Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, mudik merupakan momen penting, tak hanya bagi umat muslim, tapi juga seluruh masyarakat. Data menunjukkan, potensi pergerakan masyarakat saat libur Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut turun sekitar 1,75 persen daripada hasil survei tahun sebelumnya.

Baca Juga Sumanto Dorong Jateng jadi Penghasil Pangan Terbaik

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jateng masih menjadi tujuan utama para pemudik. Menurut perkiraan, sebanyak 38,71 juta orang bakal mudik ke Jateng tahun ini. Karenanya Sumanto meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait terus melakukan berbagai persiapan guna memastikan arus mudik berjalan lancar dan aman. Persiapan tersebut meliputi perbaikan infrastruktur jalan, pengaturan lalu lintas, hingga kesiapan pos pengamanan dan pelayanan bagi pemudik.

“DPRD Jateng berharap seluruh persiapan yang dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat berjalan maksimal sehingga masyarakat yang mudik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Baca Juga : Jelang Masa Mudik, Sumanto Minta Pemprov Jateng Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat yang akan mudik untuk mempersiapkan kondisi kendaraan maupun kesehatan sebelum melakukan perjalanan. Hal tersebut penting guna menghindari risiko kecelakaan selama perjalanan, terutama bagi pemudik yang menempuh jarak jauh.

“Apalagi banyak yang memilih mudik dengan kendaraan pribadi. Maka penting untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, mematuhi aturan lalu lintas, serta beristirahat bila merasa lelah di perjalanan,” kata Sumanto.

Baca Juga: Ketua DPRD Jateng Sumanto: Ramadhan Bawa Dampak Signifikan Terhadap Perekonomian Masyarakat

Sumanto juga mengingatkan pemudik untuk memanfaatkan posko pelayanan yang telah disiapkan oleh aparat apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan. Selain itu, masyarakat juga perlu tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem maupun kondisi jalan di beberapa titik yang rawan.

Lebih lanjut Sumanto mengapresiasi langkah Pemprov Jateng dan pihak swasta yang menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Tahun ini, program mudik gratis bagi warga Jateng di perantauan kembali menggunakan moda transportasi bus dan kereta api. Para pemudik bakal berangkat dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

“Program mudik gratis ini bagus karena meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain itu juga mengurangi risiko kemacetan dan kecelakaan di jalan raya,” paparnya.

Sumanto menekankan, pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri di Jateng memerlukan sinergi dan kolaborasi solid seluruh instansi. Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan efektif dan efisien. Melalui koordinasi yang baik, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat, harapannya masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman. (*)

The post Jateng jadi Tujuan Utama, Sumanto Imbau Pemudik Utamakan Keselamatan appeared first on SuaraBaru.id.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan stok pangan strategis tetap terjaga menjelang puncak arus mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Ketersediaan sejumlah komoditas utama seperti beras, telur, gula, dan minyak goreng diproyeksikan berada dalam kondisi surplus hingga akhir Maret 2026.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, mengatakan, aspek ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga menjadi fokus utama pemerintah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Berdasarkan proyeksi kebutuhan hingga akhir Maret, seluruh komoditas pangan strategis di Jawa Tengah masih dalam kondisi surplus,” kata Dyah saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau Gerakan Pangan Murah di halaman Kantor Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jumat (6/3).

Ia merinci, stok beras di Jawa Tengah saat ini surplus sekitar 1,5 juta ton. Selain itu, telur ayam surplus sekitar 135 ribu ton, gula pasir 54 ribu ton, serta minyak goreng sekitar 5 ribu liter.

Menurutnya, cadangan tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah sekaligus mengantisipasi lonjakan konsumsi akibat masuknya jutaan pemudik selama periode Lebaran.

“Insyaallah sekalipun ada lonjakan permintaan, stok pangan kita masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah maupun para pemudik yang masuk ke wilayah ini,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan, Pemprov Jawa Tengah bersama Satgas Pangan terus melakukan pemantauan pasar. Kegiatan tersebut dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota serta berkolaborasi dengan Satgas Pangan Polri, Polda, hingga Polres di daerah.

“Pemantauan sudah dilakukan sejak sekitar satu minggu lalu dengan fokus pada komoditas beras. Hasilnya, hingga saat ini harga beras masih stabil dan tidak mengalami gejolak,” jelas Dyah.

