blank
Ganjar saat melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (14/1/2022). Foto: dok/ist

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus siap didemosi (pemindahan ke jabatan yang lebih rendah), jika kerjanya tidak maksimal.

Hal itu ditegaskan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, seusai melantik dan mengambil sumpah dan janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (14/1/2022). Menurutnya, promosi jabatan di lingkungan Setda Provinsi Jateng adalah hal biasa.

”Proses ini biasa saja sebenarnya. Tadi kita sampaikan kepada mereka, dan pada saat kami wawancara, kalau Anda nggak perform, Anda tidak saya mutasi, tapi demosi lho,” bebernya.

BACA JUGA: Siswa SLB Jepara Sambut Obor Pesonas

Ada 13 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik Ganjar saat itu. Tiga orang merupakan nama baru dari hasil promosi jabatan terbuka. Yakni, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng Supriyanto, dari Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bergas Catursasi Penanggungan (Pemkab Kudus), serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dijabat Uswatun Hasanah (Pemprov Jateng).

”Pesan saya kepada mereka, umpama yang pertanian lama kosong, saya bilang gunakan segala cara pengetahuan kekuatan kewenangan otoritas semuanya, turunkan harga. Minyak, bawang, telur, daging dan kolaborasi di bawah asisten ekonomi, dengan cara apa saja,” pinta Ganjar.

Kepada Kepala BPBD, Ganjar juga memerintahkan agar dalam masa siaga ini untuk memperkuat kesiapan pasukan serta memastikan seluruh alat berfungsi denganbaik. Ganjar juga meminta, agar Kepala BPBD bisa berkolaborasi dengan SKPD yang membidangi infrastruktur.

BACA JUGA: 11 UPT se Eks Karesidenan Surakarta Mendeklarasikan Janji Kinerja 2022

”Kita masih siaga terus sampai Februari. Saya minta semuanya untuk standby terus, dan koordinasi dengan kelompok infrastruktur, sehingga rakyat terlayani dengan baik,” ujarnya.

Secara khusus, Ganjar mengingatkan Kepala Disdikbud Uswatun Hasanah, terkait persoalan pungli, ijazah, dan integritas di satuan pendidikan, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di Disdikbud Jateng.

”Saya masih mendengar pungli, njelehi. Kemarin masih ada SPP sudah kita gratiskan SMA, SMK, SLB, tapi masih ada yang mungut. Kasih peringatan,” imbuh Ganjar.

BACA JUGA: PB Djarum Pastikan Jatah Dua Slot di Pelatnas

Selain itu, dia juga menerima laporan adanya guru yang menyebarkan hoaks, terkait pemerintahan pada muridnya. Selain itu, Ganjar juga menyoroti masalah penahanan ijazah.

”Masih banyak orang harus nebus ijazah. Kalau ada yang terjadi dan itu ditahan lama, klarifikasi. Kalau banyak alasan, kepala sekolahnya dicopot,” ujar gubernur.

Dia berharap, pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik dapat tancap gas dan bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang masih ada.

BACA JUGA: Polres Magelang Telah Memvaksin 166.395 Orang

”Jadi PR-PR sebenarnya banyak. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, dan saya sampaikan kita harus selalu kenceng,” tandasnya.

Ditemui usai pelantikan, Kepala Disdikbud Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah menegaskan, siap melaksanakan mandat yang diberikan Ganjar. Sejumlah pekerjaan rumah juga akan disikapinya dengan cepat dan tegas.

”Apa yang disampaikan gubernur, memang butuh gerakan yang cepat. Dan dibutuhkan sikap yang tegas, untuk mengantispasi adanya penyimpangan dan hal-hal yang tidak seharusnya, atau tidak on the track,” tutur Uswatun.

BACA JUGA: Kisah Pilu TKW Asal Kudus Dideportasi dari Malaysia, Kerja Berbulan-Bulan Tak Digaji

Tentang persoalan pungli, Uswatun menegaskan, biaya pendidikan pada satuan pendidikan di bawah Pemprov Jateng gratis. Sesuai perintah gubernur, Uswatun menyatakan siap mencopot oknum yang melakukan pungli.

”Karena sekolah itu sudah gratis, Insya Allah saya siap. Kalau soal ijazah akan segera ditindaklanjuti. Yang jelas sudah ada instruksi untuk tidak menahan ijazah. Bahkan kalau perlu ya kepala sekolahnya dipecat. Memang butuh sikap yang tegas untuk penyimpangan seperti itu,” tegasnya.

Selain tiga nama baru itu, Ganjar juga melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya. Yakni, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yulianto Prabowo yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan, Asisten Administrasi Setda Provinsi Jateng Suko Mardiono, dan Kepala Satpol PP Budi Santoso.

BACA JUGA: HPN 2022, PWI Kebumen akan Gelar Sarasehan dan Goes to Campus

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Arif Sambodo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ema Rachmawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dyah Lukisari, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Agus Waryanto.

Kemudian ada pula Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Edy Supriyanta. Selanjutnya Wakil Direktur RSUD dr Moewardi Solo Heri Dwi Purnomo, dan Direktur RSJD Surakarta Tri Kuncoro.

Riyan