengan Pilkades reguler yang melibatkan seluruh warga yang memenuhi syarat, Pilkades Antarwaktu menggunakan mekanisme Musyawarah Desa (Musdes). Hak suara hanya dimiliki oleh perwakilan unsur masyarakat, seperti ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan.

Jumlah pemilih yang relatif sedikit membuat nilai setiap suara menjadi sangat strategis. Desa Loram Kulon tercatat memiliki daftar pemilih cukup banyak dalam Pilkades PAW tahun ini, yakni mencapai 171 pemilih.

Dengan jumlah suara yang terbatas tersebut, para kandidat yang memiliki ambisi kuat untuk memenangkan kontestasi diduga rela mengeluarkan biaya besar guna mengamankan dukungan.

Selain faktor jumlah pemilih, nilai ekonomi desa juga disebut menjadi salah satu pemicu tingginya tensi persaingan. Desa yang memiliki aset produktif, termasuk tanah bengkok dengan nilai tinggi, dinilai lebih rawan terjadi praktik politik uang karena jabatan kepala desa dianggap memiliki nilai strategis.

Ada Desa yang Memilih Secara Mufakat

Meski demikian, tidak semua desa mengalami persaingan sengit. Di Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, proses Pilkades Antarwaktu berlangsung relatif kondusif dan tanpa gejolak berarti.

Menariknya, dua calon yang maju dalam pemilihan tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Kondisi tersebut membuat proses pemilihan berjalan lebih cair hingga akhirnya diselesaikan melalui mekanisme mufakat.

Padahal, Desa Undaan Kidul juga dikenal memiliki aset tanah bengkok yang cukup luas dan bernilai tinggi. Namun, situasi sosial yang kondusif membuat proses pemilihan berlangsung aman dan damai.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris melakukan pemantauan langsung ke sejumlah lokasi pelaksanaan Pilkades PAW.

Menurutnya, secara umum seluruh tahapan pemilihan berjalan lancar dan kondusif. Meski terdapat potensi kerawanan di beberapa desa seperti Loram Kulon dan Colo karena masa jabatan kepala desa yang masih cukup panjang, situasi di lapangan tetap terkendali.

Bupati berharap kepala desa yang terpilih nantinya mampu menjalankan amanah masyarakat dengan baik serta melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan.

“Pemilihan ini merupakan sarana untuk memilih pemimpin terbaik bagi desa. Kami berharap kepala desa yang terpilih nantinya dapat menjalankan amanah dengan baik, melanjutkan pembangunan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Sam’ani.

Pelaksanaan Pilkades Antarwaktu serentak di tujuh desa tersebut menjadi momentum penting untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa di Kabupaten Kudus. Namun, munculnya dugaan politik uang dengan nominal yang sangat besar menjadi catatan tersendiri yang menunjukkan bahwa praktik transaksional dalam demokrasi desa masih menjadi tantangan serius.

Ali Bustomi

The post Pilkades Antarwaktu Kudus 2026 Masih Diwarnai Politik Uang, Harga Satu Suara Diduga Tembus Rp1,5 Juta appeared first on SuaraBaru.id.

Ketiga pansus yang telah terbentuk akan mengkaji, menyempurnakan, dan membahas berbagai rancangan regulasi strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, ketahanan pangan, riset dan inovasi daerah, hingga pembangunan perumahan dan perlindungan anak.

Pansus I dipimpin oleh Muhammad Antono dari Fraksi PDI Perjuangan dengan Wakil Ketua Kholid Mawardi dari Fraksi Golkar.

Pansus II diketuai oleh Valerie Yudistira Pramudya dari Fraksi Gerindra dengan Wakil Ketua Hj. Endang Kursistiyani,S.S dari Fraksi PAN-NasDem.

Sementara Pansus III dipimpin oleh Mochammad Bisri,SH dari Fraksi PKB dengan Wakil Ketua Pranoto, SE dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sesuai pembagian tugasnya, Pansus I mendapat tugas membahas empat Ranperda, yakni Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ketua Pansus I, Muhammad Antono, mengatakan pembahasan empat Ranperda tersebut bertujuan menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.

Menurutnya, regulasi yang dibahas memiliki dampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan desa serta penguatan ketahanan pangan daerah.

“Ini juga sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah saat ini,” ujarnya.

Pansus II Soroti Riset dan Inovasi Daerah

Pansus II akan membahas empat Ranperda yang meliputi, Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Ranperda tentang Riset dan Inovasi Daerah, dan Pencabutan Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ketua Pansus II, Valerie Yudistira Pramudya, menilai salah satu pembahasan penting adalah terkait penguatan riset dan inovasi daerah yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian optimal.

“Ada beberapa poin penting dalam Pansus II, di antaranya terkait susunan perangkat daerah dan riset serta inovasi. Selama ini kegiatan riset kurang mendapat perhatian, terutama dari sisi anggaran,” katanya.