Meski demikian, ia mengakui beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai dan daging sapi. Harga cabai di sejumlah daerah bahkan masih berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Sebagai langkah intervensi, Pemprov Jawa Tengah menyalurkan subsidi harga cabai melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jateng Agro Berdikari (JTAB). Pada tahap awal, sekitar tiga ton cabai disalurkan untuk membantu menekan harga di pasaran.

“Kami terus memantau daerah yang harga cabainya masih tinggi. Jika diperlukan, intervensi akan kembali dilakukan,” kata Dyah.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah merupakan salah satu tujuan utama arus mudik dan balik Lebaran di Indonesia. Tahun ini jumlah pemudik diperkirakan mencapai sekitar 17,7 juta orang, meningkat dari tahun lalu yang mencapai 13 juta orang.

Lonjakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pangan di Jawa Tengah hingga sekitar 3,49 persen.

Karena itu, Ahmad Luthfi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus mengintensifkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah harus terus dilakukan. Kita juga harus rutin mengecek pasar untuk mengetahui pergerakan harga,” ujar Luthfi.

Ia juga meminta BUMD Jateng Agro Berdikari segera melakukan intervensi jika ditemukan kekurangan stok atau indikasi permainan harga di lapangan.

Selain itu, gubernur menginstruksikan Satgas Pangan di setiap kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah praktik penimbunan maupun panic buying menjelang Lebaran.

“Keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan harus menjadi prioritas. Gunakan Satgas Pangan di daerah untuk mengantisipasi penimbunan dan panic buying,” katanya. (*)

The post Jelang Mudik Lebaran, Stok Pangan Jateng Surplus hingga Akhir Maret appeared first on SuaraBaru.id.

“Dengan potensi yang besar, Jawa Tengah harus menjadi daerah penghasil pangan terbaik. Balai-balai ternak saat ini sudah kita dorong untuk direvitalisasi lewat Perda. Tentu prestasi dalam produksi pangan ini harus di imbangi dengan kesejahteraan pelaku utamanya yaitu peternak,” kata Sumanto, belum lama ini.

Baca Juga: Cukup Sepuluh Betina dan Satu Jantan, Sumanto Ajarkan Cara Beternak Ayam Kampung

Sumanto menambahkan, sektor peternakan selama ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurut data, total populasi ternak di Jawa Tengah mencapai 5,8 juta ekor. Sebagian besar berupa kambing dengan jumlah 3,5 juta ekor. Sedangkan populasi unggas di Jawa Tengah juga sangat besar. Ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung, hingga itik menjadi komponen penting dari sektor peternakan lokal.

Menurutnya, adanya pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat akan berakibat ada sektor yang anggarannya belum maksimal. Namun DPRD Jateng berharap sektor pertanian dan peternakan yang menjadi penyokong visi-misi lumbung pangan nasional bisa tetap maksimal.

Baca Juga Ketua DPRD Jateng Sumanto: Ramadhan Bawa Dampak Signifikan Terhadap Perekonomian Masyarakat

Politisi PDIP ini mendorong Pemprov Jateng serius menggarap sektor pangan. Sebab Bung Karno menyatakan, pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Pesan bersejarah Presiden Soekarno tersebut dikatakan saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI), yang kini menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 27 April 1952.

“Bung Karno sudah mengingatkan bahwa pangan adalah soal mati hidupnya suatu bangsa. Jika kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka akan mengganggu hajat hidup banyak orang,” kata Sumanto.

Meski begitu, lanjutnya, pengembangan sektor peternakan juga memiliki sejumlah hambatan. Salah satunya ketersediaan bibit unggul. Karena itu, ia mendorong peningkatan peran Balai-Balai Peternakan untuk mendukung posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional. Balai-Balai tersebut menjadi sentral karena mengembangkan bibit-bibit unggul yang berkualitas.

Baca Juga Atasi Problem Sampah, Sumanto Usulkan Pemilahan dari Rumah Tangga

“Balai-balai ini punya sumber daya, ahlinya banyak, dan punya sarana. Kami memberi kebebasan dalam mengelola. Nantinya balai bisa jadi BLU (Badan Layanan Umum) seperti rumah sakit. Jadi bisa menguntungkan,” katanya.

Sumanto mengatakan, DPRD Jateng sudah membuat Perda Peningkatan Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Adanya Perda tersebut merupakan dorongan agar balai bekerja secara profesional.

