GROBOGAN (SUARABARU.ID) – Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Grobogan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG melalui kegiatan monev secara rutin.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap dapur program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Grobogan, Sugeng Prasetyo, menegaskan pengawasan dilakukan demi menjaga kualitas layanan dan keberlangsungan program nasional tersebut.
BACA JUGA : Tabrak Tiang, Soerang Pengendara Motor Meninggal
Satgas MBG Kabupaten Grobogan menilai monev menjadi instrumen penting untuk mengukur kesiapan dan kepatuhan SPPG terhadap ketentuan yang berlaku.
Melalui pengawasan berkala, Sugeng Prasetyo berharap seluruh pengelola dapur dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang membutuhkan tata kelola yang baik.
Karena itu, seluruh dapur MBG dituntut menjalankan operasional sesuai prosedur agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat.
Sugeng menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak memiliki tujuan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pihak tertentu.
Menurutnya, pengawasan justru menjadi bagian dari upaya pembinaan agar seluruh pihak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.
“Ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Yang kami inginkan dapur benar-benar berjalan sesuai SOP yang harus diterapkan. Semua pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing,” ujarnya.
BACA JUGA : Lima Daerah di Jateng jadi Pilot Project Program Idaman
Ia menjelaskan, Satgas MBG akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh dapur yang telah beroperasi di Kabupaten Grobogan.
Hasil monitoring tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi tim untuk menentukan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh masing-masing pengelola dapur.
Tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tim pengawas juga akan turun langsung ke lapangan guna memastikan setiap rekomendasi hasil evaluasi benar-benar dijalankan.
Setelah proses monev selesai, Satgas MBG akan kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak dalam rentang waktu sekitar dua pekan berikutnya.
Melalui sidak tersebut, tim akan mengecek sejauh mana perbaikan telah dilakukan oleh pengelola dapur setelah menerima catatan hasil evaluasi.
Pengawasan juga menyasar aspek tata kelola dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan dapur MBG.
Satgas MBG mengingatkan seluruh mitra agar tidak mencampuri urusan yang menjadi kewenangan pihak lain dalam operasional SPPG.
Masing-masing pihak diminta fokus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Menurut Sugeng, kepatuhan terhadap pembagian tugas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional dapur.
BACA JUGA : Embun Upas Selimuti Kompleks Candi Arjuna Dieng, Ini yang Terjadi!
Dari hasil monitoring yang telah dilakukan sebelumnya, tim masih menemukan sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius dari pengelola dapur.
Temuan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sarana pendukung maupun sistem operasional yang harus segera dibenahi.
Momentum libur sekolah yang akan datang dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Dengan berkurangnya aktivitas pelayanan selama masa libur, pengelola dapur memiliki kesempatan lebih leluasa untuk meningkatkan kualitas fasilitas maupun sistem kerja.
Satgas MBG berharap seluruh rekomendasi hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti sebelum kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung.
Apabila hasil evaluasi dan sidak menunjukkan belum adanya peningkatan kualitas maupun perbaikan yang signifikan, Satgas MBG tidak akan ragu mengusulkan pemberian sanksi.
“Kalau setelah evaluasi dan sidak ternyata belum ada perbaikan atau peningkatan kualitas, maka akan kami usulkan untuk disuspend,” katanya.
Sugeng menambahkan bahwa sanksi tersebut tidak berhenti pada penghentian sementara. Dapur yang terus gagal memenuhi standar berpotensi kehilangan kesempatan beroperasi secara permanen.
BACA JUGA : CISEM II Resmi Beroperasi, PGN Group Perkuat Konektivitas Infrastruktur Gas Bumi Nasional
Menurutnya, persaingan memperoleh kuota dapur MBG saat ini cukup ketat. Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi sekitar 125 dapur, sementara usulan yang masuk telah mencapai sekitar 172 titik.
Kondisi itu membuat proses klasifikasi dan penilaian menjadi sangat penting. Setiap SPPG akan dinilai berdasarkan kelayakan bangunan, standar operasional, kapasitas pelayanan, hingga kesesuaian investasi dengan biaya sewa yang diajukan.
BACA JUGA : Bandara Ahmad Yani Gandeng Basarnas Semarang untuk Peningkatan Respons Cepat Darurat
“Kalau tidak ada klasifikasi dan penilaian dapur yang jelas, bisa terjadi ketidakseimbangan. Sementara masih banyak titik lain yang menunggu kesempatan untuk beroperasi,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan kini mulai dilibatkan dalam proses pengawasan dan pendampingan guna memperkuat tata kelola program.
Melalui sinergi tersebut, Satgas MBG Kabupaten Grobogan berharap seluruh SPPG dapat menjalankan rekomendasi hasil monev secara maksimal sehingga kualitas layanan terus meningkat.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, Satgas MBG Kabupaten Grobogan optimistis seluruh SPPG mampu memenuhi standar yang ditetapkan.
Sugeng Prasetyo menegaskan monev dan sidak akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas program MBG di Kabupaten Grobogan.
TYA WIDYA