Perumahan, Jalan Desa dan Kabupaten Layak Anak

Sementara itu, Pansus III mendapat mandat membahas tiga Ranperda strategis, yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, dan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak.

Ketua Pansus III, Mochammad Bisri,SH menegaskan ketiga Ranperda tersebut memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap lahan perumahan dan permukiman terus meningkat sehingga diperlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian serta perlindungan bagi warga.

“Pemerintah daerah harus hadir untuk memberikan fasilitasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Ranperda tentang penyelenggaraan jalan desa dan kabupaten maupun Kabupaten Layak Anak juga membutuhkan pembahasan mendalam agar mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Libatkan Masyarakat dalam Pembahasan Ranperda

Ketua DPRD Kudus, Masan, SE.,MM berharap pembahasan seluruh Ranperda dapat berjalan maksimal melalui kerja tiga pansus yang telah dibentuk.

Menurutnya, DPRD akan membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembahasan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pansus akan melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan. Harapannya, perda yang lahir nantinya berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kudus,” tegasnya.

Pembentukan tiga pansus tersebut menjadi langkah penting DPRD Kudus dalam menyiapkan landasan hukum bagi berbagai program pembangunan daerah, mulai dari penguatan pemerintahan desa, ketahanan pangan, inovasi daerah, hingga perlindungan anak dan pengembangan kawasan permukiman.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Bentuk 3 Pansus Bahas 11 Ranperda, Komitmen Libatkan Partisipasi Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Pilkades Antarwaktu tersebut digelar di Desa Burikan dan Demangan (Kecamatan Kota), Desa Rahtawu (Gebog), Desa Sidomulyo (Jekulo), Desa Undaan Kidul (Undaan), Desa Colo (Dawe), serta Desa Loram Kulon (Jati).

Dari tujuh desa tersebut, enam desa memilih kepala desa antarwaktu untuk melanjutkan masa jabatan hingga tahun 2027. Sementara Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, memilih kepala desa antarwaktu yang akan menjabat hingga tahun 2030.

Undaan Kidul Pilih Kades Lewat Musyawarah Mufakat

Proses pemilihan paling kondusif berlangsung di Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan. Dua calon yang maju, yakni Aris M Tohris dan Tyas Ernis Setyani, diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan.

Kondisi tersebut membuat proses pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara. Hasilnya, Aris M Tohris disepakati dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Antarwaktu Undaan Kidul.

Rumiyatun Menang di Rahtawu

Di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, persaingan berlangsung antara Rumiyatun dan Ariyanto.

Dari total 80 pemilih yang memiliki hak suara, Rumiyatun berhasil meraih 46 suara, sedangkan Ariyanto memperoleh 27 suara. Terdapat tujuh suara tidak sah dalam pemilihan tersebut.

Dengan hasil tersebut, Rumiyatun resmi terpilih sebagai Kepala Desa Antarwaktu Rahtawu.

Kasari Menang Telak di Sidomulyo

Sementara itu, Pilkades Antarwaktu Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, awalnya diikuti lima bakal calon. Namun dua calon dinyatakan gugur sehingga pemilihan hanya diikuti tiga kandidat.

Dari 100 suara yang masuk, Kasari memperoleh dukungan dominan dengan 68 suara. Sementara Yuliatun meraih 31 suara dan Eka Satria hanya memperoleh satu suara.

Hasil tersebut memastikan Kasari menjadi Kepala Desa Antarwaktu Sidomulyo.

Merie Agustina Unggul Mutlak di Demangan

Di Desa Demangan, Kecamatan Kota, pertarungan hanya diikuti dua calon, yakni Merie Agustina Kusumaningdiya dan Ida Fitriyana.

The post Hasil Pilkades Antarwaktu Kudus 2026: Tujuh Desa Serentak Memilih Kepala Desa Baru, Ini Daftar Pemenangnya appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung secara sederhana dengan konsep lesehan di samping perpustakaan kampus tersebut dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Diskusi berlangsung serius sejak sore hingga petang dengan menghadirkan sejumlah pandangan kritis terkait kebijakan pemerintah pusat.

Hadir memimpin jalannya konsolidasi, Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus Abdul Jabbar dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiansyach.

Dalam forum tersebut, para mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar tidak menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat.

Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus Abdul Jabbar mengatakan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai berpotensi memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti wacana kenaikan harga BBM non-subsidi yang dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

“Kalau berbicara soal BBM, dampaknya akan dirasakan semua lapisan masyarakat. Harga bahan pokok dan biaya transportasi bisa ikut naik sehingga rakyat yang paling merasakan akibatnya,” ujar Jabbar.

Tak hanya persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Jabbar, implementasi program tersebut perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan awal yang disampaikan kepada publik.