Ia menambahkan, dengan adanya bibit ternak yang unggul, diharapkan bisa memberi support ke para peternak agar mampu berproduksi sendiri. Dengan begitu, produksi daging dan susu bisa terus digenjot sehingga Indonesia tak harus impor dari luar negeri.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kepastian harga ternak. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan insentif yang cukup kepada para peternak. Beternak, lanjutnya, harus menghasilkan pendapatan yang cukup sehingga setimpal dengan modal yang para peternak keluarkan.

“Pemerintah juga perlu memberikan bimbingan dan fasilitasi bagi para peternak. Selain itu, jika perlu membentuk lembaga ekonomi bagi peternak seperti koperasi atau BUMDes,” ujarnya. (*)

The post Sumanto Dorong Jateng jadi Penghasil Pangan Terbaik appeared first on SuaraBaru.id.

Sumanto mengatakan hal tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) “Peluang dan Tantangan Media di Era Disrupsi” yang berlangsung di Omah Ingkung, Kabupaten Karanganyar, Selasa, 10 Februari 2026.

Menurutnya, jurnalis dan media memiliki peran sentral dalam memberikan informasi dan pencerahan bagi masyarakat. Hal tersebut seperti yang pernah dikatakan Bung Karno. Presiden pertama RI tersebut mengungkapkan, “Hanya ada dua hal yang bisa membuat sesuatu terang di kolong langit ini, di bumi ini pertama ialah matahari di langit, kedua ialah pers di dunia,”.

Baca Juga Sumanto Tekankan Peran Pemuda dalam Estafet Kepemimpinan Daerah

Pernyataan yang mendunia itu mengutip ucapan Mark Twain, penulis Amerika, disampakan Bung Karno saat pidato pembukaan jurusan Publisistik Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Jakarta pada 12 Desember 1959.

“Teman-teman media ini menyajikan informasi yang terpenggal-penggal menjadi utuh sehingga memberikan pencerahan ke masyarakat. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, pers ini juga dituntut tetap menjaga akurasi, independensi, dan integritas,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baca Juga Sumanto Tekankan Peran Pemuda dalam Estafet Kepemimpinan Daerah

Sumanto menambahkan, era disrupsi media berdampak pada perkembangan platform digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Ia menyoroti maraknya penyebaran hoaks yang kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, peran pers menjadi semakin penting sebagai penjaga gerbang informasi yang menyajikan berita berdasarkan verifikasi dan kode etik jurnalistik.

“Sekarang ini seolah semua orang bisa berperan menjadi wartawan. Maka peran pers menjadi penting dalam menyuguhkan informasi yang akurat dan sesuai fakta,” imbuhnya.

Baca Juga Ketua DPRD Jateng Sumanto Ajak Petani Lebih Inovatif untuk Tingkatkan Penghasilan

Ia berharap FGD yang dihadiri para jurnalis dari Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta tersebut menjadi ajang diskusi dan berinteraksi antara pemerintah daerah dan insan pers. Tampil sebagai narasumber dalam FGD, Avrilia Wahyuana dari Radio Soloposfm.com, kontributor Inews, Bramantyo, dan Agra dari RRI Surakarta.

Avrilia Wahyuana mengatakan, era disrupsi berdampak pada banyak hal. Yaitu audiens berpindah dari konsumsi terjadwal pada jam tertentu, menjadi on demand kapan saja dan di mana saja. Selain itu, munculnya Artificial Intellegence (AI) yang berperan sebagai alat produksi harian yang mengancam sekaligus membantu efisiensi.

“Tantangan terbesar saat ini bukan lagi memproduksi konten, tapi berebut perhatian di tengah banjir informasi,” katanya.

Ia menambahkan, untuk bertahan, media harus menerapkan hybrid model atau tidak mengandalkan satu sumber saja. Sumber pendapatan tersebut bisa dari langganan digital, iklan yang dikemas seperti artikel, memanfaatkan kekuatan merek media untuk membuat event, menjual data riset audiens, hingga mendapatkan komisi dari rekomendasi produk dalam konten.

“Bisnis media saat ini bukan lagi tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling dipercaya dan memiliki hubungan langsung dengan audiensnya,” ungkapnya. (*)

The post Dorong Media Lokal Terus Berkembang, Sumanto Kutip Ucapan Bung Karno appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, dan Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah di Semarang, Rabu, 11 Februari 2026, Ahmad Luthfi menegaskan, pengendalian harga pangan menjadi prioritas utama seluruh kepala daerah di provinsi tersebut.

