SEMARANG (SUARABARU.ID) — Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah, Muh Khamdan, menegaskan urgensi kesadaran bela negara dalam pembangunan karakter aparatur sipil negara (ASN). Hal itu diungkapkan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 75 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (4/6/2025). Penyampaian materi dilakukan secara daring langsung dari ruang Widyaiswara di Semarang, membentangkan simpul antara nilai-nilai dasar Pancasila dan penguatan jati diri ASN.
Dalam paparannya, Khamdan menyampaikan bahwa bela negara bukan semata urusan militeristik, melainkan tanggung jawab setiap warga negara, terlebih para pemimpin birokrasi. “Kesadaran bela negara adalah fondasi kepemimpinan yang kokoh. ASN sebagai garda depan pelayanan publik harus menjadi teladan dalam merawat nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.
Pelatihan PKA ini mengadopsi pendekatan corporate university berbasis nilai, dengan menekankan pentingnya ekosistem pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada kompetensi teknis, tetapi juga pada nilai-nilai ideologis kebangsaan. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan utama yang mengikat proses pendidikan dan pelatihan secara holistik di lingkungan Badiklat.
“Momentum 1 Juni yang kita peringati kemarin harus kita hidupkan sepanjang tahun. Pendidikan dan pelatihan adalah jalur strategis pembudayaan Pancasila. ASN harus menjadi agen nilai, bukan sekadar pelaksana regulasi,” ujar Khamdan, sembari merujuk Peraturan Menteri Pertahanan No. 8 Tahun 2022 tentang pembinaan kesadaran bela negara.
Peraturan tersebut menjadi rujukan penting bahwa pembudayaan bela negara harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui jalur pendidikan, ekosistem masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. “Di sinilah peran Badiklat menjadi vital, yaitu menciptakan ekosistem nilai di tempat kerja, yang menjadikan bela negara sebagai bagian dari etos profesional ASN,” imbuhnya.
Menariknya, sehari sebelumnya (3/6/2025), dua pegawai Badiklat Hukum Jawa Tengah, Eko Kurnianto dan Andi Puspito Ajie, turut ambil bagian dalam latihan gabungan Kepolisian Khusus (Polsus), Pembina Keamanan (Pabin), dan Petugas Keamanan (Pakam) se-wilayah Jawa Tengah di Kompi 2 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jawa Tengah. Kegiatan ini mencerminkan sinergi antarpenegak hukum dalam memperkuat kapasitas dasar bela negara.
Latihan tersebut meliputi pelatihan teknis penggunaan senjata api, yang merupakan bagian dari peningkatan kemampuan fungsi kepolisian bidang teknis tertentu. Kegiatan diikuti 32 peserta lintas instansi yang tergabung dalam Polsus, menegaskan pentingnya penyegaran kemampuan intelejen dan keamanan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum.
Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif pegawainya. “Kami memandang ini sebagai bagian dari continuous learning dalam kerangka bela negara. Kompetensi teknis seperti menembak dan intelejen adalah bagian dari core skill untuk memastikan ASN siap dalam kondisi darurat maupun stabil,” ujarnya.
Pendekatan corporate university yang diadopsi Badiklat Hukum Jawa Tengah tidak hanya memusatkan pada pelatihan fungsional, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai bela negara dan Pancasila secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan lembaga pelatihan sebagai inkubator nilai sekaligus laboratorium kepemimpinan strategis berbasis kebangsaan.
“Ketika nilai Pancasila dihidupi secara nyata dalam organisasi, maka pelatihan bukan sekadar rutinitas, tetapi transformasi. ASN akan memiliki daya tahan ideologis sekaligus ketangguhan mental dalam menghadapi tantangan kerja yang kompleks,” tambah Widyaiswara dalam penutup materinya.
Dengan semangat kolaboratif dan integratif, Badiklat Hukum Jawa Tengah meneguhkan komitmennya untuk mencetak pemimpin ASN yang tidak hanya kompeten, namun juga berkarakter dan berjiwa nasionalis. Di tengah dinamika global dan ancaman disintegrasi, pendekatan bela negara dalam pelatihan kepemimpinan ini menjadi jalan penting menjaga keutuhan bangsa.
Sebagaimana amanat konstitusi, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Melalui jalur pendidikan dan pelatihan, semangat itu terus dinyalakan, dengan menyatukan nalar intelektual, keberanian moral, dan dedikasi kebangsaan dalam tubuh ASN Indonesia.
Hadepe – Kmdn