Ia menilai, saat masa kampanye program MBG digambarkan akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Namun dalam pelaksanaannya, mahasiswa melihat masih terdapat persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki.

“Dana yang sangat besar dari APBN untuk program ini harus dievaluasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sesuai dengan tujuan awal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DEMA UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiansyach menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah harus menjadi perhatian serius pemerintah karena memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, melemahnya rupiah dapat berpengaruh terhadap harga barang, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat.

“Kami menilai pelemahan rupiah harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena dampaknya tidak hanya pada sektor tertentu, tetapi juga berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat secara umum,” ujar Thoyyib.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah mencari langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa harus menaikkan harga BBM.

“Kalau BBM naik, dampaknya akan melebar ke berbagai sektor. Aktivitas ekonomi masyarakat akan ikut terpengaruh,” katanya.

Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa juga mengkritisi besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah program nasional seperti MBG dan koperasi desa. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi serta penataan ulang program agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Yang kami dorong adalah bagaimana anggaran negara dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, aliansi mahasiswa berencana menggelar forum-forum diskusi lanjutan untuk memperdalam kajian terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti. Hasil kajian tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi petisi dan disampaikan kepada pemerintah melalui jalur audiensi.

Mahasiswa mengaku masih mengedepankan dialog sebagai langkah awal dalam menyampaikan aspirasi. Namun apabila upaya audiensi tidak mendapatkan respons, mereka membuka kemungkinan melakukan aksi turun ke jalan.

“Kami akan terus mengkaji berbagai persoalan yang telah dibahas. Jika aspirasi tidak mendapat ruang melalui audiensi, maka kami siap menyampaikannya melalui aksi yang lebih luas,” tegas Thoyyib.

Ali Bustomi

The post Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kudus Desak Pemerintah Evaluasi MBG dan KDMP appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak sembilan kepala desa yang mewakili masing-masing kecamatan bertemu langsung dengan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Rabu (17/6/2026). Mereka mengungkapkan berbagai persoalan yang muncul akibat berkurangnya Dana Desa dan menurunnya Alokasi Dana Desa (ADD).

Koordinator Paguyuban Kades Kabupaten Kudus, Kiswo, mengatakan kedatangan para kepala desa tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait kondisi keuangan desa yang dinilai semakin berat pada tahun ini.

Menurutnya, pemangkasan anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana. Desa (ADD) yang terjadi berdampak langsung terhadap berbagai program desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, santunan masyarakat hingga pelayanan publik.

“Kami hanya sharing kewajiban kami sebagai kepala desa ke Pak Bupati. Jalan desa rusak, masyarakat menuntut, lalu bagaimana solusinya,” ujar Kiswo yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan.

Ia menjelaskan, banyak desa kini menghadapi tekanan dari masyarakat karena sejumlah program yang sebelumnya direncanakan tidak dapat direalisasikan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah kerusakan jalan desa yang belum dapat segera diperbaiki karena minimnya dana pembangunan.

Kiswo mengakui bahwa para kepala desa memahami kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Kudus yang juga mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Namun, kondisi tersebut turut berimbas pada berkurangnya ADD yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama desa.

Menurutnya, ADD berasal dari alokasi sebesar 10 persen dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Artinya, ketika anggaran fiskal kabupaten turun, otomatis ADD juga turun. Itu berdampak hampir ke semua desa,” jelasnya.

Penurunan ADD tersebut membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program yang sebelumnya telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Siltap Terancam Turun Akibat PP Nomor 16 Tahun 2026

Selain persoalan anggaran, para kepala desa juga menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Kesejahteraan Perangkat Desa.

Hingga saat ini, pemerintah desa masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pedoman pelaksanaan regulasi tersebut.

Kiswo mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa.

Pada aturan sebelumnya, Siltap perangkat desa diatur sekurang-kurangnya setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/A. Namun dalam regulasi terbaru muncul ketentuan penyetaraan yang masih menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan pemerintah desa.

“Kami masih menunggu aturan teknis dari Kemendagri seperti apa,” katanya.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Paguyuban Kades Kabupaten Kudus memastikan akan terus memperjuangkan aspirasi pemerintah desa.

Kiswo menyebut para kepala desa tengah menyiapkan langkah bersama sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan kepastian kebijakan yang berpihak kepada desa.

“Secara umum, intinya akan ada pergerakan dari para kades, karena itu adalah perjuangan kami,” tegasnya.

Pertemuan antara Paguyuban Kades dan Bupati Kudus ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret terkait penyesuaian anggaran desa, sehingga pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kesejahteraan perangkat desa tetap dapat berjalan optimal meski di tengah tekanan fiskal yang sedang terjadi.

Ali Bustomi

The post Keluhkan Pemangkasan Anggaran Desa, Kades se-Kudus Siapkan Gerakan Bersama appeared first on SuaraBaru.id.