“Menjelang Lebaran saya tidak mau ada kenaikan harga yang tidak terkendali. Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegasnya.

Menurut Ahmad Luthfi, lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri berpotensi memicu kenaikan harga, terutama pada komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng. Karena itu, ia meminta bupati dan wali kota melakukan pengawasan ketat di wilayah masing-masing.

Ia juga menginstruksikan pemasangan dashboard harga di pasar-pasar besar atau induk yang diperbarui secara berkala untuk menjamin transparansi. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga sekaligus menutup celah praktik spekulasi.

“Dashboard harga harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu dan tidak ada ruang untuk permainan harga,” ujarnya.

Luthfi mengingatkan daerah sentra produksi tidak boleh mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkontrol. Penguatan rantai pasok dan pengawalan distribusi menjadi kunci menjaga stabilitas harga.

Selain pengendalian inflasi jangka pendek, Pemprov Jateng juga menekankan ketahanan pangan jangka panjang melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah ditargetkan tetap terlindungi untuk menjaga kapasitas produksi.

“Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong, dan lahan pertanian wajib kita pertahankan,” kata Ahmad Luthfi.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya investasi sebagai motor pembangunan. Sepanjang 2025, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp 88,50 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 418.138 orang. Ahmad Luthfi menyebut kemampuan pembiayaan pembangunan dari APBN dan APBD hanya sekitar 11,9 persen, sehingga investasi menjadi tumpuan utama.

“Kalau tidak didorong investasi, pembangunan tidak akan maksimal. Iklim investasi harus kita jaga. Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli. Perizinan harus cepat, mudah, dan transparan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyatakan, inflasi Jateng pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen (yoy), dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).

“Inflasi masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru,” ujarnya.

Meski demikian, BI mengingatkan risiko kenaikan harga pada momentum HBKN tetap perlu diantisipasi. Secara historis, beras dan aneka cabai kerap menjadi penyumbang inflasi selama Ramadan dan Idulfitri.

Dengan kombinasi penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengawasan ketat pemerintah daerah, stabilitas harga diharapkan tetap terjaga hingga puncak Lebaran 2026. (*)

The post Gubernur Ahmad Luthfi: Jelang Lebaran Jangan Ada Permainan Harga! appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, momentum menjelang Ramadan biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi sejak dini agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Menjelang Ramadan, kebutuhan masyarakat pasti meningkat. Pemerintah harus memastikan stok aman dan harga tetap stabil melalui operasi pasar yang masif dan tepat sasaran,” ujar Saleh.

Ia menekankan operasi pasar harus difokuskan pada komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, hingga cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga. Selain itu, distribusi bahan pangan juga harus dipastikan berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan di sejumlah daerah.

“Distribusi harus dipastikan lancar, jangan sampai ada daerah yang mengalami kekurangan pasokan karena distribusi tersendat,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Saleh juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pengawasan ketat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar.

“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia mengajak pelaku usaha dan distributor untuk ikut menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Stabilitas harga dan pasokan pangan menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat,” pungkas Mohammad Saleh.

The post Jelang Ramadan, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Operasi Pasar Digencarkan appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua DPRD Jateng Sumanto merinci, sejalan dengan tema pariwisata dan ekonomi syariah, pihaknya mendorong agar program kerja tahun 2027 mampu menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, khususnya bagi UMKM dan sektor kreatif di pedesaan. Selain itu, dewan menekankan agar Rancangan awal RKPD 2027 tetap memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung konektivitas ekonomi wilayah.

“Kami juga mengapresiasi pelibatan kelompok disabilitas, perempuan, dan anak dalam forum ini. DPRD akan terus mengawal agar masukan mereka bukan sekadar lampiran, melainkan menjadi substansi dalam program kerja pemerintah daerah,” kata Sumanto saat memberi sambutan dalam Pembukaan Masa Musrenbang dan Konsultasi Publik RKPD Jawa Tengah Tahun 2027. Acara berlangsung di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat, 6 Februari 2026.

Sumanto menambahkan, dengan menggunakan APBD 2026 sebagai basis pembiayaan perencanaan, pihaknya berharap setiap rupiah yang dianggarkan memiliki daya ungkit yang jelas terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jateng.

“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, dan arah pembangunan nasional. Semua bertujuan agar pembangunan daerah berjalan efektif, terukur, dan berkeadilan,” katanya.

Ia menjelaskan, tahun 2027 merupakan momentum krusial, karena merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sesuai dengan tema pembangunan Jateng. Yaitu Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi. DPRD Jateng, lanjut Sumanto, berkomitmen penuh untuk memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjadi jawaban atas persoalan riil di masyarakat.

“Sebagai representasi rakyat, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah amanah dari jaring aspirasi yang kami serap langsung dari konstituen di seluruh penjuru Jawa Tengah,” ungkapnya.

Melalui forum konsultasi publik tersebut, pihaknya menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan ketimpangan antar daerah. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.

“Kami berharap terjadi sinkronisasi yang tajam antara aspirasi masyarakat melalui DPRD dengan rencana teknis yang disusun oleh OPD. Mari kita jadikan Musrenbang tahun 2026 ini sebagai ruang diskusi yang sehat untuk menghasilkan RKPD 2027 yang berkualitas dan mampu meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara nyata,” ujarnya.

Sumanto mengatakan, DPRD Jateng menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Kami berharap Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah tahun 2027, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (*)

The post Musrenbang 2027, DPRD Jateng Dorong Sinkronisasi Aspirasi Masyarakat dan Rencana Teknis OPD appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 29 Desember 2025. Wakil Gubernur Taj Yasin, Sekda Jateng Sumarno, jajaran pimpinan dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ikut serta dalam apel tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur, Sekda, para asisten, dan seluruh ASN. Sepuluh bulan yang telah kita lalui patut disyukuri dengan meningkatkan kinerja dan kesiapan menghadapi tantangan 2026,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menjelaskan, capaian pembangunan Jawa Tengah selama 2025 bertumpu pada tiga prioritas utama, yakni penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, perluasan akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.

Data menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah berhasil ditekan dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,37 persen secara tahunan (year on year), melampaui rata-rata nasional. Program rumah tidak layak huni (RTLH) terealisasi sekitar 150 ribu unit, sementara tingkat pengangguran terbuka turun 0,12 persen menjadi 4,66 persen pada Agustus 2025.

Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencapai Rp 66,1 triliun, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 orang.

Pada sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembalikan hak pendidikan sekitar 1.100 anak putus sekolah. Selain itu, ribuan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem difasilitasi bersekolah melalui program sekolah kemitraan bersama sekolah swasta.

Sementara di bidang kesehatan, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) telah dilaksanakan sebanyak 876 kali hingga Desember 2025. Program ini menjangkau 738 desa di 388 kecamatan dengan total sasaran 83.137 jiwa. Capaian tersebut mengantarkan Jawa Tengah meraih penghargaan atas akselerasi layanan kesehatan.

“Seluruh capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja dengan ikhlas dan tulus, dengan semangat kolaborasi antara ASN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bupati dan wali kota, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Ahmad Luthfi.

Memasuki 2026, Gubernur menegaskan, prioritas pembangunan diarahkan untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai provinsi swasembada pangan. Infrastruktur yang dibangun sepanjang 2025, menurutnya, telah diarahkan untuk mendukung target tersebut melalui kerja berjenjang dan berkelanjutan hingga tingkat desa.

“Setiap kebijakan harus berdampak langsung bagi masyarakat. Jabatan dan kebijakan tidak ada artinya jika tidak memberikan manfaat nyata,” tegasnya.

Di akhir amanat, Ahmad Luthfi mengimbau ASN merayakan pergantian tahun secara sederhana sebagai bentuk empati terhadap daerah yang tengah mengalami bencana.

“Kita perbanyak bersyukur, bersedekah, dan berdoa. Lebih banyak merenungi apa yang bisa kita berikan. Mari bersama menjadikan Jawa Tengah gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” pungkasnya. (*)

The post Jateng Perkuat Pembangunan di 2025, Fokus Hadapi Tantangan 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Deviden tersebut akan dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah masing-masing, kemudian dipergunakan untuk membangun Jawa Tengah.

“PAD ini dipergunakan sesuai konsep prioritas yang ada di Jawa Tengah. Kami berharap masyarakat Jawa Tengah bisa memanfaatkan keberadaan Bank Jateng, sehingga ke depan akan menjadi lebih besar lagi,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam acara Penarikan Undian Tabungan BIMA Periode I Tahun 2025 di Atrium Pollux Mall Paragon, Sabtu, 20 Desember 2025 malam.

Ia menjelaskan, pendapatan daerah untuk pembangunan berasal dari dana transfer dan PAD. Pada saat terjadi pengurangan dana transfer, pendapatan untuk pembangunan di Jawa Tengah bertumpu pada PAD.

“PAD ini salah satunya adalah dividen dari Bank Jateng,” urainya.

Disampaikan dia, Bank Jateng memastikan uang yang beredar benar-benar berputar di Jawa Tengah. Sebab, uang tersebut dipergunakan untuk membangun Jawa Tengah.

Dibeberkan Sumarno, pada 2025 ini laba yang diperoleh oleh Bank Jateng dinilai paling tinggi dibandingkan dengan Bank BPD di Pulau Jawa.

“Kalau aset dibandingkan bank daerah lainnya di Pulau Jawa kita nomor tiga, tetapi total laba Bank Jateng tahun ini masih yang tertinggi,” kata dia.

Dia mengatakan, Bank Jateng adalah milik pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sebagai bank milik masyarakat Jawa Tengah, diharapkan warga Jateng dapat menjaga dan berkontribusi melalui pemanfaatan lembaga keuangan ini.

Direktur Bisnis Dana, Jasa dan UMKM Bank Jateng, Anna Kusmarita mengatakan, ajang penarikan undian Tabungan BIMA ini merupakan kali kedua dilaksanakan mendekat dengan masyarakat.

Pada momen kali ini, Bank Jateng memberikan hadiah total tabungan senilai Rp8 miliar untuk 68 nasabah dengan masing-masing senilai Rp75 juta dan 203 nasabah masing-masing Rp15 juta. Adapun grand prize berupa satu unit mobil Toyota Innova Zenix. (*)

The post Bank Jateng Bagi Dividen Senilai Rp1,12 Triliun, Dipergunakan untuk Pembangunan appeared first on SuaraBaru.id.

Sumanto menambahkan, era globalisasi membuka peluang bagi sektor pertanian, khususnya produk pangan segar. Menurutnya, penguatan daya saing produk pangan perlu memperhatikan tren konsumen yang kini menggemari produk pangan yang segar, aman, dan berkualitas.

“Sektor pertanian tak bisa lagi hanya bicara bagaimana menggenjot hasil panen, tetapi harus ke daya saing, kualitas produk, dan penerapan teknologi pertanian,” ujar Sumanto, belum lama ini.

Ia mendorong pemerintah memperluas adopsi teknologi di tingkat petani, mulai dari penyediaan benih unggul, sistem irigasi modern, hingga memperbaiki rantai pasokan pangan. Penyediaan benih unggul tersebut bisa melalui optimalisasi balai-balai pertanian yang ada di Jateng.

“Balai-balai pertanian ini bisa menjadi tempat riset yang bagus. Sebab 90 persen keberhasilan pertanian ada pada benihnya,” katanya.

Sumanto menilai, tanpa adanya inovasi dan dukungan dari pemerintah, para petani akan kesulitan bersaing dengan produk pangan negara lain yang sudah lebih maju penerapan teknologinya. Karena itu, pemerintah perlu mendorong petani agar naik kelas.

Dengan meningkatkan nilai jual produk, petani akan menikmati nilai tambah dan sejahtera. Sebab, selama ini, dengan sistem pertanian yang konvensional, para petani sulit mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Dengan penghasilan yang terbatas, mereka sulit keluar dari kemiskinan. Sumanto mengungkapkan, kantong-kantong kemiskinan di Jawa Tengah saat ini berada di wilayah yang penduduknya banyak bermatapencaharian sebagai petani.

Sumanto mengatakan, APBD Jateng ke depan masih fokus memantapkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

“Prioritas anggaran dan kebijakan masih mengacu pada visi-misi gubernur yaitu Jawa Tengah menjadi Lumbung Pangan Nasional,” ujar Sumanto.

Dengan adanya komitmen tersebut, ia berharap Pemprov bisa memperkuat sektor pertanian yang menjadi penyokong visi-misi lumbung pangan nasional. (*)

The post Sumanto Dorong Pemerintah Garap Peningkatan Daya Saing Produk Pangan appeared first on SuaraBaru.id.